Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Investor atas gugatan Citizen Lawsuit pembatalan Initial Public Offering (IPO) PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk ditinjau dari peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam. Penelitian ini membahas mengenai penyebab timbulnya gugatan IPO PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk yaitu Karena harga jual saham IPO yang dinilai terlalu rendah, penjatahan yang tidak adil, dan tidak ada transparansi penentuan harga saham IPO PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk. Dapat disimpulkan bahwa Prosedur IPO sudah dilakukan dengan benar oleh PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk dan sudah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam serta peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak bisa dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan Kurang Pihak dan Penggugat tidak memiliki Legal Standing. Dilihat dari perlindungan investor maka IPO tidak dapat dibatalkan karena akan berisiko pada kepercayaan investor dan masyarakat umum serta perekonomian Indonesia secara menyeluruh yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Selain itu, investor publik dilindungi dalam Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur setiap pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan selama proses IPO PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

---

This paper discusses investor protection in related to the citizen lawsuit for the cancellation of Initial Public Offering PT Krakatau Steel (Persero) Tbk from legal perspective, namely Law no. 8 Year 1995 concerning Capital Market Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies and Bapepam Regulation. This study discusses the cause of the lawsuit on the IPO of Krakatau Steel (Persero) Tbk as a result of the suspected undervalued of the share selling price, unfair share allotment, and lack of transparency in share pricing during the IPO.

Based on the study, it is concluded that the PT Krakatau Steel (Persero) Tbk has followed the procedure of IPO in accordance with the Capital Market Law No 8 Year 1995 and The Bapepam Regulation. The lawsuit was not granted by the Central Jakarta District Court due to insufficient parties involves in the lawsuit and the fact that the plaintiff do not have legal standing.

Form investor protection point of view, the IPO cannot be cancelled due to the risk of ruining the investor and public trust thus may destabilize the economy of Indonesia. In addition, public investor is protected in Article 111 of Law No.8 of 1995 that governs any violation and misconduct in the process of IPO. Therefore, if there has been violation and/ or misconduct in the IPO process done by Krakatau steel, public has the right to file compensation claim."

"Thesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Investor Publik pada proses Penawaran Umum Perdana atas Saham terkait dengan Prinsip Materialitas. Prinsip Materialitas adalah kewajiban untuk membuka Informasi atau Fakta yang bersifat Material kepada publik sehingga Investor Publik dapat mementukan sikapnya untuk melakukan atau tidak melakukan investasi atas Efek yang ditawarkan. Permasalahan hukum timbul apabila perumusan materialitas atas suatu fakta atau informasi pada peraturan perundangan-undangan tidak jelas atau rinci sehingga akan merugikan Investor Publik. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Thesis ini melakukan studi perbandingan mengenai bagaimana penerapan Prinsip Materilitas di Amerika Serikat dan Indonesia melalui studi perbandingan kasus. Tujuan studi perbandingan adalah untuk mendapatkan jawaban bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi Investor Publik di Indonesia terkait dengan Prinsip Materialitas dan memberikan alternatif penyelesaian pokok permasalahan melalui penggunaan Teori Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum (Economic Analysis of Law) yang dikemukakan oleh Richard A. Posner.

---

This Thesis concerns with legal protection for public investor related to Materiality Principle in the process of Going Public. The Materiality Principle is a duty to disclose information or fact that is material to public. With this material information or fact, public investor then could make their investment decision. Legal issues will incur if the Securities Law does not sufficiently define the formulation of materiality of any given information or fact. This situation will have the potential to encourage losses to public investor.

To find solution of this problem, this Thesis has made research on the application of Materiality through comparative case study in the United States of America and Indonesia. The purpose of using comparative case study in this Thesis is to find the best solution on how to protect public investor in Indonesia regarding the application of Materiality Principle. This Thesis also try to give alternative solution to formulate the materiality by using the Theory of Economic Analysis of Law which is introduced by Richard A. Posner."

"Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang membahas mengenai praktek perdagangan orang dalam (insider trading) di pasar modal Indonesia. Perdagangan orang dalam adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan,yang didasarkan pada pelanggaran terhadap asas keterbukaan atau adanya informasi material yang belum dipublikasikan. Berdasarkan hasil penelitian, suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai insider trading terdiri dari beberapa unsur yaitu adanya orang dalam, informasi tersebut belum terbuka untuk umum, adanya transaksi perdagangan yang dimotivasi oleh informasi tersebut, dan motivasi untuk memperoleh keuntungan yang tidak layak sebagai hasil dari transaksi perdagangan tersebut. Dugaan insider trading pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. terjadi karena adanya harga saham yang relatif murah dan terjadinya pelanggaran atas transaksi ganda yang dilakukan oleh penjamin emisi efek (underwriter) sehingga Bapepam-LK memberikan sanksi kepada 8 (delapan) penjamin emisi efek, dimana tindakan transaksi ganda ini merupakan bukti permulaan yang mengarah kepada tindakan insider trading.

---

This study is a literature research that discussed the practice of insider trading in the Indonesian capital market. Insider trading is a securities trading done by people within the company, which is based on aviolation to the principle of openness or any material information that has not been published. Based on this research, an act which can be categorized as insider trading consists of several elements, namely the existence of an insider, the information is not yet open to the public, the existence of trade transactions that are motivated by such information, and motivation to gain improper advantageas a result of such trade transactions. Allegations of insider trading at PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.occurs because of the relatively cheap stock prices and the violation occurrences of the multiple transactions performed by securities underwriters, that Bapepam-LK gave sanction to the 8 (eight) underwriter, this double transaction became the initial evidence that leads to action of insider trading. "

"Skripsi ini membahas mengenai rencana privatisasi yang akan dilakukan pemerintah terhadap PT. Semen Baturaja (Persero) melalui metode Initial Public Offering (IPO). Sebuah perusahaan yang akan go public tentu saja harus melewati beberapa tahap yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk melakukan IPO dan dalam hal ini BUMN sebagai perusahaan milik negara wajib melewati prosedur go public yang lebih panjang dibandingkan perusahaan biasa. Skripsi ini akan membahas mengenai prosedur privatisasi yang harus dilewati oleh PT. Semen Baturaja (Persero) untuk melakukan IPO, kendala – kendala yang dihadapi, serta analisis mengenai keefektifan metode IPO dalam meningkatkan kinerja PT. Semen Baturaja (Persero).

---

The focus of this final paper is the Goverment plan to privatize PT. Semen Baturaja using Initial Public Offering as the method. Companies which are willing to go public have to fulfil some certain conditions and regulations and in this matter PT. Semen Baturaja (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOE) shall fulfill some regulations and procedures which are more complicated. This final paper will discuss about the procedures of privatization in Indonesia, the obstacles that may occur from the privatization plan and also the analysis of the effectiveness of IPO method to increase capital gain and performance of the SOE itself."

"Dewasa ini, Industri Telekomunikasi di dunia maupun di Indonesia merupakan industri yang mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Hal ini terjadi karena makin dikuasainya semua bidang kehidupan oleh telekomunikasi itu send in. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan tingkat penetrasi yang masih rendah merupakan faktor tambahan lain yang menyebabkan tingginya tingkat pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia.Selain teknologi telekomunikasi berbasis kabel, dalam industri telekomunikasi juga digunakan teknologi nir-kabel. Dalam teknologi telekomunikasi nir-kabel ada beberapa teknologi selular dengan standar teknis yang berbeda yaitu TDMA, FDMA, GSM dan CDMA. Di Indonesia, disamping teknologi TDMA, FDMA dan GSM, mulai tahun 2003 digunakan juga teknologi CDMA. Teknologi ini diakui mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan ketiga teknologi nir-kabel lainnya.PT. Bakrie Telecom Tbk merupakan perusahaan penyediaan dan penyelenggaraart jasa telekomunikasi yang memiliki dua produk utama yaitu Ratelindo yang merupakan lavanan axed Wireless Access dengan teknologi E-TDMA dan Esia yang merupakan layanan Limited Mobility dan menggunakan teknologi CDMA 2000 IX. Salah satu yang dapat menjadi keunggulan dari suatu operator telekomunikasi adalah jangkauan geografis. Untuk memperoieh keunggulan tersebut diperlukan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi yang sangat besar jumlahnya (capital intensive). Untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka PT.Bakrie Telecom Tbk melakukan IPO (Initial Public Offering) pada awal Januari 2006 dengan harga penawaran saham sebesar Rp 110,- per lembar saham untuk 5,5 milliar lembar saham yang ditawarkan dengan nilai nominal Rp 100,- per lembar saham.Untuk mengetahui kewajaran atas harga penawaran saham tersebut, maka pada Karya Akhir ini Penulis mencoba melakukan valuasi atas harga penawaran saham perdana PT. Bakrie Telecom Tbk tersebut dengan menggunakan analisis fundamental secara top down approach. Metode yang digunakan adalah Free Cash Flow to Equity (FCFE) dengan two stage model. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai intrinsik dari harga saham tersebut adalah Rp 154,- dan berdasarkan analisis sensitivitas nilai terendah Rp 127,- dan tertinggi Rp 189,- Dengan demikian harga saham pada saat IPO tersebut lebih rendah dari nilai intrinsiknya (undervalued).Berdasarkan penelitian baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan hal umum terjadi bagi harga saham dari perusahaan yang melakukan IPO. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan antara lain yaitu merupakan salah satu cara perusahaan untuk membujuk uninformed investor untuk berpartisipasi dalam IPO.

---

Nowadays, telecommunications industry is among industries that grow fastest along with the importance of telecommunication as part and life of modern societies and the fast development of telecommunication technologies. Moreover Indonesia is in turning point in developing modern telecommunication infrastructure because teledensity, especially for fixed line, is relatively low.In telecommunication technology, there are some technologies used by telecommunication service provider e.g TDMA, FDMA and GSM. A relatively newer technology that contributes to a significant growth in the country's telecommunication industry comes from CDMA technology, both for cellular and fixed wireless based. It posses mobility and features similar to those offered by cellular providers, and fixed wireless service quality may exceed GSM cellular service quality due to more efficient radio frequency spectrum usage.PT. Bakie Telecom Tbk is a telecommunication network operator and service provider having two main product, i.e Ratelindo which is fixed wireless access service using E-TDMA technology and Esia which is limited mobility telecommunication service applying CDMA 2000 Ix technology.One of competitive advantage of a network operator is geographical coverage. To have such competitive advantage, PT. Bakrie Telecom need to develop infrastructure requiring huge investment (capital intensive). To attract the required investment, PT. Bakrie Telecom Tbk conducted IPO (Initial Public Offering) in the early of January 2006 with initial stock price Rp 130; per stock sheet for 5,5 billion stock sheet offered to market with nominal value of Rp 100,- per stock sheet. To evaluate the feasibility of initial stock price, in this Final Project, the writer, try to evaluate through valuation to the offered initial stock price of PT. Bakrie Telecom Tbk by using fundamental analysis in top down approach. The method used in this Final Project is Free Cash Flow to Equity (FCFE) with two stage model. Based on the writer's calculation, it is known that intrinsic value of the initial stock price is Rp 154. The writer also tries to calculate the stock price using sensitivity analysis and the result is Rp 127 as the lowest price and Rp 189 as the highest one. Thereby, the price of stock at the IPO is lower than its intrinsic value (undervalued).Based on research either in Indonesia and abroad, undervalued stock was generally happened to stock price of companies conducting IPO. This is the case for some reasons among others one of ways companies conducted to persuade uninformed investor to participate in IPC."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal yaitu oleh PT. Katarina Utama Tbk. yang telah menyalahgunakan penggunaan dana Initial Public Offering (IPO) atau yang biasa disebut sebagai dana penawaran umum, peran Bapepam-LK terhadap praktik pelanggaran tersebut dan bentuk perlindungan investor apabila terjadi praktik pelanggaran dalam pasar modal yang dapat merugikan investor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. PT Katarina Utama Tbk. melakukan pelanggaran di pasar modal karena telah menyalahgunakan penggunaan dana penawaran umum dan memanipulasi laporan keuangan yang menyebabkan dana tidak bisa direalisasikan untuk kepentingan perusahaan dan kegiatan tersebut merugikan para investor. Peran Bapepam-LK sebagai regulator memiliki kewenangan dan fungsi dalam menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, hal itu dapat terwujud apabila tercipta adanya suatu sistem pengawasan atas pasar yang ketat dan tegas. Dalam hal sanksi, pihak Bapepam-LK lebih sering menggunakan sanksi administratif saja, padahal di sisi lain Bapepam mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana. Bentuk perlindungan yang dapat diupayakan investor adalah perlindungan melalui hukum perdata dan pidana, dalam kasus ini melakukan perlindungan hukum melalui perdata dan pidana. Oleh karena itu, demi menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien diperlukanlah peran dari emiten, Bapepam-LK serta investor itu sendiri. Karena tanpa adanya peran serta dari masing-masing pihak, maka tidak akan pernah tercipta kegiatan di pasar modal yang aman guna menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

The focus study is about violence that happen in capital markets which is done by PT. Katarina Utama Tbk by using Initial Public Offering (IPO) funds in inapropriate way. In this problem, Bapepam-LK can use its authorities since the violence harms investor. The research method used in this study is a normative research, using secondary data. This study concludes that PT Katarina Utama Tbk. violates in capital markets because using Initial Public Offering (IPO) funds in inapropriate way and manipulating financial report that makes the funds can?t be realization for company importance which harms the investor. Bapepam-LK role as regulator has authorities to create good condition trading effect. It will happen if there is tight and strong market assesment system. About the sanction, Bapepam-LK oftenly uses adminsitration sanction beside it has authorities to use public law sanction. The investor protection in this case can be done from public law and private law. Base on this case, it is urgently needed emiten, Bapepam-LK, and investor role to create good condition trading effect."

"Privatisasi merupakan isu yang paling sering kita temui dalam beberapa dekade kepemimpinan di Negara ini, seiring dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan, privatisasi seolah sudah merupakan agenda yang turun temurun ingin diwujudkan walaupun terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaanya. Untuk mewujudkan privatisasi tersebut tentunya harus dipertimbangkan dengan matang oleh BUMN selaku pihak yang melakukan privatisasi, karena BUMN adalah perusahaan yang sebagian pemegang sahamnya dimiliki pemerintah, karena itu jika salah dalam strategi pelaksanaan privatisasinya dapat berakibat fatal dan tentunya menyebabkan kerugian yang besar, seperti yang dialami oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Krakatau Steel. Dalam pelaksanaan privatisasi sudah seharusnya sejalan dengan amanat UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UU dan peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini termasuk didalamnya UU No.19 tahun 2003, PP No.33 tahun 2005 juncto PP No. 59 tahun 2009. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normative dikarenakan data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini penulis hendak melakukan perbandingan antara privatisasi yang dilakukan antara PT. Indosat Tbk dan PT. Krakatau Steel serta menemukan masalah-masalah yang timbul dari privatisasi tersebut serta menemukan cara privatisasi yang paling efektif untuk BUMN di Indonesia sehingga semangat UUD 1945 dapat terwakili dan tujuan sesungguhnya dari privatisasi dapat terwujud.

---

Privatization is the most frequent issue appeared in several decades of our state leadership, along with the succession of governmental leadership, the issue has become a traditional agenda together with its pro and contra. The attainment requires profound consideration of the relevant state owned enterprise as party carrying out such privatization, since some of its holdings belong to the government; therefore an error in its implementation strategy may lead to fatal consequences and incurs a great loss, as experienced by PT. Indosat Tbk and PT. Krakatau Steel. The privatization implementation should be in line with the mandate of State Constitution of 1945 whereas its execution should comply with the prevailing law and regulation, including The Law No.19 of 2003, Government Regulation No.33 of 2005 in conjunction with Government Regulation No. 59 of 2009.

This research was carried out as a qualitative study, using normative research method, for the data to be used were of secondary. This research seeks to compare privatization proceedings done by two formerly state owned enterprises PT. Indosat Tbk and PT. Krakatau Steel as to identify the problems caused by privatization and to conclude the most effective way of privatization to Indonesian State Owned Enterprises so that the spirit of Indonesian State Constitution of 1945 will be maintained as the substantial objective of privatization can be realized."

"Karya akhir ini memperlihatkan efisiensi Bank Bukopin sebelum dan setelah Initial Public Offering (IPO), menggunakan pendekatan parametrik Stochastic Frontier Approach, untuk melihat apakah IPO dapat memacu peningkatan efisiensi. Membandingkan 39 decision making unit (DMU): satu unit Jakarta, tujuh cabang kelas A, empat cabang kelas B, 22 cabang kelas C, dan lima cabang syariah.Hasil pengolahan data memperlihatkan tidak ada DMU Bank Bukopin yang memiliki skor 1 (efisien secara teknikal), baik sebelum maupun setelah IPO, Efisiensi teknikal Bank Bukopin setelah IPO lebih baik dibandingkan sebelum IPO. Mean efficiency meningkat dari 0.97946245 menjadi 0.98661037. Karya akhir ini juga memperlihatkan profil peringkat efisiensi DMU Bank Bukopin.

---

This paper exhibit the efficiency of Bank Bukopin before and after Initial Public Offering (IPO), using parametric approach Stochastic Frontier Approach, to know whether IPO push its efficiency raised. Comparing 39 decision making unit (DMU): Jakarta, seven A class branches, four B class branches, 22 C class branches, and five sharia branches.The result show that there is no Bank Bukopin DMU got the perfect score 1 (technically efficient), whether before nor after IPO. Technical efficiency of Bank Bukopin after IPO is better than before IPO. Mean efficiency raised from 0.97946245 to 0.98661037. This paper also show the efficiency rank profile of Bank Bukopin DMU."

"Penelitian dalam karya akhir ini menggunakan pendekatan analisis fundamental Top-down Approach yang diawali dengan melakukan analisis indikator makro ekonomi, analisis industri dimana perusahaan itu berada, dan analisis perusahan itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis fundamental dengan metode Free Cash Flow lo Equity diperoleh nilai intrinsik harga saham sebesar Rp 1.675,-. Penilaian tersebut menggunakan asumsi-asumsi tertentu dan reguired risk of return sebesar 17,42%. Dengan demikian, harga saham perhitungan analisis fundamental sebesar Rp 1.675,- berada dialas harga saham yang ditawarakan pada saat IPO sebesar Rp 1.080,- atau harga IPO undervalued harga analisis fundamental. Sementara itu, berdasarkan analisis dan perbandingan rasio PER dan rasio PBV menunjukkan bahwa kedua rasio lebih rendah dibanding rasio rata-rata industri sektor keuangan. Keputusan emiten dan penjamin menawarakan harga saham pada saat IPO dibawah nilai harga intrinsiknya (undervahted) berharap penawaran haraga saham tersebut diminati investor sehingga jumlah saham yang ditawarkan dapat terjual seluruhnya. Sementara itu, dari sisi investor harga yang saham yang rendah tersebut diharapkan mengalami kenaikan pada saat saham diperdagangkan di pasar sekunder harganya mendekati keseimbangan.

---

The research in this thesis has been designed using a fundamental analytical approach, Top-down Approach, which started by conducting a macroeconomic indicator analysis, industrial analysis, and company analysis. By implementing the free cash flow to equity model, the assumptions of intrinsic shares price valuation have been determined. Based on fundamental analysis using the Free Cash Flow to Equity method, the result shows that the intrinsic shares price value is Rp 1,675,-. This valuation uses particular assumptions and required risk of retum of 17.42%. As a result, the shares price based on fundamental analysis calculation is Rp 1,675,-, above the IPO shares price of Rp 1,080,- which means that the IPO price is undervalued compared to its fundamental analysis price. In addition, based on analysis and comparison of PER ratio and PBV ratio the result shows that both ratios are lower than the ratio of average LQ45 Banking. The decision of issuer and underwriter to offer the IPO shares price lower than its intrinsic price (undervalued) was based on the expectation that the offering shares price will be attractive to the investors and all shares will be sold out. On the other hand, the investors expect that the shares price will rise to its equilibrium level when shares are traded in the secondary market and creates gain to the investors."