Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTarget awal implementasi online sebanyak 10.951 wajib pajak danbaru terpasang online sebanyak 4.978 wajib pajak sedangkan kebijakan onlinetelah berlangsung sejak tahun 2012. Online sistem terdiri dari online systemBRI dan e-pos merupakan bagian dari pelaksanaan e-government yangbertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketika suatusistem berjalan sesuai dengan prinsip e-government, seharusnya masyarakatatau wajib pajak bersedia untuk dilakukan online system.Berdasarkan hal ini, dilakukan penelitian pada level implementasimenggunakan teori Grindle. Yang menjadi variable penelitian adalah isikebijakan dan lingkungan implementasi. Selain itu juga dilakukan penelitiankesesuaian online system dengan penerapan e-government denganmenggunakan pedoman OECD.

---

ABSTRACTInitial targets of online implementation as much as 10 951 taxpayersand currently online as much as 4,978 taxpayers whereas this policy has beengoing on since 2012. Online system consists of an online system BRI and e-Pos ispart of the implementation of e-government which aims to improve services tocommunity. When a system is running in accordance with the principles of egovernment,community or taxpayers should be willing to do online system.Based on this, the research conducted at the level of implementationusing Grindle theory. Which becomes variable research is the contents of thepolicy and implementation environment. It also conducted research online systemconformity with the implementation of e-government by using the OECDguidelines."

"Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang potensial sebagai sumber pendapatan daerah di DKI Jakarta. Tetapi kontribusinya dinilai belum menggambarkan keseluruhan potensi yang ada atau dengan kata tain belum optimal. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana pengelolaan pajak reklame yang selama ini dilaksanakan.Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa data tentang pengelolaan pajak reklame di Kantor Dinas, Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, dengan pendekatan berdasarkan sistem perpajakan yang terdiri dari 3 unsur pokok yaitu : Kebijaksanaan Perpajakan, Undang-undang Perpajakan dan Administrasi Perpajakan. Penelitian yang dilakukan dalam menganalisis pengelolaan pajak reklame dimaksud mempergunakan metode studi kasus yang bersifat deskriptif dengan wawancara dan pengamatan Iangsung sebagai tehnik pengumpulan datanya.Kemudian, dari hasil analisa yang telah dilakukan ditemukan antara Iain hal-hal seperti, ketidak jelasan pengaturan tentang subyek pajak dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1989 telah menyebabkan kesalahan mengenai saat terhutangnya pajak dan sekaligus merepotkan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan pengelolaannya, kemudian rumusan dasar perhitungan besarnya pajak yang masih Kurang sempurna dilihat dari sudut keadilan, pembagian kewenangan berdasarkan SK.Gubernur KDKI Jakarta No.1048 Tahun 1997 masih belum dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dari Kantor Dinas sebagai kantor pusat Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, selanjutnya mengenai sumber daya manusia terulama penarikan (recruitment) pegawai yang masih diwarnai oleh spoil sistem dan penempatan (placement) pegawai yang masih belum dapat menyeimbangkan antara bobot/beban atau volume pekerjaan dengan jumlah pegawai, pelayanan yang masih belum menggambarkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat, kemudian kegiatan penagihan yang belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.Akhirnya penulis mengemukakan saran-saran bagi perbaikan berkenaan dengan masalah yang ada (berdasarkan hasil analisis), yang diharapkan dapat berguna, baik bagi DIPENDA DKI Jakarta dan Program Studi llmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, maupun bagi kalangan yang Iebih Iuas yang berminat untuk meneliti Iebih lanjut, sebagai masukan dan oleh pikir akademis."

"Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan e-Government. Namun pada pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu ketidaksesuaian dengan SOP yang tertera pada Pergub No. 92 Tahun 2019, yaitu diantaranya surat yang masuk kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tidak seluruhnya terdisposisi, berikutnya, kecepatan tanggapan surat juga masih belum sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik pada pelayanan terhadap Gubernur dan Wakil gubernur dan masyarakat di Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan pendekatan postpositivisme, Teori Implementasi Kebijakan (Brinkerhoff dan Crosby) dan Teori FaktorFaktor yang Mempengaruhi E-Government (Al Shehri dan Drew), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Naskah Dinas Elektronik masih belum optimal diimplementasikan dalam pelayanan kepada Kepala Daerah, karena masih kurang optimalnya peran dari operator dan sekretaris yang disebabkan kurangnya pelatihan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum optimal yang berimplikasi pada lambatnya proses pendisposisian surat.

---

The implementation of the Aplikasi Naskah Dinas Elektronik is one of the DKI Jakarta Provincial Government’s efforts in implementing e-Government. However, in the implementation of providing services to the Governor and Deputy Governor there are several problems, including incompatibility with the SOPs listed in the Governor's Regulation No. 92 of 2019, including the incoming letters to the Governor and the Vice Governor were not entirely disposed, furthermore, the speed of response to letters was still not appropriate. This study aims to analyze the implementation of the Electronic Service Manuscript Application in services to the Governor and Deputy governor and the public at the Regional Head Bureau of the DKI Jakarta Regional Secretariat, as well as analyze the factors that influence the application of the Electronic Service Manuscript Application at the DKI Jakarta Regional Secretariat Head Bureau. By using a postpositivism approach, Policy Implementation Theory (Brinkerhoff and Crosby) and Theory of Factors Influencing E-Government (Al Shehri and Drew), with data collection techniques in the form of interviews and literature study. The results of this study are that the Electronic Service Manuscript Application is still not optimally implemented in services to Regional Heads, because the roles of operators and secretaries are still less than optimal due to lack of training, monitoring and evaluation are not optimal, which has implications for the slow process of distributing letters."

"Instansi yang berwenang untuk memungut Pajak Daerah di wilayah DKI Jakarta Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Pajak hiburan adalah merupakan salah satu Pajak Daerah yang cukup potensial untuk dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun dilihat dari perkembangan penerimaannya Pajak Hiburan belum dicapai secara optimal, sehingga masih perlu diadakan intensifikasi pemungutan Pajak Hiburan.Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti berkaitan dengan bagaimana penerapan system pemungutan Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta dan apa saja faktorfaktor yang terkait dalam penerapan sistem pemungutan Pajak Hiburan.Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana dalam data primer diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat melalui wawancara secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Pusat Statistik dan dari hasil mempelajari buku-buku ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan serta literatur dengan tujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa penerapan sistem pemungutan Pajak Hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan selain kurangnya petugas juga adanya ketidakjelasan tugas dan pembagian kewenangan antara Balai Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya, dan Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecarnatan, akibat dari kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kewenangan tersebut.Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yang optimal."

"[ABSTRAKPenelitian ini mengangkat isu masalah aksesibilitas informasi Pajak Daerah dan penetapan target penerimaan. Isu aksesibilitas disebabkan oleh kompleksitas prosesdalam mengumpulkan dan mengkonsolidasi data dari beberapa sumber yangtersebar pada unit-unit pelayanan. Di sisi lain Dinas Pelayanan Pajak (DPP) harusmenetapkan target penerimaan berdasarkan data tahun sebelumnya denganmenggunakan metode tertentu. Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahantersebut dengan melakukan perancangan data warehouse, mengimplementasikandalam bentuk prototipe, memproses cube untuk kepentingan analisis multi dimensional, membuat business intelligence dashboard, dan data mining untuk proyeksi penerimaan Pajak Daerah di masa mendatang. Metodologi yangdigunakan untuk merancang data warehouse adalah metodologi yang dikemukakanoleh Ralph Kimball. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan dan implementasiprototipe data warehouse, business intelligence dashboard, dan proyeksi penerimaan Pajak Daerah di masa mendatang yang dapat menjawab kebutuhan informasi DPP.

---

ABSTRACTThis research addresses both local taxes information accessibility and revenue target setting issues. The accessibility issue arise from the complexity of compilingprocess since these data have to be gathered and consolidated from several sourcesacross many tax offices. Simultaneously the Local Tax Authority (Dinas PelayananPajak-DPP) has to set annual revenue target which usually derived from time seriesdata by implementing a certain revenue forecasting method. The purposes of thisresearch is to solve the accessibility issue and provide a scientific forecastingmethod by designing data warehouse, implementing its prototype, processing thecubes for multi dimensional analysis, providing a business intelligence dashboard,and mining the data which used in the forecasting process. This research uses datawarehouse design methodology provided by Ralph Kimball. The outcomes of thisresearch are data warehouse design and prototype, business intelligence dashboard, and local taxes revenue forecasting method to provide the information as needed by DPP. ;This research addresses both local taxes information accessibility and revenue target setting issues. The accessibility issue arise from the complexity of compilingprocess since these data have to be gathered and consolidated from several sourcesacross many tax offices. Simultaneously the Local Tax Authority (Dinas PelayananPajak-DPP) has to set annual revenue target which usually derived from time seriesdata by implementing a certain revenue forecasting method. The purposes of thisresearch is to solve the accessibility issue and provide a scientific forecastingmethod by designing data warehouse, implementing its prototype, processing thecubes for multi dimensional analysis, providing a business intelligence dashboard,and mining the data which used in the forecasting process. This research uses datawarehouse design methodology provided by Ralph Kimball. The outcomes of thisresearch are data warehouse design and prototype, business intelligence dashboard, and local taxes revenue forecasting method to provide the information as needed by DPP. , This research addresses both local taxes information accessibility and revenue target setting issues. The accessibility issue arise from the complexity of compilingprocess since these data have to be gathered and consolidated from several sourcesacross many tax offices. Simultaneously the Local Tax Authority (Dinas PelayananPajak-DPP) has to set annual revenue target which usually derived from time seriesdata by implementing a certain revenue forecasting method. The purposes of thisresearch is to solve the accessibility issue and provide a scientific forecastingmethod by designing data warehouse, implementing its prototype, processing thecubes for multi dimensional analysis, providing a business intelligence dashboard,and mining the data which used in the forecasting process. This research uses datawarehouse design methodology provided by Ralph Kimball. The outcomes of thisresearch are data warehouse design and prototype, business intelligence dashboard, and local taxes revenue forecasting method to provide the information as needed by DPP. ]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat tidak optimalnya system pengelolaan administrasi Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta dan mencari upaya-upaya yang perlu dilakukan guna penyempurnaan pengelolaan administrasi Pajak Hiburan.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis, dimana penelitian diarahkan untuk memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi saat sekarang.Penelitian mengambil lokasi di Propinsi DKI Jakarta. dan agar lebih terarah pada permasalahannya, maka hanya mengambil sampel penelitian dari obyek penelitian yang menjadi wewenang Balai Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang terfokus pada ke tiga tungku unit kerja yaitu. Subdinas Pendataan dan Pemeriksaan, Subdinas Penetapan dan Subdinas Penagihan. Pengumpulan data dilakukan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik wawancara mendalam (indepth interview) serta focus group discussion. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi Pajak Hiburan yang dilakukan Dipenda Propinsi DKI Jakarta sampai dengan penelitian ini dilakukan belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan/optimal. Hal ini karena tiga Faktor utama, yaitu:a. Faktor Sistem Informasi Manajemen PHI, dimana hingga kini belum terwujud adanya Sistem Informasi yang terintegrasi antara ke tiga tungku dengan on-line system;b. Faktor Koordinasi, dimana seharusnya antara ke tiga tungku tersebut terjalin melalui koordinasi yang baik dengan pemanfaatan Informasi Teknologi. Namun kenyataannya pelaksanaan koordinasi yang ada masih belum optimal dan tidak memanfaatkan sarana informasi teknologi.c. Faktor Sistem dan Prosedur PHI, walaupun dalam pelaksanaannya secara umum telah memenuhi ketentuan yang berlaku. akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan berkaitan dengan waktu.Berdasarkan temuan-temuan tersebut. maka disarankan :1. Perlu dibuat suatu sistem informasi administrasi PHI yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan bersifat on-line sehingga setiap saat baik data maupun informasi dapat diakses seketika pada saat itu juga. Sistem tersebut dihubungkan antara unit kerja yang saling berkaitan, dalam hal ini sub dinas penataan dan pemeriksaan, penetapan. dan penagihan. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem informasi ini, fungsi administrasi betul-betul dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan optimalisasi penerimaan dari PHI semakin mendekati kenyataan.2. Perlu dilaksanakannya program terpadu di antara ketiga unit satuan kerja dalam melaksanakan pungutan PHI melalui kegiatan koordinasi.3. Perlu pemanfaatan sarana komputer secara optimal.4. Mengimplementasikan model koordinasi horizontal dan diagonal, selain vertikal dalam struktur organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Dengan model koordinasi yang baru ini, setiap unit kerja yang saling berkaitan dapat berkoordinasi dengan lebih baik. Sehingga diharapkan baik waktu pemrosesan dan hasil yang dapat diselesaikan baik secara kualitas maupun kuantitas dapat meningkat."

"Salah satu penyumbang Penerimaan Asli Daerah DKI Jakarta melalui Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah yang masih dapat ditingkatkan penerimaannya adalah pajak reklame. Pajak dari sektor ini masih belum optimal hal ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut melalui pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini pegawai Dinas Pendapatan Daerah, pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftar sampai dengan menyetor pajak terhutangnya.Berdasarkan hal tersebut maka dibuat rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak reklame dan bagaimana pengaruh pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak reklame terhadap upaya peningkatan penerimaan Pajak Reklame. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penulisan laporan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Pemungutan Pajak Reklame dan pengaruhnya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan tehnik interview dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan formulasi koefisien korelasi Pearson. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap wajib pajak reklame dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat dari adanya peningkatan penerimaan pajak reklame setiap tahunnya. Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan pajak reklame melalui pengawasan pemungutan pajak reklame

---

One of the contributors of original acceptance of DKI Jakarta is through Local Taxes. Local Taxes which its acceptance would still can be improved is advertisement tax. Tax revenue from this sector is not optimal, yet, this matter is triggered by some factors, and one of them is the lack of taxpayer compliance level. One of many efforts have done to overcome the problem has mentioned is through execution of inspection and observation that conducted by person in charge in this case by the officer of Local Revenue Services, which expected can improve the compliance of advertisement taxpayer to fulfill their taxation obligation, start from enlisting up to paying the tax burden.Pursuant to what has mentioned hence make the problem formula into how the mechanism of advertisement tax imposition was and how the observation execution on the imposition of advertisement tax was to improve advertisement tax acceptance. Pursuant to the problem formulas therefore this research report writing target is knowing how was the execution on monitoring in Local Revenue Services of DKI Jakarta to advertisement tax imposition in the effort on improving of advertisement tax acceptance in Local Revenue Services of DKI Jakarta.The Research Method that used in this research is descriptive analysis method. The data collecting Techniques that used are field research with interview technique and library research. While the data analyzes technique which used is Pearson Correlation Coefficients Formulation. The research result, it is inferential that execution of advertisement tax imposition conducted by Local Revenue Services of DKI Jakarta on advertisement taxpayer can reach goals which have been specified, this matter was seen from the improvement of advertisement tax acceptance each year and expected can give input for Local Revenue Services of DKI Jakarta in optimizing the improvement of advertisement tax acceptance through observation of advertisement tax imposition."