Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemungutan pajak hotel dan restoran di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta melibatkan Subdinas Pendataan dan Pemeriksaan, Subdinas Penetapan dan Subdinas Penagihan dinilai belum optimal.Penelitian inl ditujukan untuk mencari penyebab belum optimalnya pemungutan pajak hotel dan restoran dikaitkan dengan koordinasi dan konflik diantara ketiga subdinas.Metode penelitian menggunakan wawancara yang mendalam (in depth interview), focus group discussion, dan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling dengan jumlah sampel 38 orang, sampel mencakup pimpinan dan staf di lingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan metode tabulasi silang dan analisis deskriptif digunakan sebagai alat untuk menganalisis.Mengacu pada kerangka pikir, metode penelitian dan hasil penelitian, hasil temuan menunjukkan bahwa belum optimalnya pemungutan disebabkan kurang optimalnya koordinasi dan konflik yang sifatnya negatif, baik diantara tiga subdinas maupun di dalam subdinas itu sendiri. Oleh karena itu, diusulkan untuk menerapkan koordinasi horizontal dan diagonal, disamping vertikal dan rapat koordinasi rutin yang terfokus antara ketiga subdinas terebut.Saran-saran yang berkenaan dengan beberapa masalah tersebut diharapkan dapat berguna bagi Dipenda Propinsi DKI Jakarta dan kalangan akademisi sebagai suatu masukan dan olah pikir akademis."

"Penelitian ini berfokus kepada Intervensi Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah atau disebut (BP BUMD) DKI Jakarta dalam membina PD Dharma Jaya yang dilatarbelakangi oleh masih banyak BUMD DKI Jakarta yang mengalami kerugian. PD Dharma Jaya merupakan salah satu BUMD yang bergerak dibidang pangan, namun PD Dharma Jaya merupakakan BUMD DKI Jakarta yang paling merugi, disamping kerugian yang dialami, DKI Jakarta memiliki sebuah Badan Pembinaan yang memiliki kewajiban untuk membina BUMD yang ada di DKI Jakarta sehingga menjadi berkembang dan stabil. Peran yang dilakukan oleh BP BUMD dalam melakukan pembinaan terhadap PD Dharma Jaya sangatlah penting. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Intervensi apa yang dilakukan BP BUMD pada PD Dharma Jaya dalam rangka melakukan tugas pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist.Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa intervensi yang dilakukan BP BUMD dalam rangka melakukan tugas pembinaan terhadap PD Dharma Jaya sudah dilakukan namun belum maksimal serta intervensi tersebut belum dirasakan oleh PD Dharma Jaya. Hasil ini diketahui melalui proses analisis empat dimensi, yaitu dimensi Strategis, Tekno-struktural, Proses, dan MSDM. Dari keadaan tersebut diperlukaannya penguatan pembinaan yang dilakukan oleh BP BUMD serta menetapkan orang yang tepat untuk melakukan pembinaan dari BP BUMD untuk PD Dharma Jaya.

---

This research is focusing on Development Board (DB) intervention on Local State Owned Enterprises (L-SOE) of DKI Jakarta in developing PD Dharma Jaya which is motivated by losses that are still experienced by many DKI Jakarta L-SOEs, including PD Dharma Jaya. PD Dharma Jaya is one of the L-SOEs engaged in the food sector, yet it is the DKI Jakarta L-SOEs that suffers greatest loss. In addition to the losses suffered, DKI Jakarta has a BP BUMD that has an interest in fostering BUMD in DKI Jakarta so that it becomes developed and stable so that the role carried out by BP BUMD in guiding PD Dharma Jaya is very important.This research aims to analyze whether L-SOE Development Board has made any intervention to carry out its fostering tasks on PD Dharma Jaya, and if it has, what kind of intervention was made. This research is conducted using post-positivist approach. The data needed in this study comes from in-depth interviews and literature studies. The result of this research shows that L-SOE Development Board has made some interventions in carrying out its fostering tasks on PD Dharma Jaya, but those intervention had not been perceived by PD Dharma Jaya. These results are obtained through a 4-dimensional analysis process, that is Strategic dimension, Techno-structural, Process, and HR dimensions. From these processes, it is found that there is necessity to strengthen the fostering process and determining the right person to provide guidance from L-SOE Development Board to PD Dharma Jaya"

"Salah satu tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah adalah memperoleh keuntungan. PT Jakarta Tourisindo sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian berturut-turut sejak tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai analisis SWOT dalam meningkatkan daya saing PT Jakarta Tourisindo sebagai tindakan yang diambil untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan jenis penelitian deskriptif, murni, cross-sectional, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalamdan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 4 alternatif strategi PT Jakarta Tourisindo dalam meningkatkan daya saing perusahaan yaitu strategi weakness-opportunity (WO), strategi strength-opportunity (SO), strategi strength-threat (ST), strategi weakness-threat (WT). Pemprov DKI Jakarta dapat mendukung strategi tersebut dengan memberikan peluang kepada PT Jakarta Tourisindo untuk menyelenggarakan rapat dan pelatihan yang diadakan di hotel-hotel PT Jakarta Tourisindo, memberikan PMD untuk mendukung kebutuhan perbaikan fasilitas alat produksi, dan menyelesaikan pengurusan legalitas aset BUMD agar dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

---

One of the aims of establishing a Regionally Owned Enterprise is to make a profit. PT Jakarta Tourisindo as a DKI Jakarta Provincial Government-Owned Enterprise suffered successive losses since 2016. This study discusses the SWOT analysis in increasing the competitiveness of PT Jakarta Tourisindo as an action taken to take advantage of existing strengths and opportunities, while minimizing weaknesses and threats. This study uses a post-positivism approach with descriptive, pure, cross-sectional, data collection techniques with in-depth interviews and literature studies. The data analysis technique used is the SWOT analysis method. Based on the results of the study, four alternative strategies and the follow-up carried out by PT Jakarta Tourisindo and the DKI Jakarta Provincial Government to support the SWOT matrix of PT Jakarta Tourisindo namely 4 alternative strategies of PT Jakarta Tourisindo in increasing the company's competitiveness, namely the weakness-opportunity strategy (WO), the strength-opportunity strategy (SO), the strength-threat strategy (ST), the weakness-threat strategy (WT). The DKI Jakarta Provincial Government can support this strategy by providing opportunities for PT Jakarta Tourisindo to hold meetings and training held at PT Jakarta Tourisindo hotels, provide PMD to support the need for repair of production equipment facilities, and complete legality management of BUMD assets so that they can be cooperated with other parties."

"Perkembangan pembangunan di Indonesia akhir-akhir ini berkembang sangat pesat terutama di sektor industri, hotel/ apartemen, pertokoan/ perdagangan. Pembangunan ini selain memberikan dampak positifjuga memberikan dampak negatif berupa limbah cair yang dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya penaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun persyaratan perijinan yang berkaitan dengan masalah lingkungan.Menyikapi masalah tersebut, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi DKI Jakarta yang diberi kewenangan sebagai instansi teknis pemerintah daerah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian ijin pembuangan limbah cair bagi industri yang beroperasional di Propinsi DKI Jakarta. Hai ini sesuai dengan Keputusan Gubemur DKI Jakarta Nomor 30 tahun 1999 tentang Perijinan Pembuangan Limbah Cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Untuk dapat memperoleh sertifikat ijin pembuangan limbah cair, maka industri harus membuat surat permohonan agar dapat dikeluarkan surat ijin dengan melalui proses dan prosedur penerbitan ijin pembuangan limbah cair. Setelah melalui berbagai macam prosedur, surat ijin akan dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta. Dari tahun 2000-2003 industri yang sudah memiliki ijin pembuangan limbah cair baru mencapai 93 industri. Hal ini masih sangat kecil dibandingkan jumlah industri yang menghasilkan limbah cair, yaitu 565 industri. Sehingga BPLHD Propinsi DKI Jakarta mempunyai target 50 industri setiap tahunnya yang dapat memiliki ijin pembuangan limbah cair.Kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kerap dinilai rendah di dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat Menurut Tjiptono (1996 : 51) kualitas pelayanan merupakan suatu upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan penyampaiannya mengimbangi harapan masyarakat serta menurut Lela (1995 : 5) masyarakat menilai kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu produk atau jasa, dengan membandingkan kinerja dengan tingkat harapan yang ada dalam pikiran mereka.Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui dan menganalisis penilaian responden terhadap kualitas pelayanan yang diberikan; 2) Mengetahui dan menganalisis tingkat kepenlingan atau harapan responden terhadap kualitas pelayanan yang diberikan; 3) Menganalisis tingkat kesesualan atau kepuasan antara penilaian responden dengan lingkat kepentingan responden; 4) Mengetahui adanya hubungan antara kualitas pelayanan yang diberikan dengan tingkat kepentingan atau harapan responden.Pengukuran kualitas pelayanan pada penelitian ini menggunakan metode SERVQUAL. Data diperoleh dari penilaian 60 responden yang telah memiliki sertifikat IPLC dengan menggunakan kuesioner.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumya kualitas pelayanan yang diberikan oleb BPLHD Propinsi DKI Jakarta bagi industri yang mengurus perijinan masih dirasa kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesesuaian pada setiap dimensi yang pada umumnya masih di bawah harapan responden. Dimensi reliability dan responsiveness, semua indikatornya menunjukkan basil 75%. Dimensi assurance, hanya satu indikator yang menunjukkan hasil 75%. Dimensi emphaty dan tangibles, dua indikator yang menunjukkan hasil 75%. Dilihat dari hasil yang diperoleh, kualitas pelayanan yang diberikan masih di bawah harapan responden, sehingga responden merasa kecewa dan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Bila dilihat dari hubungan antara kualitas pelayanan dengan tingkat kepentingan responden, memperlihatkan hubungan yang signifkan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung (3,187) yang lebih besar dari t label (2,00) dengan kesalahan 5 %.Berdasarkan hasil penelitian tersebut perbaikan kualitas pelayanan hendaknya diprioritaskan pada indikator-indikator yang kinerjanya dirasakan masih kurang. Perbaikan kualitas pelayanan dilakukan dalam hal penyederhanaan prosedur permohonan, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, ketepatan pemberian pelayanan, kemudahan mendapatkan informasi, menangani keluhan responden, memecahkan masalah yang dihadapi responden dan kenyamanan di dalam mengurus perijinan. Di camping itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, perlu dilakukan pelatihan sumberdaya manusia.

---

Analysis on the Issuing Service of Liquid Waste Disposal Permit (IPLC) at the local environment management board (BPLHD) in the Province of Jakarta special territory

The growth of Indonesia's development has recently gone up very rapidly, especially in such sectors as industry, hotel/ apartment, trade/shopping complex. This development has brought about both positive and negative impacts in the form of liquid waste, to some extent, pollutes our environment. It is therefore urgent for the government to organize both regulations and permits regarding the problems of environment.

In response to that matter, The Local Management Board (BPLHD) of Jakarta Province has been authorized as a technical agency under the local government of Jakarta province to execute development, supervision and control over the issuing of liquid disposal permit for industries running their business in Jakarta Special Territory Province. It is in line with the decree of Jakarta Province Governor number 30, 1999 concerning Liquid Waste Disposal Permit within Jakarta Special Territory.

To obtain a certificate of liquid waste disposal permit, a manufacturing company shall write a letter of request in order that a permit might be issued through the process and procedure of issuing a liquid waste disposal permit Through various procedures, the permit will be issued by BPLHD Jakarta Province From 2000 to 2003 only 93 industrial companies obtained permits. This figure is very small since there are 565 industrial companies wasting their liquid waste. BPLHD accordingly, has targeted that 50 companies should receive permits of disposing liquid waste annually. The service quality provided by the government has frequently been considered low in terms of giving satisfaction to the public. Tjiptono (1996 : 51)

States that service quality constitutes to be an effort to meet public needs and wants in addition to its punctual delivery as expected. Lele (1995 : 5) maintains that public assess the satisfaction and dissatisfaction over one product or service by comparing performance to expectation degrees within the public's mind.

The objectives of this study have been : (1) To find out and analyze respondents' assessment over the service quality provided by BPLHD; (2) To discover and elaborate the respondents' interest or expectation over the service delivered by the agency; (3) To analyze the degree of conformity or satisfaction between the respondents' assessment and the degree of their interest, and (4) To find out the relation of service quality given to the degree of interest or expectation on the part of the respondents.

The measuring of service quality in this study used SERQUAL method. The data was from 60 respondents giving their assessment, all of whom have got their IPLC, through questionnaire.

This research finding shows that in general the service quality given by BPLHD Jakarta to the manufacturers having obtained their permits is felt unsatisfactory. It is seen from the conformity degree in every dimension which is on the whole still under the respondents' expectation. The whole indicators of reliability and responsiveness show 75 %. Within the assurance dimension, only one indicator score 75 %. Only two indicators in empathy and tangible dimension indicate 75 %. These results demonstrate that the service quality provided is below the respondents' expectation; as a result, they have felt unsatisfied and even disappointed about the service. A significant correlation can be found by comparing the service quality and the respondents' interest It is shown by t value (3.187) which is higher than t table (2.000) with 5% error.

On the basis of this research finding, improvement on quality service should be prioritized on the indicators with under expectation performance. The improvement should be made in the forms of request procedure simplification, job completion punctuality, and speed of service giving, accessibility to information, respondent's complaint handling, solution to respondents' problems and convenience of permit request in addition, trainings for the staff ought to be held in order to upgrade their knowledge and skills of delivering quality service to the interested public."

"Tesis ini membahas sejauhmana kualitas pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari sektor penerima layanan/pelanggan (yaitu; Pegawai) dan penyedia layanan (yaitu; Pejabat dan Pctugas Kepegawaian BKD) dengan mcngadopsi teori yang dikcmbangkan Zeithaml, et. al. (1990). Pengukuran kualitas pelayanan dari sektor penerima layanan menggunakan Dimensi Kuali tas Pelayanan (Servquuf), semen tara untuk sektor penyedia layanan mcnggunakan penilaian pada faktor-fakror kunci yang memberikan kontribusi tcrjadinya Gap 3, yaitu kesenjangan antara Spesifikasi Kualitas Pelayanan dcngan Service Delivery (Penyampaian Layanan). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dcngan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepegawaian belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan nilai Skor Servqual sebesar -l dan nilai Skor Gap 3 sebesar·0,34. Hasil penelitian menyarankan perlunya perbaikan pada; atribut pelayanan yang dianggap penting/kritis oleh penerima layanan; kerja tim (team work) dan ambiguitas percman pada service delivery. dan ambiguitas peranan pada pengukuran korelasi antara service delivery dengan servqua/;, dan perlunya mempertimbangkan formulasi kebijakan sebagai altematif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.

---

The objectives of this research is to analyze personnel quality service of Regional Civil Service Agency (BKD) of Province of Jakarta Capi tal City 1\dministnttion evaluated from customer and service provider sector with adopting theory developed by Zeithaml cr. al. (1990). Measurement of quality service of customer sector (civil servants!PNS) by usi ng Servqual, whereas for service provider sector (manager and front line staff of BKD) by using Key Factors Contributing to Gap 3, namely gap between Service Quality Spesification with Service Delivery. This research applies qualitative method with descriptive design. The data were collected by means research questionaire both for customer and service provider responder.The result shows personnel quality service is still not optimal, posed at Servqual score equal -I and Gap 3 score equal -0,34. The researcher suggests that BKD require to improve the quality service, at; most important (critical) service attribute by customer;, team work and role ambiguity toward Service Delivery; employee job fit and role am biguity toward measurement of correlation between Service Delivery with Servqual;, and the importance of considering policy formulation alternatively to improve the personnel quality services in a whole."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat tidak optimalnya system pengelolaan administrasi Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta dan mencari upaya-upaya yang perlu dilakukan guna penyempurnaan pengelolaan administrasi Pajak Hiburan.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis, dimana penelitian diarahkan untuk memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi saat sekarang.Penelitian mengambil lokasi di Propinsi DKI Jakarta. dan agar lebih terarah pada permasalahannya, maka hanya mengambil sampel penelitian dari obyek penelitian yang menjadi wewenang Balai Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang terfokus pada ke tiga tungku unit kerja yaitu. Subdinas Pendataan dan Pemeriksaan, Subdinas Penetapan dan Subdinas Penagihan. Pengumpulan data dilakukan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik wawancara mendalam (indepth interview) serta focus group discussion. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi Pajak Hiburan yang dilakukan Dipenda Propinsi DKI Jakarta sampai dengan penelitian ini dilakukan belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan/optimal. Hal ini karena tiga Faktor utama, yaitu:a. Faktor Sistem Informasi Manajemen PHI, dimana hingga kini belum terwujud adanya Sistem Informasi yang terintegrasi antara ke tiga tungku dengan on-line system;b. Faktor Koordinasi, dimana seharusnya antara ke tiga tungku tersebut terjalin melalui koordinasi yang baik dengan pemanfaatan Informasi Teknologi. Namun kenyataannya pelaksanaan koordinasi yang ada masih belum optimal dan tidak memanfaatkan sarana informasi teknologi.c. Faktor Sistem dan Prosedur PHI, walaupun dalam pelaksanaannya secara umum telah memenuhi ketentuan yang berlaku. akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan berkaitan dengan waktu.Berdasarkan temuan-temuan tersebut. maka disarankan :1. Perlu dibuat suatu sistem informasi administrasi PHI yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan bersifat on-line sehingga setiap saat baik data maupun informasi dapat diakses seketika pada saat itu juga. Sistem tersebut dihubungkan antara unit kerja yang saling berkaitan, dalam hal ini sub dinas penataan dan pemeriksaan, penetapan. dan penagihan. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem informasi ini, fungsi administrasi betul-betul dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan optimalisasi penerimaan dari PHI semakin mendekati kenyataan.2. Perlu dilaksanakannya program terpadu di antara ketiga unit satuan kerja dalam melaksanakan pungutan PHI melalui kegiatan koordinasi.3. Perlu pemanfaatan sarana komputer secara optimal.4. Mengimplementasikan model koordinasi horizontal dan diagonal, selain vertikal dalam struktur organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Dengan model koordinasi yang baru ini, setiap unit kerja yang saling berkaitan dapat berkoordinasi dengan lebih baik. Sehingga diharapkan baik waktu pemrosesan dan hasil yang dapat diselesaikan baik secara kualitas maupun kuantitas dapat meningkat."

"Tesis ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta) dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem adminitrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah.

---

The focus of this thesis is the change in the tariff of the regional tax was based on Regulation No. 28 about the Local Tax and the Local Fee (the Case Study: The Motor Vehicle Tax in Province Special Capital District Of Jakarta) in thesis also analysed about the progressive tariff, earmarking and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.Results of the research suggested that the application of the progressive tariff must be accompanied with the improvement of the administration system went through Single Identity Number (SIN) to achieve optimal results, raised the tax tariff parked and the fee parked, and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax by collecting the Motor Vehicle Tax on the governments vehicle."

"Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di suatu daerah diharapkan mampu menjadi sumber penerimaan daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka membantu BUMD menjalankan peran tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan investasi kepada BUMD dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD). Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa PMD yang diberikan kepada BUMD di DKI Jakarta merupakan salah satu investasi yang rutin dikeluarkan setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, pemberian PMD pada BUMD di DKI Jakarta belum memberikan dampak yang signifikan. Kondisi ini terjadi karena perencanaan PMD pada BUMD tidak dilakukan dengan baik seperti ketiadaan peraturan daerah induk dan dokumen investasi serta ketidaktelitian pemerintah dalam menentukan BUMD mana yang diberikan PMD. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah di DKI Jakarta. Teori yang adalah Capital Investment Planning for Local Government yang memiliki empat dimensi, yaitu perencanaan keuangan, identifikasi dan prioritasasi proyek, program dan manajemen proyek, serta monitoring dan evaluasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivisme dan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan PMD di DKI Jakarta secara khusus dilimpahkan pada BPBUMD DKI Jakarta. Adapun perencanaan tersebut dapat dikatakan cukup baik karena sebagian besar indikator dalam setiap dimensi terpenuhi. Hal yang menjadi perhatian adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kebijakan investasi modal dan sistem data base proyek yang memadai. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera membuat kebijakan investasi daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah induk dan kebijakan realokasi dana PMD serta membertimbangkan kembali kedudukan BPBUMD sebagai pembina BUMD di DKI Jakarta.

---

The existence of Local Owned Enterprises (LOEs) in an area is expected to become one of the source of income while providing services to the communities. In order to help LOEs carry out those roles, the local government can invest in LOEs in the form of Local Equity Participation (LEP). Investment of local government in DKI Jakarta was given to LEs in the form of LEP are routinely issued every year. In its implementation, the provision of LEP to LOEs in DKI Jakarta has not had a significant impact. This condition occurs because of the poorly planned LEP such as the absence of main regional regulation and regional investment documents as well as government’s inaccuracy in determining which LOEs to invest. Based on these problems, this study aims to analyze the planning of Local Equity Participation by Local Government DKI Jakarta on its Local Owned Enterprises. The theory used in this study is Capital Investment Planning for Local Government which has 4 dimensions, namely financial planning, identification and prioritization of a project, programming and managing project, as well as monitoring and evaluation. The approach of this study is post positivism and the data collection method is in-depth interviews and literature studies. The result of this study is the planning of LEP in DKI Jakarta specifically delegated to BPBUMD DKI Jakarta. The planning can be said to be quite good because most indicators in each dimensions are fulfilled. The concern is that the Local Government DKI Jakarta does not have a sufficient capital investment regulation and project database system. Therefore, local government DKI Jakarta must prepare its capital investment regulation that consist of main regional regulation and its Local Equaty Participation reallocation regulation and also reconsider the position of BPBUMD as a highest Local Owned Enterprises in DKI Jakarta."