Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, bank selalu diawasi ketat oleh Bank Indonesia dan salah satu poin krusial dalam pengawasan sektor perbankan ini adalah dalam kegiatan pemberian kredit. Kegiatan ini memiliki risiko adanya kemungkinan kredit yang diberikan tidak dapat tertagih sehingga menjadi kredit bermasalah dan disi lain bank tetap harus membayar setiap rupiah dana simpanan dari masyarakat. Diluar semua pengawasan dan persyaratan yang dikeluarkan Bank Indonesia, bank harus selalu dapat bertanggung jawab untuk memberikan kredit kepada debitur yang layak melalui tahapan analisis yang ketat dan akurat.Sebelum memberikan fasilitas kredit kepada sebuah perusahaan atau individu perorangan, seorang analis kredit di bank wajib melakukan tahapan analisis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dan memperkirakan tingkat risiko yang akan ditanggung bila bank menyetujui permohonan kredit tersebut. Analisis tersebut berperan sebagai saringan pertama agar bank tidak terjerumus dalam kasus kredit bermasalah.PT. XYZ yang bergerak di bidang manufaktur memhutuhkan dana untuk investasi pembelian Cigarette Paper Making Machine baru yang bertujuan menambah kapasitas produksinya. Permohonan pinjaman yang diajukan PT. XYZ ke Bank A berupa kredit investasi. kredit modal kerja dan line IJC. Untuk menilai apakah permohonan tersebut layak dibiayai oleh bank dan berapa besar pinjaman yang sebaiknya dibiayai oleh Bank A, perlu dianalisis beberapa aspek yang berkaitan dengan 5C yaitu aspek legalitas, aspek usaha secara umum. aspek operasional, aspek keuangan, aspek agunan, aspek risiko dan aspek bidang industri. Dari aspek legalitas dinilai PT. XYZ sudah memenuhi seluruh kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan legalitas pcndirian badan usaha, legalitas dalam menjalankan usaha serta bukti kepemilikan yang sah terhadap aset-aset yang akan dan sudah dijaminkan di Bank A. Dan dalam menjalankan usahanya, PT. XYZ sudah memiliki semua faktor-faktor yang dipcrlukan berkaitan dengan sumber daya manusia yang handal, lokasi usaha yang mendukung serta proses dan kapasitas produksi yang memadai.Kinerja keuangan PT. XYZ juga stabil dan cenderung membaik dari tahun ke tahun, selain itu rencana investasi baru ini juga sudah sesuai dengan keperluan dan kemampuan keuangan perusahaan. Investasi ini dinilai berdampak positif terhadap kondisi keuangan PT. XYZ di masa mendatang karena mempunyai andil yang besar dalam mendukung kenaikan penjualan perusahaan serta memperbesar peluang PT. XYZ dalam meningkatkan pangsa pasar di industri rokok nasional maupun internasional.Sedangkan dari aspek agunan dinilai asset yang dijaminkan belum mencukupi total pinjaman yang akan diberikan Bank A karena sebagian besar agunan tersebut berupa rangkaian mesin besar yang sulit dijual dalam waktu yang singkat apabila PT. XYZ mengalami wanprestasi atau default. Untuk itu PT. XYZ diharapkan dapat memberikan jaminan tambahan dari para pemegang perusahaan dan/atau dari induk perusahaan.Berdasarkan pertimbangan seluruh aspek tersebut, permohonan kredit PT. XYZ dinilai layak dibiayai oleh Bank A dengan pemberian fasilitas kredit investasi dan line LlC sesuai dengan pengajuan awal PT. XYZ. Sedangkan fasilitas kredit modal kerja tidak disetujui sebesar jumlah yang diajukan dan juga penggunaan kredit modal kerja ini dibagi untuk dua tujuan penggunaan yaitu untuk kebutuhan saat pengoperasian Cigarette Paper Making Machine barn dan untuk tambahan modal kerja harian PT. XYZ.

---

In performing its intermediate function, a bank is always observed thoroughly by "Bank Indonesia" and one of the crucial points in this banking observation is providing credit activity. The risk of this activity is that there's a possibility the credit provided can be a bad debt and on the other side the bank still has to pay every single Rupiah of the society's fund. Outside of the observation and regulation issued by Bank Indonesia, a bank has to be responsible on providing credit facility to competent debtors through analysis process tightly and accurately.Before providing any credit facility to a company or individual person by person, a credit analyst in a bank has to analyze in order to know the person or the company's ability in fulfilling any obligation to the bank and estimating risk level degree for the bank, if the bank approves the credit facility request. The credit analysis is as the first filter to prevent the bank for not having a bad debt case.PT. XYZ, a manufacturing company needs fund to invest a new Cigarette Paper Making Machine in order to developing its production capacity. The credit facility requested by PT. XYZ to Bank A is investment loan, working capital loan, and L/C line. To judge whether the request is proper to be financed by Bank A, the bank needs to analyze few aspects related to 5C which are legal aspect, common business aspect, operational aspect, financial aspect, collateral aspect, risk aspect and industrial aspect.Through legal aspect, PT. XYZ already fulfill all of the documents related to corporation founding legalization, business performing legalization also legal document of assets that will be and already pledge to Bank A. In doing its business, PT. XYZ has every needed element, related to human resources, supporting business location also production process and capacity. The financial of PT. XYZ also stable and on a better level each year, the new investment plan appropriate with its need and financial ability. The investment will give positive impact to its financial condition in future because it will support the company's increasing sales and bigger opportunity in increasing its market in national and international cigarette industry.From collateral aspect, the pledged assets has not cover the total credit facility because more than half of its collateral are big machineries hard to sell in short term period if PT. XYZ can not paid back its obligation including principal payment, interest, and any other expenses to Bank A. To mitigate the collateral aspect, PT. XYZ expected to give additional collateral from shareholders and/or mother company.Considering all of the above aspects, the credit facilities requested by PT. XYZ are reasonable to be financed by Bank A as proposed by PT. XYZ on investment loan and L/C line. Meanwhile, the working capital loan is not approved as the proposed amount and the working capital loan usage is divided in to two purposes, operational of new Cigarette Paper Making Machine need and its additional daily working capital."

"ABSTRAKBerdasarkan pengamatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ melaksanakan outsourcing terhadap pengadaan komponen untuk menurunkan biaya komponen, sehingga harga jual kendaraan secara keseluruhan dapat diturunkan tanpa menurunkan kualitas produk. Pemilihan sumber pasokan dipengaruhi oleh faktor tarif impor, baik kebijakan pemerintah clalam menentukan pajak impor, maupun dari penerapan tarifikasi regional seperti AFTA. Untuk mencapai outsourcing yang berhasil, maka PT. XYZ harus melakukan koordinasi yang kuat antara PT. XYZ clengan pemasoknya. PT. XYZ juga harus mengkaji aspek finansial untuk mengetahui apakah outsourcing yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi bisnis perusahan. Terakhir, PT. XYZ harus memiliki tenaga kerja yang mengerti aspek teknis komponen dan proses yang akan dioutsource dan manajemen proyek.Perkreditan merupakan sumber utama penghasilan Bank. Perkreditan ini sempat terhenti selama krisis ekonomi karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang mengakibatkan suku bunga kredit melambung tinggi.Namun, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan moneter, yang ditandai dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan cenderung stabil serta penurunan suku bunga perbankan, bank kembali memberikan pembiayaan, berupa fasilitas kredit, kepada para perusahaan.Sebelum memberikan fasilitas kredit kepada suatu perusahaan, seorang Analisis Kredit wajib melakukan suatu mekanisme kerja dalam pengelolaan dan pemberian fasilitas kredit. Salah satu tahapannya adalah melakukan analisis terhadap permohonan calon debitur. Analisis tersebut berperan sebagai saringan pertama agar bank tidak terjerumus dalam kasus kredit bermasalah dan/atau macet.PT. XYZ mengajukan permohonan fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerjauntuk membiayai kegiatan produksi berupa kotak karton gelombang (KKG). Untuk menilai apakah permohonan tersebut feasible bagi Bank, pcrlu dianalisis beberapa aspek, yaitu apek yuridis, aspek pemasaran, aspek manaJemen, aspek teknis, aspek keuangan, aspek jaminan, aspek sosial ekonomi serta aspek resiko dan titik kritis.Secara yuridis, PT. XYZ telah memenuhi persyaratan awal pengajuan fasilitas krerlit kepada Bank karena telah memiliki legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha, surat permohonan kredit telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris perusahaan, serta barang jaminan yang diserahkan memiliki bukti kepemilikan yang sah.Ditinjau dari aspek pemasaran, produk yang dihasilkan PT. XYZ dipergunakan untukpengemasan hasil industri, terutama untuk memudahkan dalam transportasi dan mengurangi resiko kerusakan selama pengangkutan. Kondisi persaingan dengan usaha sejenis sangat ketat, namun dengan penekanan pada kualitas, harga dan pengiriman produk tepat waktu, persaingan tersebut relatif dapat diatasi. Dengan market share sebesar 1,00% dari kapasitas produksi nasional, potensi pasar dalam negeri masih ada.Key person PT. XYZ, Sdr. Mulyadi, telah memiliki pengalaman yang cukup lama, selama ± 14 tahun, dalam mengelola usahanya, dan memiliki latar belakang pendidikanSarjana Ekonomi, sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya, serta memiliki itikad yang baik, karena menyerahkan asset pribadinya sebagai j aininan tambahan pada Bank A.Kemudian, berdasarkan pertimbangan aspek teknis dan produksi, lokasi pabrik barusangat mendukung perkembangan usahanya, karena terletak di tempat yang strategis dan telah dilengkapi dengan prasarana yang cukup memadai.Keberadaan pabrik baru di kawasan tersebut akan membuka lapangan pekerjaan,sehingga dapat meningkatkan taraf hid up masayarakat sekitarnya.Selanjutnya, kinerja keuangan PT. XYZ dalam dua setengah tahun terakhir menunjukkan kondisi usaha yang cukup baik dimana PT. XYZ dapat membukukankeuntungan. Pengoperasian pabrik baru sebesar 40% dari kapasitas terpasang dapatmeningkatkan omzet penjualan sebesar 35,09% dibandingkan tahun sebelumnya.Namun, PT. XYZ diwajibkan untuk menambah jaminan tambahan, karena sesuatperhitungan, rasio jaminan yang telah diserahkan terhadap fasilitas kredit yang akan diberjkan, belum memenuhi ketentuan Bank (jaminan utama KI berupa mesin-mesin dan peralatan, serta jaminan utama KMK berupa persediaan dan piutang dagang, diikat secara Fiducia masing-masig minimal sebesar 100% dan 150% dari limit kredit, sedangkan jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan diikat Hak Tanggungan minimal sebesar 100% dari limit kredit).Yang perlu diantisipasi dalam usaha ini adalah adanya peraturan pemerintah berupapenurunan tarif bea masuk kardus dan peti dari kertas, yang mengakibatkan potensipeningkatan impor lebih lanjut.Berdasarkan pertimbangan seluruh aspek tersebut dan perhitungan atas kebutuhan fasilitas kreditnya, proyek PT. XYZ feasible bagi Bank, dan kepada PT. XYZ diberikan fasilitas kredit investasi sesuai dengan permohonannya, sedangkan fasilitas modal keija lebih kecil dibandingkan dengan permohonannya, sesuai dengan porsi pembiayaan Bank.Untuk menghindari teijadinya kredit bermasalah pada PT. XYZ di kemudian hari, Bank harus selalu memonitor kineija perusahaan secara kontinyu dengan mewajibkanperusahaan menyampaikan laporan perkembangan penjualan dan produksi, laporan persediaan dan piutang, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan audited setiap tahun serta melakukan peninjauan ke Jokasi usaha secara berkala."

"Dilatarbelakangi oleh keadaan defisit neraca pembayaran yang semakinmembesar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya deregulasi untuk mendoronginvestasi dan ekspor yang diharapkan akan dapat memperbaiki neraca pembayaranIndonesia dan sekaligus untuk memperkuat perekonomian indonesia. Salah satukebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan fasilitas eksporkepada perusahaan eksportir tertentu (PET) yang dikeluarkan pada pertengahan tahun1996 dan diperbaharui tahun 1997, yang berupa pelayanan yang cepat dalam pengurusan dokumen ekspor, dalam memperoleh restitusi PPN, dalam memperoleh PPN 0% yang dipercepat, serta fasilitas rediskonto. Kemudahan tersebut diberikan kepada PET yang tidak mempunyai masalah perpajakan seperti adanya tunggakan atau manipulasi pajak, tidak mempunyai masalah perkreditan seperti adanya kredit macet, dan tidak mempunyai masalah kepabeanan, seperti adanya ekspor fiktif atau manipulasi dokumen ekspor. Sementara itu jenis komoditi ekspor yang masuk dalam cakupan PET didasarkan penimbangan bahwa produk tersebut mempunyai akar industri yang kuat, kandungan lokal yang tinggi serta tingkat pertumbuhan ekspor yang tinggi.Ditinjau dari strategi pengembangan ekspor, kebijakan ini merupakan perbaikandari kebijakan sebelumnya yang menganut broad width policy yang mendorong ekspornon-migas tanpa membedakan jenis komoditi. Dengan kebijakan ini dimungkinkan untuk mengembangkan produk-produk yang benar-benar punya keunggulan dan daya saing yang kuat di pasar internasional. Kebijakan ini juga secara selektif memberikan kernudahan kepada perusahaan yang mempunyai reputasi baik, sehingga mereka akan lebih produktif, dan sekaligus dijadikan model untuk merangsang perusahaan ekspor lainnya agar memperbaiki reputasi serta kinerjanya agar memenuhi kriteria PET. Disamping itu kebijakan ini juga sekaligus untuk mengkondisikan aparatur pernerintah agar bekerja secara cepat dan efisien, bertindak sebagai fasilitator bukan lagi sebagai penguasa seperti masa-masa sebelumnya. Bertolak dari perkiraan akan makin ketatnya persaingan dalam era pasar bebas, maka strategi kebijakan PET ini dinilai sangat tepat dalam rnempersiapkan kinerja perusahaan ekspor.Setelah dilaksanakan kurang Iebih 3 tahun, diperoleh gambaran bahwa kebijakanPET sangat bermanfaat bagi peningkatan ekspor. Namun demikian dalampelaksanaan/implementasi kebijakan PET dilapangan khususnya pelayanan oleh aparatur masih terjadi kelambanan yang disebabkan kurang intensifnya koordinasi dan integrasi antar instansi terkait, kurangnya komitmen yang kuat dari para pelaksana , rendahnya budaya kerja, serta masih adanya egosektoral.Agar kebijakan PET dapat mencapai sasaran, langkah-langkah perbaikan yangdipandang perlu dilakukan antara lain :- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam memantau dan mengendalikanpelakanaan kebijakan PET, bila perlu dengan menetapkan mekanisme khususmelalui penetapan kelembagaan tersendiri, mendorong sistem kerja kolaboratif sertamenetapkan visi tentang peningkatan ekspor nasional.- Meningkatkan dukungan sarana/prasarana dipelabuhan ekspor untuk mempercepatarus barang untuk mengimbangi percepatan penyelesaian dokumen ekspor.- Pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat dengan mudah diakses olehsegenap pihak terkait.- Perlu dibuat standar pelayanan dengan membuat Standar Operasional Prosedur yangbaku sehingga pelayanan dapat dilakukan secara transparan dan dapat dikontrol olehmasyarakat.- Perlu dilakukan pertemuan rutin antara pimpinan dan pelaksana untuk menciptakanbudaya organisasi yang kondusif dan terjadinya learning organization yang baik."

"Pasar Modal suatu negara merupakan salah satu indikator positif dari perbaikan perekonomian nasional, karena pasar modal menjalankan dua fungsi: sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat pemodal (investor); dan sebagai sarana atau tempat bagi masyarakat untuk berinvestasi. Prinsip keterbukaan, pertanggung jawaban, jaminan kepastian hukum dan perlindungan investor, merupakan ciri pasar modal yang bersifat universal, hal ini terkait tingginya risiko investasi di Pasar Modal. Dana Pensiun merupakan salah satu investor besar pasar modal. Dana yang berasal dari Dana Pensiun masuk kategori dana jangka panjang. Program pensiun adalah program yang memberikan kesinambungan pendapatan di hari tua kepada peserta program. Penyelenggaraan Dana Pensiun mempunyai aspek sosial: memberikan kompensasi melalui program kesejahteraan pada saat seseorang memasuki masa pensiun; aspek psikologi: memberikan rasa aman yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi kerja karyawan; dan aspek ekonomi: menghimpun dana masyarakat, menjadikan Dana Pensiun sebagai sumber dana yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pengembangan kekayaan Dana Pensiun harus sesuai dengan Arahan Investasi dan peraturan perundang-undangan yang melingkupi Dana Pensiun. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan mengenai perilaku Perusahaan Efek terhadap nasabahnya yang adalah sebuah Dana Pensiun, terkait Kontrak Pembukaan Rekening Efek Reguler. Apakah transaksi dilaksanakan sesuai kontrak yang ditandatangani, apakah hutang yang timbul adalah pasti menjadi tanggungjawab nasabah, dan apakah jual paksa dapat dilaksanakan berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek Reguler.

---

A nation's capital market is one of the positive indicators of national economic improvement, both macroecomic and microeconomic. Improvement could happen because the capital market has two functions: first, as a mean for companies to earn capital from investor; second, as a mean or place for society/the public to invest on Disclosure, accountability, legal assurance and investor's protection, are capital market's universal characteristics, which are related with its high risk investment.

Pension Fund is one of the big investors in capital market. Taken from its nature, Pension Fund falls in long term fund. Pension program is a program that gives the benefit of income continuity when its participants enter their old age. The implementation of Pension Fund has social aspect: to give compensation through welfare program when one is entering pension year; psychological aspect: to give a secure feeling and as one of the factors that affects employee's satisfaction and work motivation in order to make them more loyal; and economic aspect: to gather public fund and make Pension Fund as a potential source to fund country's development. The strategy to develop Pension Fund's running assets has to be in accordance to investment referrals and laws which covers Pension Fund.

This research attempts to answer questions on the behavior of the Securities Company to its customers which is a Pension Fund, Account Opening Contract related Regular Securities, Implementation mechanism of the contract according to Bapepam rules, whether the debt incurred is definitely the responsibility of the customer, and whether the forced sale can be carried out under Contract Opening of Regular Securities."

"Laporan magang ini memberikan gambaran mengenai proses pengawasan dan pengelolaan risiko kredit pada Bank H Indonesia khususnya dalam aktivitas pemberian fasilitas kredit kepada nasabah korporasi. Laporan magang ini juga menjelaskan bagaimana proses sebuah entitas untuk dapat menjadi nasabah korporasi di bank sampai pada proses pengajuan fasilitas kredit. Selanjutnya penulis juga akan membahas mitigasi risiko kredit yang dilakukan oleh Divisi Credit Operations, yakni tempat dimana penulis melakukan magang. Penulis berkesimpulan bahwa pengawasan dan pengelolaan risiko kredit di Bank H Indonesia secara umum sudah baik.

---

This internship report provides an overview of control and management of credit risk at Bank H Indonesia, especially on the activity of granting credit facility to corporate customers. In addition, this internship report also describes the process of how an entity can become a bank’s corporate customer up to the process of proposing a credit facility. Furthermore, the author also discusses the mitigation of credit risk performed by Credit Operations Division, the place where the author did the internship. At the end, the author concludes that the control and management of credit risk at Bank H Indonesia is already good in general."

"Dalam era pembangunan dewasa ini, baik pemerintah maupun orang perorangan/ swasta memerlukan kredit untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Saat ini rukopun dapat diperoleh melalui kredit pemilikan ruko yang diselenggarakan oleh bank atau lembaga lainnya. Dalam rangka memberikan kredit kepada nasabahnya peraturan perundangan yang berlaku dibidang perbankan menentukan bank untuk mensyaratkan jaminan atas pembayaran kredit dari nasabah-nasabahnya. Pada umumnya bank dalam memberikan kredit kepemilikan ruko akan bekerja sama dengan developer yang membangun ruko tersebut, dan selain ada perjanjian kredit antara debitur dengan bank tetapi ada juga perjanjian antara bank dengan developer mengenai klausula 'Buy Back Guarantee'. Pada kenyataannya, dalam perjanjian kredit banyak sekali masalah yang timbul. Salah satu hal yang menarik adalah dimana debitur yang wanprestasi merasa keberatan atas 'Buy Back Guarantee' yang telah dilakukan oleh bank dan developer, menurutnya 'Buy Back Guarantee' bukan jaminan hutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'Buy Back Guarantee' memang bukan jaminan hutang, tetapi suatu bentuk perjanjian antara bank dengan developer, dimana jika debitur wanprestasi maka bank akan mendebet rekening developer sebagai penjamin dan developer akan membeli kembali bangunannya Sedangkan seharusnya pada saat debitur menyetujui perjanjian kredit yang dilakukan dengan bank, debitur dianggap sudah mengetahui perjanjian 'Buy Back Guarantee' tersebut.

---

In the nastional development era, event government or private party needs credit to run their bussiness. Now a days, people can get shophowes by credits from the banks or other party reguuity. Due to give credits to their customers in banking, forced the banks to have a guarantee for credit payments from their customer. The bank that give shop houres belorsing credit will cooperate with the developer who build the shop houses, and besides that there's also an agreement contract beetween the bank and the developer about 'buy back guarantee' clausul. In the reauty, there are a lot of proldems in credit contract, on of the most intresty problem is, when the debitur who can not pay did not agree with buy back guarantee clausul which done by the bank and the developer. The debitur thought that 'buy back guarantee' is not a loan guarantee.

In the result of the research, it shows that buy back guarantee clausul is not an owe guarantee, but it is a kind of an agreement between the bank and the developer. In case if there's a debitur can not pay, so the bank will debeting from the bank's account as a guarantoor and the developer has to buy the shophouse that built. When the debitur agrees the credit contract wich done by the bank and the debitur, he should know about the buy back guarantee agreement."