Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 181063 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S8703
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Donny Prakarsa Utama
"Tesis ini membahas tentang pengaruh disiplin kerja dan sistem kompensasi terhadap kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pimpinan hendaknya secara terus menerus mensosialisasikan pemahaman tentang tata tertib yang berlaku dalam organisasi kepada para pegawai dan meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Disamping itu, pimpinan juga hendaknya secara berkesinambungan memberikan pemahaman tentang sistem kompensasi yang berlaku, khususnya tentang sistem tunjangan serta mereview mengenai mekanisme pemberian gaji atau tunjangan kepada para pegawai di lingkungan organisasi ini.

This thesis discusses the influence of the discipline of work and compensation system on employee performance in State Personnel Board. This research is assosiative with quantitative data. The results suggest that the leadership should continuously promote understanding of the rules that apply to employees in the organization and improve the quality of the personnel in carrying out job-work. In addition, leaders should also continuously provide insight into the current compensation system, especially about the benefits system and a review of the mechanics of salary or allowances to employees within this organization."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T28147
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Murgiyono
"Organisasi yang tumbuh secara dinamis adalah organisasi yang mampu mengelola setiap tuntutan perubahan yang terjadi, baik tuntutan perubahan lingkungan strategis, maupun perubahan dalam organisasi. Pengembangan sumber daya manusia, sebagai upaya yang tepat untuk menghadapi segala tantangan yang berkaitan dengan tuntutan perubahan tersebut.
Sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagai mekanisme penilaian kinerja untuk mengetahui seberapa besar produktivitas dan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja seorang pegawai merupakan hasil interaksi antara motivasi dan kemampuannya. Motivasi kerja yang tinggi dan dilengkapi dengan kemampuan kerja, akan menghasilkan kinerja yang optimal. Dengan demikian motivasi berperan sangat penting dalam peningkatan produktivitas kerja. Sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan dan motivasi kerja sebagai sarana yang efektif untuk mempengaruhi dan meningkatkan produktivitas kerja sesuai yang dikehendaki oleh manajemen.
Penelitian dilaksanakan pada kantor Badan Kepegawaian Negara Jakarta, dengan jumlah populasi 2.509 orang Pegawai Negeri SipiL Oleh karena karakteristik populasi dapat distratakan menurut eselon jabatan dan golongan ruang penggajian, maka sampel ditetapkan 251 orang secara proportionate stratified random sampling. Tehnis analisis data dilaksanakan melalui uji normalitas dan uji linieritas data, yang selanjutnya dilakukan analisis korelasi dan analisis regresi baik secara sederhana maupun secara ganda.
Dari analisis data yang diperoleh dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa : Pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dengan Peningkatan Produktivitas Kerja, dengan mengontrol Motivasi Kerja, diperoleh koefisien korelasi (ryx1 - x2) sebesar 0,3020. Persamaan garis regresi Y = 37,829 + 0,624x1, dengan kontribusi Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja sebesar 38,453%. Kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Motivasi Kerja dengan Peningkatan Produktivitas Kerja, dengan mengontrol Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diperoleh koefisien korelasi (ryx2 - x1) sebesar 0,4381. Persamaan garis regresi Y = 34,363 + 0,747x2, dengan kontribusi Motivasi Kerja terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja sebesar 35,11%. Ketiga, secara bersama-sama Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Motivasi Kerja terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja, diperoleh koefisien korelasi (ryxlx2) sebesar 0,702 dan 0,741. Persamaan garis regresi Y = 27,374 + 0,285 + 0,497, dengan kontribusi Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Motivasi Kerja terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja sebesar 28,129%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Motivasi Kerja, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut menentukan adanya variasi Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T4752
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusuf Supriatna
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
S10021
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
T. Rusdi Aiyub
"Menyadari bahwa manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan, maka harus ditingkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya insani. Sejalan dengan itu dikembangkan suasana yang makin membangkitkan peranan yang efektif dan dinamis dari seluruh masyarakat dalam pembangunan.
Pegawai memegang peranan penting dan menentukan dalam suatu organisasi, karena berfungsinya organisasi sangat tergantung pada pegawai dalam mencapai tujuan. Para pegawai dituntut melaksanakan tugas dengan disiplin, yaitu dengan penuh kesadaran, mentaati segala ketentuan organisasi dan penuh tanggung jawab. Mengingat pentingnya disiplin, maka merupakan keharusan bagi pimpinan organisasi untuk menanamkam disiplin yang baik terhadap pegawainya, Lebih-lebih dalam organisasi pemerintahan karena menyangkut kepentingan negara dan masyarakat.
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berusaha menegakkan disiplin dilingkungan Pegawai Negeri, dengan berpedoman kepada peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dari hasil penelitian pendahuluan ternyata masih banyak hukuman disiplin dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil di DKI, dimana dalam 5 Tahun terakhir terdapat 564 kasus. Faktor penyebab adanya pelanggaran Disiplin tersebut terutama kurangnya pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dimana masalah kesejahteraan merupakan masalah utama.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bagian terbesar 45 % pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, adalah pelanggaran meninggalkan tugas, keadaan ini menunjukkan indikasi bahwa menurunnya tingkat kepuasan Pegawai Negeri Sipil mewarnai suasana kerja Sekretariat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Disisi lain berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menunjang disiplin Pagawai Negeri Sipil, yaitu kesejahteraan, keteladanan, dan ketegasan. Mengacu kepada hasil pengamatan dan tinjauan teoritis penelitian, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimanakah pengaruh Peraturan Disiplin sebagai salah satu usaha Pembinaan Pegawai Negri Sipil.
Berdasarkan telaahan teoritis, dan pendapat para sarjana dapat diungkapkan bahwa, pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat didefinisikan secara bervariasi. Dalam rangka upaya pembinaan, maka definisi yang digunakan adalah definisi yang dinamis, memberikan peluang dalam kaitan dengan fungsi merencanakan, mengatur, dan
Berdasarkan pada telaahan ini, maka hipotesis yang dapat dikemukan adalah :
1. Ada pengaruh positif antara efektivitas pelaksanaan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan usaha pembinaan pegawai.
2.Semakin efektif Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka akan semakin menunjang keberhasilan pembinaan pegawai.
Untuk menguji kebenaran dari kedua hipotesis diatas dilakukan penelitian lapangan, dua variabel yang diteliti adalah Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai variabel bebas dan keberhasilan usaha pembinaan pegawai sebagai variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari 2 sub variabel, ketaatan dan penjatuhan hukuman, sedangkan variabel terikat terdiri dari 3 sub variabel. ketertiban, hasil kerja, serta aparat yang bersih dan beribawa.
Dari hasil kajian diperoleh imformasi bahwa hipotesis pertama teruji kebenarannya, bahwa terdapat pengaruh positif antara Pelaksanaan Peraturan Disiplin dengan usaha. pembinaan dengan nilai 0,12416, walaupun dalam kategori yang rendah sekaii, diantara 0 - 0,20. Akan tetapi dari hasil pengujian signifikansi ternyata nilai yang diperoleh bahwa to < t tab yaitu 1,76047, menunjukkan bahwa hubungan tidak signifikan antara penerapan Peraturan Disiplin dengan keberhasilan Pembinaan Pegawai.
Dari hasil persamaan Regresi, V = - 0.51609 + 1,25296 X, maka sumbangan variabel bebas terhadap usaha pembinaan pegawai, hanya 0.01541, berarti hanya 1,5 %. Angka prosentase ini menunjukkan bahwa sedikit sekaii pengaruh Penera- ' pan Peraturan Disiplin Pegawai terhadap keberhasilan Pembinaan, walaupun demikian pengaruhnya positif dan terbukti hipotesa kedua teruji kebenarannya.
Sejalan dengan temuan lapangan dan hasil pengujian hipotesa tersebut diatas maka untuk membina Pegawai Negeri Sipil di Daerah Khusus Ibukota Jakarta disarankan :
1. Supaya dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, di Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan peranan yang lebih besar kepada pimpinan-pimpinan unit kerja, di samping itu pimpinan unit kerja.harus memberikan tauladan yang baik untuk bawahannya.
2. Pendekatan pembinaan tidak difokuskan pada penerapan Peraturan Disiplin saja, akan tetapi pembinaan harus dilakukan melalui, pendekatan keseiahteraan, pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan dan sebagainya.
3. Prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman disiplin harus benar-benar diperhatikan
4. Peranan Korpri harus lebih nyata dalam pembinaan Pegawai, baik karir pegawai, mental pegawai maupun kesejah teraan Pegawai.
Melalui pendekatan-pendekatan diatas keberhasilan pembinaan akan lebih terbuka peluangnya untuk mencapai tujuan organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukata Jakarta."
Depok: Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S8560
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Budi Juli Harsono
"Untuk memberikan teladan yang baik kepada masyarakat khususnya dalam kehidupan berkeluarga, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegavvai Negeri Sipil. Disampihg Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk Pegawai . Negeri Sipil dalam melaksanakan Perkawinan atau perceraian berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dimana dalam pelaksanaannya menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain karena adanya Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan, baik perkawinan pertama maupun perkawinan untuk beristeri lebih dari seorang; Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian; kewenangan pemberian ijin kawin atau cerai dari seorang pejabat; akibat hukum terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah tersebut; dan pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut oleh instansi pelaksana perkawinan dan perceraian di Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Sebagai pengantair pembahasan tersebut akan ditinjau sekilas mengenai pengertian Pegawai Negeri Sipil dan kewajiban-kewajibannya, serta mengenai perkawinan dan perceraian menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Djoko Prakoso
Jakarta: Bina Aksara, 1987
350.6 DJO p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Erliani Budi Lestari
"Pola Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah variabel bebas yang mempunyai indikator yakni : a. Informasi Kepegawaian, b. Perencanaan Sumberdaya Manusia, dan c. Pengembangan Organisasi, dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu Pelaksanaan Desentralisasi dengan indikator yakni : a. Ada kewenangan daerah otonom, b. Setiap kewenangan yang diserahkan didukung dana yang cukup, c. Didukung sumberdaya manusia yang jelas unit kerja/organisasi, jelas struktur organisasi dan jelas tugas dan tanggung jawab.
Pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan kedua variabel adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, Pola Pembinaan Karir PNS di Kantor Pemerintah Kabupaten Dati II Bekasi, belum ditetapkan secara jelas dan transparan, hanya terbatas yang mengetahuinya yaitu PNS yang secara fungsional dekat dengan pimpinan atau pengambil keputusan atau terbatas ada di Bagian Kepegawaian Setwilda Kabupaten Bekasi. Responden yang terdiri dari tiga Asisten Sekwilda, sembilan belas Kepala Dinas Otonom dan empat belas Kepala Bagian, atau sebanyak 36 responden (100%). Sebanyak 22 responden atau 61% diantaranya "Sangat Setuju" dan sebanyak 12 responden atau 33% diantaranya "Setuju" dilakukan PengeloIaan Pembinaan Karir PNS di Kabupaten Bekasi secara jelas dan transparan.
Adapun penyebab belum ditetapkan secara jelas dan transparan Pola Pembinaan Karir PNS dimaksud, karena penyusunannya belum didasarkan pada Informasi Kepegawaian, Perencanaan Sumberdaya Manusia yang mantap dan belum dituangkan dalam suatu bagan prosedur kerja yang menunjukkan tahap awal sampai tahap akhir karir. Untuk itu disarankan hal-hal sebagai berikut :
1. Aspek Informasi Kepegawaian perlu dilakukan : a. Seleksi data yang sesuai kebutuhan, b. Pencatatan data secara teratur dan terpelihara, c. Dilakukan pengolahan data dengan sistem komputer, agar menjadi sebuah network dalam satu Sistem Informasi Manajemen (SIM).
2. Aspek Perencanaan Sumberdaya Manusia, unit pengelola kepegawaian harus berupaya untuk : a. Menyusun informasi kepegawaian melalui sistem komputer, b. Secara terus menerus menganalisis organisasi akan sumberdaya manusia yang selalu berubah dan mengembangkan kebijakan kepegawaian yang sesuai dengan jangka waktu panjang organisasi.
3. Aspek Pengembangan Organisasi, yaitu : a. Dalam penetapan bagan prosedur pembinaan karir PNS, urutan tahap demi tahap harus jelas dan transparan, b. Bagan prosedur kerja tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas yaitu mengandung unsur tetap dan fleksibilitas yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.
4. Desentralisasi, disarankan adalah : program di bidang sumberdaya manusia yang saat ini sudah dibuat, kiranya dapat ditinjau kembali, disamping lebih dominan kepentingan Pemerintah Tingkat atasnya, juga kurang didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai terutama untuk kecamatan-kecamatan dan dinas-dinas otonom yang ada."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>