Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pengawasan e-tendering oleh inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian. Upaya mewujudkan keadilan, transparansi dan pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaran pemerintahan yang baik (good governace), diperlukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang digunakan saat ini salah satunya adalah e-tendering. Pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan instansi pemerintah sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pengawasan e-tendering oleh Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan e-tendering oleh inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan e-tendering dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Di Kementerian Pertanian sudah cukup baik dalam mengatasi permasalahan yang timbul sesuai dengan standar pengawasan yang ditentukan. Hanya saja pengawasan baru akan dilakukan jika terdapat laporan masuk dari masyarakat mengenai penyelewangan dan bukan karena temuan dari Inspektorat Jenderal, sehingga peran pengawalan belum optimal. Faktor lain dari kurang optimalnya peran pengawasan Inspektorat Jenderal adalah rentang kendali yang luas; sumber daya manusia yang terbatas; serta biaya yang terbatas. Penanganan pengaduan masyarakat juga telah dilakukan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyempurnaan, diantarannya penertiban pencatatan pengaduan yang masuk dan yang telah ditindaklanjuti, sehingga laporan tidak tercampur aduk dan terpilah mana yang sudah ditindaklanjuti dan mana yang belum.

---

This thesis discusses about the implementation of e-tender supervision by the inspectorate general at the Ministry of Agriculture. Efforts to realize justice, are approved and accounted for in the framework of holding good governance, supervision is needed in the procurement of goods and services. The electronic procurement service (LPSE) used now is e-tendering. Supervision in the procurement of goods and services must be carried out by the government for good government and government assistance. The aim of this research is to describe the implementation of e-tendering supervision by the Inspector General in the Ministry of Agriculture. The method used in this research conduct the in-depth interviews with informants related to the informants relating to the implementation of e-tender supervision by the inspector general at the Ministry of Agriculture. This research uses the qualitative approach with the technical analysis of qualitative data. The result of this research is showing that the implementation. The results of this research indicate that the implementation of e-tendering supervision carried out by the Inspectorate General at the Ministry of Agriculture is quite good in overcoming problems that arise in accordance with the specified supervision standards. But new supervision will be carried out if there are reports from the public regarding fraud and not because of findings from the Inspectorate General, so the supervision role is not optimal. Another factor from the less than optimal role of the Inspectorate General is the wide range of controls; limited human resources; and limited costs. Handling public complaints has also been done well, except that there are a number of things that still need improvement, such as controlling the recording of complaints that have been followed up and followed up, so that reports are not mixed and which ones have been followed up and which have not."

"Perkesmas merupakan salah satu upaya kesehatan di puskesmas yang sangat menunjang visi Kementerian Kesehatan yaitu mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Pelaksanaan perkesmas di puskesmas tak lepas dari peran pengelola (koordinator) perkesmas yang menjalankan fungsi pengelolaan itu berdasarkan faktor-faktor manajemen SDM (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor manajemen sumber daya manusia terhadap pelaksanaan perkesmas di puskesmas wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Desain yang digunakan adalah analitik korelasi secara cross sectional dengan sampel 71 koordinator perkesmas. Analisis data menggunakan chi square dan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkesmas dipengaruhi oleh perencanaan (p=0,016), pengorganisasian (p=0,024), dan pengendalian (p=0,003). Variabel manajemen yang paling dominan mempengaruhi pelaksanaan perkesmas adalah fungsi pengendalian (OR=4,4). Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan kemampuan manajerial khususnya fungsi pengendalian SDM koordinator perkesmas di puskesmas baik melalui pelatihan maupun pendidikan berkelanjutan.

---

Community Health Nursing (CHN) is one of Puskesmas health service that support Ministry of Health vision that is a self-sufficient healthy community, within a just quality health care. CHN implementation in Puskesmas depend on the roles of CHN coordinator. He runs managerial factors those are planning, organizing, actuating, and controlliung.

The objective of this research is to determine relationship between Managerial Factors of Man Resources and CHN Implementation in Puskesmas Jakarta Barat Districts. This research is an analytical correlation with cross sectional, and using 71 CHN coordinators as the samples. The data was analyzed by the chi square and logistic regression test.

Based on data analysis, it recognized that there are correlation between planning p=0,016, organizing p=0,024, and controlling p=0,003, and CHN implementation. Further revealed that is the most dominant variable of CHN implementation, which is controlling variable (OR=4,4). This research reccommends enhancing of managerial competencies especially controlling of CHN coordinators in Puskesmas through training or continuing proffesional development."

"Dalam perusahaan yang kecil, pimpinan dapat secara langsung mengawasi dan mengikuti seluruh kegiatan dan perkembangan perusahaan. Tetapi dengan berkembangnya suatu perusahaan maka pimpinan tidak lagi dapat mengawasi secara langsung jalannya perusahaan. Sehingga untuk mengatasi hal ini pimpinan memerlukan bantuan pemeriksa intern untuk membantu terpeliharanya pengawasan atas jaringan pengendalian manajemen. Dalam melakukan fungsi sebagai pemeriksa intern Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Jasa Marga (Persero) telah mendapat dukungan penuh dari Direksi, maupun dari obyek yang diperiksa. Peranan atau keberadaan dari pemeriksa intern tergantung pada peran sertanya sesuai dengan fungsinya dalam proses pengambilan keputusan. Kedudukan pemeriksaan intern yang tepat dalam organisasi perusahaan secara keseluruhan merupakan satu syarat yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pemeriksaan intern. Seperti halnya pada PT Jasa Marga (Persero) dimana SPI nya ditempatkan sebagai staf dan betanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, oleh karena itu SPI PT Jasa Marga (Persero) memiliki independensi dalam pemeriksaan sehingga para pemeriksa intern dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas dan obyektif, hal ini membuat pemeriksaan dapat terlaksana secara efektif. Untuk mengatasi reaksi pertentangan dari pihak-pihak yang diperiksa (auditee), maka SPI perlu mengadakan pendekatan yang baik terhadap auditee dengan mengembangkan hubungan kerjasama untuk menemukan cara-cara yang lebih efisien dan lebih efektif dalam melaksanakan pemeriksaan untuk memperbaiki keadaan. Hubungan antara SPI pada PT Jasa Marga (Persero) dengan pemeriksa ektern cukup baik, hal ini dapat ditandai dengan kondisi dimana setiap ada pemeriksaan ekstern maka pemeriksa intern terlebih dahulu dihubungi dan dijadikan mitra kerja mereka, sehingga dapat menghindarkan pelaksanaan pemeriksaan yang tumpang tindih dan berulang-ulang untuk obyek pemeriksaan yang sama."

"Dalam upaya antisipasi menghadapi perdagangan bebas Pemerintah Daerah Tingkat II khususnya perlu semakin mandiri dalam penyediaan dana guna pembangunan infrastruktur, sehingga mempunyai daya tarik bagi investor. Salah satu sumber dana yang paling potensial adalah dari penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Pembangunan I (P.Pb. I). Penerimaan P.Pb. I di Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Jakarta Barat mempunyai urutan pertama dari jenis-jenis Pajak lainnya. Pada tahunT1995/1995 ada gejala bahwa penerimaan masih belum sesuai dengan rencana yang diharapkan sehingga perlu dicari permasalahan. Sebagai perumusan permasalahan sementara dilihat dari sistem perpajakan yang ada yang menyangkut masalah kebijaksanaan perpajakan, Undang-undang Perpajakan dan administrasi perpajakan.Dengan methode penelitian deskriptif analisis telah dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara secara mendalam terhadap informan potensial, serta mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku yang diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas.Dari hasil analisis ditemukan berbagai hal yang terdiri antara lain sebagai berikut :1. Adanya kasus obyek pemajakan yang memasuki lapangan Pajak Pertambahan Nilai.2. Obyek pemajakannya tidak memenuhi prinsip kepastian (certainty)3. Beberapa hal masih perlu penyempurnaan yang menyangkut pelimpahan wewenang dan lain-lain.Dengan mengkaji berbagai konsep serta teori yang lazim berlaku kiranya dikemukakan saran-saran yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk mengatasi temuan-temuan di atas, sehingga diharapkan ada manfaat dalam rangka perbaikan-perbaikan lebih lanjut."

"Upaya yang memiliki dampak yang relatif cepat dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah dengan menyediakan layanan kebidanan yang berkualitas dan sedekat mungkin berhubungan dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan konseling kehamilan. AKI dan AKB masih cukup tinggiuntuk daerah DKI Jakarta, oleh sebab itu maka penelitian mengenai pelayanan konseling kehamilan dirasa perlu untuk dilakukan, dengan daerah acuan Puskesmas Kecamatan Wilayah Jakarta Timur (PKWJT). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2004 di PKWJT, DKI Jakarta. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode Diskusi kelompok terarah, observasi, wawancara mendalam dan Exit interview. Sebagai informan dalam penelitian ini dipilih para peserta FGD yang terdiri dari 17 orang bidan dari kelompok Puskesmas dengan kunjungan banyak dan 14 orang bidan dari Puskesmas dengan kunjungan kurang. Untuk mengetahui pelaksanaan konseling kehamilan secara langsung oleh bidan PKWJT maka dilakukan observasi, dan untuk mengetahui tanggapan pasien terhadap konseling maka dilakukan exit interview (wawancara singkat begitu pasien selesai pemeriksaan). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan konseling kehamilan oleh bidan di PKWJT telah dijalankan dengan menggunakan komunikasi interpersonal yang dilakukan secara sederhana dalam waktu relatif singkat. Puskesmas dengan kunjungan kurang mempunyai kesempatan memberikan pelayanan konseling kehamilan lebih baik kepada klien. Hal yang mendukung pelaksanaan konseling kehamilan antara lain keterampilan bidan yang didapatkan dari pengalaman kerja di atas 10 tahun. Hal yang menghambat pelaksanaan konseling adalah keterbatasan, tenaga, tempat, dan waktu serta pengetahuan/keterampilan khusus mengenai konseling. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur, untuk memberikan dukungan kepada Puskesmas yang telah memulai penataan ruang untuk konseling kehamilan, merencanakan pembaharuan program pelayanan KIA berbasis konseling. Kepala Puskesmas se Jakarta Timur khususnya, dan wilayah DKI pada umumnya, memberikan pelatihan konseling kehamilan bagi para petugas kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan konseling di puskesmas, para bidan dan calon bidan menyadari peran dan fungsi bidan baik di tempat pelayanan maupun di tengah masyarakat, menerapkan langkah konseling secara maksimal, menyesuaikan praktik lapangan teori dan evidence based guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak.

---

Effort to prepare qualified midwifery service and as close as possible related to public has a relative fast effect on degradation of Maternal Mortality Rate (MMR) aid Infant Mortality Rate (IMR), that may be formed as pregnancy counseling service. Since there is a fact that MMR and IMR are still high for DKI Jakarta Area, research about pregnancy counseling service is necessary to do, with the reference area of Sub-District Public Health Center East Jakarta Area (PKWJT).

This Research was conducted in July, 2004 in PKWJT, DKI Jakarta. The design of the study was qualitative method using observation and in-depth interview. Sources of this research were 17 midwives from Public Health Center with high frequency of client visit and 14 midwives from Public Health Center with low frequency of client visit. The method of observation was used to collect information on implementation of pregnancy counseling.

From this research, it can be concluded that pregnancy counseling service which has been done by midwives in PKWJT have been implemented in a simple and relatively short time by using interpersonal communication. Thing that may support in implementation of pregnancy counseling is midwife's skill from at least 10 years experience. And things that may hinder in implementation of pregnancy counseling are lack of policy which support the implementation of pregnancy counseling service in public health center, lack of staff, place and time, and special knowledge/skill about counseling.

Based on above,. theauthor suggest, to Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Head of Puskesmas all over East Jakarta, specifically, and DKI Area, generally, all of midwives and midwife aspirants, and all researchers who have their interest, to support Puskemas which has begun room arrangement for pregnancy counseling, to plan the renewal of KIA services based on counseling, to give a training of pregnancy counseling for health official, to raise the quality of counseling service in Puskesmas, to realize role and function as a midwife in service area or among people, to adapt field practice as maximal as possible with theory, and to continue research for increasing quality of mother and children health service."