Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dunia pada abad ini ditandai oleh integrasi perekonomian dan perkembangan teknologi yang luar biasa cepat. Integrasi perekonomian didorong oleh adanya jaringan lintas negara melalui perdagangan, investasi asing langsung, yang bertujuan mencari peningkatan keuntungan. Aktivitas tersebut dilakukan oleh suatu kekuatan yang tak terpengaruh oleh batas-batas kedaulatan suatu negara, yaitu perusahaan multinasional. Dengan ditopang oleh kekuatan managerial yang tangguh dan basis teknologi yang kuat maka tak heran apabila kehadiran MNC menjadi suatu fenomena tersendiri pada abad ini. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, salah satu aspek penting dari kehadiran MNC adalah adanya kesempatan untuk mempelajari teknologi up-to-date yang dibawanya dari negara asal. Teknologi menjadi persoalan penting manakala dihadapkan pada persaingan global yang semakin ketat. Toyota, sebagai salah satu MNC yang cukup tangguh di dunia dalam bidang otomotif, telah menjadi perhatian tersendiri bagi para pengamat terutama semenjak era 1970-an. Sistem Produksi Toyota telah menjadi referensi baru menggantikan sistem produksi massal Ford yang dirasa telah usang. Toyota Astra Motor (TAM), sebagai perusahaan yang berafiliasi dengan TMC, telah tumbuh menjadi kekuatan otomotif terbesar di Indonesia. Perkembangan tersebut didorong oleh proses transformasi teknologi yang berlangsung selama lebih dari dua dasawarsa. Proses transformasi teknologi, yaitu penerapan Sistem Produksi Toyota di TAM, menjadi fokus dalam skripsi ini."

"Skripsi ini membahas peran Shūmubu dalam kegiatan propaganda Jepang terhadap umat Islam di Hindia Belanda. Shūmubu merupakan sebuah badan di bawah pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda yang mengurusi persoalan umat Islam. Kegiatan-kegiatan Shūmubu banyak bersentuhan langsung dengan umat Islam. Jepang memanfaatkan kegiatan-kegiatan Shūmubu itu untuk menyebarkan propaganda kepada umat Islam. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis peran Shūmubu dalam kegiatan propaganda Jepang terhadap umat Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penulisan deskriptif analisis dan historiografi. Kegiatan-kegiatan Shūmubu yang digunakan untuk menyebarkan popaganda Jepang dianalisis hingga mendapatkan hasil penelitian bahwa peran Shūmubu dalam kegiatan propaganda Jepang terhadap umat Islam adalah sebagai penghubung antara Jepang dengan umat Islam.

---

The focus of this research is Shūmubu's role in Japanese propaganda towards Islamic community in Dutch East Indies. Shūmubu was a body under the Japanese military government in Dutch East Indies that deal about Islamic community issues. Shūmubu's activities directly involved with Islamic community. Japan used Shūmubu's activites to spread propanda to Islamic community. The purpose of this research is to analyze Shūmubu's role in Japanese propaganda toward Islamic community. This research is qualitative using historiography and analytical descriptive method. Shūmubu's activities that were used to spread Japan propaganda are analyzed in this research. The conclusion of this research is that Shūmubu's role in Japan propaganda toward Islamic community is as connector between Japan and Islamic community."

"Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 dan kemudian disusul oleh adanya pendudukan dan pengawasan Sekutu atas negara Jepang, telah membawa perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kebbidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Pihak Sekutu, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, diarahkan untuk penghapusan unsur-unsur feodal dan militer dari masyarakat Jepang serta untuk lebih menjamin terciptanya tatanan sosial, politik dan ekonomi yang lebih adil dan demokratis (Ryoosuke Ishii, 1989: 166).Langkah-langkah reformasi ekonomi yang dicanangkan pihak Sekutu dalam upaya menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil ditempuh melalui pembubaran zaibatsu (klik keuangan) yakni: Mitsui, Mitsubishi dan Sumitomo, karena dinilai telah melakukan praktek-praktek monopoli dan merugikan rakyat. Selain itu, Pemerintah juga mengadakan peninjauan dan penataan kembali kepemilikan tanah (land reform) , serta pada saat yang bersamaan, memperbaiki produk-produk hukum dengan mensahkan Undang Undang Anti Monopoli (Dokusen Kinshi Ho) dan Undang Undang Dekonsentrasi (Shuchu Haijo Ho). Dengan serangkaian kebijakan tersebut, maka Jepang mulai membangun kembali perekonomian nasional dengan menitik beratkan pada sektor industri. Slogan-slogan yang dipakai pemerintah Jepang sejak awal Meiji, yakni 'memperkaya negeri dan memperkuat militer' (fukoku kyohei) mulai ditinggalkan dan lebih menekankan pada semangat "meningkatkan produksi dan memajukan industri" (shokusan kogyo).Upaya-upaya rekonstruksi perkonomian nasional Jepang dan diikuti pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, tidak dapat dipungkiri menjadi pendorong bagi terbentuknya berbagai organisasi bisnis atau perusahaan, dalam berbagai bentuknya, yang bergerak dalam berbagai sub-sektor ekonomi. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan Jepang memainkan peranan dan berfungsi sama tak ubahnya seperti organisasi-organisasi bisnis di negara-negara industri dan dimanapun juga, yakni untuk memperoleh, sejauh mungkin, keuntungan atau produksi maksimum (profit maximization) dan perluasan usaha (Business expansion) dengan biaya yang rendah (Gregory, 1982:4). Untuk mencapai tujuan tujuan tersebut, maka perusahaan memanfaatkan modal, sumber daya manusia dan teknologi yang mencakup mesin-mesin dan alat-alat produksi yang dimilikinya.Namun demikian, gambaran mengenai keberadaan sebuah perusahaan sebagai organisasi ekonomi yang berorientasi pada perolehan keuntungan merupakan gambaran dari sisi luar suatu organisasi bisnis. Dalam masyarakat dan kebudayaan Jepang, sebuah perusahaan. diberi makna yang lebih dalam dan khusus dari sekedar sebuah unit organisasi bisnis."

"Skripsi ini membahas mengenai pensiunan pejabat pemerintah yang bekerja kembali pada perusahaan swasta, khususnya perusahaan industri Jepang. Hal ini dikenal dengan istilah amakudari. Dalam menganalisis keberadaan serta peran amakudari dalam perusahaan industri menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori sumber daya yang menerangkan kendala eksternal dalam perusahaan, dan oleh karenanya perusahaan membutuhkan sumber daya dari luar perusahaan. Pada akhir analisis diketahui bahwa amakudari berperan dalam menghubungkan perusahaan dengan pemerintah secara langsung sehingga perusahaan yang mempekerjakan amakudari mendapatkan keuntungan serta dapat lebih efektif dalam mengembangkan produktifitasnya.

---

The focus of this thesis is government civil employee whose after retirement take another work on a private company, especially at Japan?s industrial company. This is also known as amakudari. This research is written based on analyzed-deskriptive. In order to analysis the existence and also the role of amakudari on industrial company, in this thesis use resource dependency theory, which explain that there is an external restraint on company and to handle that restraint, a company need a external human resource from outside of it`s company. At the end of the analysis shows that the role of amakudari which is as a network for a company to have a direct contact with the government, so that the company that hired amakudari have a benefit of getting a special treatment from the governmenr in order to develop the productivity of it?s company."

"Penelitian ini merupakan studi mengenai TVRI masa Orde baru yang diarahkan pada peran TVRI dalam pendidikan politik rakyat dengan menganalisis penayangan pidato kampanye Pemilu masa orde baru melalui TVRI.Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari naskah pidato kampanye Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang ditayangkan di TVRI, Undang-Undang tentang Pemilu, Arsip Surat Keputusan - Surat Keputusan baik yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri-Menteri maupun Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan kampanye melalui TVRI, wawancara dengan tokoh-tokoh yang terkait, informasi dari surat kabar, buku-buku, dan sumbersumber lain, Baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Iangkah-langkah penelitian historis,, yakni melalui pengumpulan sumber (heuristik), kemudian data yang telah terkumpul melaui proses kritik, selanjutnya penulis melakukan interpretasi dan terakhir menyajikan uraian deskriptif (historiografi).Media massa (termasuk didalamnya TVRI) umumnya berfungsi sebagai medium hiburan, medium penerangan, medium promosi dan medium pendidikan, termasuk pendidikan politik. Idealnya, melalui TVRI masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang politik, baik melalui pemberitaan maupun acara-acara yang dapat menjelaskan hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Pada masa Orde baru TVRI tidak menunjukkan fungsinya dalam pendidikan politik, Hal ini disebabkan karena Pemerintah Orde Baru menerapkan sistem pers otoritarian. Dalam system ini Pemerintah dengan kekuasaannya dapat membuat aturan kultural yang ketat dengan cara melarang opini yang tidak sejalan dengan negara, media massa harus dibawah kontrol negara. Pemerintah Orde Baru telah mengorganisir TVRI untuk mendukung dan memajukan kebijakan pemerintah, serta menjadikan TVRI menjadi abdi negara.Peran TVRI sebagai pendukung dan abdi negara ditampilkan dengan jelas pada pemilu Orde Baru, yaitu Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, diantaranya dengan dibuatnya aturan yang membatasi pidato kampanye Pemilu di TVRI dalam bentuk waktu yang relatif singkat dan adanya sensor dari Pemerintah.Kemenagan Golkar sebagai Partai pemerintah sebenarnya telah dapat diperkirakan, namun manjadikan TVRI sebagai alat propaganda Pemerintah untuk mempertahankan status quo adalah harga yang harus dibayar mahal. Munculnya sikap tidak percaya dari OPP nonGolkar dan masyarakat terhadap TVRI dari Pemerintah adalah buktinya.

---

The aim of this research is to study the role of TVRI in the Orde Baru periode aimed to the role of TVRI on the people of political education by analyzing the presentation of the public election speech campaign during Orde Baru period on TVRI.The data collected was the manuscript of the campaign speech of the organization of public election participants presented on TVRI, the public election regulations, the file of the decrees, the decrees either issued by President and minister or the government regulation related to the campaign policy on TVRI, the involved figures interview, the newspaper information, the related literatures and other primary or secondary sources.The research employed a descriptive historical design. The data was collected, and it was critized, interpreted and presented in the descriptive design (historiography).Mass media (including TVRI) generally functions as a medium of entertainment, information, promotion and education, including the education on politics. Ideally, TVRI can present the comprehension of politic through either news report or program. It can explain the government's right and obligation to people in the nation and country life.The result of the research shows that in the Orde Baru period, TVRI didn't show its function on political education. This caused the Orde Baru government applied the otoritarian press system. In this, the government with its power could apply a strick cultural law to forbid the irrelevant opinion with the government, mass media had to be controlled by the government, the Orde Baru government had organized TVRI to support and apply the goverment policy and made TVRI a servant of the state.The role of TVRI as a supporter and servant of the state was clearly presented in the Orde Baru public election, such as public election in 1971, 1977, 19S2, 1987, 1992 and 1997. In addition, the government made regulation to limit the public election campaign speech on TVRI with the limited time and sensor from the goverment party could be predicted, but it made TVRI a government propaganda device to hold back the status quo wich must be expensively paid. It arose the unbelievable attitude from the organization of public election participants, not Golkar and people to TVRI and government."