Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The UN Volume (Bogue, Arriaga and Anderton, l993)on population methodology has elaborated different methods forinterpolation of population data. There were two methods ininterpolating empirical data frequently discussed, that are mid-point method and cumulation-differencing method In some casesmid-point method was not recommended and cumulation-differencing method was recommended only on the basis of limiteddata. This study tries to explore other methods in manipulatingpopulation data for different nature of data. The paper when atone instance, finds that the method which was not recommended bythe said volume was acceptable using different nature of data. Inother case, the method which was recommended in the volume was_,round more sound in respect of other kind of data In addition,some new types of data have also been tried and appropriateinterpolation formulae were recommended."

"Identitas yang mana merupakan pengakuan atas diri seseorang, disahkan dan diakui negara melalui sistem pencatatan sipil dalam administrasi kependudukan, yang diatur dalam UU Adminduk, serta dituangkan dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan. Melalui kebijakan pemanfaatan data kependudukan, Ditjen Dukcapil diposisikan sebagai penggerak atau katalisator dalam membentuk jaringan multiorganisasional untuk mendorong digunakannya NIK sebagai single identity number. Melalui konstruksi governance networks dalam pemanfaatan data kependudukan dimana berbagai sektor terhubung dengan Ditjen Dukcapil, pemanfaatan data menjadi pintu masuk bagaimana agar single identity number tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Namun dalam prosesnya, resistensi untuk melepaskan identitas sektoral dari lembaga lain masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga lain belum memiliki urgensi atas perannya dalam governance networks untuk menggunakan NIK sebagai identitas dari instansinya. Sehingga diperlukan penguatan keterlibatan dan peran lembaga tersebut selaku pengguna pemanfaatan data kependudukan dalam konstruksi governance networks untuk dapat memperkuat governance networks antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengguna pemanfaatan data kependudukan.

---

Identity, which is an acknowledgment of a person's self, is legalized and recognized by the state through the civil registration system in population administration, which is regulated in the Administrative Law, and is set forth in the form of a population identification number that called Nomor Induk Kependudukan (NIK) and population documents. Through population data utilization policy, the Directorate General of Civil Registration and Population is positioned as a catalyst in forming a multi-organizational network to encourage the use of NIK as a single identity number. Through the construction of governance networks where various sectors are connected, population data utilization policy becomes the entry point for how the single identity number can be implemented properly. However, in the process, resistance to releasing sectoral identities from other institutions is still high. This shows that other institutions do not yet have the urgency of their role in governance networks to use the NIK as the identity of their agency. So it is necessary to strengthen the involvement and role of these institutions as users of population data utilization in the construction of governance networks to be able to strengthen governance networks between the Directorate General of Population and Civil Registration with users of population data utilization."

"Dalam melakukan penegakan hukum, seringkali personil Ditreksrimum PMJ membutuhkan keterangan data kependudukan untuk digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Data kependudukan merupakan data yang diklasifikasikan sebagai data rahasia yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dengan klasifikasi data rahasia tersebut sehingga Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemui kendala berupa panjangnya proses birokrasi yang ada antara Polri dan Kemendagri. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan exploratory ideographics, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan fakta serta analisis mekanisme penyediaan data kependudukan dalam rangka proses penegakan hukum di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya serta faktor-faktor baik pendukung dan penghambat dalam penyediaan data kependudukan untuk penegakan hukum. Hasil temuan penelitian ini adalah proses penyediaan data kependudukan dalam penegakan hukum membutuhkan waktu yang lama sampai data kependudukan tersebut diberikan kepada penyelidik atau penyidik di Ditreskrimum PMJ. Oleh karena itu perlu diciptakan sebuah sistem atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam konteks penggunaan data kependudukan dengan mengacu teknologi informasi dan komunikasi yang bisa digunakan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi efektif antara personil Polri dengan personil Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga terbentuk tata kelola keamanan informasi agar data kependudukan yang ada tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

---

In carrying out law enforcement, the personnel of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region often requires information on population data to be used in the inquiry and investigation processes. Population data is the data that is classified as confidential and managed by the Directorate General of Population and Civil Registry of Indonesian Ministry of Home Affairs. Due to its classification as confidential data, the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region has several difficulties in the form of lengthy bureaucratic processes between the Police Region and the Ministry of Home Affairs. The author employs the qualitative approach and explaratory ideographic method to find out the truth and facts as well as analyse the mechanism for providing population data in the context of law enforcement processes at the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region as well as both supporting and hindering factors in providing population data for law enforcement. The results of the study show that the processes of providing population data in the law enforcement takes a long time until the population data is given to junior investigators or investigators of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region. Therefore, the author recommends the Police Region to create a system or SOP (Standard Operating Procedure) in the context of the use of population data with reference to information and communication technology that can be used as a forum for effective communication and coordination between police personnel and the personnel of the Directorate General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs, so that the governance of information security is established and the existing population data is not misused by irresponsible persons."

"As this monograph shows, the purpose of cardinal spline interpolation is to bridge the gap between the linear spline and the cardinal series. The author explains cardinal spline functions, the basic properties of B-splines, including B- splines with equidistant knots and cardinal splines represented in terms of B-splines, and exponential Euler splines, leading to the most important case and central problem of the book-- cardinal spline interpolation, with main results, proofs, and some applications. Other topics discussed include cardinal Hermite interpolation, semi-cardinal interpolation, finite spline interpolation problems, extremum and limit properties, equidistant spline interpolation applied to approximations of Fourier transforms, and the smoothing of histograms."

"This article proposes two focuses on the discussion on fiscal decentralization carried out by the government and the important role that taxation in bringing about the process of economic democratization. Taxation is one of the most crucial factors in the strengthening of the role of the government especially the role of tax in budgetary issues. The two issues are strategic for a mutual relationship between the state and its citizen, the state in its legal authority to collect tax from its citizens and on the other hand the citizens to pay taxes as part of its submission to the existing law.

---

Abstrak. Penelitian ini mengusulkan dua focus yaitu, diskusi mengenai desentralisasi fiscal yang dilakukan oleh pemerintah dan peran penting perpajakan dalam mewujudkan proses demokratisasi. perpajakan yang dalam mewujudkan proses demokratisasi ekonomi. Pajak merupakan salah satu faktor paling penting dalam penguatan peran pemerintah terutama peran dalam isu-isu anggaran. Terdapat dua isu strategis untuk hubungan timbal balik antara negara dan warganya yaitu, negara dalam kewenangan hukum untuk mengumpulkan pajak dari warganya dan di sisi lain warga untuk membayar pajak sebagai bagian dari penyerahan kepada hukum yang ada."

"ABSTRAKPolusi udara memberikan resiko yang sangat besar terhadap kesehatan seperti penyakit pernafasan, penyakit jantung dan kanker paru-paru (EEA, 2013), dimana pollutan yang memberikan dampak terbesar adalah Particulate matter dan Ozon.Keberadaan alat pemantau udara sangatlah penting di dalam mengontrol kualitas ambang udara di daerah perkotaan. Terdapat dua jenis alat pemantau udara : Pemantau Udara yang tetap dan Pemantau Udara yang bergerak. Inovasi terkini dari Alat Pemantau Udara bergerak menggunakan Wireless Sensor Network (WSN) untuk mengetahui kualitas udara. Beberapa kota di Eropa sudah menggunakan system ini, salah satunya di kota Zurich dimana Alat pemantau udara diatas Tram.Tujuan dari penelitian ini adalah melihat phenomena dari Polutan NO2 dan Ozone serta efektifitas Alat Pemantau udara bergerak dibandingkan dengan Alat Pemantau Udara yang tetap dengan menggunakan Interpolasi IDW dengan bantuan ArcGIS. Penggunaan WSN pada Alat Pemantau Udara bergerak memberikan beberapa keuntungan seperti ringan, konsumsi listrik yang rendah, tetapi memiliki kekurangan pembacaan yang tidak stabil dan data input yang sangat besar.

---

ABSTRAKAir pollution is contributing major environmental health risk such as respiratory disease, cardiovascular disease and lung cancer (EEA, 2013), while the most problematic pollutant in European countries is coming from Particulate matter and Ozone. The existence of air pollution monitoring becomes an important thing in order to control ambient air quality in urban area. There are two type of air pollution monitoring: fix air pollution monitoring and mobile air pollution monitoring. The latest innovation of mobile air pollution monitoring is using Wireless Sensor Network (WSN) system to capture air quality. There are few cities in Europe that has used this system, one of the cities is Zurich where place mobile air pollution monitoring on the tram.The aim of this research is to see the phenomenon of air pollutant of NO2 and Ozone, and to study the effectiveness of urban mobile air pollution monitoring comparing fixed stations using the IDW interpolation with ArcGIS. Wireless Sensor Network in mobile air pollution monitoring gives several advantages like light, low electrical consumption, but also there are disadvantages like unstable measurement and deal with big data."