Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kenyataan akibat dari keberhasilan pembangunan nasional telah meningkatkan kesadaran, pesahauan dan penghayatan bidang perpajakan yang tenjangkau segenap lapisan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyebabkan jumlah pembayar pajak baik secara kwalitas dan kwantitas terus bertambah. Meningkatnya penahaaan akan hak dan kewajiban dari wajib pajak, dipihak lain menimbulkan terjadinya sangketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat mudah dan sederhana.Oleh karena itu perlu penelitian tentang penyebab utama timbulnya sengketa pajak, apakah kesalahan aparat perpajakan dalam melaksanakan peraturan perundang-undanpan pajak atanpun adanya peningkatan peas hanan wajib pajak. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui masalah-masalah wajib pajak sampai mengajukan keberatan dan mengkaji fakta-fakta yang mempengaruhi keberatan ditinjau dari aspek kebijaksanaan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan.Juga akan dilihat fungsi dan peranan lembaga keberatan dimasa yang akan datang dimana volume pengajuan keberatan main bertambah tentunya pelayanan ditingkatkan untuk penyelesaian tepat waktu. Sudah saatnya Seksi Penagihan Suku Dinas dan Unit Pelayanan PKB I BBNKB diberikan wewenang untuk memproses keberatan pajak daerah pada masa akan datang mengingat azas desentralisasi dan kemudahan pelayanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus ( case study ) yang bersifat deskriptif dan dengan teknik wawancara terhadap wajib pajak, pejabat Dipenda.Hasil analisa yang ditemukan timbulnya atau terjadinya keberatan pajak daerah lebih diakibatkan oleh sikap wajib pajak yang tertutup untuk menghindar dari kewajiban dan tidak melaksanakan peraturan daerah dengan baik. Perlunya melakukan revisi terhadap ketentuan pembayaran pajak reklame dengan menerbitkan nota perhitungan terlebih dahulu sebelum SKUM diterbitkan, dan penyamaan tarif pajak Hotel dan Restaurant dengan pajak penjualan untuk mencegah wajib pajak mencari tarif yang lebih rendah beserta hal yang lain-lain berkaitan dengan kegiatan pertimbangan keberatan pajak daerah.Kemudian disampaikan saran sebagai pemecahan masalah yang diharapkan akan berguna bagi Dipenda DKI Jakarta dan Program Study Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan dan masyarakat pembacanya."

"Misi menjadikan kota Jakarta sebagai kota jasa telah menumbuhkembangkan serta terkonsentrasinya jasa hiburan di DKI Jakarta, namun pada kenyataannya peranan dari penerimaan Pajak Hiburan di DKI Jakarta mengalami gejala penurunan selama beberapa tahun terakhir, keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendeskripsikan sumbangan Pajak Hiburan terhadap PAD, menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan, mengetahui kemampuan administrasi Dipenda dalam pemungutan Pajak Hiburan serta seberapa besar peranan jumlah penduduk, jumlah tempat hiburan, pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, pendapatan perkapita, dan jumlah pengunjung hiburan. Sebagai alat bantu di dalam menemukan tujuan yang ingin diketahui, maka dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif terhadap data yang relevan dikaitkan dengan teori dan alat analisis yang sudah baku digunakan dalam penelitian ekonomi.Dari hasil analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, pertama, adanya obyek pemajakan yang memasuki lapangan pajak pusat (PPN), keringanan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta secara umum hal lain yang memerlukan penyempumaan termasuk sistem manual yang masih digunakan. Kedua, nilai rata-rata efisiensi pemungutan Pajak Hiburan adalah 9,50 termasuk efisien namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai rata-rata efisiensi pemungutan PBB secara nasional yaitu 10, dari sisi efektivitas nilai rata-rata adalah 93 meskipun termasuk kategori efektif tetapi belum mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga, dengan metode persamaan regresi berganda double log dengan data times series dengan pengamatan 21 tahun dan pada tingkat keyakinan 95% (α=0,05), didapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model (koefisien determinasi R2 adjusted) 0,996 adalah; (1) jumlah penduduk, (2) jumlah tempat hiburan, (3) pertumbuhan ekonomi, (4) inflasi, (5) investasi, (6) pendapatan perkapita (7) keringanan pajak, dan (8) jumlah pengunjung hiburan. Keempat, berdasarkan besaran elastisitasnya dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hiburan secara berurut (menurut peringkatnya) adalah ; (1) pendapatan perkapita, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) investasi, (4) jumlah tempat hiburan, (5) jumlah penduduk, (6) jumlah pengunjung hiburan, dan (7) keringanan pajak. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Hiburan adalah inflasi. Sedangkan sisanya 0,004 variasi perubahaan penerimaan Pajak Hiburan dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini."

"ABSTRAKGambaran mengenai efektivitas Dinas Pendapatan Daerah diperoleh dengan melihat keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah dalam menghimpun dana yang tercermin dalam realisasi penerimaan serta proses penanganan pekerjaan yang berlangsung di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Mengingat kendaraan bermotor merupakan obyek yang potensial maka pemekaran unsur pelaksana Wilayah, yang ditandai dengan dibentuknya Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari kendaraan bermotor. Di lain pihak, pelangsingan unsur staf dilakukan agar penanganan pekerjaan menjadi lebih sederhana. Karena volume pekerjaan memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat maka dilakukan penambahan jumlah pegawai. Tetapi karena penambahan jumlah pegawai tidak dapat dilakukan setiap saat maka diberiakukan prosedur kerja yang lebih menitikberatkan pada pemerataan beban kerja kepada seluruh Sub Dinas yang ada, sehingga penanganan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, Hal ini oerlu mendapat perhatian karena proses pelaksanaan pekerjaan berkaitan secara langsung dengan realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi r2=0,96, yang berarti 95% realisasi penerimaan berasal dari pajak retribusi Daerah. Dengan memperhatikan pengaruh struktur orgadan nisasi, pegawai, prosedur kerja yang berlaku serta jumlah wajib pajak dan remribusi yang ditangani terhadap efektivitas Dinas Pendapatan Daerah tampak bahwa pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap usana untuk menghimpun dana yang sebesar-besarnya lebih menonjol daripada pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap proses penangenan pekerjaan di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Dengan memperhatikan keadaan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka agar tercipta Dinas Pendapamsn Daerah yang efektif, dalam artian mampu menghimpun dana yang sebesar-besarnya dengan proses penanganan pekerjaan yang baik maka perlu dilakukan pembenahan kondisi intern Dinas Pendaratan Daerah dengan memperhatikan kesesuaian proses pelaksanaan pekerjaan dengan prosedur kerja yang berlaku serta keseimbangan penambahan jumlah pegawai dengan peningkatan volume pekerjaan yang ditangani."

"ABSTRAKJakarta dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan pintu gerbang Internasional telah berkembang menjadi kota industri, perdagangan dan pariwisata. Saat ini penduduk Jakarta diperkirakan lebih dari 8 Juta jiwa dan rata-rata pertumbuhannya 2,41 % per tahun, di mana arus urbanisasi diperkirakan rata-rata 3 % per tahun.Di satu sisi kota Jakarta mengalami proses pembangunan mulai dari industri kecil, industri besar dan kegiatan usaha lain, namun disisi lain juga dihadapkan pada problematik yang sangat rumit yaitu keterbatasan lahan yang tersedia, dan timbulnya limbah sebagai akibat dari kegiatan hidup masyarakat kota Jakarta.Penanganan Kebersihan lingkungan, khususnya penanganan sampah telah diupayakan Oleh Pemerintah Daerah dari waktu ke waktu untuk meningkatkan pelayanannya agar membuat kota Jakarta bersih, indah, sehat serta tertib.Perkiraan jumlah sampah yang di hasilkan oleh masyarakat mencapai 3,70 liter/orang/hari , sehingga produksi sampah kota Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 25,404 m3/hari. Dan volume sampah tersebut, yang dapat terangkut baru mencapai 21,085m3/hari atau 83 %, sedang sisanya (17 %) dimanfaatkan oleh masyarakat dan didaur ulang oleh pemulung/pengais sampah.Dengan volume sampah yang tidak tertangani sebesar 17 % dari volume yang diproduksi masyarakat Jakarta, maka dengan pertumbuhan penduduk Jakarta rata-rata diasumsikan sebesar 2 % , secara matematis pada tahun 2005, sampah yang diproduksi volumenya adalah 35.000 m3/hari. Jika dari volume tersebut yang tidak tertangani oleh karena kemampuan dari Dinas Kebersihan yang tidak bertambah, maka volume tersebut adalah 5950 m3/hari. Ini tentu suatu angka yang perlu memperoleh perhatian yang sangat khusus. Masalahnya akan semakin rumit jika bukan hanya volume yang bertambah, tetapi juga kualitas dan sampah yang bertambah, dalam arti memerlukan penanganan yang lebih khusus.Keadaan yang demikian tentu saja tidak akan dapat teratasi jika struktur organisasi tidak dibenahi dan dikembangkan. Pembenahan dan pengembangan atas kelemahan tersebut terutama antara lain pada bagian penunjang (technostructure) yang tidak terisi, bahkan fungsi tersebut terdapat pada operating core. Kelemahan lainnya yaitu pada sisi mekanisme koordinasi yang dijumpai, seperti terlihat adanya kepentingan pada operating core, namun koordinasinya harus dengan bagian penunjang (support staff) melalui strategic apex. Kondisi demikian tentu saja menjadi kendala dalam kecepatan pelayanan. Dan beberapa keadaan yang digambarkan itu maka salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dari organisasi oleh karena perubahan yang terjadi pada lingkungan sedemikian besar, maka memperbaiki konfigurasi organisasi serta melakukan penyesuaian struktur pada fungsi yang baru adalah salah satu alternatif penyelesaian, guna mengantisipasi perkembangan sampai pada era 2005."

"Misi pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektiff, kompetitif dan terjangkau, menuju kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) memberikan peranan kepada Pemda Propinsi DKl Jakarta dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana kota yang memadai dan mutlak diperlukan. Pada kenyataannya untuk mewujudkan sarana dan prasana kota yang memadai membutuhkan dana tidak sedikit, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pembiayaannya. Upaya untuk mendukung anggaran pembiayaan dilakukan antara lain dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan daerah. Dalam rangka mengetahui perkembangan potensi pendapatan daerah dilakukan penelitian terhadap salah satu jenis pajak daerah yakni Pajak Penerangan Jalan.Pilihan penelitian terhadap Pajak Penerangan Jalan ini karena masih memiliki potensi penerimaan terhadap objek pajak non PLN, disamping ingin mengetahui efisiensi dan efektiftas kemampuan administrasi pemungutan pajaknya. Masalah pokok yang akan diulas adalah berapa besar elisiensi dan efektifatas penerimaanPajak Penerangan Jalan, yang kedua faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Adapun teori yang mendasari menurut Devas,memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.Pada penelitian ini metode penelitian yang dilakukan menggunakan tehnik analisa secara kualitatif dan kuantitatif, dengan formulasi yang digunakan untuk mengukur eftiisiensi adalah cost of collection efficiency ratio sedangkan formulasi pengukuran efektivitas menggunakan tax performance index.Untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan analisa regresi berganda double-log dan korelasi. Hasil analisa terhadap efisiensi dan efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut: bahwa dari hasil pengamatan efisiensi diperoleh sebesar 8 (delapan) persen dari seluruh penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan hasil pengamatan terhadap efektifitas selama 18 (delapan belas) tahun hampir seluruhnya melampaui target. Pelampauan target ini memberikan dua anti bahwa yang pertama kemampuan administrasi semakin baik dalam proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan yang kedua terjadi kesenjangan antara target dan potensi yang sesungguhnya pada penerimaan Pajak Penenerangan Jalan artinya perencanaan penerimaan pajak belum sepenuhnya memperhitungkan potensipajaknya.Hasil pengamatan terhadap faktor internal yaitu tarif dasar listrik dan jumlah pelanggan menunjukan pengaruh yang kuat terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pengujian yang dilakukan dengan uji statistik dan uji ekonometri menunjukan bahwa model regresi dengan variabel bebas faktor tarif listrik dan jumlah pelanggan listrik didapatkan model terbaik.Pengamatan yang dilakukan terhadap faktor ekstemal yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita, dengan menggunakan metode backward elimination didapat satu model yang terbaik. Model regresi yang didapat terdiri dari dua variabel bebas yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, sedangkan dua variabel sisanya tidak dapat dimasukkan kedalam model karena akan mempengaruhi model sehingga bias dan tidak konsisten. Pengujian secara statistik terhadap model dilakukan terhadap empat variabel bebas tersebut melalui uji t dan uji F didapat hasil hanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang mempunyai pengaruh kuat dan menjadi model pensamaan regresi yang baik. Pengujian dilakukan juga secara ekonometri dengan hasil dua variabel yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang dapat dijadikan model persamaan regresi sebagai dasar menunjukan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Selanjutnya dari hasil penetitian disusun kesimpulan dari analisa penelitian yakni efisiensi dan efektivitas atas penerimaan Pajak Penerangan Jalan keduanya menunjukan hasil yang baik. Namun demikian ada kesenjangan antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya terbagi menjadi faktor internal dan faktor estemal. Pengaruh faktor internal yakni variabel jumlah pelanggan dan tarif dasar listrik bertanda positif artinya jika kedua variabel bertambah akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Faktor ekstemal yakni Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif, artinya jika kedua variabel meningkat akan mempengaruhi kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Secara umum saran-saran yang dapat menunjang penggalian potensi Pajak Penerangan Jalan tersebut terdiri dari peningkatan kemampuan administrasi dengan membangun jaringan informasi antara PLN dan Pemda OKI Jakarta dan perluasan obyek pajak yakni penggunaan tenaga listrik diluar PLN."

"Menurut Soemitro ( 1998 ) sumber pajak diseluruh negara merupakan sumber dana terpenting disamping sumber kekayaan alam, Akan tetapi sumber kekayaan alam yang yang menjadi sumber perolehan dana (devisa ) pemerintah tersebut pada suatu waktu akan habis. Oleh karena sumber dava alam tidak dapat digantikan, maka pemerintah berusaha menemukan sumber dana lain, Pilihan jatuh pada sumber pajak. Akan tetapi menurut Menteri Keuangan, Bambang Sudibyo (Media Indonesia, 3 Agustus 2000) kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah dalam membayar pajak. Salah satu kekurangpatuhan tersebut dapat disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat mengenai kegunaan pajak.Dari penelitian ini ingin diketahui faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pada responden yang berasal dari Wajib Pajak yang ada diwilayah kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Wajib Pajak yang dipilih adalah dari kalangan pengusaha hotel dan restoran.Sampel yang dibutuhkan sebanyak minimal 196 sampel berdasarkan perhitungan proporsi dengan derajat kepercayaan 95% dan dengan penyimpangan baku 5%. Adapun metode pengambilan sample adalah dengan wawancara atau pengiriman angket. Data yang diperoleh kemudian dibuatkan proporsinya.Dari hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak adalah adanya undang-undang yang jelas (40.98%) adanya kesadaran wajib pajak (40.60%) dan prosedur pembayaran yang jelas dan mudah (11.65%)Alasan utama para responden bersedia (patuh) membayar pajak adalah karena mereka bertanggung jawab membantu pembangunan (46%) adanya kebijakan perusahaan (26%) adanya usaha besar (18%) dan karena suatu kewajiban (10%).Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak, disarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tindakan-tindakan yang perlu dilakukan adalah : perlunya sosialisasi, penyuluhan dan penjelasan mengenai pajak perbaikan sistem atau prosedur pembayaran pajak dan realisasi dari manfaat pajak dalam bentuk pelayanan umum."

"Peran ganda kota Jakarta, yaitu sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai kota metropolis serta sebagai kota Propinsi Daerah Tingkat I, telah mengakibatkan masalah kebersihan menjadi suatu masalah urgen bagi kota Jakarta. Pada sisi lain, karena masalah kebersihan merupakan suatu jenis pelayanan perkotaan, maka pelayanan kebersihan merupakan suatu sumber retribusi yang potensial bagi PAD DKI Jakarta.Berbagai faktor yang diteliti pada organisasi Dinas Kebersihan DKI Jakarta, yaitu; structure, strategy, system, staff skill, style dan shared values dengan pendekatan model "seven s" sebagaimana dikemukakan oleh Mc. Kinsey, temyata tidak terlaksana dengan balk. Dan ketujuh "s" dalam model seven s tersebut, strategi fungsional yang ditetapkan oleh Suku Dinas Kebersihan (functional level strategy), gaya kepemimpinan, serta tingkat kesejahteraan staf, dapat dikatakan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sampah. Namun hal ini tidak banyak berpengaruh dilihat dari model seven s, karena menurut model tersebut ketujuh s merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan saling terpengaruh.Nampak pula bahwa penarikan retribusi sampah belum efektif sebagai akibat dari sistem yang belum tertata dengan baik dan kewenangan Suku Dinas Kebersihan yang sangat terbatas. Kondisi seperti itu, mengakibatkan perolehan retribusi sampah relatif kecil dibanding potensi dan konstribusinya terhadap PAD DKI Jakarta sangat kecil.Berkaitan dengan itu, maka pemerintah DKI Jakarta seyogyanya membenahi organisasi Dinas Kebersihan yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pengelolaan kebersihan. Organisasi Dinas Kebersihan yang tertata dengan baik, disamping meningkatkan efektivitas pengelolaan sampan, juga meningkatkan perolehan retribusi kebersihan sebagai imbalan langsung atas jasa pelayanan yang diberikan."

"Secara teoritik, tidak ada sistem yang sama sekali mandiri. Satu sistem di satu pihak dapat dilihat sebagai bagian integral dari satu kesatuan sistem yang lebih besar, di pihak lain sistem tersebut eksis karena berfungsinya berbagai komponen/subsistem yang secara kolektif menjadikan sistem tersebut berfungsi dan operasional. Administrasi sebagai satu unit/kesatuan sistem merupakan bagian (subsistem) integral dari sistem sosial-kenegaraan yang utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, secara spesifik tata lingkungan nasional (national environmental setting) secara signifikan berperan sebagai kolektivitas dari berbagai faktor yang secara timbal balik memberikan pengaruh kepada sistem dan struktur administrasi, baik dari segi materi, substansi, budaya, maupun perilakunya.Ekologi Administrasi yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah sebagai Body of Knowledge yaitu ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya dan juga sebagai Method of Approach yaitu bagaimana cara untuk melihat ke dalam suatu permasalahan yang hakekatnya sangat kompleks.Tujuan Penelitian ini adalah :Umum : Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan sosial perkotaan di DKI JakartaTujuan khusus :1. Mengetahui hubungan antara pengetahuan pegawai Dinas Kebersihan dengan tindakannya terhadap pengelolaan sampah.2. Mengetahui hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan tindakannya terhadap pengelolaan sampah.3. Mengetahui hubungan antara kinerja Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat.4. Mengetahui hubungan antara kesadaran dan peran serta masyarakat dengan kinerja Dinas Kebersihan.5. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Kebersihan.6. Mengetahui pengaruh timbal balik antara pegawai Dinas Kebersihan, masyarakat dan lingkungan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan deskriptif dengan jenis studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, sedangkan data. primer dikumpulkan melalui pengamatan lapangan (observasi), wawancara dengan instrumen pendukung kuesioner . Sedangkan teknik pengamatan dan analisis data menggunakan program SPSS.Hasil penilitan ini adalah:Berdasarkan hasil survei dan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:1. Terdapat hubungan nyata antara pengetahuan karyawan Dinas Kebersihan dengan tindakan terhadap pengelolaan sampah pada semua unit yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dari 75% responden, masing-masing unit bertindak baik yang mencerminkan adanya kinerja yang baik.2. Terdapat hubungan nyata antara pengetahuan masyarakat kelurahan Johar Baru dengan tindakan terhadap pengelolaan sampah pada semua kelompok masyarakat yang menjadi responden. Hal ini terlihat bahwa sekitar 72% ibu-ibu PKK memiliki tindakan yang baik. Disini terlihat bahwa pengetahuan seseorang erat kaitannya dengan tindakan yang dilakukannya.3. Terdapat hubungan antar kinerja Dinas kebersihan dengan peran serta masyarakat. Dalam hal ini Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat bersama-sama memelihara dan mengelola kebersihan telah terbukti (R2 = 0,92).4. Ternyata ada faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan DKI Jakarta, yaitu:a. Faktor internal:- Anggaran/dana yang disediakan setiap tahun belum memadai- Petugas lapangan (golongan 1) belum mencukupi Sarana yang dimiliki umumnya sudah tua dan tidak layak jalan sedangkan Prasarana yang ada tidak efektif dan efisien karena lokasi yang jauh dan kini bermasalah. b. Faktor eksternal:- Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah cukup baik- Penegakan hukum masih lemah, dimana pelanggaran sering terjadi- Kebijakan Pemda/DPRD sering rancu dan tidak konsisten.5. Dengan adanya hubungan timbal balik antara kinerja pegawai dinas kebersihan dengan peran serta masyarakat menunjukan bahwa prisip-prinsip pokok ekologi berlaku di dalam kehidupan yaitu:- Adanya hubungan timbal balik antara dinas kebersihan sebagi pengelola dengan masyarakat sebagai produsen sampah.- Adanya saling ketergantungan antara kinerja pegawai Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah.- Adanya keselarasan dan keseimbangan didalam pengelolaan sampah baik dilihat dari segi kinerja pegawai dengan peran serta masyarakat.- Adanya keanekaragaman di dalam pengelolaan sampah, dimana faktor eksternal dan internal mempengaruhinya.- Adanya kesinambungan antara kinerja pegawai Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan sampah sehingga mencapai hasil yang optimal.Saran Yang Diajukan:1. Pemda DKI Jakarta khususnya Dinas Kebersihan agar selalu melakukan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah (mulai dari pemilahan, pewadahan, pengumpulan, sampai dengan pengangkutan)2. Pemda DKI Jakarta agar mengupayakan penyediaan. LPS di setiap Kecamatan dan menumbuhkembangkan kegiatan pengomposan di setiap kecamatan.3. Pemda DKI Jakarta agar mengupayakan koordinasi dalam pengelolaan sampah (Dinas Kebersihan, dinas PU, dinas Pertamanan, PD Pasar Jaya dan Dispenda).4. Pemda DKI Jakarta agar mulai memikirkan cara-cara efisien dan efektif dalam pengelolaan sampah. Untuk Stu disarankan agar di setiap wilayah kota di bangun LPA. Hal ini guna menghindari kemacetan dan faktor jarak tempuh.5. Masyarakat dan dunia usaha harus mulai aktif dan berperanserta di dalam pengelolaan sampah karena untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat bukan hanya tugas pemerintah raja, jadi tugas dan tanggung jawab semua pihak.Daftar Pustaka: 39 buku (1977 - 2000)"

"Di era reformasi, demokrasi, transparansi, dan globalisasi serta untuk mendukung amanat undang-undang perpajakan dengan sistem pemungutan pajak berdasarkan sistem self assessment. Organisasi Kantor Pelayanan Pajak dituntut efektif yang responsif terhadap lingkungan, akuntabel, dapat merefleksikan dan mentransformasikan amanat undang-undang, azas-azas perpajakan dan tuntutan reformasi_ demokrasi, transparansi dan globalisasi tersebut. Untuk memenuhi tuntutan ini, organisasi Kantor Petayanan Pajak pada posisi yang sangat sulit, dilematis, dan paradoks kompleks, di satu pihak hams melakukan intesitikasi di pihak Iain tidak boleh menggangu kegiatan usaha, investasi dan perekonomian, di satu pihak harus melakukan ekstensitikasi di lain pihak pegawai pajak harus menghindarkan kontak Iangsung dengan wajib pajak dikawatirkan penyalahgunaan wewenang, di satu pihak kantor pajak tidak boleh menekankan kepada pemerikasaan di pihak lain masih banyak wajib pajak yang melakukan penyelundupan pajak.Dari hasil analisis dan kajian, KPP Jakarta Cengkareng dalam melaksanakan tugasnya kurang efektif, hal ini teriihat masih banyak jumlah wajib pajak yang tidak melapor, terlambat dalam menyampaikan SPT, menunggak pembayaran, tidak mencapai target, wajib pajak kurang puas terhadap pelayanan sehingga mengajukan keberatan yang hasil keputusannya sebagain besar dikabulkan, wajib pajak kurang mendapatkan penyuluhan dan kesutitan dalam mendapatkan informasi perpajakan.Untuk menganalisis efektivitas organaisasi KPP Jakarta Cengkareng. Penelitian menggunakan kerangka kerja 7'S yang dirumuskan oleh McKinsey, yang mencakup structure, strategy, systems, stafli skilfs, style, dan shared values.Untuk meningkatkan efektivitas organaisasi KPP Jakarta Cengkareng, ada beberapa faktor yang harus segera dibenahi dan perlu ditingkatkan terutama adalah sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya, harus ada seorang administrator untuk membantu mengkoordinasikan dan menggerakan serta mengerahkan semua elemen-elemen, harus ada seorang profesional dalam pengelolaan dokumentasi, harus segera membuat sisdur dan urjab sebagai pedoman kena para pegawai, serta melaksanakan tertib administrasi dan dokumentasi, strategi penyuluhan perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, meningkatkan sistem pelayanan terpadu dengan membuat prosedur yang jelas, sederhana dan cepat sehingga wajib pajak puas. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka akan menimbulkan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat banwa pajak bukan Iagi merupakan beban, tetapi merupakan kewajiban, sehingga penerimaan pajak akan meningkat tanpa membuat resah tetapi masyarakat puas."