Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan dalam memadukan dar menggerakkan sumber-sumber daya lainnya. Pentingnya peranan tenaga kerja ini perlu mendapat perhatian dan imbalan yang memadai dalam segi peningkatan kesejahteraannya Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja adalah melalui peningkatan di bidang jaminan sosial Peningkatan di bidang jaminan sosial ditujukan untuk melindungi tenaga kerja yang setiap saat dapat terkena risiko sosial seperti kecelakaan, cacad, sakit, meninggal, usla tua, pengangguran dan sebagainya. Salah satu metode penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja adalah melalui penyelenggaraan Asuransi Sosial Asuransi Sosial bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan swasta dan negara, termasuk tenaga kerja borongan/harian lepas yang bekerja pada perusahaan kontraktor pembangunan, dilaksanakan melalui Perum Astek. Dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja, penulis memilih objek studi penyelenggaraan program Astek pada Perum Astek Kantor Perwakilan Tangerang sebagai badan penyelenggara program Astek di wilayah Kabupaten Tangerang Pembahasan skripsi meliputi penyelenggaraan penyuluhan, administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan jaminan, dan pemanfaatan dana iuran program Astek sejak periode tahan 1984 sampai dengan Juli 1986. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan Kesimpulan dari skripsi ini merupakan rangkuman dari intisari pembahasan pokok permasalahan yang meliputi penyelenggaraan penyuluhan, administrasi kepesertaan, adminis-trasi pelayanan jaminan dan pemanfaatan dana iuran program Astek Pelaksanaan kegiatan penyuluan, admInistrasi kepesertaan dan administrasi pelayanan jaminan telah bernasil meningkatkan jumlah kepesertaan dan peneriwaan iuran serta mewujudkan ketaatan perusahaan dan tenaga kerja dalam pelak-sanaan administrasi Astek Pelaksanaan pemanfaatan dana iuran dilakukan melalui pemberian bantuan beasiswa bagi putra-putri tenaga kerja peserta Astek dan pemberian fasilitas bedeng bagi tenaga kerja borongan/harian lepas Selanjutnya, penulis juga ingin mencoba menyumbangkan sekedar saran yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk mencoba mengatasi masalah-masalah yang belum terpecahkan selama penyelenggaraan saran-saran tersebut berkisar pada hal-hal yang menyangkut upaya penerapan sanksi, penetapan target kepesertaan, dan perluasan pemanfaatan dana."

"UU SJSN memberikan kewenangan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja kepada BPJS yang secara khusus diatur dalam UU BPJS. Namun dalam praktiknya, hingga saat ini perseroan yang telah ada lebih dahulu dibandingkan BPJS masih menyelenggarakan program jamsostek. Hal ini tentunya berdampak kepada kepastian penyelenggaraan jamsostek. Permasalahan yang dikaji adalah: 1. Bagaimana penyelenggaraan jamsostek di Indonesia berdasarkan SJSN? 2. Bagaimana kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005? 3. Bagaimana kepastian perolehan manfaat jamsostek bila penyelenggaraanya tidak berdasarkan SJSN? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan. Adapun hasil penelitian yakni: 1. Jamsostek berdasarkan SJSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU SJSN dan UU BPJS yang kewenangan penyelenggaraannya oleh BPJS dengan berlandaskan 3 asas dan 9 prinsip. 2. Kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, penyelenggaraan jaminan sosial yang sebelumnya dilaksanakan oleh perseroan BUMN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kewenangan penyelenggaraan jamsostek dilaksanakan berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS yakni oleh BPJS Ketenagakerjaan. 3. Penyelenggaraan jamsostek yang oleh Perseroan mengakibatkan ketidakpastian perolehan hak jamsostek, khususnya program jamsostek yang baru yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang penyelenggaraannya diamanatkan kepada BPJS Ketenagakerjaan

---

The SJSN Law gives the authority to administer social security for workers to BPJS which is specifically regulated in the BPJS Law. However, in practice, up to now, companies that already existed before BPJS still held the Jamsostek program. This of course has an impact on the certainty of the implementation of Jamsostek. The problems studied are: 1. How is the implementation of Jamsostek in Indonesia based on the SJSN? 2. What is the authority for administering Jamsostek after the Constitutional Court's decision Number 007/PUU-III/2005? 3. How is the certainty of obtaining Jamsostek benefits if the implementation is not based on the SJSN? This research uses a descriptive-normative approach. The type of data used is secondary data through legal literature and literature searches. The results of the research are: 1. Social Security based on SJSN is implemented based on the provisions of the SJSN Law and the BPJS Law whose administration is authorized by BPJS based on 3 principles and 9 principles. 2. The authority to administer Jamsostek after the decision of the Constitutional Court Number 007/PUU-III/2005, the implementation of social security previously implemented by BUMN companies was contrary to the 1945 Constitution and did not have binding legal force so that the authority to administer Jamsostek was implemented based on the SJSN Law and the BPJS Law, namely by BPJS Employment. 3. The implementation of Jamsostek which by the Company causes uncertainty in obtaining Jamsostek rights, in particular the new Jamsostek program, namely the Job Loss Guarantee program whose implementation is mandated by BPJS Ketenagakerjaan."

"Peningkatan jumlah penyakit kronis mengakibatkan terjadinya peningkatan pada biaya kesehatan, termasuk biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan sejak berdirinya pada tahun 2014, menyelenggarakan Program Rujuk Balik (PRB) sebagai upaya efisiensi biaya kesehatan serta memudahkan peserta penderita penyakit kronis dalam memperoleh akses ke pelayanan kesehatan. Pelaksanaan PRB masih belum berjalan dengan optimal, faktor yang dapat memengaruhi diantaranya ialah kolaborasi antar profesi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kolaborasi antar profesi yang terlibat dalam pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengunakan metode wawancara mendalam, observasi dilapangan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PRB masih jauh di bawah target dimana capaian peserta yang berhasil di rujuk balik pada bulan Januari dan Februari tahun 2019 hanya mencapai 0,06%. Seluruh profesi menyadari bahwa kerjasama antar profesi penting demi tercapainya optimalisasi PRB. Kolaborasi antar profesi dalam pelaksanaan PRB belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih ditemukannya kendala pada: pertimbangan sosial, pertimbangan intrapersonal, lingkungan fisik, organisasional dan institusional, faktor perilaku, dan faktor interpersonal.

---

The increasing in the number of chronic diseases has an impact on increasing health costs, including health costs that will be covered by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Since its establishment in 2014, BPJS Kesehatan has organized Program Rujuk Balik (PRB) as an effort to efficiency of health costs and facilitate the member with chronic diseases in gaining access to health services. The implementation of PRB it has not run optimally, factors affected implementation one of which was inter-professional collaboration. The purpose of this study is to analyzes the inter-professional collaboration that involved in implementing the PRB at BPJS Kesehatan Depok Branch Office work area in 2019. This study used a qualitative research method using in-depth interview methods, field observations, and documents review. The results showed that the implementation of PRB was still far below the target. Where the member achievements who were referred back to Primary Health Care in January and February 2019 only reached 0,06%. All professions realizes that inter-professional collaboration is important to achieve PRB optimization. Inter-professional collaboration in the implementation of PRB has not been effective because of constraints on: social considerations, intrapersonal considerations, physical environment, organizational and institutional environments, behavioral factors, and interpersonal factors."

"Organisasi, baik pemerintah maupun swasta, harus mampu mendayagunakan sumber daya yang dipunyai. Diantara berbagai sumber daya yang digunakan organisasi, tenaga kerja manusia merupakan sumber daya terpenting. Kegiatan organisasi yang esensial sehubungan dengan keterlibatan manusia adalah komunikasi. Ada ungkapan ?Communication is the lifeblood of an organization" Komunikasi informal yang lebih menekankan pada hubungan antar pribadi sangat penting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi merupakan prediktor yang tepat antara motivasi pekerja dan produktivitasnya dalam berbagai organisasi. Kontribusi yang penting terhadap motivasi kerja adalah kualitas hubungan karyawan dengan atasan karena itu pimpinan organisasi perlu memelihara motivasi kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara efektivitas komunikasi antar pribadi dengan motivasi kerja. Menurut Yoseph De Vito dalam efektivitas komunikasi antar pribadi terdapat 5 unsur utama yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif dan kesetaraan. Penelitian ini lebih jauh ingin melihat dari kelima faktor efektivitas komunikasi antar pribadi, faktor mana yang mempunyai pengaruh secara dominan terhadap motivasi kerja. Dalam pengumpulan data, penulis mengedarkan kuesioner kepada pejabat struktural (eselon II, eselon III, eselon IV) Departemen Tenaga Kerja yang berada di pusat, sejumlah 159 orang. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan dua tahap yaitu analisis deskriptif dan uji statistik Chi Square. Dari hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa mereka mempersepsikan adanya keterbukaan, empati, dukungan, kepositifan dan kesamaan dari pimpinan/atasannya. Juga didapat hasil bahwa mereka mempunyai motivasi kerja yang cukup baik untuk mencapai prestasinya. Hasil uji Chi Square menunjukkan secara bersamaan kelima dimensi efektivitas komunikasi antar pribadi memiliki hubungan yang cukup signifikan terhadap motivasi kerja. Tetapi bila dilihat dari masing-masing dimensi, maka dari kelima dimensi efektivitas komunikasi antar pribadi ternyata hanya dua diantaranya yang memiliki hubungan yang signifikan yaitu dimensi dukungan dan kepositifan (Sikap Positif). Adanya temuan atas pengaruh dukungan dan kepositifan ini jelas sangat baik sebagai landasan dalam upaya menciptakan kondisi kerja yang baik melalui komunikasi. Sementara itu ketiga variabel lainnya mempunyai hubungan yang secara statistik kurang signifikan. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi cukup penting peranannya dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai, meskipun mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi."

"Jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), di luar negeri disebut social security system, merupakan salah satu program publik yang dilaksanakan banyak negara di dunia. Negara-negara yang melaksanakan program jaminan sosial ini bergabung dalam organisasi International Social Security Assosiation (ISSA) dan sampai tahun 1997 anggota ISSA tercatat sebanyak 172 negara.Program jamsostek sebagaimana umumnya yang berlaku secara internasional, mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu : memberikan perlindungan dasar, diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan, kepesertaannya bersifat wajib (compulsory) bagi semua tenaga kerja, tanpa seleksi, pembiayaan ditanggung bipartite (pengusaha - tenaga kerja) atau tripartite (pengusaha - tenaga kerja - pemerintah), besar manfaat jaminan tidak dikaitkan langsung dengan besar iuran, karena mengandung subsidi silang.Dari catatan sejarah jaminan sosial, program ini berawal dari asuransi kesehatan yang dilaksanakan mulai tahun 1883 di Jerman di bawah Kanselir Otto van Bismarck. Indonesia sendiri sudah mulai merintis progam jaminan sosial bagi tenaga kerja dua tahun setelah kemerdekaan, yaitu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja. Tapi baru tahun 1977 ada Iembaga sendiri, yaitu Perum Astek dengan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek). Kemudian tahun 1992, dasar hukum yang semula Peraturan Pemerintah ditingkatkan menjadi Undang-undang, dan programnya berganti nama dari Astek menjadi Jamsostek.Menjelang akhir tahun 1997, PT Jamsostek (Persero) selaku satu-satunya badan penyelenggara program jamsostek yang ditunjuk pemerintah, mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya terbatas pengusaha dan tenaga kerja, akan tetapi juga para tokoh masyarakat. Dampak yang dirasakan adalah timbulnya krisis kepercayaan terhadap PT Jamsostek (Persero). Mengingat program ini betul-betul dibutuhkan masyarakat tenaga kerja, maka perlu segera dilakukan reformasi jamsostek agar kepercayaan masyarakat bisa kembali, dan lebih dari itu agar manfaat jaminan program jamsostek ini bisa lebih baik dari sekarang. Selain itu, sumber daya manusia harus lebih profesional, karena ada kecenderungan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi monopoli, sehingga harus bersaing dengan usaha sejenis yang mulai muncul."

"Ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial seharusnya menjadi tanggung jawab hukum dari pemberi kerja. Hal ini disebabkan adanya kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan dalam tulisan tesis ini yaitu 1) Bagaimana bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; 2) Bagaimanakah tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; dan 3) Bagaimanakah pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian berdasarkan sifatnya yaitu deskriptif sehingga bentuk hasil penelitian nantinya berupa deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), dan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI); 2) Tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhannya berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan jenis ketidakpatuhan atau pelanggarannya; dan 3) Pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terkendala dalam penerapan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) yang dikenai oleh pemerintah. Sebagai saran agar pemerintah baik pusat maupun daerah agar mendukung upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam penegakan hukum.

---

Non-compliance in the implementation of the social security program should be the legal responsibility of the employer. This is due to the employer's obligations as regulated in Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. The problems in this thesis are 1) What is the form of employer disobedience in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; 2) What is the legal responsibility of the employer for non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; and 3) How is the supervision and examination of employer non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan? This research method uses a normative juridical form with a research typology based on its descriptive nature so that the form of the research results will be descriptive-analytical. The data used in this research are secondary data sourced by collecting data through document studies or library materials. From the results of the study, it can be concluded that: 1) The forms of non-compliance by employers in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan are Companies that are Mandatory Not yet Registered (PWBD), Companies that are Partially Registered (PDS), and Companies in Arrears of Contributions (PMI); 2) Employer's legal responsibility for non-compliance is in the form of imposition of administrative sanctions and/or criminal sanctions according to the type of non-compliance or violation; and 3) Supervision and examination of employer non-compliance carried out by BPJS Ketenagakerjaan is constrained in the application of administrative sanctions for not receiving certain public services (TMP2T) imposed by the government. As a suggestion to the government, both central and regional, to support the efforts of BPJS Ketenagakerjaan in the implementation of the employment social security program, especially in law enforcement."