Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPensiun dapat ditanggapi negatif oleh seseorang yang akan mengalaminya. Hal ini akan menimbulkan kecemasan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Untuk itu, BKD Kota Bekasi mengadakan kegiatan pembinaan bagi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pendapat pensiunan PNS yang pernah mengikuti kegiatan pembinaan tahun 2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, yaitu kelemahan beberapa aspek dalam desain kegiatan, tidak adanya pengelompokan terhadap minat peserta dalam berwirausaha, dan ketiadaan bantuan modal kepada peserta. Oleh karena itu, Peneliti menyarankan BKD Kota Bekasi untuk melakukan perbaikan atas desain kegiatan, mengelompokkan minat peserta dalam berwirausaha, dan memberikan bantuan modal kepada peserta.

---

ABSTRACTPension seldom implicate in negative reaction for those who face it. It can create an erve, which in some rate can worsen mental and physical condition of the retirees. For that reason, Bekasi Municipality have made an orientation program for public servants which will enter critical retirement age.

This research's aim is to describe the retiree's opinion who entered the program in 2007, using qualitative approach. Researcher found that the reare some aspects which limits the program, such as in the design of the activity, no grouping on the participants' interest in entrepreneurship, and lacks of capital-loan to the participants. Due to that situation, this research suggest Bekasi Municipality to improve the design of activity, group the participants by their interests in enterpreneurship, and give capital-loan to the paricipants."

"Lembaga Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pasti, dimana Lembaga Dana Pensiun ini pelaksanaanya didasarkan pada Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan meneliti ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain melalui penelusuran kepustakaan. Keberadaan Dana Pensiun dewasa ini tidak hanya dibutuhkan oleh para pekerja atau karyawan dari suatu perusahaan tetapi juga oleh para profesional ,yang salah satunya adalah notaris, namun permasalahan timbul karena Notaris selaku pekerja mandiri tidak mempunyai suatu wadah yang memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka pada saat mereka memasuki usia pensiun, Dalam Undang-undang Jabatan Notaris no.30 Tahun 2004, tidak ada pengaturan mengenai jaminan kesejahteraan bagi para notaris ketika pensiun begitu juga dengan Undang-undang Dana Pensiun No.11 Tahun 1992, Akan tetapi mereka dapat dan dimungkinkan untuk mengikuti program Dana Pensiun dengan menjadi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yaitu jenis dana pensiun yang dikhususkan untuk para pekerja mandiri/karyawan yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Dana Pensiun Lembaga keuangan tersebut oleh Undangundang Dana pensiun dapat dibentuk Oleh Bank atau perusahaan Asuransi Jiwa. Alternatif lainnya adalah para notaris dapat menjadi peserta Lembaga Dana Pensiun dari suatu perusahaan Perseroan Terbatas. Oleh karena hal itu maka sudah sepantasnya UUDP dan UUJN diamandemen sehingga jaminan kesejahteraan bagi para notaris tersebut dapat lebih diperhatikan."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan penegakan hukuman disiplin terhadap ketidakhadiran PNS yang tidak disertai keterangan di Kota Bekasi Jawa Barat. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan teori penegakan hukum dan disiplin. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive dan snowball. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan di Pemerintah Kota Bekasi dilakukan dengan memberikan sanksi ringan, sedang, dan berat. Semakin banyak atau berat pelanggaran disiplin yang dilakukan, semakin berat sanksi yang diberikan.

---

The purpose of this research is to describe discipline law enforcement for civil servants absence without description letter in the city of bekasi, west java. This research is a quantitative approach that uses deep interview and literature study. The result of this research is discipline law enforcement that city of bekasi government does are giving sanction. The sanction divided into three stage: mild, moderate, sever stage. The more many and heavier public servant do violations, the heavier sanction they get."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pegawai non PNS di RSUD Kota Bekasi Tahun 2012. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional menggunakan uji Chi-Square. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa variabel tanggungan keluarga dan imbalan memiliki perbedaan yang signifikan dengan kinerja (p < 0,05). Sedangkan, jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan, masa kerja, dan kepemimpinan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan kinerja. Peneliti menyarankan untuk mengadakan pemilihan pegawai teladan bagi non PNS serta lebih mensosialisasikan penilaian kinerja kepada pegawai, memberi apresiasi, menyesuaikan imbalan dengan beban kerja pegawai, lebih menginformasikan mengenai rincian imbalan, dan meningkatkan kegiatan monitoring.

---

The purpose of this research was to analyze the factors associated with the performance of non-civil servants in General Hospital of Bekasi in 2012. This research was quantitative research with cross-sectional design using Chi-Square test. Based on the results, I found that the variables of family dependent and fringe benefit had a significant difference to performance (p < 0,05). Meanwhile, gender, age, marital status, education, work period, and leadership had no significant difference to performance. I suggest to arrange the election of model employee for non-civil servants as well as to socialize more about performance appraisal, to give appreciation, to adjust the fringe benefit more compatible with work burden, to inform more about the details of the fringe benefit, and to increase the monitoring activities."

"Skripsi ini membahas karakteristik penglaju PNS Pemerintah Kota Bekasi untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal menurut pendidikan, golongan, masa kerja dan pilihan moda transportasi berdasarkan jarak dari kantor dan jumlah trayek angkutan umum yang tersedia. Analisis secara spasial dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar penglaju PNS Pemerintah Kota Bekasi tinggal pada jarak dekat, di mana sesuai dengan konsep nglaju yaitu jarak berbanding terbalik dengan volume penglaju. Semakin dekat dengan kantor, maka penglaju PNS semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi golongannya, semakin lama menjalani masa kerjanya dan semakin cenderung menggunakan angkutan umum mikrolet untuk pergi ke kantor daripada motor dan mobil pribadi.

---

The focus of this study is commuter characteristics of civil servants in the city of Bekasi according to education, faction, year of service, and choice of mode based on distance from the office and public transportation route. The analysis is spatial and descriptive. This research indicates that most of commuter residences are short distance away from the office which matches with commuting concept that distance is inversely proportional with commuter volume. The closer to the office, the higher the education, faction, longer the year of service, and commuters prefer use public transportation to personal car and motorcycles."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jaringan sosial masih menjadi dasar bagi individu untuk memperoleh pekerjaan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, melalui: 1 Bagaimana cara PNS mendapatkan pekerjaannya saat ini, apakah dengan usaha sendiri, bantuan pihak lain, atau usaha sendiri dan bantuan pihak lain; 2 Bentuk bantuan apa saja yang PNS berikan kepada pihak lain yang telah membantunya dalam mendapatkan pekerjaan saat ini; 3 Siapakah pihak lain yang membantu PNS dalam mendapatkan pekerjaannya saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 46 responden yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Berdasarkan hasil survey yang diperoleh, jaringan sosial masih memiliki peran penting untuk memperoleh pekerjaan. Hasil Penelitian menunjukan sebesar 52,2 PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi mendapatkan pekerjaannya saat ini melalui usaha sendiri dan bantuan pihak lain, selebihnya, sebesar 41,3 melalui usaha sendiri dan sebesar 6,5 murni melalui bantuan pihak lain. Pihak lain yang membantu dalam mendapatkan pekerjaan yaitu 26,1 adalah keluarga, 8,7 adalah teman, dan 15,2 adalah kerabat. Dari hasil tersebut diketahui bahwa lapisan sosial yang terbentuk dari jaringan sosial yang ada di lingkungan pemerintah kota Bekasi adalah keluarga, teman, dan kerabat. Mereka saling memberikan dukungan dan bertukar informasi mengenai lowongan pekerjaan.

---

The purpose of this study is to have knowledge of how social networking became a basic idea for an individual to get a job as a civil servant in government office of Bekasi City, through 1 How civil servants got their job, whether by their own, help from others, or both of them 2 What kind of assistance granted to other parties whom assist civil servants in getting their job 3 Who are the other parties that assist civil servants for getting their job. This study use quantitative method with 46 respondents who were in the government office and had a minimum four year work time. The result of this study showed that social network still has an important role in order to get a job. The data showed 52.2 civil servants got the job through their own efforts and the help of others, 41.3 through their own efforts amounted, and 6.5 purely through the help of others. The other parties that help to got the job are 26.1 from families, 8.7 friends, and 15.2 relatives. From these results, it is known that social layers that formed from social network in the neighborhood of government office of Bekasi City are families, friends, and relatives. They support each other and exchange information about job vacancies."

"Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kota Bekasi yang masih miskin, sementara itu masyarakat Kota Bekasi yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Bekasi sebagian besar beragama Islam namun belum memahami mengenai pengelolaan zakat serta kewajiban mereka untuk menunaikannya. Pada hakekatnya, Perda Pengelolaan Zakat ini merupakan cara untuk menjembatani antara kewajiban umat islam di Kota Bekasi untuk menunaikan zakat, dengan kondisi masyarakat Kota Bekasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan adanya Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi.

---

This research aims to explain and analyze the effectivity of the implementation of the Law of the City of Bekasi Number 2 of 2008 Concerning Zakat Management to the Government Employees of the City of Bekasi. Writer uses socio-legal research methods with literature study and interview.

The result of the research shows that the implementation of the Law of the City of Bekasi Concerning Zakat Management hasn't fully worked effectively. This is because the people of Bekasi, majority are muslims, yet don't understand about Zakat Management and their obligations to discharge it. In essence, the Law Concerning Zakat Management is a way to bridge between the obligations of muslims in Bekasi to discharge Zakat with the condition of the people in Bekasi who are still under poverty so that the Law Concerning Zakat Management in Bekasi is needed."

"Misi Departemen Perhubungan adalah terpenuhinya pelayanan jasa transportasi darat, laut dan udara yang lancar, aman, nyaman, murah serta terjangkau oleh kemampuan daya beli seluruh masyarakat. Namun demikian, menurut Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang disampaikan pada pengarahan tanggal 17 Agustus 1996 bahwa efektivitas pelaksanaan tugas pokok Departemen Perhubungan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan menurunnya profesiensi PNS di lingkungan Departemen Perhubungan, dengan indikasi bahwa hanya 11,07% yang berpendidikan sarjana dari seluruh pegawai Departemen Perhubungan yaitu 34.698 dan hanya 7,12% yang telah mengikuti pendidikan dan latihan atau penataran di bidangnya. Memperhatikan hal tersebut, maka dipandang perlu melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan profesiensi PNS di lingkungan departemen Perhubungan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 57 sampel PNS eselon II dan III di lingkungan Departemen Perhubungan khususnya pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Ditjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, maka dapat disimpulkan, bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap profesiensi PNS adalah kemampuan, motivasi, disiplin kerja, kompensasi, kesehatan, kondisi lingkungan kerja, kualitas hubungan kerja, kepangkatan dan masa kerja, dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas. Setelah dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan model regresi terbukti bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh tersebut dapat diterima secara signifikan. Selanjumya dari hasil penelitian disarankan bahwa untuk meningkatkan profesiensi PNS di lingkungan Departemen Perhubungan agar dilakukan secara lebih konsepsional, sistimatis, terencana dan terprogram berdasarkan urutan prioritas yaitu sebabai berikut :a. Kondisi lingkungan yang lebih kondusif bagi pegawai, dengan didukung oleh berbagai fasilitas yang memadai untuk menciptakan kegairahan bekerja.b. Penempatan pegawai pada tempat yang tepat sesuai dengan jobs profile personnel untuk menyusun perencanaan karier dan pola mutasi.c. Disiplin pegawai melalui program reward and punishment secara konsisten dan berkesinambungan.d. Insentif pegawai melalui program pengembangan jabatan fungsional yang mendukung tugas-tugas rutin.e. Kemampuan profesional pegawai melalui program diktat terpadu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perencanaan karier PNS berdasarkan man power planning."