Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian atau kajian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Bhenyamin Hoessein Tahun 1993, dimana Kemampuan Administrasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi besarnya otonomi daerah tingkat II.Penelitian ini berawal dengan melihat dari indikator efisiensi dan efektivitas, sebagai mana diamanatkan oleh Undang-undang No.5 Tahun 1974, yakni pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam rangka meningkatkan daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas) penyelenggar--aan pemerintahan di daerah, serta partisipasi masyarakat.Penelitian ini mengkaji mengenai :Besarnya kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung dibandingkan dengan Kabupaten Dati II Lampung Selatan.Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi daerah tingkat II tersebut, antara lain meliputi keadaan organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah, dan keuangan daerah.Penelitian ini mengkaji data sekunder baik di tingkat nasional, propinsi dan di Kotamadya Dati II Bandar Lampung serta Kabupaten Dati II Lampung Selatan. Data tesebut terbatas dalam kurun waktu Pelita V (T.A. 1989/1990 s/d 1993/1994). Tipe penilitian ini adalah diskriptif analisis, dengan analisis bersifat kualitatif.Hasil penelitian/kajian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung tergolong sedang dan Kabupaten Dati II Lampung Selatan tergolong rendah. Hal ini sesuai indikator efisiensi, efektivitas dan partisipasi masyarakat.Berdasarkan data dan perhitungan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi Dati II adalah faktor organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah dan keuangan daerah. Dari ketiga faktor tersebut yang dominan mempengaruhi kemampuan administrasi daerah adalah faktor keuangan daerah."

"Penyelenggaraan manajemen pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah Tingkat II mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah, khususnya dalam kaitan dengan kebijaksanaan peletakan titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II. Salah satu unsur yang panting di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dimaksud adalah terdapatnya aparatur yang memiliki kemampuan dan keterampilan di dalam mengemban tugas-tugas kedinasan. Sumber daya aparatur sebagai bagian dari sumber daya manusia memiliki peranan yang besar untuk menjadi penggerak di dalam memobilisasi seluruh potensi yang ada di daerah tingkat II sejalan dengan peranan sumber daya manusia dalam pembangunan. Di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi terdapat sejumlah sumber daya aparatur yang memiliki keragaman dalam kemampuan danketerampilan serta potensi administrasi dan latar belakang pendidikan, sangat menarik untuk diteliti sebagai bahan kajian akademik di dalam melihat sejauhmana peran dari sumber daya aparatur dalam menggerakkan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan peran dari Sumber Daya Aparatur ditemukan bahwa profesionalisme dalam penyelenggaraan Manajemen Pemerintah Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sangat dibutuhkan sebagai penentu di dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan pentingnya sumber daya aparatur segera terlihat bahwa aspek pengembangan sumber daya aparatur dalam berbagai dimensinya perlu merupakan program yang berkesinambungan menurut tantangan dan kebutuhan yang ada. Program pengembangan Sumber Daya Aparatur akan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur, yang secara langsung akan meningkatkan kinerja manajemen Pemda Tk.II, sehingga program dimaksud perlu mendapatkan penanganan dan prioritas dari Walikotamadya KDH Tk.II Sukabumi."

"Pemilihan umum sebagai suatu jembatan aktualisasi infrastruktu politik, khususnya partai politik untuk menempatkan wakil-wakilnya pada lembaga perwakilan suprastruktur politik, merupakan sesuatu yang harus selalu ada dalam suatu negara bangsa yang demokratis. Indonesia sebagai salah satu negara bangsa yang demokratis, secara formal sejak Orde Baru telah lima kali mengadakan pemilihan umum, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987 dan 1992.Pada Pemilu 1992, yang diikuti 3 (tiga) Organisasi peserta Pemilu yakni PPP. Golkar, dan PDI. Penelitian yang tersaji dalam bentuk tesis ini meliputi DPP Golkar di wilayah Kecamatan Legok Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.Aspek yang diteliti adalah sampai seberapa jauh tenaga inti Golkar yaitu kader Golkar mampu memainkan perannya dalam berkomunikasi politik yang tepat sehingga mampu mempengaruhi tindakan calon pemilih untuk memilih Golkar pada Pemilu 1992, yang selanjutnya mengakibatkan Golkar di Kecamatan Legok mampu meningkatkan jumlah suara pemilihnya dibandingkan Pemilu 1987.Faktor-faktor komunikasi politik kader Golkar yang diteliti mencakup isi pesan atau informasi yang disampaikan, media yang digunakan untuk berkomunikasi politik serta kondisi dan kemampuan kader Golkar itu sendiri.Isi pesan kader Golkar yang berisi realita permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah tempat responden berada dan berisi harapan bagi kepentingan masyarakat berpengaruh besar terhadap tindakan calon pemilih untuk memilih Golkar pada pemilihan umum 1992.Media komunikasi politik yang digunakan kader Golkar melalui agen keluarga, pendekatan hirarkhi/status, kesebayaan usia dan teman sepergaulan dengan responden tidak mernpunyai pengaruh yang besar terhadap tindakan calon pemilih untuk memilih Golkar pada Pemilu 1992.Kondisi dan kemampuan kader Golkar yang terkait penilaian responden tentang kejujuran kader Golkar mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tindakan calon pemilih untuk memilih Golkar pada Pemilu 1992."

"This research is intended to analyse the effects of money supply, interest rates, real income, exchange rates, foreign price rates and the economic crisis on inflation. In addition, this research also wishes to determine appropriate model of the inflation in Indonesia. The data employed in the study are secondary time series data from quarterly data for period of 1983.I—2001.IV or constitues observation consisting of 76 series of data picked from several publications. The method of analysis used in the study are error correction model and forward looking buffer stock model...."

"Angka kematian bayi di Indonesia masih tergolong cukup tinggi bila di bandingkan dengan negara-negara Asean. Sekitar 40 % kematian bayi terjadi pada saat neonatal (bulan pertama kehidupan bayi). Tetanus nennatorum masih merupakan salah satu penyebab tersering kematian neonatal di Indonesia. Dari 126.000 kematian neonatal, sekitar 50.000 diantaranya meninggal karena tetanus neonatorum. Bangsa Indonesia telah bertekad untuk mengeliminasi tetanus neonatorum di pilau Jawa dan Bali pada akhir tahun 1995 dan di seluruh Indonesia pada tahun 2000. Di Kotamadya DT. II Tangerang pada tahun 1994 - 1996 terdapat 20 kasus tetanus neonatorum ( laporan dari rurnah sakit ) sehingga masih dirasakan cukup sulit untuk mencapai eliminasi tetanus neonatonirn ( kejadian tetanus neonatorum setinggi-tingginya 1 per 10.000 kelahiran hidup ). Desain penelitian ini adalah kasus kontrol. Kasus adalah pendataan tetanus neonatorum yang di dapat dari rumah sakit pada tahun 1994 - 1995 sebanyak 20 kasus, sedangkan kontrol adalah bayi yang tidak menderita tetanus neonatorum yang lahir pada tahun 1994 - 1995 yang bertempat tinggal yang sama dengan kasus sebanyak 40 kasus. Untuk mengetahui besarnya hubungan faktor-faktor yang berperan dengan kejadian tetanus neonatorum di lakukan perhitungan Odd Ratio. Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan yang bermakna antara status imunisasi tetanus toksoid ibu hamil, tenaga penolong persalinan, sterilitas alat pemotong tali pusat, obat/bahan perwatan tali pusat dengan kejadian tetanus neonatarum. Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan untuk dilakukan peningkatan kualitas imunisasi mulai dari perencanaan, pcngawasan mutu vaksin, cold chain, bimbingan dan supenisi ke tenaga pelaksana dii puskesmas serta meningkatkan kerjasama lintas program, lintas sektoral dengan rnembina peran serta masyarakat dan sektor swasta. Selain itu ditingkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan/ persalinan di dampingi oleh tenaga kesehatan, bekerjasama dengan bidan praktek swasta, komitmen dan dukungan politis perlu ditingkatkan dalam upaya akselerasi penuntnan tetanus neonatorum.

---

Among Asean countries, infant mortality rate in Indonesia is substantially high . Approximately 40 % of infant mortality occurred in the neonatal phase ( the first month of infant life ). Tetanus neonatorum still is one of the major causes of neonatal mortality in Indonesia. From 126,000 neonatal immortality 50,000 is approximately caused by tetanus neonatorum. The Government of Indonesia have targeted to eliminate tetanus noenatorum in Java and Bali at the end of 1995 and all over Indonesia in 2000.

During 1994 - 1996 there were 20 cases of neonatal tetanus observed in Tangerang district hospital ( based or: report from hospital ). Assuring near nor all cases with treated in the hospital phase may be more cases in the whole district.

Case control design was use in this research. A number of 20 eases of neonatal tetanus were identified base on tetanus neonatorum data from hospital in 1994 - 1996. The control were 40 infants with no tetanus neoantorum which were born in 1994 - 1996 and lived in the same area with the cases. To find facie rs suspected as related to tetanus neonatorum, odd ratio was calculated.

The result of the research demonstrated treat neonatal tetanus is related to ( 1 ) TT immunization of pregnant mother, (2) the help of midwives, (3 ) sterilization of equipment utilised in cutting the umbilical cord and ( 4 ) wormed care of the umbilical cord.

From this research writer recommended to improve the immunization quality starting from planning, control of vaccine quality, cold chain management, provision of guidance and supervision to staffs in puskesmas qually important is to improve cooperation among programs, among sectors, by building participation of the communities and private sector. The role of medical personnel to help delivery, also steamed be increased. This can be done by establishing cooperation with private midwives and enclosing political commitment and support."

"Terdapatnya kotribusi PAD yang kecil terhadap APBD, padahal PAD memiliki arti yang strategis yaitu sebagai wujud nyata dari otonomi daerah. Kecepatan tuntutan masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan, belum bisa diimbangi dengan kemampuan Pemerintah Daerah karena biaya banyak menguntungkan kepada Pemerintah Pusat sebagia akibat kecilnya PAD yang dapat dipungut dan dibelanjakan sendiri. Permasalahan selanjutnya faktor-faktor apakah yang bisa mempengaruhi PAD serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan PAD.Penelitian ini bertujuan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PAD serta upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.Data yang digunakan, yaitu data sekunder dengan mengumpulkannya dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA). Bagian Perekonomian Kabupaten. Bagian Hukum Kabupaten dan dinas-dinas yang menghasilkan PAD. Data ini ditarik dari data Tahun 1992 sanipai dengan 1997. Teknik analisa adalah deskriptif.Dari penelitian ini diperoleh basil sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terrhadap PAD yaitu Kewenangan Daerah.
2. Potensi Ekonomi Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Pengelola PAD.
3. Kinerja PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang cukup baik, tetapi masih ada kesempatan untuk di tingkatkan.

Hasil analisis dari temuan penelitian ini memberikan saran, agar Pemerintah Pusat Daerah dalam menetapkan kebijakannya memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja PAD secara serasi dan seimbang."