Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program ketenagakerjaan yang disampaikan baik oleh pemerintah dalam hai ini Dinas Tenaga Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta, sebagai pembina ketenagakerjaan atau oleh para pengusaha yang bergerak dibidang ketenagakerjaan. Melihat pada Kenyataan, mutu dan kwalitas serta keamanan dan perlindungan para tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri masih belum maksimal, karena sampai saat ini masih banyak saja kejadian dan masalah yang menimpa para tenaga kerja baik yang ada di dalam negeri atau yang di luar negeri.Dalam tesis ini peneliti mengangkat seperangkat aktivitas yang berupaya mengungkap proses pelaksanaan program ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta, dengan pendekatan penelitian kualitatif, contructivisme interpretative. Strategi penelitian studi kasus dengan multilevel analysis dimana unit analisanya adalah organisasi Dinas tenaga kerja dan unit respon individu dari beberapa tingkat dalam struktur yang berbeda. Metoda pengumpulan data dengan wawancara Iapangan, data historis, dan analisis data.Temuan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan tataran pendapat tentang pelaksanaan program ketenagakerjaan. Pendekatan yang telah dilaksanakan melalui sosialisasi atau media Iainnya, dan dilaksanakan juga dengan pemasaran sosial, sebab pemasaran sosial sebagai bagian dari ilmu komunikasi menggunakan prinsip-prinsip dan tehnik pemasaran untuk menyampaikan ide sesuai dengan kebutuhan tertentu.Dari hasil pengumpulan data dan analisisnya disimpulkan bahwa pihak pemerintah sudah memberikan informasi dengan mengadakan sosialisasi dan tatap muka, begitu pula dengan pihak swasta, dan berdasarkan hasil dilapangan para calon tenaga kerja itu bisa menerima iniomnasi yang disampaikan dengan baik dan jelas, walaupun dari mereka berbeda-beda latar belakang.Dengan melihat hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan program komunikasi yang dilaksanakan saat ini yaitu sistem manual dengan informasi berbasis jaringan yang dapat diakses secara nasional bahkan intemasional guna mendukung perencanaan tenaga kerja berkelanjutan.Karena pada kesimpulan dan rekomendasi diharapkan adanya pelaksanaan program yang komprehensif bagi program ketenagakerjaan yang memiaiki cakupan dan tujuan agar seluruh pengguna dan pencari kerja memiliki kesamaan bahasa mengenai program, peran dan tanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan program, pola komunikasi dan pehaman yang sama antara pemerintah dan para pengusaha/swasta."

"Jaminan sosial tenaga kerja merupakan jaminan sosial yang diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, baik itu pekerja Penerima Upah ataupun pekerja Bukan Penerima Upah. Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengupayakan perluasan kepesertaan Program Jamsostek bagi pekerja Bukan Penerima Upah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Disnakertrans DKI Jakarta dalam perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja BPU serta permasalahan yang dihadapi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori mengenai konsep hubungan industrial, konsep pekerja sektor informal serta konsep jaminan sosial. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kegiatan diseminasi informasi kepada pekerja Bukan Penerima Upah masih menemui banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari ketidaksiapan SDM di Disnakertrans untuk melakukan penyebarluasan informasi serta sistem yang belum mendukung untuk dilakukannya perluasan kepesertaan secara efektif karena belum adanya relasi yang terbangun antara Disnakertrans DKI Jakarta dengan pekerja Bukan Penerima Upah di wilayah DKI Jakarta.

---

Social security for manpower is social security that is aimed to protect the workers rights, either way for wage receiver or non-wage receiver worker. This thesis describes the efforts that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expanding the membership of non-wage receiver worker in social security programme. This thesis is a qualitative research with descriptive design that aimed to describe the effort that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expand the non-wage receiver's membership in social security programme. In this thesis, researcher use some theories such as The Concept of Industrial Relation, The Concept of Informal Sector Worker and The Concept of Social Security.

The result of this research describes that the effort that done by Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta, that is through information dissemination to non-wage receiver worker still facing some problems. The problems can be seen from the unpreparedness of Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta?s Human Resources to do the information dissemination and also the system that has not yet supported for doing the membership expanding effectively because there is not any relation yet between Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta and the non-wage receiver workers in DKI Jakarta."

"Penelitian ini berfokus pada efektivitas Pengawasan Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran norma kerja. Jumlah pengawas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta juga sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi, yaitu lebih dari 25.000 perusahaan dengan total 61 pengawas di seluruh ibu kota. Keterbatasan sumber daya untuk pengawas dan tingginya angka pelanggaran norma kerja mendorong pemerintah untuk menggunakan sistem e-government. Penggunaan e-government dalam menjawab tantangan pengawasan norma kerja dilakukan dengan menggunakan sistem pelaporan online melalui perusahaan wajib melaporkan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan pengawasan norma kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta melalui penerapan Sistem Pelaporan Ketenagakerjaan Online. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada salah satu aspek dari Effectiveness Approach, yaitu Gibson, Invancevich dan Donelly's Systems Approach, yang melihat efektivitas berdasarkan input, proses, dan output. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivis dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan norma kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta belum efektif. Pasalnya, situs Wajib Laporan Ketenagakerjaan Online masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau aspek norma kerja yang lebih dalam. Selain itu, jumlah petugas pengawasan ketenagakerjaan masih sangat terbatas untuk mengawasi jumlah perusahaan yang ada di ibu kota. Berdasarkan hasil penelitian di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta disarankan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk meningkatkan sumber daya pengawasan dan menyempurnakan sistem Wajib Pelaporan Tenaga Kerja Online agar tercipta pengawasan yang efektif. norma kerja. Kemudian disarankan kepada perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan pihak lain seperti BPJS agar hak-hak pekerja terpenuhi dan perusahaan menjalankan kewajibannya.

---

This study focuses on the effectiveness of the Inspection of Work Norms at the Jakarta Manpower and Transmigration Office, which is motivated by the high rate of work norm violations. The number of supervisors at the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is also very minimal when compared to the number of companies that must be supervised, which is more than 25,000 companies with a total of 61 supervisors throughout the capital city. Limited resources for supervisors and the high number of violations of work norms encourage the government to use an e-government system. The use of e-government in responding to the challenge of monitoring work norms is carried out by using an online reporting system through which companies are required to report employment. This study aims to explain the effectiveness of the implementation of work norms supervision by the Jakarta Manpower and Transmigration Office through the application of the Online Manpower Reporting System. The theory used in this study refers to one aspect of the Effectiveness Approach, namely Gibson, Invancevich and Donelly's Systems Approach, which sees effectiveness based on input, process and output. The approach used in this research is a post-positivist approach and data collection by conducting in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the supervision of work norms carried out by the Jakarta Manpower and Transmigration Office is not yet effective. The reason is, the Online Employment Report Mandatory website still needs to be improved to reach deeper aspects of work norms. In addition, the number of labor inspection officers is still very limited to supervise the number of companies in the capital city. Based on the results of the above research, the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is advised to provide recommendations to the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia to increase supervisory resources and improve the Mandatory Online Workforce Reporting system in order to create effective supervision. work norms. Then it is suggested that the company and the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office cooperate with other parties such as the BPJS so that workers' rights are fulfilled and the company carries out its obligations."

"Jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), di luar negeri disebut social security system, merupakan salah satu program publik yang dilaksanakan banyak negara di dunia. Negara-negara yang melaksanakan program jaminan sosial ini bergabung dalam organisasi International Social Security Assosiation (ISSA) dan sampai tahun 1997 anggota ISSA tercatat sebanyak 172 negara.Program jamsostek sebagaimana umumnya yang berlaku secara internasional, mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu : memberikan perlindungan dasar, diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan, kepesertaannya bersifat wajib (compulsory) bagi semua tenaga kerja, tanpa seleksi, pembiayaan ditanggung bipartite (pengusaha - tenaga kerja) atau tripartite (pengusaha - tenaga kerja - pemerintah), besar manfaat jaminan tidak dikaitkan langsung dengan besar iuran, karena mengandung subsidi silang.Dari catatan sejarah jaminan sosial, program ini berawal dari asuransi kesehatan yang dilaksanakan mulai tahun 1883 di Jerman di bawah Kanselir Otto van Bismarck. Indonesia sendiri sudah mulai merintis progam jaminan sosial bagi tenaga kerja dua tahun setelah kemerdekaan, yaitu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja. Tapi baru tahun 1977 ada Iembaga sendiri, yaitu Perum Astek dengan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek). Kemudian tahun 1992, dasar hukum yang semula Peraturan Pemerintah ditingkatkan menjadi Undang-undang, dan programnya berganti nama dari Astek menjadi Jamsostek.Menjelang akhir tahun 1997, PT Jamsostek (Persero) selaku satu-satunya badan penyelenggara program jamsostek yang ditunjuk pemerintah, mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya terbatas pengusaha dan tenaga kerja, akan tetapi juga para tokoh masyarakat. Dampak yang dirasakan adalah timbulnya krisis kepercayaan terhadap PT Jamsostek (Persero). Mengingat program ini betul-betul dibutuhkan masyarakat tenaga kerja, maka perlu segera dilakukan reformasi jamsostek agar kepercayaan masyarakat bisa kembali, dan lebih dari itu agar manfaat jaminan program jamsostek ini bisa lebih baik dari sekarang. Selain itu, sumber daya manusia harus lebih profesional, karena ada kecenderungan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi monopoli, sehingga harus bersaing dengan usaha sejenis yang mulai muncul."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan hak-hak pekerja perempuan di dua perusahaan garmen oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan hak-hak pekerja perempuan di dua perusahaan garmen oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara di Wilayah Kawasan Berikat Nusantara Cakung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi pendekatan penelitian kualitatif dan wawancara mendalam. Pelaksanaan pengawasan hak-hak pekerja perempuan di kedua perusahaan garmen yang dilakukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Hambatan yang dialami oleh seksi pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai pengawas. Diperlukannya perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan hak-hak pekerja perempuan dapat melalui penyempurnaan peraturan, dan pengadaan pengawas yang berkualitas dan kompeten.

---

This research is to know the supervision of the rights of women workers at two garment companies by Dept. of Manpower North Jakarta in the Nusantara Bonded Zone Cakung and Barriers experienced in exercising oversight rights of women workers at two garment companies by Dept. of Manpower North Jakarta in Region Nusantara Bonded Zone Cakung. The research methods used in this research is qualitative research and depth interview. Supervision rights of women workers in the garment enterprises conducted by Jakarta Dept. of Manpower North has not done well and the maximum. Barriers experienced by the section supervisor Dept. of Manpower North Jakarta, namely the lack of quantity and quality inspectors. The need for improvements in monitoring the implementation of labor rights of women workers can, by improving regulations, and procurement of qualified and competent supervisors."

"Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang digariskan oleh pemerintah. Masalah-masalah aktual yang merupakan kebutuhan dari setiap tenaga kerja meliputi persyaratan kerja, penyerapan, hubungan industrial yang selaras dan serasi, penciptaan lapangan kerja dan lain-lain. Masalah yang paling dominan adalah masalah perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya yang dalam hal ini dilaksanakan. melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Program Jamsostek yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 merupakan public goods untak mewujudkan kepastian peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dampak dari perluasan kepesertaan program Jamsostek akan dapat mengurangi permasalahan kesenjangan sosial, pemogokan, PHK, perselisihan perburuhan yang jelas berpengaruh terhadap stabilitas nasional dalam melaksanakan pembangunan. Di dalam penelitian tesis ini sesuai dengan judul: "Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", penulis menggunakan metode eksploratif dan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (library research) maupun penelitian lapangan (field research). Teori-teori yang digunakan adalah yang ada relevansinya dengan obyek penelitian dan memfokuskan pada teori-teori yang berkaitan dengan program Jamsostek, teori-teori pelayanan, di samping public goods yang tersedia, termasuk hasil studi banding di Malaysia dan Philipina. Analisis masalah perluasan program Jamsostek difokuskan pada masalah intern dan ekstern yang mempengaruhi program dan menggunakan pendekatan SWOT, sehingga dapat diketahui di mana letak kekuatan, kelemahan dan kekuatan-kekuatan dalam menjaring kepesertaan dan merupakan bahan evaluasi dan mengadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Kesimpulan adalah masih banyak yang perlu segera kita sempurnakan dan lakukan dalam peningkatan kepesertaan antara lain dengan melakukan terobosan-terobosan dalam hal koordinasi, penggalakkan penyuluhan dan pemberian informasi, pengawasan, penegakan hukum, kampanye nasional program Jamsostek yang didukung instansi terkait, khususnya dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Terobosan tersebut harus dilaksanakan secara cepat, dalam memperluas kepesertaan program Jamsostek."

"ABSTRAKKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat dibutuhkan meningkatkan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja. Ini sebagai upaya menciptakan hubungan harmoni industri. Kecelakaan kerja di sektor jasa konstruksi 32% lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Salah satu daerah yang memiliki kasus kecelakaan kerjaDKI Jakarta adalah yang tertinggi. Kecelakaan kerja merajalela karena kelemahan Pengawasan K3. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan faktor penting dalam hal ini mendukung terciptanya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi di lapangan tenaga kerja, khususnya K3. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan supervisi K3 bidang jasa konstruksi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta pada tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep relasi industri, kecelakaan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengawasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam juga menggunakan dokumen dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan K3 dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja Pekerjaan dan transmigrasi DKI Jakarta belum optimal. Ada kendala Supervisor Disnakertrans Jakarta mengalami kekurangan kuantitas dan kualitasdan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera. ABSTRACTOccupational Safety and Health (K3) is an aspect that is urgently needed to improve worker safety in carrying out their work and as a form of labor protection. This is an effort to create industrial harmonious relations. Work accidents in the construction services sector are 32% higher than in other sectors. One area that has cases of work accidentsDKI Jakarta is the highest. Work accidents are rampant due to the weakness of OSH Supervision. Labor inspection is an important factor in this case to support the creation of company compliance with regulations in the labor field, especially K3. This study aims to explain the K3 supervision of construction services by the Jakarta Manpower and Transmigration Office in 2018. The theory used in this study refers to the concept of industrial relations, work accidents, occupational safety and health, and supervision. The approach used in this research is a qualitative approach and collects data by conducting in-depth interviews as well as using documents and literature studies as secondary data. Results The results showed that the K3 supervision carried out by the Department of Manpower, Work and Transmigration of DKI Jakarta was not optimal. There is a problem that the Jakarta Manpower and Transmigration Supervisory Supervisor is experiencing a lack of quantity and quality and sanctions that do not have a deterrent effect."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Jamsostek LHK periode 2006-2010 dengan menggunakan model implementasi Edward III (1980) untuk mengukur kualitas implementasi kebijakan. Edward mengungkapkan 4 variabel yang mempengaruhi yaitu komunikasi, sumber daya-sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif (positivisme) dengan menjelaskan penelitian secara deskriptif.Penelitian ini menemukan bahwa dalam implementasi program Jamsostek LHK masih terdapat banyak kekurangan variabel implementasi yaitu keterbatasan sosialisasi kepada target sasaran kebijakan dalam hal kuantitas maupun sarana yang digunakan untuk sosialisasi, kemudian keterbatasan sosialisasi yang diberikan pembuat kebijakan kepada implementor kebijakan sehingga implementor tidak dapat menangkap secara utuh mengenai program Jamsostek LHK khususnya mengenai deskripsi target sasaran kebijakan. Sosialisasi kepada target sasaran kebijakan bersifat sporadis atau tidak dilakukan secara berkelanjutan. Kekurangan lainnya adalah keterbatasan dalam beberapa variabel seperti kuantitas sumber daya manusia (SDM) PT Jamsostek (Persero) untuk mengelola program Jamsostek LHK, ketersediaan dana, ketersediaan sumber daya informasi, kemudian juga adanya sebagian tindakan curang untuk memenuhi target sasaran dari para account officer terkait sistem insentif yang ada dalam PT Jamsostek (Persero). Variabel dalam implementasi program yang telah terselenggara dengan baik adalah ketersediaan sumber daya fasilitas penunjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia dari PT Jamsostek (Persero), ketersediaan sistem insentif dan SOP (Standard Operating Procedure) dan disposisi implementor terhadap program Jamsostek LHK.

---

The purpose of this research is to know the form of implementation activities in Jamsostek LHK Program (Social Security for Worker Out of Work Relationship Program) between 2006-2010 with implementation model from Edward III (1980) to value the quality of policy implementation. Edward uses 4 variables which are communication, resources, disposition and bureacratic structure. Researcher uses quantitative (positivism) approach with descriptive analysis.This research found that the implementation of Jamsostek LHK Program still lot of variable inadequacy such as lack of socialization to policy objective target about program in term of quantity and means of communication, lack of socialization from policy makers to implementor that has an impact for implementor cannot grasp the wholeness of program especially about description of policy objective target. Socialization to the policy objective target has the character of sporadic or in other words not good in maintain the pace. Another inadequacy include limitedness of human resources quantity to manage program, funding adequacy, information resources, and research also indicate that there is some form of cheating from account officer in order to fulfill objective target that being used in incentive system. The variable that already good include adequacy of facility resources, improvement of human resources quality, incentive system and SOP (Standard Operating Procedure) availability and disposition of impelementor toward program."

"Hubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan permasalahan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja. Permasalahan mogok kerja membutuhkan peran pemerintah sebagai mediator dimana salah satu tugasnya adalah menjaga hubungan industrial berjalan dengan harmonis. Penyelesaian mogok kerja di wilayah kota administratif Jakarta Utara dilakukan oleh suku Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan melalui cara mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya mediasi yang dilakukan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara sebagai penyelesaian permasalahan mogok kerja. Mediasi tersebut melalui empat tahapan yaitu pemberitahuan mogok kerja, pemanggilan para pihak, peundingan mogok kerja, pembuatan keputusan. Pada pelaksanaan proses mediasi untuk menyelesaikan mogok kerja tersebut juga menemui hambatan diantaranya dari segi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan perbedaan pandangan antara pihak dalam permasalahan mogok kerja.

---

Industrial relations can not be separated from disputes between workers and employers. In such disputes a problem arises of a strike by a worker or a union. The problem of strikes requires the role of the government as a mediator in which one of its duties is to keep the industrial relations going harmoniously. The completion of a strike in the administrative municipality of North Jakarta is carried out by the North Jakarta Sub-dept. Of Manpower and Transmigration tribe by means of mediation. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate the existence of mediation conducted by the Sub-Office of Manpower and Transmigration of North Jakarta as a solution to the problem of strike. Mediation is through four stages of notification of strikes, calling parties, negotiating strikes, decision-making. In the implementation of the mediation process to resolve the strike also encountered obstacles such as in terms of human resources, lack of supervision, and differences of views between parties in the problem of strikes."