Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan program bantuan block grant Madrasah Education Development Project (MEDP) di dua Madrasah Ibtidaiyah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang mencakup input dan proses pelaksanaan program, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan adanya program lanjutan dan pendampingan dalam pelaksanaannya, pedoman/juknis dibuat oleh ahli yang berpengalaman dibidangnya, diadakannya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru and internal effisiensi madrasah serta peningkatan tata kelola manajemen madrasah.

---

The focus of this thesis is to evaluate the implementation of block grant program of Madrasah Education Development Project (MEDP) in two Islamic elementary schools, at Lamongan district, East Java, which includes aspects of input and process of program implementation, as well as factors supporting and inhibiting its implementation. This study is a descriptive qualitative research design.

The results suggest that a follow-up programs and assistancy in the implementation should be made, guidelines should be made by experts with related experiences, implement/conduct workshops or trainings to improve teacher quality and internal efficiency and madrasah management and good governance."

"Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan program dana Block Grant dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan program dana Block Grant. Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian evaluasi. Tehnik pengambilan sampel untuk informan dengan menggunakan tehnik Purposive Sampling. Lokasi penelitian di Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek input terdiri dari petunjuk pelaksanaan, sumber daya manusia, manajemen/organisasi, sarana dan prasarana, serta alokasi dana. Dari aspek proses terdiri dari pengajuan proposal kegiatan, penyaluran dana bantuan, pengambilan dana bantuan, dan pengawasan. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisai dan mekanisme pencairan.

---

This thesis aims to evaluate the process of implementation of the Block Grant program funds and the factors that impede the implementation of the Block Grant program funds. This type of research by using research evaluation. Sampling techniques to informants by using purposive sampling techniques. Research sites in the Village District Baula, Regency Kolaka.

The results showed that the input consists of aspects of implementation guidelines, human resources, management/organization, facilities and infrastructure, as well as the allocation of funds. From the aspect of the proposal submission process consisting of activities, the distribution of grants, grant making, and oversight. While the inhibiting factor is the lack of socialization and disbursement mechanisms."

"Di Indonesia, kemiskinan di pedesaan masih yang tertinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan dan di tingkat nasional. Pemerintah telah menetapkan suatu program penanggulangan kemiskinan untuk daerah pedesaan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat bernama PNPM Mandiri Perdesaan. Pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan ini telah mendistribusikan dana secara langsung ke rekening masyarakat di setiap kabupaten disebut sebagai Community Block Grant (BLM) per tahun. Pemerintah telah menetapkan alokasi dana ini sedemikian rupa sehingga tujuan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai. Penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan community block grant (BLM) di PNPM Mandiri Perdesaan terhadap pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dari 297 kabupaten di Indonesia pada tahun 2007-2011 dan hasil empiris menemukan bahwa alokasi community block grant (BLM) memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, alokasi pemerintah tampaknya akan terus memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan angka kemiskinan tetapi tidak dapat membantu untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan untuk periode yang lebih lama.

---

Poverty in rural areas in Indonesia is still the highest one compared to poverty in urban areas and in the national level. The government already established a poverty reduction program in rural areas that based on community empowerment named PNPM Mandiri Rural. The government through this poverty alleviation program distributes funds directly to the community account in every district named as Community Block Grants (BLM) annually. The government has set this funds allocation in such a way so that the goal of poverty reduction can be achieved. This study, in overall, wants to investigate the effect of government policy of allocating community block grants (BLM) in PNPM Mandiri Rural on reducing poverty in Indonesia's rural areas.

This study uses panel data of 297 districts in Indonesia at 2007-2011 and the empirical result found that the community block grants (BLM) allocation has significant contribution on poverty reduction in Indonesia's rural areas. However, the government allocation seems to continue to make a substantial contribution to poverty headcount reduction but cannot help to reduce the gap of poverty and the severity of poverty over the longer period."

"[Pengertian hibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata adalahperjanjian yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untukmemberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah dantidak dapat ditarik kembali. Kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” iniberarti pencabutan hibah baru dapat dilakukan jika penerima hibahmemberi persetujuan kepada pemberi hibah. Syarat dan tata cara untukmelakukan hibah adalah harus dengan akta notaris untuk objek hibahberupa benda bergerak seperti disebutkan dalam Pasal 1682 KUHPerdata, dan dengan akta PPAT untuk tanah dan bangunan seperti yangdisebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997. Yang akandibicarakan dalam tesis ini adalah bagaimana syarat-syarat untukpembuatan akta hibah terutama terhadap barang tetap (tanah) serta tatacara pencabutan terhadap akta hibah otentik, dan bagaimana akibathukum terhadap pembatalan akta hibah yang dilakukan dengan suratpernyataan pencabutan yang dibuat di bawah tangan dan diwaarmerkingoleh Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodekualitatif yang berbentuk yuridis normatif untuk memberikanpemahaman mengenai analisis terhadap implikasi pembatalan akta hibahsecara sepihak dengan surat pernyataan di bawah tangan yang diwaarmerking danperalihan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta PPAT. Hibah atas barang tetap(tanah) yang dibuat tanpa akta PPAT tidak menyebabkan perbuatanhukum hibahnya menjadi batal atau akta hibahnya menjadi tidak sah,karena hal ini hanya menyangkut akta hibahnya saja, sedangkan untukpendaftaran peralihan haknya dapat dibuat kembali di hadapan PPATyang nantinya digunakan sebagai dasar untuk peralihan hak ke KantorPertanahan. Akta hibah yang telah memenuhi persyaratan pembuatanakta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata makapembatalannya tidak dapat dilakukan secara sepihak dengan suratpernyataan di bawah dan diwaarmerking, melainkan harus diajukan kepengadilan umum. Dengan demikian, surat pernyataan pembatalan aktahibah yang dibuat di bawah tangan tersebut adalah tidak sah dan bataldemi hukum.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is anagreement made by grantor while still alive to give an item for free to granteesand irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be doneif the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carryout the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form ofmoving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed forthe land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation ofthe authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation ofthe grant deed performed by a letter of revocation declaration made under thehand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitativemethod in the form of normative to provide an understanding of the analysis ofthe implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiverunder waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead tolegal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because itconcerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rightscan be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer ofrights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of makingauthentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, thecancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below andunder waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement ofcancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is anagreement made by grantor while still alive to give an item for free to granteesand irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be doneif the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carryout the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form ofmoving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed forthe land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation ofthe authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation ofthe grant deed performed by a letter of revocation declaration made under thehand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitativemethod in the form of normative to provide an understanding of the analysis ofthe implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiverunder waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead tolegal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because itconcerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rightscan be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer ofrights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of makingauthentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, thecancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below andunder waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement ofcancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is anagreement made by grantor while still alive to give an item for free to granteesand irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be doneif the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carryout the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form ofmoving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed forthe land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation ofthe authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation ofthe grant deed performed by a letter of revocation declaration made under thehand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitativemethod in the form of normative to provide an understanding of the analysis ofthe implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiverunder waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead tolegal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because itconcerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rightscan be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer ofrights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of makingauthentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, thecancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below andunder waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement ofcancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void., The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is anagreement made by grantor while still alive to give an item for free to granteesand irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be doneif the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carryout the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form ofmoving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed forthe land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation ofthe authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation ofthe grant deed performed by a letter of revocation declaration made under thehand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitativemethod in the form of normative to provide an understanding of the analysis ofthe implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiverunder waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead tolegal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because itconcerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rightscan be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer ofrights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of makingauthentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, thecancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below andunder waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement ofcancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.]"

"ABSTRAKHukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, karena masih berlaku beberapasitem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukumwaris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ke pluralistikan ini terbukti dari belum adanya pengaturan khusus yang bersifat nasional mengenai sistem hukum kewarisan di Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda-beda untuk menentukan pembagian warisan. Begitu pula dengan aturan mengenai hibah di Indonesia. Saat ini di Indonesia, pengaturan hukum yang mengatur hibah berlaku lebih dari satu sistem hukum, yaitu diatur baik menurut hukum islam, hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun hukum adat. Tesis ini akan membahas tentang hak waris anak angkat dan istri menurut hukum waris di Indonesia dan status hukum atas warisan yang menjadi objek hibah yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari hari pembahasan ditemukan bahwa hibahnya tidak sah karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk membuat hibah tersebut.

---

ABSTRACTInheritance law in Indonesia is pluralistic, because they apply some system ofinheritance law, namely customary inheritance law, inheritance law and theIslamic law of inheritance according to the Book of the Law of Civil Law. Thisdiversity is proven because there are no special arrangement which is nationalheritage of the legal system in Indonesia, which resulted in the Indonesian people using legal rules different to determine the division of inheritance. Similary, the rules on grants in Indonesia. Currently in Indonesia, the legal rules governing the grant applies more than one legal system, which is governed both by Islamic Law, civil law based on the Book of the Law of Civil Law, as well as Customary Law. This thesis will discuss the inheritance rights of an adopted child and the wife of the heir according to inheritance law in Indonesia and the legal status of heritage is the object of the grant is canceled. The method used in this research is normative with descriptive type with secondary data obtained from the literature. The result og the research, it was found that the grant does is illegitimate, because the grant was made by the subject that unauthorized."

"Di Indonesia, hukum wakaf merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang telah menjadi hukum positif, karena telah diatur dan diakui di dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, yaitu "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Untuk memenuhi kehendak Pasal 49 ayat (3) tersebut, pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan diikuti oleh sejumlah peraturan pelaksanaan yang berupa peraturan-peraturan Menteri. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 termasuk salah satu bentuk pembaharuan hukum nasional di bidang hukum pertanahan yang mengatur prosedur dan tatacara mewakafkan tanah milik di seluruh Indonesia, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan teratur, sehingga tujuan wakaf dapat tercapai. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, tentang perwakafan tanah milik hanya mengatur wakaf umum tidak mengatur wakaf keluarga (wakaf keluarga). Dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengembangan perwakafan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih tradisional, seperti rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya, di samping harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih tradisional. Di Kotamadya Bengkulu sampai akhir tahun 1990 terdapat 205 lokasi (persil) tanah wakaf yang luasnya 1304.369 m2. Tanah-tanah wakaf tersebut sebagian besar (82%) diwakafkan sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977, yang pelaksanaannya tidak melalui prosedur administrasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977. Dengan demikian tanah-tanah wakaf tersebut pada umumnya tidak mempunyai bukti-bukti yang otentik, seperti akta ikrar wakaf, tertifikat tanah wakaf dan lain-lain. Dari 205 lokasi tanah wakaf tersebut di atas, sebagian besar (83%) dipergunakan untuk sarana ibadah, misalnya untuk pembangunan mesjid dan mushalla. Oleh karena itu para nadzir (pengurus tanah wakaf) tidak dapat mengembangkan tanah wakaf yang diurusnya. Dengan demikian tanah wakaf yang terdapat di Kotamadya Bengkulu dikategorikan tidak produktif. Ketentuan-ketentuan perwakafan tanah milik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, di Kotamadya Bengkulu, belum semua dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terutama yang berkenaan dengan pendaftaran dan tanda bukti hak atas tanah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki akta pangganti ikrar wakaf, sertifikat tanah wakaf dan belum terdaftar sebagaimana mestinya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bengkulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 di Kotamadya Bengkulu adalah; (1) peraturan itu sendiri, yaitu adanya perbedaan antara ketentuan-ketentuan tentang perwakafan tanah milik yang terdapat di dalam kitab-kitab tradisional dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977; (2) para penegak hukum balk formal maupun nonformal, belum melaksanakan fungsi dan peranannya sebagaimana mestinya; (3) tidak tersedianya fasilitas yang memadai; dan (4) kurangnya kesadaran hukum masyarakat, karena umat Islam tidak mengetahui, tidak mangerti, dan tidak memahami isi Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977."

"Young patients with class ll skeletal malocclusion are often found. To avoid further discrepancy of this case, myofunctional therapy is one of the options. Functional appliance often used for such treatment. Functional appliance has been modified since activator was introduced by Andresen. With its bulky shape, activator makes difficulty for patient to speak and eat. Patient unable to wear it full time due to uncomfortness and negative facial appearance. In 1977, Clark developed twin block to overcome the weakness of previous appliances. A more simple design allows patient to be more comfortable andwilling to wear it longer. Twin block is myofunctional appliance to reposition the mandible forward for skeletal class Il correction with retruded mandible. This paper describes the design, clinical management effects of twin block treatment and brief case presentation using twin block appliance. Similar to the study reports found, this case revealed improvement of facial appearance, decrease overjet and overbite. improvement of molar relationship and good compliance of patient."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang berada di seputar hibah luar negeri seperti isu mengenai intervensi negara/lembaga donor terhadap Indonesia serta tidak tertibnya administrasi hibah luar negeri sehingga menimbulkan tumpang tindihnya pembiayaan program-program pembangunan. Namun di sisi lain hibah luar negeri dibutuhkan sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan untuk melengkapi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan kondisi ini maka hibah tetap diperlukan namun administrasinya harus ditertibkan antara lain melalui kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel komunikasi dan variabel sumberdaya terhadap implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran serta bagaimana keadaan komunikasi dan sumber daya di dalam implementasi kebijakan ini. Model analisis yang digunakan didasarkan pada Teori Edwards III namun tidak secara utuh karena hanya meneliti pengaruh dari dua variabel dari empat variabel yang dinyatakan oleh Edwards berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah komunikasi dan sumberdaya, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan positivisme dan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui survai, wawancara dan kajian dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan komunikasi terhadap implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program kerjasama hibah UNICEF yang menjadi respponden dalam penelitian ini merupakan hubungan yang kuat serta mempunyai pengaruh positif dan signifikan; hubungan sumberdaya terhadap implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga instansi pelaksana program kerjasama hibah UNICEF yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan hubungan yang kuat serta mempunyai pengaruh positif dan signifikan; hubungan komunikasi dan sumberdaya secara bersama-sama terhadap implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga instansi pelaksana program kerjasama hibah UNICEF yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan hubungan yang sangat kuat serta mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa komunikasi sudah dilakukan namun belum mencapai hasil optimal dilihat dari pemahaman pelaku kebijakan terhadap kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran.Saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu komunikasi dan kapasitas sumber daya harus ditingkatkan baik secara sendiri-sendiri maupun secara paralel.

---

Several problems existing in the grants from overseas become the background for this research, and those problems are like the issue on state/donor institution?s intervention towards Indonesia and unorganized administration of the grants from overseas so that it causes the overlapping of the financing of the development programs. On the other hand, the grants from overseas are needed as an alternative development financing source to complement the financing from the State Budget. Because of this condition, the grants are still needed, but the administration has to be organized through, among others, the policy of putting a grant in a budget implementation document.The research aims to find out the influence of the communication variable and the resources variable towards the implementation of the policy of putting a grant in a budget implementation document and to understand how the condition of communication and resources is in the implementation of this policy. The analysis model used is based on the Theory of Edwards III, but the model is not based entirely on that theory because the study only investigated the influence of the two variables out of the four variables stated by Edwards having the influence towards the implementation of the policy. The variables influencing in this research are communication and resources, while the variable influenced is the implementation of the policy. The research used the positivism approach, and it is descriptive-quantitative research. The data collection technique was through survey, interview, and documentation study.One of the research results shows that the communication relation towards communication in the implementation of the policy of putting a grant in a budget implementation document of a Ministry/Institution which becomes an official body to implement the UNICEF grant cooperation program is a powerful relation and has a positive and significant influence; another result is the relation of resources towards the implementation of the policy of putting a grant in a budget implementation document of a Ministry/Institution which becomes an official body to implement the UNICEF grant cooperation program is a powerful relation and has a positive and significant influence; the relation of communication and resources together towards the implementation of the policy of putting a grant in a budget implementation document of a Ministry/Institution which becomes an official body to implement the UNICEF grant cooperation program is a very powerful relation and has a positive and significant influence. The research results also show that communication has been done, but it has not reached an optimal result seen from the understanding of the doers of the policy towards the policy of putting a grant in a budget implementation document.The recommendation given based on the research results is communication and the capacity of the resources have to be improved separately and in parallel."

"A 12 years old female presented with class II division I malocclusion with skeletal disorder (ANB 6°), deep bite, posterior crossbite 26, prostrusive of anterior maxillary constriction, retrognatic of mandible and mild crowding of upper and lower jaws. The treatment of choice was twin block appliance for modifying the jaw development, and then followed by fixed orthodontics. After eight months, the progression of treatment was a better facial profile."

"Blok paving merupakan komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen portland, air dan agregat kasar dan halus yang digunakan sebagai bahan perkerasan jalan. Pada penelitian ini menggunakan plastik sebagai agregat pada blok paving sebagai salah satu bentuk usaha daur ulang plastik. Lignin yang merupakan limbah dalam industri kertas merupakan polimer bipolar yang memiliki dua muka sehingga dimanfaatkan sebagai coupling agent dalam pencampuran. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sifat pencampuran antara plastik, lignin, dan agregat halus pada blok paving. Eksperimen ini menggunakan plastik tipe polietilena densitas tinggi (HDPE) dengan penambahan variasi konsentrasi lignin sebesar 0; 0,1; 0,3; dan 0,5 wt%. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sudut kontak, FTIR dan SEM. Hasil pengujian sudut kontak menunjukan polietilena densitas tinggi dan lignin yang kompatibel karena persamaan sifat hidrofobisitas yang dimiliki. Ikatan gugus fungsi yang dihasilkan dengan variasi komposisi lignin menunjukan tidak terdapat ikatan baru yang dihasilkan. Serta bentuk morfologi yang dihasilkan menunjukan kompatibilitas antara HDPE dengan campuran. Namun lignin tidak berfungsi sebagai coupling agent antara agregat kasar dan halus secara baik, namun bertindak sebagai sebagai penyelimut permukaan HDPE.

---

Paving blocks are a composition of building materials made from a mixture of portland cement, water and coarse and fine aggregates that are used as road pavement materials. In this study using plastic as an aggregate on paving blocks as a form of plastic recycling business. Lignin which is a waste in the paper industry is a bipolar polymer that has two faces so that it is used as a coupling agent in mixing. This research aims to study the mixing properties of plastic, lignin, and fine aggregate on paving blocks. This experiment used a high density polyethylene (HDPE) type plastic with the addition of a variation of lignin concentration of 0; 0.1; 0.3; and 0.5 wt%. Tests conducted in this study are the contact angle, FTIR and SEM. The contact angle test results showed high density polyethylene and compatible lignin because of the similarity in hydrophobicity properties. Bonded functional groups produced with variations in the composition of lignin showed no new bonds were produced. And the resulting morphological form shows compatibility between HDPE and mixtures. However, lignin does not function well as a coupling agent between coarse and fine aggregates, but acts as a HDPE surface blanket."