Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dunia pada abad ini ditandai oleh integrasi perekonomian dan perkembangan teknologi yang luar biasa cepat. Integrasi perekonomian didorong oleh adanya jaringan lintas negara melalui perdagangan, investasi asing langsung, yang bertujuan mencari peningkatan keuntungan. Aktivitas tersebut dilakukan oleh suatu kekuatan yang tak terpengaruh oleh batas-batas kedaulatan suatu negara, yaitu perusahaan multinasional. Dengan ditopang oleh kekuatan managerial yang tangguh dan basis teknologi yang kuat maka tak heran apabila kehadiran MNC menjadi suatu fenomena tersendiri pada abad ini. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, salah satu aspek penting dari kehadiran MNC adalah adanya kesempatan untuk mempelajari teknologi up-to-date yang dibawanya dari negara asal. Teknologi menjadi persoalan penting manakala dihadapkan pada persaingan global yang semakin ketat. Toyota, sebagai salah satu MNC yang cukup tangguh di dunia dalam bidang otomotif, telah menjadi perhatian tersendiri bagi para pengamat terutama semenjak era 1970-an. Sistem Produksi Toyota telah menjadi referensi baru menggantikan sistem produksi massal Ford yang dirasa telah usang. Toyota Astra Motor (TAM), sebagai perusahaan yang berafiliasi dengan TMC, telah tumbuh menjadi kekuatan otomotif terbesar di Indonesia. Perkembangan tersebut didorong oleh proses transformasi teknologi yang berlangsung selama lebih dari dua dasawarsa. Proses transformasi teknologi, yaitu penerapan Sistem Produksi Toyota di TAM, menjadi fokus dalam skripsi ini."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahanai dan menjelaskan kebijakan ekonomi Malaysia, khususnya kebijakan industri pada pemerintahan Mahatir bin Mohamad dalam periode 1983-1990 dalam bidang otomotif. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Mahatir, sebagai Perdana Menteri Malaysia, dalam menjalankan tujuan industrialisasi.Kebijakan industri yang dijalankan oleh Mahatir pada tahun sebagaimana tersebut di atas, tidaklah berdiri sendiri dan semata-mata hasil rancangan yang hanya dibangun oleh Mahatir sendiri. Kebijakan ekonomi yang dijalankan Mahatir, khususnya dalam bidang industri memiliki hubungan dengan dinanlika sosial yang hadir sebelum Mahatir berkuasa, seperti kerusuhan etnis yang menjadi fakta sosial yang mendorong munculnya kebijakan yang disebut dengan the New Economic Policy. Kebijakan the New Economic Policy telah memberi konstribnusi cukup besar dalam langkah kebijakan-kebijakan Malaysia setelahnya. Kebijakan industri yang dijalankan oleh Mahatir didukung oleh kehadiran modal Jepang malalui kebijakan yang dikeluarkan Mahatir, yaitu Look East Policy. Modal Jepang menjadi sangat penting bagi Malaysia, terutama awal-awal pemerintahan Mahatir karena Jepang pada saat yang sama menjadi kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia yang memiliki pengaruh besar. Malaysia juga membutuhkan modal/ dana dalam usaha membangun perekonomian di Malaysia. Modal Jepang digunakan oleh Malaysia sebagai alat untuk mencapai tujuan domestik Malaysia Sendiri.Adapun tujuan domestik Malaysia adalah mengurangi kemiskinan dan menata struktur sosial yang ada di Malaysia. Guna mendukung langkah ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Mahatir mendirikan satu badan khusus yang menangani sektor industri berat, yaitu IJICOM. Untuk mendukung HICGM dalam menjalankan usahanya, Mahatir mengeluarkan kebijakan Look East Policy yang salah satu targetnya adalah mendatangkan modal dari Jepang.Penelitian ini mengeunakan teori "Kebijakan Industri" untuk melihat bagaimana kebijakan industri dijalankan di Malaysia. pada masa pemerintahan Mahatir. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pemaparan data-data yang ada dalam proses industrialisasi Malaysia serta menganalisa agar hasilnya bisa dipahami.Dalam bab II, penulis menjelaskan tentang dinamika sosial politik yang muncul serta kaitannya dengan kebijakan industri di Malaysia.Pada bab III, penulis menjelaskan tentang modal Jepang, yang meliputi penjelasan secara umum modal Jepang di kawasan Asia Tenggara, kemudian masuknya modal Jepang ke Malaysia serta penjelasan modal Jepang serta kaitannya dengan kebijakan industri Malaysia.Pada bab IV, penulis menjelaskan kebijakan industri dalam bidang otomotif yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1983 sampai 1990 dengan kasus khusus perusahaan Otomobil Nasional (Proton).Akhirnya pada bab V, setelah melalui analisa atas data yang telah dikumpulkan dalam bab-bab sebelumya, penulis berkesimpulan bahwa, kebijakan industri yang dijalankan di Malaysia pada masa Pemerintahan Mahatir memperlihatkan campur tangan negara yang tinggi dalam bidang industri bisa memberi hasil yang, paling tidak mendekati taget yang telah ditetapkan dalam the New Economic Policy."

"Penelitian ini membahas tentang perkembangan otomotif di Indonesia dan alih teknologi yang dilakukan oleh Mitsubishi. Sejak masa pemerintahan Soekarno sampai dengan Soeharto, Indonesia memiliki satu obsesi, yakni memproduksi mobil secara lokal. Indonesia pada saat itu tidak memiliki teknologi yang dapat menciptakan mobil, salah satu cara untuk medapatkan teknologi tersebut adalah dengan melakukan alih teknologi. Sampai pada tahun 1970, ketika Mitsubishi masuk ke Indonesia, dan mendirikan pabrik pertama mereka di sini. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama Mitsubishi ada di Indonesia, secara tidak langsung telah berperan penting dalam meningkatkan teknologi di Indonesia, walaupun belum seperti yang kita harapkan.

---

This study discusses about the development of automotive and technology transfer done by Mitsubishi in Indonesia. Since Soekarno until Soeharto's reign, Indonesia had one obsession which is to produce cars locally. But at that time, Indonesia did not have the technology to build a car. Thus, the way to get the technology was by doing the technology transfer until 1970 when Mitsubishi first entered Indonesia and established their first factory here. The results of this study show that during that time, Mitsubishi had an important role to improve technology in Indonesia. Even though it wasn't like what we expected."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa kemampuan industri manufaktur mengacu pada pola pengembangan teknologi, yang berkaitan dengan kemampuan (kapabilitas) dan kemapanan (maturitas) Industri. Penelitian ini ditinjau dari tiga perspektif, yakni 1) state of the art dan pola pengembangan teknologi yang berkembang secara global, 2) variabel-variabel teknis yang mempengaruhi kemampuan dan kemapanan Industri yang terjadi pada aktifitas production line, dan 3) kebijakan pemerintah, baik regional, nasional maupun internasional. Penelitian ini dilakukan dengan analisa variabel menggunakan metode teknometrik untuk menghitung index kemapanan industri.

---

This research aims to analyze the industrial manufacture capability refer to the partern of technology development, which related with industrial capability and maturity. This research take approach from three perspectives, which are: 1) state of the art and the parttern of technology development which exist on the production line activities, 2) technical variables which influence the development of technology globaly, 3) government policy, regional, national and international. This research using technometric method to calculate the index of industrial maturity."

"Pembangunan sektor industri pengolahan (Manufacturing industry) sering mendapat perhatian prioritas utama dalam rencana pembangunan nasional kebanyakan negara berkembang, karena sector ini dianggap sebagai perintis dalam pembangunan ekonomi negaranegara tersebut. Industrilisasi harus mampu mendorong perkembangan industri. Penelitian mengenai pertumbuhan jangka pendek maupun jangka panjang telah banyak dilakukan. Antara lain adalah Profesor Simon Kuznet dan Profesor Hollis Chenery dari Universitas Harvard. Penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum peranan sektor industri semakin lama tumbuh jauh lebih pesat dari sektor industri semakin lama tumbuh jauh lebih pesat dari sektor pertanian. Hal ini bisa dilihat dari sumbangan sektor industri pada Gross National Product yang semakin meningkat. Sejak Repelita II, strategi pembangunan ekonomi diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas nasional dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada kegiatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang kemudian pada Repelita selanjutnya ditekankan pada bahan baku menjadi bahan jadi. Dalam buku Repelita V (lima) buku II disebutkan bahwa pembangunan sektor industri harus mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga kontribusi sektor di luar sektor pertanian terhadap produksi nasional semakin besar, sektor mampu mendorong perkembangan sektor industri sebagai penggerak utama di dalam perluasan lapangan kerja maupun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada pembangunan jangka panjang berikutnya lebih ditekankan pada pembangunan industri, sebagai basis pertumbuhan ekonomi sebagaimana ciri-ciri negara berkembang lainnya. Pengalaman meunujukkan bahwa industrilisasi menjadi gambaran umum dari tranformasi struktur perekeonomian yang erat kaitannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, oleh karena itu produktivitas industri terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu arah dan strategi industrilisasi di Indonesia mengarah kepada ekspor. Peningkatan produktivitas input dan kualitas input dari output perlu diperhatikan dalam rangka memasuki pasar dunia yang penuh daya penuh daya saing dan dapat merebut pangsa pasar."

"Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 dan kemudian disusul oleh adanya pendudukan dan pengawasan Sekutu atas negara Jepang, telah membawa perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kebbidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Pihak Sekutu, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, diarahkan untuk penghapusan unsur-unsur feodal dan militer dari masyarakat Jepang serta untuk lebih menjamin terciptanya tatanan sosial, politik dan ekonomi yang lebih adil dan demokratis (Ryoosuke Ishii, 1989: 166).Langkah-langkah reformasi ekonomi yang dicanangkan pihak Sekutu dalam upaya menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil ditempuh melalui pembubaran zaibatsu (klik keuangan) yakni: Mitsui, Mitsubishi dan Sumitomo, karena dinilai telah melakukan praktek-praktek monopoli dan merugikan rakyat. Selain itu, Pemerintah juga mengadakan peninjauan dan penataan kembali kepemilikan tanah (land reform) , serta pada saat yang bersamaan, memperbaiki produk-produk hukum dengan mensahkan Undang Undang Anti Monopoli (Dokusen Kinshi Ho) dan Undang Undang Dekonsentrasi (Shuchu Haijo Ho). Dengan serangkaian kebijakan tersebut, maka Jepang mulai membangun kembali perekonomian nasional dengan menitik beratkan pada sektor industri. Slogan-slogan yang dipakai pemerintah Jepang sejak awal Meiji, yakni 'memperkaya negeri dan memperkuat militer' (fukoku kyohei) mulai ditinggalkan dan lebih menekankan pada semangat "meningkatkan produksi dan memajukan industri" (shokusan kogyo).Upaya-upaya rekonstruksi perkonomian nasional Jepang dan diikuti pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, tidak dapat dipungkiri menjadi pendorong bagi terbentuknya berbagai organisasi bisnis atau perusahaan, dalam berbagai bentuknya, yang bergerak dalam berbagai sub-sektor ekonomi. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan Jepang memainkan peranan dan berfungsi sama tak ubahnya seperti organisasi-organisasi bisnis di negara-negara industri dan dimanapun juga, yakni untuk memperoleh, sejauh mungkin, keuntungan atau produksi maksimum (profit maximization) dan perluasan usaha (Business expansion) dengan biaya yang rendah (Gregory, 1982:4). Untuk mencapai tujuan tujuan tersebut, maka perusahaan memanfaatkan modal, sumber daya manusia dan teknologi yang mencakup mesin-mesin dan alat-alat produksi yang dimilikinya.Namun demikian, gambaran mengenai keberadaan sebuah perusahaan sebagai organisasi ekonomi yang berorientasi pada perolehan keuntungan merupakan gambaran dari sisi luar suatu organisasi bisnis. Dalam masyarakat dan kebudayaan Jepang, sebuah perusahaan. diberi makna yang lebih dalam dan khusus dari sekedar sebuah unit organisasi bisnis."

"Perubahan kebijakan industri otomotif ini menimbulkan niat penulis untuk mengetahui mengapa kebijakan industri otomotif itu berubah-ubah selama 23 tahun dari tahun 1976 sampai dengan 1999. Dari hasil peneltian dengan menggunakan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan kebijakan ini, menunjukkan bahwa dalam kebijakan itu terjadi kesenjangan (gap) antara kebijakan dan pelaksanaannya, sehingga tujuan kebijakan itu tidak tercapai. Dengan kerangka hirarkhi kebijakan dalam membahas penelitian ini, tampak bahwa kesenjangan itu terjadi karena kebijakan itu tidak konsisten dan tidak konvergen. Sikap yang menyatakan kebijakan itu tidak konsisten dan tidak konvergen diberikan dari interaksi pihak-pihak terkait yaitu industri komponen lokal, asosiasi vendor Astra, dan PT Toyota-Astra Motor sebagai industri perakit dan sebagai kasus dalam penelitian ini. Sikap para stakeholder ini sebagai bentuk pola interaksi ini dilandasi oleh persepsi, aspirasi dan deskripsi mereka terhadap kebijakan industri itu.Dampak yang dapat dilihat dari kebijakan kandungan lokal ini terutama pada lambannya perkembangan produksi kendaraan bermotor roda empat dalam menggunakan komponen dalam negeri (kandungan lokal). Sebagai kasus dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa PT TAM sebagai salah satu industri perakit (industri patungan) tingkat pencapaian kandungan lokal relatif rendah jika dihubungkan dengan waktu. Walaupun kendaraan niaga Toyota Kijang telah mencapai KL sebesar 49 %, tetapi belum mencapai tujuan kebijakan untuk menumbuhkan industri penunjang (komponen). Karena pemenuhan kebutuhan komponen industri perakit dalam hal ini PT TAM bersifat eksklusif, masih, ,terkait dengan prinsipal. Sehingga tidak begitu mudah bagi perusahaan komponen lokal menembus perusahaan perakit."