Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenekanan dari tesis ini adalah untuk mempelajari berbagai aspek berkaitan dengan tenaga kerja migran Indonesia yang pindah ke Malaysia untuk mencari cara untuk mendukung dan memberi kehidupan yang lebih baik kepada keluarga mereka di Republik Indonesia. Di antara fokus dari skripsi adalah untuk mengurai masalah dengan isu-isu terkait pada tenaga kerja migran, hak-hak universal mereka sebagai buruh migran, hukum yang berlaku di Malaysia untuk melindungi tenaga kerja migran dan implikasi penegakan hukum serta untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi, dan memberikan keadilan kepada pekerja migran Indonesia di tempat kerja mereka. Metodologi tesis ini adalah deskriptif kualitatif studi kasus sosial-hukum pada isu-isu dan hukum bersangkutan untuk pengiriman dan penerimaan tenaga kerja migran Indonesia ke Malaysia. Skripsi ini menyarankan perlunya kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia untuk memastikan migran Indonesia dilindungi dan diberikan hak-hak dan keadilan bahwa karena kontribusi yang besar untuk kedua negara dalam hal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun, karena hukum Malaysia yang berlaku di wilayah Kerajaan Malaysia, hal ini berarti semua orang tidak terkecuali termasuk warganegara dan tenaga kerja Migran Indonesia harus patuh dengan hukum terkait dalam migrasi yang di implementasikan di negara Malaysia. Dalam hal ini termasuk dokumentasi untuk masuk dan keluar negara, hukum tenaga kerja dan kebutuhan praktek dan hukum umum lain yang relevan dengan keselamatan dan keamanan dari negara penerima.

---

ABSTRACT

The emphasis of this thesis is to study on various aspects in relation to Indonesian Labour Migrant that emigrate to Malaysia in search of better means of living to support their family in the Republic of Indonesia. Among the focus of the write-up is to deal with the related issues on migrant labour, their universal rights as migrant labour, the existing laws and its enforcement implications in Malaysia that protect migrant labour and the measures necessary to protect and provide justice to Indonesian Migrant Labour at their workplace. The methodology of this thesis is qualitative descriptive social-legal case study on the issues and the laws pertaining to the sending and the receiving of Indonesian Migrant labor in Malaysia. Thesis suggested that it needs close collaboration between Malaysia and Indonesia to ensure Indonesian Migrant Labour will be protected and given their rights and justice in view of their great contribution to both countries in terms of the countries economic growth and enrichment. However, since the Malaysia laws are sovereign in her country, this means everyone includes the citizen and the Indonesian Labour Migrants need to conform to the laws pertaining to migration practiced in the country. This includes documentation for entering and exiting the country, the labour laws and practice requirements, and other general laws relevant to safety and security of the receiving country."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk merumuskan optimalisasi peran pemerintah dalam promosi,penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini penting karena keberadaanpemerintah dalam proses pengelolaan TKI ini masih dirasakan kurang optimal karena adanyatumpang tindih wewenang sehingga membingungkan para stakeholders yang harus dilayanidan terutama bisa merugikan para CTKI dan TKI. Karena pengelolaan TKI ini begitukompleks, melibatkan banyak stakeholders dengan berbagai tindakan dan pemikirannyamasing-masing serta problemnya sangat tidak terstruktur, maka perumusan untuk mencarioptimalisasinya dilakukan dengan menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) dalamkerangka Action Reserearch atau biasa disebut SSM based- Action Research (SSM Based-AR). Sementara itu, sebagai kerangka teorinya, digunakan New Institutionalism in EconomicSosciology karya Victoer Nee (2003). Penelitian ini menjadi terasa soft karena baik dalamkerangka teori maupun metodanya, unsur sosial budaya menjadi perhatian penting.Kompleksitas dalam pengelolaan TKI khususnya menyangkut promosi, penempatan danperlindungan Tenaga Kerja Indonesia dapat diurai secara bertahap dengan menggunakanSSM sehingga dapat dirumuskan suatu tindakan perbaikan dalam hal kebijakan pada tingkatmakro, perbaikan pelayanan pada tingkat meso dan pemulihan interaksi sosial budaya padakomunitas bahkan individu di kantong-kantong TKI pada tingkat mikro.

---

ABSTRACTThis study aims to define the optimalization of role of government in the promotion,placement and protection of Indonesian Overseas Workers. This is important because thepresence of government in the management of these overseas workers still felt less thanoptimal due to the overlap of authority thus confusing the stakeholders who have been servedand can be particularly detrimental to the overseas workers candadate and workers. Becausethe management of workers is so complex, involving many stakeholders with differentactions and thoughts of each and the problem is ill-structured, the formulation to optimalizethe role of government using Soft Systems Methodology (SSM) in the framework of ActionReserearch as called SSM based-Action Research (SSM based-AR). In the meantime, as aframework theory, used New Institutionalism in Economic Sosciology of Victor Nee (2003).This study becomes noticeably soft as well in terms of theory and the method is because thesocial and cultural elements identied as significant attention. The complexity in themanagement of Indonesian Overseas Workers gradually be parsed using the SSM so thatcorrective action can be formulated in terms of the policy at the macro, improve service atmeso level and restoration of socio-cultural interaction in communities and even individualsin the workers enclaves on a micro level."

"Sejumlah besar literatur ilmiah dan populer dari revolusi industri abad kedelapan belas dan kesembilan belas berpendapat bahwa teknologi telah secara fundamental mengubah pasar tenaga kerja. Sementara sebagian besar negara memprioritaskan tingkat pendidikan dan pengembangan teknologi yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, beberapa ekonom berpendapat bahwa dampak yang tidak merata dari perkembangan ini pada gaji berdasarkan tingkat pendidikan karyawan dapat memperburuk ketidaksetaraan upah yang sudah meningkat. Penulis menduga bahwa SBTC industri di Indonesia, khususnya otomasi, dapat terjadi dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dengan menggunakan data IFR terbaru yang dikombinasikan dengan data survei Manufaktur Indonesia periode 2010-2019, studi ini menilai dampak otomatisasi terhadap ketimpangan upah di industri manufaktur Indonesia. Dengan menggunakan model 2 stage least squared (2SLS), penulis menemukan bahwa otomatisasi memang meningkatkan ketimpangan upah di industri manufaktur Indonesia. Berbeda dengan hipotesis SBTC dan penelitian sebelumnya, otomatisasi secara signifikan meningkatkan upah kedua kelompok pekerja, menunjukkan korelasi yang saling melengkapi alih-alih substitusi antara robot dan tenaga kerja di sektor manufaktur Indonesia.

---

A sizable body of scholarly and popular literature from the industrial revolution of the eighteenth and nineteenth centuries contends that technology had fundamentally altered the structure of the labor market. While most nations prioritize higher levels of education and technological development to spur economic growth, some studies contend that the uneven impacts of technology on production and non-production workers may worsen already the rising wage inequality. The author suspects that in the case of Indonesia industry SBTC, especially automation, have grown thanks to rapid economic growth. Thus, using the latest IFR data combined with Indonesian Manufacturing surveys data in the period of 2010-2019, this study assesses the impact of automation on wage inequality in the Indonesia’s manufacturing industry. This study employs the 2 stage least squared (2SLS) model due to the nature of endogeneity of automation. I found that automation increases wage inequality in Indonesia’s manufacturing industry. Contrasts to SBTC hypothesis and previous studies, automation significantly increases wage of both workers group, indicating a complementary correlation instead of substitution between robot and labor in the Indonesia’s manufacturing sector."

"An overlapping claim in any maritime zone requires maritime boundary delimation. Unfortunately, delimitation of maritime boundaries on continental shelf has been recognized as a complicated issue since it may create serious tensions and even armed conflicts between coastal states due to the ambiguity of international law in this area..."

"ABSTRAKMigrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memiliki dampak positif terhadap pendapatan negara, tetapi juga melibatkan dampak negatif terkait dengan pelaporan kasus yang sering dialami PMI ketika bekerja di luar negeri atau masih di dalam negeri. Masalah ini dapat diselesaikan melalui mediasi yang disediakan oleh Direktorat Mediasi dan Advokasi Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia (BNP2TKI). Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah PMI, sehingga harus memiliki keahlian khusus. Mediator di BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi memadai secara kuantitas, tetapi secara kualitas masih memiliki masalah, karena mediator tidak memiliki standar kompetensi posisi mediator dasar. Studi pendekatan dalam penelitian ini menggunakan post-positivis, dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi mediator dalam BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi masih belum dapat dijelaskan dengan baik, karena kualifikasi, pelatihan dan evaluasi mediator kurang standar. Berdasarkan tujuh kemampuan mediator yang dinyatakan oleh Honeyman (1990), mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI hanya memenuhi empat, yaitu: Kemampuan untuk diselidiki; Kemampuan menunjukkan empati; Kemampuan presentasi dan persuasi; dan Kemampuan untuk mengatasi masalah. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, agensi harus memperbarui peraturan dengan persetujuan kualifikasi mediator awal, membuat standar mediator yang dibutuhkan oleh mediator termasuk lima tingkat penguasaan, sehingga kinerja mediator dapat diukur, dan membuat sistem penilaian kinerja yang memuat jumlah kasus yang ditangani oleh mediator, sehingga kinerja masing-masing mediator juga dapat diukur.

---

ABSTRACTMigration of Indonesian workers abroad has a positive impact on state income, but it also involves negative impacts related to reporting cases that PMI often experiences when working abroad or still at home. This problem can be resolved through mediation provided by the Directorate of Mediation and Advocacy of the Indonesian Workers Placement and Protection Agency (BNP2TKI). In the mediation process, the mediator has an important role as a facilitator in solving PMI problems, so it must have special expertise. The mediator at BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy is adequate in quantity, but in quality it still has problems, because the mediator does not have the basic mediator competency standard position. Study approach in this research uses post-positivist, by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the competence of mediators in BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy was still not well explained, because mediators' qualifications, training and evaluation were not standard. Based on seven mediator abilities stated by Honeyman (1990), mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy only fulfill four, namely: Ability to be investigated; The ability to show empathy; Presentation and persuasion skills; and Ability to overcome problems. Recommendations given in this study are to improve the competence of mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy, the agency must update the regulations with the initial mediator's qualification approval, establish mediator standards required by the mediator including five levels of mastery, so that the mediator's performance can be measured, and establish an assessment system performance which contains the number of cases handled by the mediator, so that the performance of each mediator can also be measured."