Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas faktor-faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan di DJA dan DJPK pada kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi DJA dan DJPK dalam melaksanakan Kebijakan Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan dan faktor-faktor internal yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan permasalahan implementasi yang sama-sama dihadapi DJA dan DJPK maupun yang khas. Hasil penelitian juga menemukan adanya perbedaan faktor-faktor internal antara DJA dengan DJPK yang mempengaruhi hasil capaian implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan.

---

This thesis discusses the internal factors affecting the extent to which the objectives and implementation of Ministry of Finance?s Bureacracy Reform policies are met in the Directorate General of Budget (DJA) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) from 2007 to 2010. The purpose of this study is to find some problems of Ministry of Finance?s bureaucracy reform policy implementation are met in DJA and DJPK and the internal factors affecting it. This research is qualitative in nature with a descriptive design. The reseacher found the same problems and the specific problems of Ministry of Finance?s bureaucracy reform policy implementation in DJA and DJPK. The findings indicate that the achievements of Bureaucracy Reform policy implementation in DJA and DJPK are affected by different factors."

"Penelitian ini menganalisis implementasi sistem pengendalian internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem pengendalian internal yang ada di DJPK terhadap kerangka pengendalian internal COSO tahun 2013 berdasarkan lima komponen pengendalian internal COSO yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menyarankan bahwa DJPK perlu meningkatkan peranan lingkungan pengendalian melalui kebijakan dan praktik pada pengelolaan Sumber Daya Manusia serta mempertimbangkan analisis beban kerja per pegawai. DJPK juga perlu meningkatkan peranan kegiatan pengendalian melalui penguatan dokumentasi pekerjaan dan SOP. Selanjutnya, DJPK perlu mengoptimalkan aktivitas pemantauan melalui penyusunan kertas kerja pemantauan dan penyusunan ketentuan pemantauan dengan mempertimbangkan bobot maupun jenis proses bisnis yang ada di DJPK.

---

This study analyzes the implementation of the internal control system within the Directorate General of Fiscal Balance (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/DJPK). The purpose of this study is to analyze the implementation of the existing internal control system at DJPK against the 2013 COSO internal control framework based on the five COSO internal control components namely, control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The research uses qualitative methods by collecting primary data sources through interviews and secondary data through literature review and documentation. The results of the research suggest that the DJPK needs to increase the role of the control environment through policies and practices in the management of Human Resources and consider employee workload analysis. DJPK also needs to increase the role of control activities by strengthening work documentation and SOPs. Furthermore, the DJPK needs to optimize monitoring activities through the preparation of monitoring working papers and preparation of monitoring provisions by taking into account the weight and types of business processes that exist in the DJPK."

"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi yang meliputi dimensi efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan terhadap pelaksanaan kompensasi di Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka reformasi birokrasi. Fokus dari penelitian ini adalah evaluasi kebijakan kompensasi dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kebijakan kompensasi yang berjalan telah sesuai dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, maka penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya komponen-komponen lain yang dapat mewujudkan reformasi birokrasi baik di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur maupun Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan.

---

This study discusses an evaluation that includes the dimensions of effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness of the compensation implementation in the Directorate Internal Subservience and Resources Apparatus Transformation Directorate General of Tax in order to bureaucracy reform. The focus of this research is policy evaluation of compensation in order to realize bureaucracy reform. This research is quantitative research with descriptive analysis.

The results from this study is that the implementation of the compensation is already appropriate and done in order to realize the bureaucracy reform, this research suggests that they need another components that can realize reform bureaucracy not only in the Directorate Internal Subservience and Resources Apparatus Transformation but also totally in the Directorate General of Tax."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komunikasi internal dengan kepuasan komunikasi organisasi dan citra organisasi pemerintah pada Layanan Terpadu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner Populasi penelitian ini adalah pegawai pemerintah daerah yang pernah menggunakan layanan terpadu DJPK Kementerian Keuangan Sampel penelitian ini sebanyak 234 responden Dari hasil analisis data diketahui bahwa penggunaan komunikasi internal berpengaruh positif dan kuat terhadap kepuasan komunikasi organisasi Penggunaan komunikasi internal juga berpengaruh positif dan kuat terhadap citra organisasi pemerintah.

---

ABSTRACTPurpose of this research is to verify the influence of internal communication in accordance to organization communication satisfaction and image of government organization in Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance of Republic of Indonesia Data collection was done by survey method with questionnaire Research population was employee of local goverment that used ldquo layanan terpadu rdquo integrated services at Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance of Republic of Indonesia Research sample are picked from 234 respondents Analysis result shown that internal communication affected to communication satisfaction level with strong effect Furthermore internal communication also affected the image of government organizationwith a strong effect ;Purpose of this research is to verify the influence of internal communication in accordance to organization communication satisfaction and image of government organization in Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance of Republic of Indonesia Data collection was done by survey method with questionnaire Research population was employee of local goverment that used ldquo layanan terpadu rdquo integrated services at Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance of Republic of Indonesia Research sample are picked from 234 respondents Analysis result shown that internal communication affected to communication satisfaction level with strong effect Furthermore internal communication also affected the image of government organizationwith a strong effect , Purpose of this research is to verify the influence of internal communication in accordance to organization communication satisfaction and image of government organization in Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance of Republic of Indonesia Data collection was done by survey method with questionnaire Research population was employee of local goverment that used ldquo layanan terpadu rdquo integrated services at Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance of Republic of Indonesia Research sample are picked from 234 respondents Analysis result shown that internal communication affected to communication satisfaction level with strong effect Furthermore internal communication also affected the image of government organizationwith a strong effect ]"

"Skripsi ini menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas audit internal dari perspektif auditan. Data diperoleh melalui kuesioner kepada auditor internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan auditan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk penugasan audit dan reviu laporan keuangan. Berdasarkan analisis regresi berganda diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi antara auditor dan auditan berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal yang disebabkan karena persepsi auditan terhadap manfaat audit lebih tinggi jika auditor menanggapi feedback auditan serta dapat menjaga hubungan profesional yang baik selama proses audit berlangsung. Sementara itu, empat variabel lainnya yaitu kompetensi auditor internal, independensi auditor internal, dukungan manajemen auditan atas audit internal, dan pemanfaatan software manajemen audit CCH TeamMate tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Tidak berpengaruhnya pemanfaatan software manajemen audit CCH TeamMate terhadap efektivitas audit internal disebabkan kurangnya pemahaman auditor mengenai manfaat dari CCH TeamMate sehingga CCH TeamMate lebih dianggap sebagai beban untuk mencapai target indikator kinerja dan belum maksimal dimanfaatkan sebagai alat bantu audit."

"Kementerian keuangan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pilot project reformasi birokrasi. Pada tahun 2010 penerapan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan salah satunya diwujudkan dengan menerapkan Balanced Scorecard sebagai sistem manajemen kinerja instansi. Sistem ini pertama kali diterapkan pada level Depkeu-Wide pada tahun 2008. Namun penerapan secara menyeluruh hingga level pelaksana yaitu Depkeu-Five baru dimulai pada tahun 2011. Skripsi ini mencoba untuk membahas tentang operasionalisasi Balanced Scorecard pada level pelaksana atau Depkeu-Five di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Penelitian ini menggunakan tiga dimensi dalam melihat operasionalisasi Balanced Scorecard yaitu dimensi communication & education program, linking the Balanced Scorecard into team & personal goals, dan reward system linkage. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian kepada 74 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa operasionalisasi yang dilakukan tidak optimal terutama dilihat dari analisis masing-masing dimensi.

---

The ministry of finance is a government institution designated as a pilot project of bureaucratic reform. In 2010 implementation bureaucratic reform in the Ministry of Finance, one of which is manifested by implementing the Balanced Scorecard as an agencies performance management systemm. This system was first implemented at the executive level MOF-Wide in 2008. But the overall implementation to the MOF-Five has just started in 2011.

This thesis tries to discuss about the operationalization Balanced Scorecard at the executive level or MOF-Five in the Ministry of Finance, Republic of Indonesia (Case Studies Directorate General of Fiscal Balance). This study uses a three-dimensional to analyze the operationalization of the Balanced Scorecard which are dimensions of communication and education programs, linking the Balanced Scorecard into a team and personal goals, and reward system linkage.

The research approach used is quantitative and questionnaire as a research instrument of the 74 respondents. The results of this study indicate that the operationalization is not optimal, especially from the analysis of each dimension."

"Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan sejak tahun 2006 terdiri dari 3 aspek yaitu perbaikan di bidang Kelembagaan, Proses Bisnis, dan Sumber Daya Manusia. Setelah berjalannya Reformasi Birokrasi, berdasarkan data yang ditemukan pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI terjadi peningkatan tren pegawai Generasi X dan Y yang mengundurkan diri dari organisasi DJA dengan berbagai alasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan pegawai untuk keluar dari organisasi. Kepuasan kerja yang diukur berpedoman pada Two Factor Theory yang dikembangkan oleh Herzberg, Mausner, dan Snyderman (1959). Penelitian dilakukan dengan metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan cara melakukan wawancara, kuesioner, dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap narasumber, responden, dan peserta diskusi yang telah ditentukan berdasarkan kriteria penelitian. Hasil triangulasi data dengan cara membandingkan indikator yang muncul dari ketiga metode pengumpulan data memberikan kesimpulan bahwa financial reward, gaya kepemimpinan, kebijakan organisasi, dan kesempatan promosi menjadi faktor yang mempengaruhi keinginan (intention) pegawai yang menjadi subyek penelitian untuk keluar dari DJA. Penelitian juga menghasilkan kesimpulan bahwa karakter generasi yang berbeda memberikan alasan yang berbeda terhadap munculnya indikator keinginan untuk keluar yang sama.

---

Bureaucratic Reform held at the Ministry of Finance since 2006 consists of three aspects, namely improvements in Institutional, Business Processes, and Human Resources. Based on data found in the Directorate General of Budget, the trend shows increasing numbers of Generation X and Y employees who resigned from the organization.

This study aims to determine the factors that influence the intention to quit from the organization. Job satisfaction is measured based on the Two Factor Theory developed by Herzberg, Mausner, and Snyderman (1959). The research was conducted with a combination of qualitative and quantitative methods by conducting interviews, questionnaires, and focus group discussion (FGD).

Results of data triangulation by comparing indicators that appear on the methods of data collection gave conclusion that financial rewards, leadership styles, organizational policies, and promotional opportunities to be the factors that affect the intention to quit of employees who becomes the subject of research. The research also concluded that different generations give different reasons of the intention to quit."

"ABSTRAKSistem pengelolaan keuangan negara yang awalnya Line Item Budgeting, Zero Based Budgeting dan sekarang berubah menjadi Performance Based Budgeting. Penerapan Performance Based Budgeting di Indonesia secara bertahap mulai diterapkan pada tahun anggaran 2005. Performance Based Budgeting menekankan pada adanya keterkaitan antara input, output, dan outcome yang dihasilkan. Namun pada kenyataannya di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran 2015 masih ditemukannya masalah berupa: 1 banyaknya output yang bersifat administratif yaitu berupa laporan dan dokumen; dan 2 banyaknya output yang berbentuk input, seperti contohnya kendaraan, gedung, komputer. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana implementasi Performance Based Budgeting di Kementerian Keuangan tahun anggaran 2015, khususnya di Direktorat Jenderal Angaran dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Performance Based Budgeting tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah post positivist dan hasil dari penelitian ini adalah masih adanya elemen dasar dari Performance Based Budgeting yang belum dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan serta faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sturktur birokrasi.Kata Kunci: Performance Based Budgeting, Implementasi Performance Based Budgeting, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

---

ABSTRACTLine Item Budgeting and Zero Based Budgeting are some of the previous budgeting systems before it changes into Performance Based Budgeting. The implementation of Performance Based Budgeting in Indonesia was gradually implemented on the budget year 2005. Performance Based Budgeting emphasize on the relation between output,input and outcome that produced. But in fact,in the ministry of finance especially in directorate of budget on 2015 budget year, there are so many problems that comes up such as 1 Many output that is administrative like reports and documents and 2 Many output that has similarities with input, such as vehicles ,building, and computer. Because of that, in this research will discuss about how is the implementation of performance based budgeting in ministry of finance on 2015 specially in directorate of budget and what factors that influence the implementation of Performace Based Budgeting.The method that used for this research is post positivist and the result of this research is there is still the base element from Performance Based Budgeting that has not been applied by directorat of budget in the monetory ministry and factor that influence the implementation are communications, resource, disposition, and bureaucrate structure.Keywords Performance Based Budgeting, Implementation of Performance Based Budgeting, Factors that Influence the Policy Implementation."

"Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah sebagian besar proses kerja di sektor swasta. Dewasa ini kemajuan teknologi mulai melanda sektor publik yang dinilai lebih konservatif dibandingkan dengan sektor swasta melalui inisiatif penerapan e-government. Upaya penerapan e-government melalui berbagai inisiatif bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik, kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam upayanya menerapkan e-government telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk berbagai inisiatif. Salah satu bentuk inisiatifnya yakni perpustakaan kekayaan intelektual digital atau Intellectual Property Digital Library (IPDL) yaitu sebuah basis data digital yang berisi semua kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. IPDL adalah bentuk aplikasi dari sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk penyebaran informasi kekayaan intelektual. Pemanfaatan IPDL untuk kalangan internal bertujuan untuk menggantikan proses pemeriksaan manual. Dengan penggunaan IPDL ini diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa di Direktorat Jenderal HKI. Penerapan IPDL merupakan salah satu bentuk upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan e-government oleh Direktorat Jenderal HKI. Penerapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu sumber daya manusia, teknologi, proses dan organisasional yang menentukan sejauh mana perkembangan penerapan e-government di Direktorat Jenderal HKI. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana penerapan e-government atas penerapan IPDL di Direktorat Jenderal HKI dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan pendekatan positivism dan menganalisanya secara deskriptif berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner dan data kualitatif melalui wawancara terhadap berbagai pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor terkait dengan penerapan e-government yang ada di Direktorat Jenderal HKI relatif memadai dan menunjang keberhasilan penerapan e-government yang ditandai dengan infrastruktur teknologi yang cukup baik dan komitmen yang besar dari pimpinan yang tercermin dari penetapan strategi dan anggaran. Akan tetapi modal dasar ini tidak ditunjang dengan proses yang memadai yang tercermin dari ketidakpuasan pengguna atas inisiatif penerapan e- government tersebut terutama dalam hal operasionalisasi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah evaluasi berkala atas inisiatif penerapan e-government harus dilakukan untuk memantau pelaksanaan penerapan inisiatif e-government.

---

The advancement of information technology has changed business process of private sector as well as reduced cost and simplified process. Nowadays, information technology has also been utilized in conservative public sector through e-government initiatives. E-government initiatives aim to modemize the public sector by using information technology to provide better Service. In its effort to implement e-government, Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) has utilized information and technology in several initiatives such as the establishment of Intellectual Property Digital Library (IPDL) launched on February 701, 2007. 1PDL contains database of registered intellectual property. Using application of technology information and communication, IPDL is proposed to disseminate intellectual property information for extemal users. Examiners of DGIPR which are the internal users of IPDL are expected to change their manual work procedures to obtain faster and simpler results. This initiative of e-government by DGIPR entails the accommodation of several factors which are human resources, technology, process, institutional and organizational factors to define the implementation of e-government in DGIPR. This research focused on identifying the extent of the implementation of e-government in DGIPR and the influencing factors by using positivism approach. Descriptive analysis is conducted based on quantitative data of questionnaire and qualitative data from in depth interview. Results of the study show that the implementation of e-government in DGIPR is considered to be in Interactive Presence stage of UN. Concurrently, factors supporting the implementation of e- government has relatively accommodated by DGIPR which signified by sufficient technology infrastructure and strong commitment of strategy. However, these fundamental factors have not thoroughly supported with sufficient operational process. It is reflected from the dissatisfaetion response of users. It can be concluded that periodic evaluation of the initiative needs to be performed in order to ensure the successful implementation of e-government."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan aset tetap di lingkungan Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mencakup penganggaran, pengadaan, penghapusan, serta pencatatan dan pelaporan aset tetap. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat masalah dalam pengelolaan aset tetap pada Ditjen Keuangan Daerah. Masalah dari sisi penganggaran adalah belum adanya pengukuran dan evaluasi kinerja aset tetap. Masalah dari sisi pengadaan adalah pejabat pengadaan barang pada Ditjen Keuangan Daerah memiliki SDM yang terbatas dan regenerasi pergantian pejabat kurang optimal. Secara keseluruhan, Ditjen Keuangan Daerah belum mempunyai Standar Operasional Prosedur yang dituangkan dalam peraturan tertulis untuk diterapkan dalam pengelolaan aset tetap, mulai dari penganggaran, pengadaan, penghapusan, serta pencatatan dan pelaporan aset tetap.

---

The focus of this study is the Management of Fixed Assets in Financial Management State of the Directorate General for Regional Finance Ministry of Home Affair. This research is a qualitative descriptive interpretive. The main problem in this research includes budgeting, procurement, removal, also recording and reporting fixed assets at the Directorate General of Regional Finance. There are problems in asset management of Directorate General of Regional Finance. The problem from the budgeting is the absence of measurement and performance evaluation of fixed assets. The problem from the procurement is the limited human resources officer and turnover regeneration less than optimal. Meanwhile, of the whole, there is no specific Operating Standard Procedures related to asset management procedures in budgeting, procurement, removal, also recording and reporting of fixed assets. "