Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam layanan E-commerce menimbulkan dampak negatif yaitu terjadi pencurian dan penjualan Data Pribadi konsumen pengguna layanan oleh pihak tidak bertanggungjawab. E-commerce dan Perlindungan Konsumen saling berkaitan, penting dalam praktik kegiatan e-commerce untuk menjaga kepercayaan konsumen selaku pengguna layanan, maka pelindungan data pribadi mendapat perhatian negara-negara di lingkup Kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini membahas terkait pengaturan Pelindungan Hak atas Data Pribadi sebagai bagian dari hak konsumen dalam penyelenggaraan E-commerce di Indonesia, pengaturan hak untuk memperbaiki data, hak atas penghapusan Data Pribadi, hak portabilitas data dalam konsep Pelindungan Data Pribadi di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan implementasi hak konsumen atas Pelindungan Data Pribadi di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam konteks E-commerce. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan komparatif. Adapun kesimpulannya yaitu  pengguna selaku konsumen berhak untuk mengetahui informasi yang jelas akan akuntabilitas, transparansi, proses pencegahan, dan penegakan hukum dalam kasus kebocoran Data Pribadi yang dialami dalam penyelenggara e-commerce. Masalah Pelindungan Data Pribadi menjadi isu di Negara Singapura dan Malaysia, dan pengaturan mengenai Tiga Hak diatas berbeda-beda. Dalam implementasi penegakan Pelindungan Data Pribadi, Singapura dan Malaysia memiliki organisasi khusus yang berwenang dalam penegakan hukumnya, sedangkan Indonesia berupaya membentuk Lembaga khusus untuk memastikan implementasi Pelindungan Data Pribadi

---

E-commerce services have a negative impact, namely the theft and sale of Personal Data of service users by irresponsible parties. E-commerce and Consumer Protection are interrelated, important in the practice of e-commerce activities to maintain consumer confidence as service users, then the protection of personal data gets the attention of countries in the scope of Southeast Asia Region. This research discusses the regulation of the Protection of the Right to Personal Data as part of consumer rights in the implementation of E-commerce in Indonesia, the regulation of the right to correct data, the right to erasure of Personal Data, the right to data portability in the concept of Personal Data Protection in Indonesia, Malaysia, and Singapore, and the implementation of consumer rights to Personal Data Protection in Indonesia, Malaysia, and Singapore in the context of E-commerce. This research method is normative law with Legislation and comparative approach. The conclusion is that users as consumers have the right to know clear information on accountability, transparency, prevention process, and law enforcement in the case of Personal Data leakage experienced in e-commerce providers. The issue of Personal Data Protection is an issue in Singapore and Malaysia, and the regulation of the Three Rights above is different. In the implementation of Personal Data Protection enforcement, Singapore and Malaysia have special organizations authorized to enforce the law, while Indonesia seeks to establish a special institution to ensure the implementation of Personal Data Protection."

"Kejadian gizi kurang pada remaja putri (rematri) sering terluputkan dari penglihatan dan pengamatan biasa, padahal kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan nasional terletak ditangan remaja. Menurut Susenas 1999-2003, 35 - 40% Wanita Usia Subur (WUS) 15-19 tahun berisiko Kekurangan Energi Kronis (ICED). Keadaan gizi kurang merupakan akibat dari asupan energi yang tidak cukup. Salah satu cars until menentukan keadaan gizi seseorang adalah dengan mengetahui Indeks Massa Tubuh (IMT) yaitu membandingkan berat badan dan tinggi badan (kg/m2).Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran status gizi remaja putri di Kota Bukittinggi dan faktor-faktor yang berhubungan. Penelitian ini merupakan analisis data primer dengan pendekatan kuantitatif observasional. Rancangan penelitian adalah potong lintang (cross sectional). Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2006. Remaja putri pada penelitian ini diwakili oleh siswi kelas III SLTA (SMA, MA, dan SMK) usia 16 - 18 tahun yang dikategorikan remaja akhir yang sangat dekat dengan masa kehamilan. Pemilihan sampel dilakukan secara systematic random sampling. Sampel berjumlah 156 orang yang tersebar pada 11 sekolah. Variabel terikat adalah IMT dan variabel babas adalah asupan energi, kebiasaan makan, citra tubuh, pengetahuan gizi, kelompok sebaya, aktivitas fisik, dan karakteristik orang tua. Analisis data dilakukan secara bertahap dimulai dengan univariat, bivariat (chi square) dan multivariat (multiple logistic regression).Hasil penelitian menunjukkan rata-rata IMT rematri adalah 20,69 kg/m2 + 2,63. Proporsi siswi yang mempunyai IMT<18,5 kg/m2 sebesar 19,9% dengan penyebaran 14,1% kekurangan gizi tingkat ringan dan 5,8% kekurangan gizi tingkat berat. Rata-rata asupan energi adalah 1694 kalori. Rata-rata kontribusi protein terhadap total energi sebesar 11,8%, lemak 26,7% dan karbohidrat 58,7%. Rata-rata asupan energi dibandingkan AKG adalah total energi 77%, protein 93,6%, lemak 65,3% dan karbohidrat 84,7%.Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan bermakna antara total energi, kebiasaan makan dan citra tubuh dengan IMT rematri. Variabel total energi merupakan variabel yang dominan mempengaruhi status gizi IMT rematri. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pengambil keputusan bidang kesehatan agar menyusun program penanggulangan dan peneegahan masalah gizi remaja. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain artaiah mengadakan pelatihan untuk petugas khusus promosi gizi dan pelatihan guru BP/guru olah raga mengenai pemantauan status gizi, melaksanakan promosi gizi secara intensif dengan lebih mengarahkan sasaran penyuluhan ke sekolah serta membuat sarana penyuluhan yang disesuaikan dengan karakter remaja.Untuk Dinas Pendidikan agar dapat mengintegrasikan materi kesehatan khususnya pengetahuan gizi ke dalam kurikulum, menggiatkan UKS dan KKR untuk mengoptimalkan penggunaan KMS anak sekolah, menyediakan ruang UKS yang dilengkapi dengan timbangan, microtoise, food model dan buku-buku gizi, melaksanakan PSG setiap awal semester dan bekerja sama dengan orang tua siswa untuk dapat menyediakan makan siang di sekolah (school lunch) guna menjaga asupan yang adekuat mengingat sebagian besar waktu dihabiskan di sekolah. Untuk peneliti yang berminat melakukan penelitian status gizi remaja agar menggunakan indikator status gizi yang memperhitungkan pacu tumbuh yang sesuai dengan remaja Indonesia serta penelitian citra tubuh secara mendalam yang diduga mempengaruhi perilaku makan remaja.

---

The incident of malnutrition at girls is often neglected from common sight and observation, whereas the quality of human resources as the indicator of a successful national development is laid on their hand. According to the National Health Survey (Susenns) of 1999 2003, 35 - 40% women in productive age (WUS) of 15 - 19 are at risk of Chronic Energy Deficiency (KEK). Malnutrition is resulted from the insufficient consumption of energy. One of ways to determine the nutritional condition of a person is finding out the Body Mass Index (BMI) of him/her, namely by comparing his/her body weight with his/her height (kg/mi).

This research is aimed at obtaining the description of nutritional status of girls in Bukittinggi and factors related to it. It was conducted by analyzing primary data using observational quantitative approach. The design of the research is cross sectional. The research was carried out from February until March 2006. The girls studied are represented by the third-grade female students of senior high schools (senior high school, islamic senior high school, and middle vocational school) of 16 -18 who are categorized as a last teenager who is very close to pregnant period. The sample was selected by systematic random sampling. It was totally 156 students who are distributed at 11 schools. The dependent variable is BMI and the independent variable are energy consumption, eating habit, body image, knowledge on nutrition, peer group, physical activities, and parents' characteristics. Data was analyzed gradually, starting from univariate, bivariate (chi square), until multivariate (multiple logistic regression).

The results show that the BMI of the female students is 20.69 kg/m2 ± 2.63 on average. The proportion of students having BMI<18.5 kg/m2 is 19.9% all of which is distributed to 14.1% of light level of malnutrition and 5.8% for heavy level of malnutrition. Intake per day is 1694 calorie on average with protein contributed to intake is 11,8%, fat 26,7% dan carbohydrat 58,7%. Intake energy compared with Recommended Dietary Allowence (RDA) are total energy consumption 77%, protein 93,6%, lemak 65,3% and carbohydrat 84,7%.

Bivariate analysis indicates that there is a significant relation between energy consumption, eating habit, body image, by BMI. Variable energy consumption the dominant variable influencing BMI.

Based on the results, it is suggested that the decision maker in health areas begin to set up prevention and control program for nutritional problems of teenagers. Activities which can be conducted among others are training for special personnel of nutritional promotion and BP/sport teachers on nutritional status monitoring, conducting nutritional promotion intensively which is more focusing on education at schools, and setting up educational facilities adjusted to teenager character. It is also recommended that the Educational Office integrate health matters, especially nutritional knowledge into the curriculum, activate UKS and KKR to optimize the using of KMS of school students, provide UKS room equipped with scale, microtoise, food model and nutrition books, conduct PSG at the beginning of every semester and cooperate with students' parents to provide school lunch to maintain adequate intake, considering that most of their time is spent at school. Suggestion for the researcher to use nutritional status that adjusted growth spurts Indonesian girls and study of factor body image which influence food habit."

"Pengaturan mengenai merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan terkait merek dalam undang-undang tersebut juga meliputi pengaturan mengenai merek terkenal. Adanya ketentuan terkait merek terkenal dalam undang-undang tersebut ditandai dengan diaturnya kriteria merek terkenal dan perlindungan merek terkenal. Selain itu, Permenkumham No. 67 Tahun 2016 sebagai peraturan turunan dari UU MIG, memuat ketentuan yang lebih spesifik berkenaan dengan kriteria merek terkenal. Namun demikian, sekalipun UU MIG telah mengatur perlindungan terhadap merek terkenal, pengaturan tersebut dirasa belum cukup karena tidak mencakup perlindungan merek terkenal dari tindakan passing off dan dilusi merek. Tidak adanya pengaturan terkait perlindungan merek terkenal dari tindakan passing off dan dilusi merek dapat merugikan pemilik merek terkenal dan konsumen dari merek terkenal tersebut. Oleh karenanya, dalam skripsi ini Penulis menganalisis dan membandingkan pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal, khususnya dari tindakan passing off dan dilusi merek antara Indonesia, Malaysia, dan India. Selain itu, Penulis juga menganalisis penerapan kriteria merek terkenal serta penerapan doktrin passing off dan dilusi merek dalam sengketa merek terkenal di Indonesia, Malaysia, dan India melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait perlindungan merek terkenal dalam UU MIG, belum mencakup keseluruhan unsur doktrin passing off dan dilusi merek, sehingga belum dapat dikatakan bahwa Indonesia menerapkan doktrin passing off dan dilusi merek dalam ketentuan mereknya.

---

Regulation of trademark in Indonesia is regulated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indication. The Law No. 20 of 2016 also includes the regulation of well-known trademarks. The existence of provisions related to well-known trademarks in the Law No. 20 of 2016 is marked by the stipulation of criteria for well-known trademarks and protection of well-known trademarks. In addition, Permenkumham No. 67 of 2016 as a derivative regulation of the Law No. 20 of 2016 contains more specific provisions regarding the criteria for well-known trademarks. However, even though the Law No. 20 of 2016 has regulated the protection of well-known trademarks, the regulation is deemed insufficient because it does not cover the protection of well-known trademarks from passing off and trademark dilution. The absence of regulation related to the protection of well-known trademarks from passing off and trademark dilution can be detrimental to well-known trademark’s owners and consumers. Therefore, in this thesis the Author analyzes and compares the regulation regarding the protection of well-known trademarks, especially from passing off and trademark dilution between Indonesia, Malaysia, and India. In addition, the Author also analyzes the application of the criteria for well-known trademarks, especially the application of the doctrine of passing off and trademark dilution in well-known trademark disputes in Indonesia, Malaysia, and India through court decisions that have permanent legal force. In writing this thesis, The Author uses a juridical-normative research method with data obtained through library research. The result of the research shows that the regulation related to the protection of well-known trademarks in Law No. 20 of 2016 does not cover all elements of the doctrine of passing off and trademark dilution, so it cannot be said that Indonesia applies the doctrine of passing off and trademark dilution in its trademarks provisions. "

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi pengelolaan energi panas bumi. Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan dan melakukan analisis terhadap nota kesepahaman.Hasil penelitian penulis temukan adalah bahwa pengelolaan panas bumi dalam implementasinya mengalami hambatan dari ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 38 Undang-undang Kehutanan yang menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.Konsekuensinya, pada kawasan hutan konservasi tidak boleh dilakukan pertambangan panas bumi. Selain itu pada kawasan hutang lindung tidak boleh dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Akibatnya, optimalisasi produksi dan penggunaan energi panas bumi sebagai daya alam atau sumber energi yang dapat diperbarui menjadi terhambat. Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan beberapa upaya yaitu perubahan peruntukan kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan baik atas sebagian atau atas seluruh kawasan hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Nota Kesepahaman merupakan upaya strategis dalam mempercepat implementasi pengelolaan panas bumi namun tetap menunggu perangkat hukum yang pasti.Penulis menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Panas Bumi terkait dengan istilah kegiatan pertambangan atau penambangan supaya diubah menjadi kegiatan usaha pemanfataan panas bumi dan tidak masuk kategori kegiatan pertambangan. Penulis menyarankan supaya pemerintah diberi hak untuk melakukan penunjukan langsung tanpa prosedur lelang bagi penambangan panas bumi skala kecil untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil. Kepada Kementerian ESDM disarankan agar terus mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi dengan mempersiapkan langkah-langkah dan instrumen-instrumen hukum yang bersifat teknis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.

---

ABSTRACT The focus of this study is the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry. The purpose of this study is to understand the implementation of management of geothermal energy. This thesis uses normative juridical type of research which use secondary or library data and also analyze the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry.As the result, the author finds that the implementation of geothermal energy finds obstacles especially by Article 38 of Law Number 41 Year 1999 regarding forestry, which only allow the usage of production forest and protection forest for the sake of development which is not related to forestry activities.Consequently, it is forbidden for mining activities in conservative forest. Besides, in the protection forest, it is forbidden to conduct open geothermal mining. This regulation obstruct the production and consumption geothermal energy as renewable energy. To overcome the obstacles in the implementation of the management geothermal energy especially in conservation energy, the forrest area is changed to non forest area and change the function. It also change the the function for the part or entire of the forrest area to become the different function.Besides, the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forrestry is a strategic effort in accelerate the implementation of geothermal management, but the effort should perceive the principles of natural resouces and keep on waiting for the definite rule instruments."

"Penelitian ini berfokus pada kebijakan Pemerintah dalam rangka implementasi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan disain deskriptif analitis. Metode deskriptif akan menjabarkan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan nota kesepahaman Helsinki. Sedangkan metode analitik digunakan dalam membahas aktifitas peacebuilding dalam rangka menciptakan situasi aman serta pengaruhnya kepada ketahanan nasional Indonesia. Dari analisis terhadap data hasil penelitian, nota kesepahaman Helsinki secara literal telah mampu mengembalikan rasa ke-Indonesiaan (nasionalisme) rakyat Aceh kepada Republik dan menanggalkan keinginan merdeka. Post-conflict peacebuilding selama hampir 3 tahun mampu mendamaikan kedua belah pihak pelaku konflik dan mereduksi potensi konflik serta menghasilkan pemerintahan yang dilegitimasi rakyat melalui proses demokrasi (Pilkada Aceh) damai dengan terpilihnya drh. Irwandi Yusuf, M.Sc., sebagai Gubernur baru provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan 20 Bupati/Walikota untuk periode tahun 2007 sampai 2012. Penyelesaian konflik mampu menyentuh akar masalah identitas Aceh dan ketidakadilan dibidang sosial dan ekonomi. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dinilai mampu mewujudkan otonomi daerah dengan sharing of power di bidang pemerintahan, perimbangan keuangan dan penegakan hak asasi manusia dengan baik. Kedepan implementasi nota kesepahaman Helsinki harus mampu menegosiasikan kepentingan elite politik dengan rakyat Aceh dengan agenda utama pembangunan dalam mencapai kesejahteraan. Harapan untuk mewujudkan Aceh baru, adalah harapan untuk mewujudkan Indonesia baru.

---

This research focus at policy of Government in order to implementation of Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki betwen Republic Government of Indonesia with Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) in Nangroe Aceh Darussalam Provense. This is qualitatif research with deskriptif analitic desain. Descriptive method will formulate policy run by Republic Government of Indonesia in executing MoU Helsinki. While analytic method used in studying peacebuilding actifity in order to creating peaceful situation and its influence to Indonesian national resilience. From analysis to data result of research, MoU Helsinki by literal have been able to return to feel Indonesiaan (Acheh people nasionalisme) to Republic and take off desire independence. Peacebuilding post-conflict during almost 3 year can pacify both parties perpetrator of conflict and reduce conflict potency and also yield governance which is people legitimate through peaceful democracy process (Pilkada Acheh), chosenly drh. Irwandi Yusuf, M.Sc., as new Governor of Nangroe Acheh Darussalam province and 20 Regent/Mayor for the period of year 2007 until 2012. Solving of conflict can touch root of problem of Acheh identity and justice in economic and social area. Government of Susilo Bambang Yudhoyono assessed can realize autonomy with sharing of power in governance, monetary counter balance and straightening of human right. In the future implementation of MoU Helsinki have to negotiation between political elite and Acheh people with especial agenda of development in reaching prosperity. Expectation to realize new Acheh, is expectation to realize new Indonesia."