Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah lingkungan yang banyak muncul merupakan konsekuensi dari kegiatan tidak ramah lingkungan yang dilakukan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat di setiap negara mulai menyuarakan kepedulian lingkungannya dalam berbagai macam bentuk. Kepedulian lingkungan tersebut menjamur di setiap lapisan status sosial ekonomi, baik di negara berkembang dan maju.Penelitian ini membahas kepedulian lingkungan dalam konteks Indoensia sebagai negara berkembang. Berdasarkan temuan penelitian, tidak ada hubungan antara status sosial ekonomi dan kepedulian lngkungan. Namun, ada hubungan antara kepedulian lingkungan khusus dan tindakan lingkungan. Implementasi nyata dari kepedulian masyarakat justru karena rusaknya lingkungan hidup sekitar. Di samping itu, masyarakat setempat, pemerintah lokal, dan pelaku pasar juga memiliki peran dalam pembentukan kepedulian lingkungan.

---

Emergence of environmental problems is a consequence from unfriendly activities toward environment by humans. As time goes by, society in every country become concern to the environment in all sort of way. The environmental concern has spread to all socio-economic status in both developing countries and developed countries.

This research talks about environmental concern in Indonesia?s context as a developing country. According to the research finding, there is no relation between socio-economic status and the environmental concern. However, there is a correlation between specific environmental concern and environmental action. Real implementation from the society concern is driven by damaged environment its self. In addition, local community, local government, and market doer also has a role in making the environmental concern."

"Pada tahun 2007, pemerintah meluncurkan suatu program yang bernama PKH. Peserta PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki wanita hamil dan atau anak-anak yang berusia 0-15 tahun di dalamnya. PKH mengharuskan mereka untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan sebagai balas jasa bantuan tunai. PKH bertujuan memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada RTSM, dan secara khusus untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan anak di bawah enam tahun dari RTSM serta meningkatkan partisipasi anak umur 7 sampai 15 tahun untuk kembali bersekolah. Ibu rumah tangga atau wanita dewasa yang memperoleh bantuan karena mereka yang mengurus anak pada rumah tangga bersangkutan, dan bukan kepala keluarga. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam kepada guru,bidan, pendamping dan salah satu peserta PKH serta adanya kelompok fokus diskusi yang dilakukan dengan peserta PKH di Kelurahan Warakas dan didampingi oleh pendamping PKH. Hasil analisis yang didapat adalah bahwa dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti dalam sosialisasi, pencairan dana, dan budaya masyarakat Kelurahan Warakas yang membuat beberapa RTSM tidak lagi menjadi peserta PKH.

---

In 2007, the government launched a program called PKH. Participants PKH is very poor households that have pregnant women and children aged 0-15 years in it. PKH requires them to access education and health services as money transfer services rendered. PKH aims to break the chains of poverty and improve the quality of human resources (HR) on RTSM, and specifically to improve the socioeconomic conditions RTSM, improving maternal health and nutritional status of pregnant / post partum women and children under six years of RTSM and increase the participation of children aged 7 up to 15 years to return to school. Homemaker or adult women who get help because they are raising children in the household concerned, and not the head of the family.

The study was conducted to analyze the implementation of PKH in Warakas Sub District, Tanjung Priok District, North Jakarta. The analysis method is qualitative analysis by collecting information through in-depth interviews to teachers, midwives, companion and one of the participants PKH and the existence of the focus group discussions held with participants in Sub District Warakas PKH and PKH accompanied by a companion.

The analysis result obtained is that in the implementation of PKH in The Village Warakas found there are some problems such as in the socialization process, disbursement of funds, and village culture that makes some RTSM Warakas no longer be a participant PKH."

"Dalam kajian antropologi, hubungan antar suku bangsa menempati posisi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya kajian-kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan yang mengkonsentrasikan pada masalah ini, di antaranya yang dilakukan oieh Prof. DR. Parsudi Suparlan, Ph.D yang mengkonsentrasikan ilmunya dalam kajian hubungan antar suku bangsa.Dalam hubungan antar suku bangsa terdapat batas-batas sosial yang berfungsi untuk menunjukkan antara mereka yang tergolong dalam satu suku bangsa yang sama dengan, mereka yang tergolong dalam satu suku bangsa yang lain.Hal itu dikarenakan adanya perbedaan sosial budaya dari masing-masing suku bangsa yang berbeda tersebut, yang antara lain dapat dibagi atas perbedaan pengungkapan, struktur sosial serta pandangan dunia luar yang berhubungan dengan pengungkapan, dan adanya pengenalan diri dari satu kelompok terhadap kelompok lain maupun penerimaan terhadap kelompoknya.Karena itu penulis mencoba menggambarkan pola atau corak yang terjadi dalam hubungan antar suku bangsa yang terjadi pada masyarakat di permukiman nelayan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terutama yang terjadi di tempat-tempat umum seperti pasar, jalan raya, dan tempat-tempat bertemunya para warga dalam menjalankan aktivitas dan dinamika sosial mereka sehingga tercipta suatu keteraturan hubungan antar warga yang saling menguntungkan, baik yang bersifat relatif stabil maupun ketika terjadi konflik yang perlu diselesaikan.Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, penulis berusaha untuk terlihat langsung dalam kehidupan masyarakat Muara Baru yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda.Berangkat dari hal tersebut diharapkan akan terkumpul banyak informasi dari beberapa pihak yang terkait sehingga dapat terlihat gejala-gejala sosial dalam masyarakat sesuai makna yang diberikan atau dipahami oleh para warga di lingkungan Muara Baru.Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang cukup signifikan berkaitan dengan objek penelitian. Di sekitar permukiman nelayan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, penulis menemukan bahwa hubungan antar suku bangsa terlihat dari kegiatan ekonomi mereka di pasar lkan Muara Baru, serta di dalam kehidupan kemasyarakatannya sendiri. Di antaranya terlihat dari kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan yang stabil karena atribut atau jati diri kesukuan diredupkan dengan sendirinya oleh warga yang berasal dari suku bangsa-suku bangsa berbeda, di samping adanya peran yang besar dari pihak Polsek Metro Penjaringan dalam rangka memantapkan kestabilan hubungan di antara warga Muara Baru.Kestabilan hubungan warga yang berasal dari suku bangsa-suku bangsa itu terwujud dalam corak kehidupan yang terjadi dalam hubungan antar suku bangsa dan dalam keteraturan hubungan sosial yang ada.Sedangkan peranan besar petugas Polsek Metro Penjaringan terlihat dari proses penegakkan hukum yang berlaku berkaitan dengan tugas pokok POLRI baik dalam situasi konflik, situasi normal, serta dalam penanganan kasus yang terjadi di wilayah Muara Baru, di samping peranan dari tokoh masyarakat, Pam Swakarsa, aparat Pemda Kotamadya Jakarta Utara, serta warga Muara Baru sendiri."

"Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kerentanan remaja yang hidup dalam status ekonomi yang tergolong miskin terhadap penggunaan narkotika. Penelitian ini hendak mengkaji peran FGD yang dilakukan oleh BNN terkait pencegahan bahaya penyalahgunaan Narkotika di lingkungan sekolah, kampus, dan perkantoran yang sasaran utamanya ialah remaja. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah community crime prevention, theory programme evaluation, dan teori perubahan perilaku Sedangkan metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara dan Focus Group Discussion terhadap dua kelompok yaitu remaja peserta FGD oleh BNN dan tokoh masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum maksimal kegiatan FGD dikarenakan tidak adannya evaluasi terhadap kegiatan. Minimalnya hubungan BNN dengan stakeholder belum menciptakan pencegahan komunitas.

---

This research taking background fromemerging phenomena of adolescents lived under poverty’s vulnerability todrugs abuse. This research aims to examine the role of FGDs implemented by National Narcotics Agency (BNN) in correlation with drugs abuse prevention in the environment of schools, college and office with adolescents as its main target. This research had used the theory of community crime prevention, theory programme evaluation, and behavioral shifts theories. The research method is qualitative, which implemented through interviews and focus group discussions on two groups: adolescents belongs to FGD by BNN and community leaders. The conclusion of this research was the FGD program were not maximized since there was no evaluation had done for this program, while the lack of coordination between BNN and other stakeholdershas made the community crime prevention is yet to come."

"Anak-anak bermain dijalan, begitulah keseharian yang terjadi di Warakas, Jakarta Utara. orang menggunakan jalan tidak hanya sebagai ruang untuk kendaraan melintas tetapi bagi mereka untuk bersosialisasi, juga bagi anak untuk bermain. Cara mereka melihat, menggunakan ruang terbentuk dari kondisi kawasan, kondisi sosial, ekonomi, dan latar belakang keseharian dan budaya dari orang-orang yang hidup disana. Ruang yang ada diinjeksikan dengan kebiasaan mereka dan memberi nilai tambah bagi mereka untuk mengenalinya sebagai place. Begitupula yang terjadi pada anak-anak saat menggokupansi jalan sebagai tempat bermain mereka. Skripsi ini akan menginterogasi proses placemaking pada anak, bagaimana jalanan di kampung berubah menjadi tempat bermain yang menyenangkan bagi anak-anak. Riset dijalankan dengan melakukan participant observation yang akan melibatkan anak-anak setempat, bermain dengan anak-anak pada waktu luangnya, dan mengambil catatan visual dalam rangka memahami cara anak-anak mengokupansi jalan. Menggunakan metode ini untuk mencari kesinambungan antara data yang didapat dengan latar belakang dari anak tersebut dalama proses placemaking.

---

Children playing on the streets. Thats the everyday socio-spatial practice in Warakas, North Jakarta. People occupying street, not only as a space for vehicle to pass, but for them to socialize, for children to play. The way they see and occupy space shaped by site condition, social, economical, and cultural background of people living in it. The existing space injected by their behavior and create value for them to call it place. The same way goes for children that occupy the street as their playground.

This paper will interrogate the process of children placemaking, how the kampung street turn into a playful and happy place for children. We conduct this research by doing participant observation, playing with children during their free time, and taking visual and ethnographic notes, in order to understand how children occupy the street. Using these methods to see the correlation of the data obtained with its background in the placemaking process. Therefore, site background and condition are important in understanding how kids add value to the kampung street.Therefore, these are important in understanding how kids add value to the kampung street. "

"Konflik atas sumber daya hutan terjadi secara meluas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia ini terjadi karena implementasi kebijakan pemerintah yang membatasi akses warga kampung hutan untuk ikut serta mengelola hutan sekaligus mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut. Konflik yang diuraikan ini sebenarnya hanya merupakan bagian dari konflik secara keseluruhan yang dihadapi warga kampung hutan dalam kehidupan mereka.Dengan melihat konflik sebagai suatu proses rangkaian kejadian dimana masing-masing pihak yang berkonflik berusaha memenangkan kepentingan masing-masing dengan pilihan Cara masing-masing, kajian ini mengupas pilihan pranata yang diambil oleh warga kampung hutan dalam mekanisme penanganan konflik yang mereka hadapi, termasuk konflik yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya hutan. Pilihan ini diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat dirumuskan seagai kemanan dan kenyamanan pihak yang terlibat dalam menangani konflik dengan tetap memperjuangkan kepentingannya sebagai tujuannya.Kajian mengenai konflik ini didasarkan pada sejumlah kasus konflik yang ditemukan pada saat penelitian lapangan dan kemudian dituliskan kembali dalam bentuk ilustrasi rangkaian kejadian konflik dengan satu konteks tertentu. Konflik yang disajikan berupa konflik yang berkenaan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan baik di areal warga maupun di kawasan hutan negara, konflik seputar renovasi masjid Al - Iman di Kampung Baru, konflik pengelolaan kawasan hutan berupa peremajaan kopi dan pengarangan dalam kawasan hutan negara dan konflik-konflik pencurian.Dari kajian ini ditemukan bahwa warga kampung hutan mendasarkan pilihan pranata berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang paling mendasar adalah ketersediaan pranata dalam masyarakat setempat. Dari pranata-pranata tersebut, ada kemungkinan pihak-pihak yang terlibat memilih lebih dari satu pranata dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan posisi mereka dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada kondisi dimana aturan dan mekanisme penanganan konflik tidak tersedia, warga kampung, dengan dibantu oleh pihak luar ataupun tidak, mampu menciptakan pranata baru melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama antara berbagai pihak yang berkepentingan. Kehadiran pihak luar sebagai pihak yang menyadarkan para. pihak yang berkonflik dan menggerakkan para pihak itu untuk bersama-sama menangani konflik, sekaligus menjadi teman belajar bersama untuk menemukan suatu bentuk pranata yang sesuai untuk menangani konflik yang terjadi dapat mempercepat proses pembangunan pranata ini.Berdasarkan hasil dari kajian ini, dapat diambil suatu pemahaman baru mengenai konflik masyarakat kampung hutan. Pada umumnya, konflik yang terjadi pada masyarakat kampung hutan terjadi karena adanya ketidaksepahaman yang dibiarkan berlanjut dan diejawantahkan dalam sikap terbuka atau terselubung dalam berbagai arena social. Oleh karena itu, walaupun konflik yang terjadi tidak serta merta dapat difragmentasi sebagai konflik kehutanan atau non-kehutanan. Dengan melihat konflik masyarakat kampung hutan sebagai suatu kesatuan, dapat dilihat dengan lebih jelas bahwa ternyata, konflik warga kampung hutan dengan pihak Dinas Kehutanan sehubungan dengan pemanfaatan dan penguasaan lahan dalam kawasan hutan negara hanya merupakan satu bagian kecil dari satu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kampung hutan.Upaya untuk mencegah dan menangani konflik yang terjadi Dapat dilakukan secara efektif jika masyarakat memiliki pranata yang kuat sebagai tempat mereka berpaling dan bersandar. Keberadaan pranata yang kuat juga dapat menjadi sarana komunikasi antara warga dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga dapat dijadikan bagian dari pranata ini dengan cara menyederhanakan proses dan bahasa aturan tersebut. Kiranya, inilah cara yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk proses sosialisasi peraturan dan kebijakan."