Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan utama penelitian ini adalah menemukan mekanisme pertahanan diri Partai Golkar dalam konstelasi politik nasional dan faktor-faktor yang rnelingkupinya. Untuk membahas hal tersebut, penulis menganggap bahwa ada sejumlah mekanisme yang telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi keberlangsungan Partai Golkar dalam membuktikan anggapan itu, penulis dibimbing oleh pertanyaan pokok: bagaimana bentuk mekanisme pertahanan diri itu.Penetitian ini menggunakan prosedur dedskriptif-analitis atau eksplanatoris yang .diiakukan selama hampir empat bulan dengan metode studi kasus. Teori yang membimbing penulis adalah teori Talcott Parsons mengenai skema adaptasi sistem sosial melalui kerangka Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Laten Pattern Maintanance atau yang lebih dikenal dengan skema A-G-I:-LDengan metode dan teori tersebut, penulis menemukan bahwa ada mekanisme pertahanan diri Partai Golkar dan ia telah berperan penting dalam mempertahankan eksistensi Partai Golkar. Hanya saja, lahirnya mekanisme itu tidak bisa dilepaskan dari masalah yang dihadapinya, berupa resistensi masyarakat. Inilah yang memberikan peluang baginya untuk menciptakan jalan keluarnya sendiri, yaitu mekanisme pertahanan diri yang terorganisir dengan sistematis. Tekanan pubik itu dapat disebut sebagai vitamin sehingga dapat dikatakan di sini bahwa faktor itulah yang berperanan penting dalam kelangsungan Partai Golkar.Mekanisme yang ditemukan penulis adalah bahwa Partai Golkar merestorasi ide politiknya agar sesuai dengan situasi yang baru. Usaha ke arah itu dilakukan dengan menjadikan Golkar sebagai partai (adaptasi) dan melahirkan paradigma baru agar sesuai dengan tuntutan zaman (integrasi). Sementara tujuan dan latensinya ditegaskan dengan keinginan Partai Gokar untuk mengikuti pemilu dengan tetap menggunakan brand lama (Golkar) dan ideologi Pancasila.Satu hal yang penting adalah bahwa bertahannya Partai Golkar dalam konstelasi politik nasional dikarenakan masih bekerjanya mesin politik lama yang ditinggalkan oleh Orde Baru, yakni Golkar beserta pengurus-pengurusnya yang didominasi oleh para politisi kawakan yang sebagian besar masih mendominasi lembaga legislatif dan birokrasi.Hemat penulis, mekanisme yang dikembangkan untuk mempertahankan diri tersebut -meskipun sangat penting demi kelangsungan partai- bukan satu-satunya faktor yang menentukan daya tahan Partai Golkar, melainkan ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu kinerja partai karena perkembangan politik ke depan sangat ditentukan oteh kemampuan partai politik mewujudkan dirinya sebagai partai yang kredibel. Atas dasar kepada Partai Golkar, yang memiliki modal politik yang sangat signifikan, penulis sampaikan pentingnya proteksi diri dengan kebijakan-kebijakan politik yang dapat mengurangi resistensi masyarakat.Dengan kata lain, perlu dikembangkan kebijakan politik yang berbasis pada etika politik yang dianut masyarakat sehingga daya tahan partai tidak hanya diukur dengan kecanggihan bermanuver, tetapi juga dengan kepercayaan masyarakat yang semakin meninggi."

"Penelitian ini bertolak dari keinginan untuk mengetahui tinggi rendahnya potensi konflik politik (PKP) kepartaian dalam masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Masalah ini relevan dan menarik untuk diteliti. Sebab dalam perjalanan kehidupan politik masyarakatnya telah terjadi konflik dan segmentasi palitik secara tajam, yang berakar dari pertentangan ideologi politik. Pendapat Geertz, konflik tersebut semakin dipertajam oleh perhimpitannya dengan polarisasi dan primordialisme regionalisme, agama, dan etnis. Akibatnya konflik politik tidak hanya terjadi di lapisan alit partai, tetapi juga merebak dan memancing emosional ideoloqis dan primordialisme masyarakat. Namun demikian, sekarang sistem kepartaian telah jauh berbeda dan semakin integratif. Persepsi dan sikap politik masyarakat pun diasumsikan demikian, khususnya dengan adanya penyeragaman ideologi politik (azas tunggal Pancasila) dan fusi partai. Tapi apakah dengan reformasi sistem kepartaian tersebut juga berarti tereliminirnya PKP dalam masyarakat masyarakat Kecamatan VII Kato Sungai Sarik ?Penelitian ini utamanya menggunakan metode kuantitatit, dan dilengkapi dengan metode kualitatif, serta dengan teori konflik politik. Sedangkan untuk pengumpulan data digunakan tehnik kuesioner, wawancara, dan pengamatan. Dengan menggunakan pokok-pokok metodologi tersebut, temuan penelitian ini membuktikan bahwa KP kepartaian dalam masyarakat tersebut cenderung "rendah tetapi berarti". Temuan ini memproyeksikan: 1) Lemahnya pertentangan ideologi politik, 2) Lemahnya sikap dan loyalitas politik primordialisme agama dan etnik, dan 3) Lemahnya segmentasi politik dalam masyarakat.Dari faktor-faktor yang diasumsi mempengaruhi lemahnya PKP kepartaian terbukti: 1]. Penyeragaman ideologi politik (aaas tunggal Pancasila) bagi semua orpol --yang dari akomodasi masyarakat ternyata tinggi -- terbukti berpengaruh kuat terhadap lemahnya PKP kapartaian. 2].Dari faktor jumlah (pluralisme) partai politik, dapat dikatakan tidak menunjukkan adanya hubungan dengan PKP. 3]. Faktor kesadaran primordial "murni" (agama dan etnis) yang ternyata tinggi justru terbukti memperlemah PKP kepartaian. 4] . Dari faktor pembelahan adat-agama dan Islam Tarekat-Islam Modernis ternyata memiliki hubungan yang positif -- namun lemah-- dengan rendahnya PKP kepartaian masyarakat.Penyebab dari tidak ada atau lemahnya hubungan antara fusi partai dan kesadaran primordial "murni" (agama dan etnis) dengan PKP kepartaian di atas adalah: 1] Sikap politik masyarakat cenderung kuat realistis dan pragmatis, 2] Sistem ideologi politik yang tidak memberi peluang bagi tumbuhnya primordialisme agama dan etnik, 3] Sistem kepartaian yang melemahkan posisi dan kompetisi partai politik, baik melalui kebijakan fusi partai maupun deorpolisasi, 4] Tingginya homogenitas agama dan etnik, sehingga melemahkan potensi polarisasi primordial internal masyarakat."

"Penelitian ini berupaya untuk memahami agenda partai politik nasionalis dan Islam dalam menyikapi boleh tidaknya bekas anggota PKI dan organisasi massanya dan yang terlibat langsung G30S/ PKI ikut serta dalam pemilu atau mendapatkan haknya untuk dipilih. Dinamika politik yang teljadi selama pembahasan inilah yang menarik untuk diteliti.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teori Fungsi Parpol dari Carl J. Friedrich, Teori Kekuasaan dari Weber, Teori Keterwakilan dari Miriam Budiardjo, Teori Kebijakan dan Agenda dari Dewey serta Teori Konflik dalam melihat pemilahan struktur masyarakat Indonesia dari Clifford Geertz. Dari teori-teori tersebut bisa dilihat bagaimana masing-masing partai politik yang terlibat dalam pembahasan RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ini memainkan peran, fungsi, maupun agenda politiknya guna memperoleh kekuasaan dan menambah jumlah keterwakilannya di parlemen. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lebih menekankan pada analisis penulis terhadap data dan referensi yang diperoleh melalui wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan adanya agenda politik yang dimainkan oleh semua partai politik baik yang berlatar belakang ideologi nasionalis maupun Islam. Agenda politik itu menyangkut potensi tambahan perolehan suara yang dapat diperoleh PDI Perjuangan jika usulannya untuk menghapus salah satu aturan RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ini disetujui. Butir aturan yang dimaksud adalah pasal yang mengatur persyaratan calon anggota legislatif yang berbunyi:Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "G30S/ PKI " atau organisasi terlarang Iainnya.Pencantuman syarat itulah yang kemudian ditentang oleh Fraksi PDI Perjuangan meski ditentang oleh fraksi-fraksi lain. Harus diakui, semua partai politik yang terlibat dalam penyusunan RUU tentang Pemilihan Umum DPR, memainkan agenda kepentingannya masing-masing. Latar belakang kesamaan ideologi, agama, kesamaan plat form, atau kedekatan besaran perolehan jumlah kursi masing-masing partai politik sangat kental mewarnai kesepakatan-kesepakatan substansi yang dibahas dalam RUU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.Terkait dengan implikasi teori dalam penelitian ini, maka semua teori yang digunakan sebagai alat analisis dikuatkan atau confirm dengan temuan di lapangan...

---

This research aims to understand the agenda of nationalist and Islamic political parties in facing the issue of ex-communist party member and other its mass organisation to involve in election or get back their right to be chosen. The dynamic of the issue is interesting to explore.

Theories applies in the research are theory of function of political party from Carl Friedrich, theory of power from Webber, theory of representation from Miriam Budiardjo, theory of policy and agenda from Dewey, and theory of conflict to identify the structure of Indonesian society from Clifford Geertz. From those theories it can be seen that each parties involved in the coditication of the law of election for DPR, DPD and DPRD play their own role, function, or also political agenda to get more power and increase their numbers in the parliament. This research applies qualitative research method and emphasizes on analysis of data and reference from interview.

The result shows that there is political agenda played by all nationalist or Islamic political parties. The political agenda relates to the raise of voters gained by PDI for Struggle if their proposal to avoid one of the article in the law. The article arranges the requirements of candidates of legislative member as, They are not ex-member of prohibited organisation that is Indonesian Communist Party, or not directly or indirectly involve with the tragedy of G30S/PKI or other prohibited organisations.

The insertion of that requirement is opposed by PDI for struggle; however its position is also opposed by other parties. In fact, all political parties involved in the codification of the law play their own political agenda. The background of ideology, religion, platform, or their representation in the parliament influences the substantial agreements in the codification. Relate to the implication of theories mentioned above, all of the theories applied in the research relevant with the fact found in the research...."

"Disertasi ini akan menjawab pokok permasalahan, bagaimana karakteristik keislaman PPP secara organisasi mengenai hubungan negara dan agama; mengapa PPP mendorong dan mengusulkan perubahan Pasal 29 dan Pasal 31; dan bagaimana interaksi politik power interplay PPP dalam meyakinkan fraksi-fraksi di MPR selama proses perubahan UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 31 tahun sidang 2000, 2001 dan 2002 berlangsungStudi ini menggunakan teori hubungan agama dan negara sebagai teori utama yang didukung dengan, teori ideologi partai politik, teori elite politik, teori civil society dan teori konflik dan konsensus. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif analisis, untuk menggambarkan perjuangan politik PPP. Sumber data berdasarkan wawancara mendalam dengan para tokoh yang terlibat secara langsung dalam proses perubahan UUD 1945. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen PPP dan MPR RI, jurnal, majalah dan koran serta data yang bersifat kepustakaan lainnya.Temuan dalam studi ini, menunjukkan bahwa karakteristik PPP selama proses Perubahan Pasal 29 dan 31 UUD 1945 ialah akomodatif simbiotik. Akomodatif PPP merupakan sikap PPP yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan pada kepentingan ideologi politik dan kenegaraan PPP. Sedangkan simbiotik merupakan paradigma politik PPP yang menempatkan agama dan negara saling membutuhkan. Maka dapat disimpulkan sikap akomodatif simbiotik PPP ialah karakteristik keislaman PPP yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan pada terakomodirnya kepentingan politik PPP dengan menempatkan kepentingan negara dan agama yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, PPP bukanlah partai politik yang memiliki paradigma integralistik maupun sekuler akan tetapi memiliki kesamaan dengan partai-partai politik lainya yaitu paradigma simbiotik meskipun menggunakan atribut Islam sebagai pembeda.Dengan demikian, pendekatan teori paradigma agama dan negara Al Mawardi dan Ibnu Taimiyah, yang dielaborasi dengan teori ideologi partai politik Maurice Duverger, teori, elite politik dari Pareto, teori civil society dari Jhon Keane serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf memiliki relevansi dan memperkuat terhadap hasil temuan pada penelitian ini yang menyatakan karekteristik organisasi keislaman PPP yang bersifat akomodatif simbiotik berdasarkan perjuangan elite politik PPP selama pembahasan sampai pencabutan usulan Pasal 29, setelah terakomodasinya Pasal 31 saat penetapan, menunjukkan PPP tidak memiliki perbedaan dengan partai politik lainnya terhadap paradigma agama dan negara yaitu tidak integralistik maupun sekuler. Kata Kunci : Partai Politik Islam, Partai Persatuan Pembangunan, Undang-Undang Dasar 1945.

---

The objective of this dissertation is to answer three matters: 1 the characteristics of the United Development Party rsquo;s PPP Islamic perspective on organization in regards to the relations of the state and religion; 2 the reason PPP suggested changing Article 29 and 31 of the Constitution; 3 the power interplay of PPP in convincing the Parliamentary fractions in the amending process of the two articles during the 2000, 2001, and 2002 parliamentary sessions.The research utilizes the religion and state relations theory as the main theory. In addition, it is supported by the ideology theory of political parties, political elite theory, civil society theory, as well as the conflict and consensus theory. The research methodology in this dissertation adopts a qualitative approach, and the research category is characterized as descriptive-analytical mdash;in this context, it serves to depict PPP rsquo;s political struggles. Furthermore, the secondary data is obtained through journals, magazines, newspapers, other literary reviews, as well as PPP rsquo;s and the Parliament rsquo;s documents.The principal findings of this study reveal that PPP rsquo;s characteristics throughout the parliamentary sessions are accommodative and symbiotic in nature. PPP rsquo;s accommodative quality allowed them to adapt according to the party rsquo;s interest in regards to political and state ideology, while the symbiotic quality allows them to adapt according to the accommodation of its political interest by placing the intersecting interests of the state and religion. Therefore, it can be concluded that these two qualities are Islamic traits that helps the party adapt according to its political interest by placing the intersecting interests of the state and religion that is depend on one another. PPP does not have an integralistic or secular approach, but has similarities with other political parties, which is symbiotic paradigm. The distinguishing factor lies in the use of Islamic attributes.Hence, Al Mawardi rsquo;s and Ibnu Taimiyah rsquo;s state and religion paradigm approach theory, elaborated with Maurice Duverger rsquo;s political parties rsquo; ideology theory, Pareto rsquo;s political elites theory, John Keane rsquo;s civil society theory, and Marswadi Rauf rsquo;s conflict and consensus theory is relevant and supports the principal findings of this study. This study shows that the characteristics of PPP rsquo;s islamic organization, which is accomodative and symbiotic in nature during the process shows that the party does not differ from other parties in its views on the state and religion mdash;the party is neither integralistic nor secular. key word: Islamic Political Parties, United Development Party, 1945 Constitution"

"Dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, politik, dan bernegara, diperlukan sikap kepemimpinan. Namun, kepemimpinan itu tidak serta merta melekat pada posisi dan jabatan seseorang, atau kepemimpinan itu sendiri tidaklah identik dengan sebuah posisi pimpinan. Adalah visi, integritas, keberanian, kepedulian, kebijaksanaan, semangat, komitmen, dan ketulusan yang menjadi modal utama keberhasilan seorang pemimpin. Khusus untuk kasus di Indonesia sendiri, politik praktis menjadi magnet yang menarik banyak kalangan dari partai politik dan non-partai politik (professional) untuk menjadi pemimpin partai dan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Lobi politik pun dilakukan untuk meraih lebih banyak lagi simpati dari rakyat. Jika mereka tidak terpilih menjadi kepala daerah, apakah mereka akan tetap memperhatikan masyarakat bawah? Peliknya isu kepemimpinan ini mengharuskan seorang pemimpin memiliki kecerdasan jamak dalam memimpin Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika."

"ABSTRAKTeori party change menjelaskan bahwa perubahan partai disebabkan oleh tiga faktor yakni perubahan tujuan partai, perubahan kepemimpinan, dan faktor eksternal. Dengan menggunakan teori tersebut, skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor perubahan Partai Keadilan Sejahtera pada kepengurusan periode 2015-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Orientasi program PKS kepengurusan periode 2015-2020 dapat dilihat melalui program strategis PKS dan sikap PKS. Pada kepengurusan 2015-2020 terdapat tiga aspek yang menjadi penekanan perubahan PKS yakni penerapan Good Party Governance, penerapan dakwah kultural, dan peningkatan kualitas kaderisasi. Perubahan orientasi program PKS tersebut disebabkan oleh perubahan kepemimpinan. Selain itu perubahan kepemimpinan juga mempengaruhi perubahan identitas PKS sebagai partai kader menjadi partai catch-all.

---

ABSTRAKThe theory of party change explains that the changes of the party caused by three factors: the change of purpose of the party, a change of leadership, and external factors. By using this theory, this paper discusses the changing factors in the management of the Partai Keadilan Sejahtera 2015-2020 period. This research is a qualitative descriptive design. PKS program management orientation period 2015-2020 can be seen through a strategic program PKS and PKS attitude. In 2015-2020, there are three aspects of management that became the emphasis changes to the PKS that is the implementation of Good Governance Party, the application of cultural propaganda, and improving the quality of regeneration. The PKS program orientation change is caused by a change of leadership. Besides the leadership change also affects the identity change PKS as a cadre party into a catch-all party"