Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa (Pasal 1 angka 9 Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Bapepam-LK telah memberikan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, KPEI wajib untuk menetapkan peraturan tentang Kliring Transaksi Bursa, Penjaminan, dan aktivitas lain yang terkait dengan kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Dalam melaksanakan kegiatan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, KPEI menggunakan Novasi untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko gagalnya penyelesaian Transaksi Bursa dan meningkatkan keamanan bertransaksi di Pasar Modal.

---

The Clearing Guarantee Institution is the Person that clears and guarantees the settlement of Securities Exchange Transaction (Article 1 item 9 Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market). Bapepam-LK has granted the business license of Clearing Guarantee Institution to The Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI). As the Clearing Guarantee Institution, KPEI is required to set rules on Securities Exchange Transaction Clearing, Guarantee, and other activities related to Clearing and Settlement Guarantee of the Securities Exchange Transaction. In conducting Securities Exchange Transaction Settlement Guarantee activities, KPEI uses Novation to ensure the settlement of the Securities Exchange Transaction to minimize the risk of settlement failure of the Securities Exchange Transaction and to maximize the security of the Capital Market transactions."

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal menganalisis penerapan nilai wajar atas pembayaran royalti terkait know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan perpajakan domestik dan prinsip internasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT. X terkait royalti yang telah dibayarkan yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomis sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait kasus yang dialami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data primer berupa data internal perusahan terkait transfer know-how dan data sekunder berupa studi literatur yang berkaitan dengan transfer pricing atas intangible property. Analisis penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kasus ini adalah kenaikan tarif royalti yang dibayarkan oleh PT. X kepada X Jerman dianggap tidak memberikan tambahan ekonomis pada PT. X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal menganalisis kewajaran transaksi know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian beberapa tahap, yaitu pengujian keberadaan, pengujian fungsi, pengujian manfaat ekonomis dan pengujian kewajaran tarif. Pengujian manfaat ekonomis dilakukan dengan menganalisis tingkat penjualan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan market share, dan/atau adanya dampak efektifitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan yang dilihat dalam jangka panjang. Pengujian tarif royalti dengan dengan metode CUP harus dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengujian metode TNMM untuk menilai bahwa tarif royalti yang dikenakan telah wajar secara ekonomis dan rasional dilihat dari tingkat labanya.

---

This research was conducted to provide inputs for taxpayers and tax authorities in analyzing arm's length principle of royalty payment for know-how transaction to the related parties based on domestic tax regulation and applicable international principles. This research was carried out by raising a case study of tax disputes by PT. X about royalty transaction which were not considered to provide economic benefits in accordance with the arm's length principle that applicable in Indonesia. This research is a qualitative study using a study case approach to dig information related the tax dispute. The data used in this study is the internal company data related to the transfer of know-how and secondary data in the form of literature studies related to transfer pricing of intangible property. The analysis of the research shows that the dispute that occurred in this case was that the increase in the royalty rate paid by PT. X to X Germany was not considered provide an economic addition to PT. X. The conclusion of this study is in terms of analyzing the fairness of transaction know-how to related parties, it needs to be tested several stages, consist of existence testing, function testing, economic benefit testing and fairness testing. Testing economic benefits is done by analyzing the company's sales level, the company's ability to maintain market share, and/or the impact of effectiveness and efficiency in the company's operations seen in the long term. The royalty rate test using the CUP method must be re-confirmed by testing the TNMM method to assess that the royalty rate charged is economically and rationally reasonable based on the level of profit."

"ABSTRAKTesis ini membahas penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang dilakukanmenggunakan emas digital atau e-gold dalam suatu transaksi elektronik yangsemakin berkembang menggantikan kedudukan uang sebagai alat tukar dalampelaksanaan suatu transaksi komersial elektronik. Peraturan perundang-undanganyang ada, khususnya Undang-Undang tentang Perbankan, Transfer Dana maupunPeraturan Bank Indonesia terkait Uang Elektronik serta Program Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum menyentuh SistemPembayaran Elektronik yang dilakukan dengan menggunakan e-gold sebagai alattukar dalam suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce). Kesadaranmasyarakat mengenai Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia baru sebatasterbitnya instrument-instrumen pengganti uang berupa token yang baru dapatdigunakan setelah pengguna melakukan pengisian ulang dengan menggunakan uangdalam rangka penambahan nilai instrumen pembayaran elektronik untuk dapatdigunakan dalam suatu transaksi komersial elektronik. Pada kenyataan instrumentpembayaran elektronik tidak hanya berupa token, namun juga terdapat instrumentpembayaran yang memiliki sifat layaknya uang dalam simpanan yang digunakansebagaimana kegiatan perekonomian sehari-hari.

---

AbstractThe focus of this study is the payment system related with electronic commerce,which conducted using electronic gold or e-gold as a medium of exchange replacingmoney in the event of commercial transaction. Current laws and regulations,specifically in regard with Bank, Credit Transfer neither Central Bank Regulationsconcerning Electronic Money and Money Laundering Prevention and EradicationProgram unable to cover Electronic Payment System which conducted with e-gold asmedium of exchange in a certain Electronic Payment System. Currently publicawareness regarding Electronic Payment System in Indonesia only limited to theissuance of electronic payment instruments mentioned as token system, which can beapplied in any electronic commerce if the user charging the instruments with a valueof money stored in a such specific token instruments. Nevertheless the currentelectronic payment is not only in the form of token system itself, instead there areinstruments which categorized as the replacement of money which can be stored insavings as known in conventional money in the daily people?s economic activities."

"Non-cash payments have been increasing significantly , followed by its substitution and efficientcy effects. Cash payments is substituted, inducing a decrease of cash holdings by economic agents, while on the other hand more money enters the banking system...."

"Pasar obligasi Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk produk derivatif tingkat suku bunga atau Interest Rate Derivatives. Dengan seluruh derivatif ditransaksikan di luar bursa (Over-the-Counter atau OTC), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai Clearing House / Central Counterparty (CCP) dari Bursa Efek Indonesia (IDX) dapat menawarkan layanan jasa kliring dan penjaminan yang terpusat untuk transaksi derivatif OTC dan mendukung transaksi produk interest rate derivatives di IDX. Riset ini memberikan analisis atas lingkungan bisnis dan mengusulkan model bisnis (Customer Value Proposition, Profit Formula, Key Processes dan Key Resources) untuk diimplementasikan oleh KPEI dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi industry keuangan dan menjaga profitabilitas perusahaan.

---

Indonesia bond market shows large potential for interest rate derivative products. With all of the derivatives transaction occurring Over-the-Counter (OTC), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) as Clearing House / Central Counterparty (CCP) of Indonesia Stock Exchange (IDX) should offer centralized clearing and guarantee

services for these OTC derivatives and promote exchange traded interest rate derivatives product. This research analyzes KPEI‘s business environment and proposes a business model (Customer Value Proposition, Profit Formula, Key Processes and Key Resources) to be implemented by KPEI to deliver the optimum value for the financial industry and to maintain its profitability."

"Era globalisasi membawa ekonomi dunia menuju perdagangan bebas untuk perdagangan barang dan jasa Kerjasama regional dan internasional terkait dengan liberalisasi ekonomi dilakukan melalui kesepakatan atau komitmen suatu negara ke negara lain Bentuk komitmen ini sebagian besar Negara berpedoman pada GATS General Agreement in Trade Services Komitmen tersebut salah satunya adalah settlement and clearing for financial assets termasuk produk securities derivatives dan negotiable instrument PT Kliring Penyelesaian Efek Indonesia KPEI yang mempunyai otoritas untuk melakukan proses kliring dan penyelesaian transaksi bursa yang diperdagangkan di Indonesia menjadikan hal ini sebagai salah satu strategi bisnis yang harus dicapai PT KPEI dalam 5 tahun kedepan Saat ini strategi IT yang pernah dibuat belum menjawab strategi bisnis baru yang dicanangkan PT KPEI untuk memenuhi target melakukan settlement and clearing for financial assets untuk produk saham dan instrumen pasar modal lainnya lintas regional dan internasional Hal ini menjadi perhatian besar untuk PT KPEI sehingga memasukkan cross border clearing sebagai bagian rencana strategis perusahaan Berdasarkan hal tersebut perlu adanya perencanaan strategis sistem informasi PSSI untuk mengatur arah pengembangan SI TI agar mampu mewujudkan strategi bisnis PT KPEI sebagai Cross border CCP Clearing Counterparty Pendekatan PSSI yang digunakan adalah metodologi ward peppard Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara review dokumen dan observasi.

---

The era of globalization brings the world economy toward free trade to trade in goods and services Regional and international cooperation related to economic liberalization is done through an agreement or commitment of a country to another country The commitment is largely based on the country of GATS General Agreement in Trade Services One of them is settlement and clearing for financial assets including securities products derivatives and negotiable instruments Indonesian Clearing and Guarantee Corporation PT KPEI who has the authority to make the process of clearing and settlement of exchange transactions that are traded in Indonesia makes it as one of the business strategies that must be achieved PT KPEI within the next 5 years Current IT strategy ever made have not been able to answer that proclaimed a new business strategy to meet the target PT KPEI in conducting settlement and clearing for financial assets for stock products derivatives and capital market instruments other regional and international traffic This is a big concern for PT KPEI that incorporate cross border clearing as part of the company 39 s strategic plan Based on this the need for strategic planning of information Systems SPIS to set the direction of the development of the IS IT strategy in order to be able to realize business of PT KPEI as Cross border CCP Clearing Counterparty SPIS approach is the methodology of Ward Peppard Method of data collection was done through interviews document review and observation"

"Penelitian ini ingin melihat dampak pengaruh dari transaksi Bank Syariah melalui Sistem BI-RTGS terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Transaksi Perbankan Syariah yang dilakukan melalui Sistem Pembayaran Bank Indonesia antara lain Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dapat memainkan peran kunci dalam pembiayaan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menggunakan pendekatan Generalized Method of Moment (GMM), penelitian ini menganalisis pengaruh dari Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Menggunakan data sekunder, data yang digunakan adalah data Bank Syariah yaitu, data transkasi RTGS dan CAR. Pada penelitian ini menggunakan data panel dengan pendekatan metode Generalized Method of Moments (GMM), periode analisis dari Tahun 2016 sampai Tahun 2022. Hasil estimasi menggunakan metode Generalized Method of Moments (GMM) membuktikan bahwa bagaimana transaksi Sistem Pembayaran yang dilakukan oleh Bank Syariah melalui Sistem BI-RTGS menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa dampak dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kebijakan pemerintah, stabilitas makroekonomi, tingkat suku bunga, kebijakan moneter, dan kondisi ekonomi global.

---

This study wants to see the impact of the influence of Sharia Bank transactions through the BI-RTGS System on Economic Growth. Sharia Banking transactions conducted through the Bank Indonesia Payment System, including the Bank Indonesia System–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS System), can play a key role in the economic financing needed to achieve better economic growth goals and the Sustainable Development Goals. Using a generalized method of moment (GMM) approach, this study analyzes the influence of the Real Time Gross Settlement (BI-RTGS System) on Economic Growth. Using secondary data, the data used is Sharia Bank data, namely RTGS transaction data and CAR. In this study, panel data was used using the Generalized Method of Moments (GMM) method approach, the analysis period from 2016 to 2022. The results of the estimation using the Generalized Method of Moments (GMM) method proves that Payment System transactions carried out by Sharia Banks through the BI-RTGS System show a significant influence on economic growth in Indonesia. It is important to remember that the impact is influenced by a variety of other factors such as government policies, macroeconomic stability, interest rates, monetary policy, and global economic conditions."

"Saat ini dompet digital (e-wallet) sebagai sarana pembayaran semakin umum digunakan di Indonesia dan perlahan mulai menggantikan fungsi uang tunai dalam transaksi pembayaran. E-wallet yang kebanyakan dikelola oleh perusahaan fintech memanfaatkan simpanan pengguna pada akun dompet digital untuk sumber dana jangka pendek. Namun jumlah simpanan pengguna pada akun dompet digital tersebut masih sangat kecil sehingga menjadi pertanyaan apakah pengguna dompet digital mempunyai intensi untuk menempatkan lebih banyak dana pada dompet digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada pengaruh perceived value terhadap intensi pengguna dompet digital di Indonesia untuk menyimpan uang lebih besar pada akunnya. Perceived value pada penelitian ini terdiri dari benefit dan sacrifice. Benefit terdiri dari monetary dan convenience value, sementara sacrifice terdiri dari risiko serta biaya. Pada penelitian dianalisis data primer dari total 103 responden yang didapatkan dari survei online. Dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap data yang kemudian dilakukan regresi menggunakan aplikasi SPSS Statistics 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived value memiliki pengaruh terhadap intensi pengguna untuk menyimpan lebih banyak pada dompet digital. Convenience value ditemukan memiliki efek positif yang signifikan terhadap intensi menyimpan uang. Disamping itu, risiko layanan ditemukan relevan terhadap intensi untuk menyimpan uang. Penemuan ini mengindikasikan bahwa convenience dan layanan merupakan nilai yang paling kritikal bagi pengguna dompet digital di Indonesia.

---

Currently, the electronic wallet (e-wallet) payment method has been commonly used in Indonesia and slowly has been replacing cash as a payment method. Fintech companies, which mostly operate e-wallet services in Indonesia, are able to make short-term investments using their consumers e-wallet balances. However, the money balances tend toward small amounts. This research aims to evaluate whether perceived values affect Indonesians willingness to save more money in their e-wallet accounts. Perceived values here consist of perceived benefits and risks. We define perceived benefits as perceived monetary and convenience values. Meanwhile, we define perceived risk as encompassing economic, privacy, service, and psychological risk. We analyze the primary data from a total 103 respondents collected via online survey across Indonesia. We have conducted validity and reliability tests of the data collected before performing the main analysis using the regression method with SPSS Statistics 22. We found that perceived value affects users willingness to save more money in their e-wallets. However, we found that convenience benefit has a significantly positive affect on users saving intentions, while monetary benefit does not have the same effect. Meanwhile, service risk is only risk that is relevant to users willingness to save money. These findings indicate that convenience and service are the most critical values for e-wallet users in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan pelunasan dipercepat pada pembiayaan Murabahah serta perlindungan hukum baik terhadap bank maupun nasabah dengan studi kasus di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Fatmawati. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi banyaknya keluhan dari nasabah yang menganggap bahwa pemberian muqosah yang diterapkan dalam pelunasan dipercepat sama saja dengan penalti pada bank umum konvensional. Peraturan mengenai pelunasan dipercepat terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23 DSN MUI III 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif simpulan dari penelitian ini bahwa penerapan pelunasan dipercepat pada pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23 DSN MUI III 2002. Hubungan hukum antara Nasabah dan Bank merupakan hubungan kontraktual akibat hukum yang timbul adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dari substansi perjanjian yang dapat merugikan perlindungan hukum dapat diupayakan melalui melalui peraturan perundang undangan yang mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang memanfaatkan barang dan jasa Dengan demikian adanya ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah diharapkan dapat menempatkan kesetaraan hubungan antara bank dan nasabah.

---

ABSTRACT

This thesis contains on pre payment rsquo s application over Murabahah Financing and legal protection towards banking institution over and above their customers with case study took place in Bank Muamalat Indonesia Tbk Fatmawati branch Amount of customer complaints of Muqosah in Murabahah pre payment are the background of this thesis. They considered Muqosah as penalty which applied in conventional banks. Regulations on pre payment are listed on the Decree of National Syariah Board Fatwa Dewan Syariah Nasional No 23 DSN MUI III 2002 dated on March 28th 2002 regarding settlement prepayment over Murabahah. The applied research is juridical normative with conclusion that Application of pre payment over Murabahah financing is accepted with Decree of National Syariah Board Fatwa Dewan Syariah Nasional No 23 DSN MUI III 2002 regarding settlement prepayment over Murabahah and by the signing of Murabahah financing agreement between customer and banking institution a commitment has been made whereas legal connection between both parties are contractual. The legal consequences is the agreement substance binding for the parties. In an effort to provide legal protection for the customers from detrimental agreement the legal protection can be sought through legislation governing which manage the rights and obligations of the parties who utilize of goods and services Thus the provisions governing of customer legal protection of the customer could put equality relationship between banks and customers."