Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka meningkatkan sarana dilingkungan RS. Persahabatan dan bertitik tolak pada tujuan dan fungsi bangunan yang dapat menunjang kebutuhan khususnya lstalasi Rawat lnap (IRIN) dan fasilitasnya dengan sumber biaya dari keseluruhan pakerjaan dibebankan pada dana Daftar isian Proyek (D.I.P.) yang dibiayai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (A.P.B.N.). Sebagai langkah awal dari upaya tersebut, selanjutnya diupayakan suatu kegiatan perencanaanlperancangan yang akan berlanjut sampai tahap konstruksi. Proses perencanaan-perancangan dilakukan selelah tahapan formulasi gagasan dan studi kelayakan atau sebelum tahap pe!aksaan pekeljaan konstruksi. Tahapan proyek konstruksi, bersama berbagai aspek yang harus dikaji ditiap tahap menjadi kerangka dasar dari proses konstruksi. Tahapan proyek ini terbagi dalam heberapa aspek antara lain : Formulasi gagasan : umumnya herupa kerangka acuan kerja (term of reference), berupa pendifinisian secara teknis keinginan dari pemilik proyek Study kelayakan : upaya untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keterlaksanaan tujuan ( Lokasi, pilihan teknologi, investasi sumber dana, kajian ekonomi, pasar, lingkungan, hukum, perijinan, sosial politik dan lain sebagainya). Perencanaan perancangan : merupakan rencana teknik dasar yang menggarnbarkan wujud serta proses fisik dari alat atau fasilitas yang akan diadakan dalam mngka mewujudkan tujuan dan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kriteria yang tersedia. Pelaksanaan konstruksi : berdasarkan gambar, petunjuk pelaksanaan, rencana kerja dan spesifikasi material maupun peralatan serta kuantitas. Pengujian akhir : berupa pengujian terbadap peralatan yang terpasang apakah sesuai fungsi maupun spesifikasi yang telah ditetapkan, serta sertifikasi dan jaminan peralatan selama periode operasi."

"ABSTRAKSebelum tahap pelaksanaan pekexjaan dilapangan pada suatu proyek haruslah dipersiapkan system manajemen konstruksi yang akan diterapkan sebagai panduan didalam pelaksanaan bagi penyelenggara proyek, supaya dapat menyelesaikan proyek secara efisien dan efektif Serta sesuai dengan spesifikasi yang diminta.Perencanaan system manajemen dalam penulisan ini meliputi 1 'o Perencanaan Jadwa1Ke1ja.0 Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja.0 Rencana Pemakaian Peralatan 0 Struktur Organisasi Penyelenggara Proyek 0 Metode Kerja. Proses penulisan Perencanaan System Manajemen Konstnxksi Pembangunan Gedung ini, adalah sebagai berikut:Dengan adanya Proyek Pembangunan Gedung Kantir dan Pabrik Farrnasi PT. Herlina Indah di kawasan Industri Delta Silicon, Lippo Cikarang,diambi1 data data sebagai bahan perencanaan.Sesuai dengan teori yang ada maka data-data proyek tersebut dianalisa sehingga menghasilkan suatu system manajemen yang nantinya ' diharapkan dapat ditempkan pada saat pelaksanaan pembangunan.

---

"

"Pada skripsi ini membahas mengenai perhitungan biaya upah tenaga kerja yang dapat dihemat sebagai hasil dari optimasi biaya perencanaan tenaga kerja pada pekerjaan pengecoran, sehingga tidak lagi terdapat waste tenaga kerja. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa komposisi optimasi ?Metode PAHS & Upah Borongan Proyek? merupakan komposisi optimasi yang paling optimal yang dapat mengurangi biaya akibat waste tenaga kerja (idle cost), sehingga dapat dilakukan penghematan terhadap biaya perencanaan tenaga kerja pengecoran.

---

This study compares the calculation of labor costs can be saved as a result of optimization of the cost of labor planning in concrete casting, so there is no longer waste manpower. A quantitative method with descriptive design is used in this study. The result of the research shows that the optimization composition "PAHS Method & Labor Cost Based on The Contractor‟s Rate" is the most optimal composition of optimization that can reduce labor costs due to waste (idle cost), so the cost savings can be done in the cost of labor planning in concrete casting."

"Penguasaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka membangun sarana kepentingan umum maupun untuk kepentingan perusahaaan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah adalah hal yang mutlak untuk di lakukan, jika dalam proses penguasaan tanah dapat dilakukan dengan hal biasa (jual beli, pelepasan hak dan sebagainya), maka hal itulah yang harus dilakukan, sedangkan pencabutan hak adalah jalan terakhir jika penguasaan seperti biasa tidak bisa dilakukan dan penggunaannya mutlak untuk kepentingan umum. Kepentingan umum dapat dijadikan pedoman jika penggunaan pembangunan di atas tanah tersebut tidak mencari keuntungan melainkan adalah untuk sarana pemenuhan kepentingan umum, jika pembangunannya mencari keuntungan kepentingan umum tidak dapat dijadikan dasar untuk menguasai tanah. Keputusan Presiden No 55 tahun 1993 Tentang Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, memberikan perlindungan kepada pemilik tanah, masyarakat yang berhak atas tanah dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi jika tidak puas atas pemberian ganti rugi. Pengusaan tanah oleh pengembang bertujuan untuk mencari keuntungan, dalam melakukan penguasaan tanah dengan Pelepasan Hak dari pemilik tanah kepada pengembang, lalu hak tersebut dimohonkan lagi kepada instansi yang berwenang. Tidak diperkenankannya pengembang menggunakan perantara dalam melakukan pembebasan tanah, adalah suatu upaya untuk melindungi pemilik tanah dan pengembang. Dalam pelaksanaan pembebasan tanah baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta masih terdapat adanya sengketa, pada umunya sengketa itu karena nilai ganti rugi yang diberikan belum layak, kemudian adanya camper tangan dari aparat yang tidak menempatkan diri secara proporsional. Dalam peraturan perundang-undangan, nilai ganti rugi harus bedasarkan nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJDP) terakhir. Di lapangan nilai ganti rugi diberikan pada umumnya adalah sedikit diatas nilai NJOP, sedangkan nilai pasar telah menunjukkan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan NJOP. Akibat tidak adanya ketetapan yang tegas dari penentuan nilai ganti rugi ini dapat memberikan peluang kepada pemilik tanah dan pihak yang akan melakukan pembebasan untuk menafsirkan sendiri-sendiri. Akibatnya bukan tidak mungkin akan memakan waktu yang panjang kalau dipaksakan dapat menimbulkan sengketa. Alangkah baiknya jika ada lembaga yang sifatnya independen untuk memberikan penilaian atas nilai tanah yang sesungguhnya, hasil dari penilaian lembaga ini dapat dijadikan acuan bagi para pihak. Disamping itu aparat yang ikut campur dalam membebaskan tanah sebaiknya menempatkan diri secara proporsional. Nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah dalam pembebasan untuk kepentingan swasta sebaiknya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk menanamkan sahamnya di perusahaan swasta tersebut sebesar nilai tanah yang dibebaskan, dengan cara seperti ini akan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak."

"Penelitian ini membahas mengenai risiko keselamatan pada Pekerjaan Instalasi Pipa Hydrant dan Sprinkler di Proyek Pembangunan Gedung XY oleh PT. X Tahun 2012. Penilaian risiko dilakukan dengan menganalisis nilai probabilitas, konsekuensi dan eksposur dari setiap tahapan pekerjaan yang kemudian dibandingkan dengan standar tingkat risiko semi kuantitatif W.T. Fine J untuk mengetahui tingkat risiko. Penelitian ini menggunakan metode semi kuantitatif AS/NZS 4360:2004. Hasil penelitian menyatakan bahwa prioritas risiko yang dimiliki pada setiap tahapan pekerjaan di pekerjaan instalasi pipa hydrant dan sprinkler meliputi very high, priority 1, substantial, priority 3, dan acceptable.

---

This study discusses the safety risks at work hydrant and sprinkler pipes installation on XY building Project by PT. X in 2012. Risk assessment is done by analyzing the value of risk probability, consequence and exposure of each phase of the work which is then compared with the standard semi-quantitative risk level WT Fine J to determine the level of risk. This study using semi-quantitative methods AS / NZS 4360:2004.

The results stated that the priority risks that exist at every stage of work on the job hydrant and sprinkler pipe installation includes very high, priority 1, substantial, priority 3, and acceptable."