Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat Indonesia yang paling merasakan dampak krisis ekonomi yang melanda sejak pertengahan tahun 1997 adalah masyarakat di perkotaan khususnya yang bermukim di pinggiran-pinggiran kota. Kenyataan ini juga terjadi di masyarakat pinggiran kota Jakarta, baik yang bekerja sebagai nelayan maupun buruh di pelabuhan dan lain-lain. Kehidupan mereka semenjak terjadinya krisis ekonomi sangat memprihatinkan, jumlah orang miskin meningkat akibat banyaknya buruh yang di PHK dan mereka tidak memiliki alternatif lain kecuali buka usaha mikro seperti warung nasi, jualan nasi uduk, dan lain-lain.Untuk mengatasi masalah kemiskinan di perkotaan, Yayasan Bina Swadaya kemudian menawarkan upaya pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan melalui program keuangan mikro. Sejak tahun 1999 sampai sekarang ini, program tersebut dilaksanakan dan telah dibentuk ratusan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Jakarta. Untuk mengetahui hasil dari program tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan masyarakat miskin melalui program keuangan mikro dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebnerlangsungan program tersebut. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh dari informan sebagai pelaku yang terlibat langsung pada proses pelaksanaan keuangan mikro, selain itu data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini sejak bulan September hingga November 2004.Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan interpretasi data melalui tema utama. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah konsep kemiskinan, strategi pembangunan sosial, pemberdayaan, lembaga keuangan mikro, kelompok swadaya masyarakat dan konsep pendampingan. Konsep-konsep ini digunakan sebagai rujukan literatur untuk membandingkan dengan proses dan hasil penelitian.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan keuangan terhadap masyarakat iniskin sebagai pelaksanaan program keuangan mikro di dua KSM binaan Bina Swadaya memperlihatkan hasil yang berbeda. Indikator yang digunakan adalah tingkat pengembalian kredit, tingkat perkembangan usaha, peranan pengurus KSM dan pendamping lapangan. Dari indikator-indikator ini, pelaksanaan program keuangan mikro di KSM Kamal Bahari tidak berhasil disebabkan karena rendahnya tingkat pengembalian kredit hanya sebesar 20 %, rendahnya perkembangan usaha, lemahnya pembinaan yang dilakukan oleh pengurus KSM terhadap anggotanya dan rendahnya intensitas komunikasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pendamping lapangan baik terhadap pengurus maupun anggota KSM. Hal ini berbeda dengan kenyataan yang ada di KSM Dahlia, dengan indikator yang sama memperlihatkan keberhasilan yang cukup tinggi. Seperti halnya tingkat pengembalian kredit mencapai rata-rata 90 %, perkembangan usaha meningkat, peranan pengurus KSM dan pendamping lapangan sangat aktif didalam membina anggota KSM. Namun hasil penelitian menunjukkan, bahwa antara KSM Kamal Bahari dan KSM Dahlia sama-sama memiliki faktor pendukung yang cukup kuat untuk keberhasilan program keuangan mikro, seperti adanya kemauan yang keras dari anggotanya untuk berusaha dan keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, adanya program yang realistis dari Bina Swadaya, adanya keinginan untuk membentuk kelompok sebagai wadah pengembangan. Ketidakberhasilan yang dialami oleh KSM Kamal Bahari, disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain, faktor alam yang sangat mempengaruhi produktivitas mereka. Selain itu, lemahnya pengelolaan lembaga oleh pengurus dan pendamping lapangan didalam membina anggotanya.Berdasarkan hasil penelitian ini, maka direkomendasikan dalam bentuk saran-saran antara lain; (i) perlu dibuat kebijakan atau skema khusus kepada usaha mikro yang rentan terhadap faktor-faktor alam dalam bentuk suku bunga pinjaman maupun tata-cara pengembalian pinjaman; (ii) perlu diadakan pelatihan awal terhadap pengurus KSM didalam melaksanakan fungsinya; (iii) perlu ditingkatkan kemampuan pendamping lapangan khususnya dalam hal pendampingan manajemen usaha; (iv) perlu dibuat studi lanjutan yang memetakan potensi dan permasalahan KSM, dan; (v) perlu dibuat kebijakan khusus tentang penempatan pendamping lapangan di KSM-KSM seperti misalnya kebijakan yang mengharuskan pendamping lapangan bermukim di lokasi binaannya."

"Sejalan dengan penetapan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama pembangunan pada masa Orde Baru, pada tahun 1994 Indonesia mulai melaksanakan era industrialisasi. Dalam implementasinya, kegandrungan terhadap pembangunan industri ternyata telah mengabaikan kebutuhan pembangunan sektor-sektor lainnya. Masalah sosial dan ekonomi yang serius pun timbul, seperti ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan serta pengangguran. Bagi sebagian masyarakat, kesempatan untuk berusaha semakin sempit dan mata pencaharian mereka menghilang karena kesalahan manajemen dari kegiatan industri yang mengabaikan pertimbangan sosial budaya dan lingkungan. Program diversifikasi industri pada Pembangunan Lima Tahun (Pelita) II dan IV telah mendorong tumbuhnya industri-industri kimia seperti pulp, kertas, rayon, pupuk, semen, dan industri petrokimia. Masing-masing jenis pembangunan tersebut memiliki konsekuensi terhadap lingkungan (Heroepoetri, 1994: 76-80). Semua kegiatan tersebut tentunya memerlukan aturan-aturan hukum untuk menjamin keseimbangan sumberdaya alam yang ada dengan aktivitas-aktivitas manusia yang menggangunya. Sayangnya, gegap gempita pembangunan industri tersebut tidak diikuti dengan tersedianya perangkat pengawasan terhadap pencemaran yang menyeluruh. Di tengah masih terdapatnya berbagai kekosongan hukum lingkungan ini, kendala utamanya adalah bagaimana agar para pelaku industri tersebut mentaati (compliance) peraturan yang ada, dan bagaimana hukum yang ada dapat ditegakkan (enforcement). Salah satu pihak yang diharapkan dapat berperan serta dalam upaya penegakan hukum lingkungan di tengah kondisi masih terdapatnya berbagai kekosongan hukum lingkungan tersebut ialah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan ruang bagi lembaga swadaya masyarakat untuk berperan sebagai penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UU No. 23 Tahun 1997 tersebut, hak, kewajiban, dan peran masyarakat mendapatkan pengakuan. Hal tersebut tercantum dalam Bab III yang terdiri dari Pasal 5, 6, dan 7. Sedangkan dalam UU yang berlaku sebelumnya, yakni UU No. 4 Tahun 1982, peran serta masyarakat juga mendapatkan pengakuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan 19."

"Latar BelakangSejak 1970-an Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peranan penting dalam pemberdayaan kaum miskin. Banyak pakar mengusulkan agar lebih banyak perhatian diberikan kepada organisasi ini karena mereka mampu mengakomodasi aspirasi kaum miskin, menyadarkan dan menggerakkan kaum miskin dalam upaya peningkatan pendidikan, pendapatan, kesejahteraan dan kemandiriannya.Lembaga Swadaya Masyarakat dibentuk oleh warga masyarakat sendiri, lebih kecil, efesien, dan lebih efektif dari birokrasi pemerintah.John Clark (1995) berpendapat bahwa pembangunan suatu negara akan berhasil apabila pembangunan itu didukung oleh tiga unsur, yaitu pemerintah, sektor swasta dan LSM. Selanjutnya ia berpendapat, pembangunan yang tepat akan memerangi jaringan kekuatan yang menyebabkan kemiskinan, dan menempatkan persamaan, demokrasi serta keadilan sosial menjadi puncak tujuan. Pembangunan harus menjadikan anggota masyarakat yang lebih lemah dapat memperbaiki situasi mereka dengan memberikan pelayanan sosial yang diperlukan dan meningkatkan produktivitasnya, memerangi kerentanan dan keterasingan, menjamin keseimbangan penggunaan sumber daya alam dan menentang ekploitasi, juga harus membuka lembaga masyarakat yang bisa dipercaya masyarakat. Tetapi pada akhir-akhir ini banyak sarjana mulai mempertanyakan efisiensi dan efektivitas dari Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberdayakan kaum miskin.Arief Budiman (1988) mengemukakan bahwa LSM sering melihat kemandirian hanya dari peningkatan kemampuan individu dalam menguasai keterampilan teknis. la berpendapat, kemandirian sebaiknya lebih diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bertahan dan mengambil sikap seandainya dihadapkan pada tekanan dan tindakan sewenang-wenang dari pihak luar. LSM harus mulai memperhatikan kemandirian yang lebih politis. Seorang pengusaha warung yang kena gusur karena lokasinya dianggap lebih strategis untuk supermaket, harus disadarkan untuk mempertahankan hak-haknya, misalnya dengan menghubungi pers, Lembaga Bantuan Hukum atau pihak-pihak lain yang dapat menolongnya.Erfan Maryono (1995) mengamati bahwa sekarang ini makin banyak orang meragukan kapasistas LSM. Banyak LSM dalam mengembangkan usaha kecil lebih merupakan pendekatan sosial daripada pendekatan ekonomi. Hasilnya dengan pendekatan sosial ini dampak perubahan ekonominya sangat marginal dan membuat orang kecil itu "kerasan" menjadi kecil dan tidak bisa keluar dari kekecilannya. Selanjutnya ia berpendapat, kondisi seperti ini hanya membuat orang kecil tidak terlalu sakit atas kekecilannya."

"Penelitian ini membahas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia sebagai bentuk reaksi sosial atas viktimisasi struktural dari sistem peradilan dengan menggunakan teori Viktimologi Kritis dari Mawby dan Walklate. Data yang diambil merupakan data-data sekunder dari LBH di Indonesia, wawancara singkat dengan narasumber, serta dokumen-dokumen dari institusi lain. Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin ketika berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana adalah ketidakadilan yang muncul selama menjalani proses peradilan yang kemudian muncul reaksi sosial berupa adanya pemberian bantuan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bantuan hukum dapat secara signifikan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan. Hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pemberian bantuan hukum pada saat yang sama dapat menyebabkan bantuan hukum menjadi bagian dari viktimisasi struktural bagi masyarakat miskin.

---

This research discusses the implementation of legal aid for the poor in Indonesia as a form of social reaction to the structural victimization of the judicial system using Critical Victimology Theories from Mawby and Walklate. The data taken are secondary data from LBH in Indonesia, short interviews with resource persons, and documents from other institutions. Problems faced by the poor when dealing with the Criminal Justice System is the injustice that arises during the judicial process which then emerged a social reaction in the form of providing legal assistance. The result of this research is that the implementation of legal aid can significantly assist the poor in obtaining justice. The constraints that occur during the process of providing legal aid at the same time can lead to legal aid being part of the structural victimization for the poor. "

"Jumlah keluarga yang bermasalah di Jakarta cenderung meningkat. Salah satu indikatornya adalah semakin meningkatnya jumlah perceraian. Terjadinya masalah keluarga tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan fungsi keluarga, perubahan pola keluarga dan pekerjaan keluarga, perubahan relasi peran suami-istri. Keadaan ini memerlukan peran serta masyarakat untuk membantu memecahkan masalah tersebut melalui Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Salah satu diantara Lembaga-lembaga tersebut adalah LKBIIuWK Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat menerangkan yang bertujuan untuk melihat efektivitas pelayanan Konsultasi Keluarga yang diberikan oleh LKBHIuWK dalam membantu Klien memecahkan masalahnya. Efektivitas pelayanan diukur dengan cara membandingkan keadaan keluarga klien yang sudah mendapatkan pelayanan dengan keluarga klien yang belum mendapatkan pelayanan dengan menggunakan pendekatan Model Sirkumpleks, yang terdiri dan dimensi kohesi keluarga (family cohesion) dan adaptabilitas keluarga (family adaptability). Menurut Model ini keluarga dihipotesakan fungsional dan tidak bermasalah apabila kohesi dan adaptabilitas keluarganya seimbang, sebaliknya apabila kedua dimensi tersebut ekstrim maka keluarga tersebut cenderung bermasalah dan tidak fungsional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) Kohesi keluarga klien yang sudah mendapatkan pelayanan dengan kohesi keluarga klien yang belum mendapatkan pelayanan perbedaannya signifikan. (b) Adaptabilitas keluarga klien yang sudah mendapatkan pelayanan dengan adaptabilitas keluarga klien yang belum mendapatkan pelayanan perbedaannya signifikan. (c) Kohesi keluarga dan Adaptabilitas keluarga klien yang sudah mendapatkan pelayanan cenderung seimbang, sedangkan kohesi keluarga dan adaptabilitas keluarga klien yang belum mendapatkan pelayanan cenderung ekstrim. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan konsultasi keluarga yang dilakukan oleh LKBHIuWK efektif dalam membantu klien memecahkan masalahnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut kiranya perlu diperbanyak Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Sosial Masyarakat yang berusaha membantu memecahkan masalah keluarga yang cenderung semakin meningkat. Untuk lebih meningkatkatkan hasil pelayanan, lembaga pelayanan perlu mengadakan evaluasi secara rutin baik evaluasi pada tingkat program, evaluasi pada tingkat proses maupun evaluasi pada tingkat hasil pelayanan."

"Penelitian ini telah dilakukan di dua tempat yaitu di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada bulan Maret-April 2007. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang dianggap dapat menjadi faktor munculnya _multitasking_ bagi profesi pustakawan di LSM, memberikan pemahaman tentang kendala atau permasalahan yang dihadapi pustakawan tersebut di dalam dunia kerja, menjelaskan tentang solusi terbaik yang dapat dilakukan pustakawan untuk menyeimbangkan tugas rangkap tersebut, dan menjelaskan tentang pengaruh dan dampaknya terhadap lembaga yang menaunginya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pustakawan yang memiliki "multitasking" serta pimpinan pustakawan agar hasil penelitian dapat lebih obyektif serta mengadakan pengamatan atau observasi dan melakukan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab munculnya _multitasking_ di dalam profesi pustakawan LSM mencakup faktor internal maupun eksternal. Motivasi utamanya adalah pengembangan diri (self improvement), anggapan bahwa pekerjaan perpustakaan adalah pekerjaan yang membosankan dan tidak berkembang masih menjadi alasan utama. Pengakuan lembaga terhadap profesi pustakawan juga menjadi salah satu motivasi para informan. Faktor kurangnya sumber daya manusia dan dana yang terbatas menjadi dua alasan utama lembaga. Waktu menjadi permasalahan utama kedua pustakawan tersebut. Banyaknya pekerjaan yang harus segera diselesaikan membuat waktu yang dimiliki semakin terbatas untuk dapat mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutin. Solusi yang dilakukan pustakawan untuk menyeimbangkan kedua jabatan adalah berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada dan memprioritaskan pekerjaan yang sifatnya mendesak. Pustakawan "multitasking' membawa pengaruh yang besar terhadap lembaga, sejauh ini prestasi kerja kedua pustakawan diakui sangat memuaskan bahkan hasil kerja mereka mendapatkan pengakuan dari internal lembaga maupun eksternal lembaga."

"Penelitian "Kajian Dokumen Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan", bertujuan untuk mendapatkan deskripsi analitis mengenai ketentuan beracara dalam perkara perdata yang berkaitan dengan lingkungan hidup dimana LSM bertindak sebagai penggugat, selain itu juga mendapatkan data dan informasi mengenai peran LSM dalam penegakan hukum lingkungan beserta hambatannya. Dalam hukum acara perdata dikenal istilah point d'interet point d 'action, dimana hanya pihak-pihak yang berkepentingan sajalah yang berhak mengajukan gugatan perdata lingkungan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah pihak-pihak yang secara langsung menderita kerugian dalam kaitannya dengan perkara lingkungan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Dalam hukum acara perdata juga terdapat asas bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Hal ini tentunya perlu diteliti lebih jauh mengenai peranan LSM dalam mengajukan gugatan perdata lingkungan dan asas bahwa penggugatlah yang harus membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Metodologi penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Langkah awal ialah dengan melakukan persiapan penelitian termasuk didalamnya studi literatur. Langkah berikutnya menyusun format pedoman pertanyaan yang diperlukan untuk wawancara dengan narasumber. Berkanaan dengan terbatasnya dana dan waktu, penelitian ini berupa pengamatan terhadap berbagai dokumen yang ada sehubungan dengan kasus-kasus yang pernah diajukan di dalam sidang pengadilan pada umumnya. Selain itu penelitian ini juga menggali berbagai sumber tulisan atau dokumen yang pernah ada. Dengan demikian penelitian ini melakukan kajian ke berbagai instansi atau institusi yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti: Bapedal, LSM yang pernah menggugat, dan pengadilan. Setelah memperoleh data yang cukup, data tersebut diolah dan dianalisis guna pembuatan laporan. Perolehan hasil studi bahwa setelah tahun 1989 berdasarkan praktek pengadilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pelestarian lingkungan hidup dianggap cakap dan memiliki kewenangan hadir sebagai penggugat di muka pengadilan di istilahkan dengan Standing to Sue in Conversation atau Standing to Sue in Environmental Litigation. Hal ini dikuatkan dengan diundangkannya UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 38. Sedangkan mengenai asas pembuktian dalam praktek perkara perdata lingkungan dikenal asas Strict Liability atau tanggung jawab mutlak dimana dalam kasus pencemaran lingkungan tidak lagi didasarkan atas kesalahan (liability based on fault) dimana penggugat bare akan memperoleh ganti rugi apabila berhasil membuktikan adanya kesalahan. Asas ini juga dianut dalam UU No 23 tahun 1997 pasal 35 meskipun tidak secara penuh hanya bagi usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan panting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun."

"Tesis ini membahas mengenai upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh BNN terhadap LSM, dalam hal mensikronkan kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, mengingat masalah P4GN bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini BNN semata. Diperlukan peran serta masyarakat dan LSM untuk membantu upaya penanggulangannya. BNN memandang penting keberadaan atau peran dari LSM untuk turut memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam upaya pencegahan pada revisi Stranas BNN 2010 ? 2014. Diharapkan bila ada sinkronisasi antara BNN dan LSM, maka akan diperoleh hasil yang lebih tepat guna atau efektif.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian yang di dapat menyarankan bahwa dalam hal BNN memberdayakan LSM, ada baiknya BNN dapat membuat suatu rumusan kebijakan atau pedoman yang mengatur mengenai hubungan dengan para LSM. Dalam kebijakan atau pedoman tersebut dapat diatur mengenai hubungan kerjasama, koordinasi, monitoring, status dari LSM serta jenis bantuan yang dapat diberikan bagi LSM. Diharapkan bila telah ada suatu kebijakan atau pedoman, maka koordinasi dan kerjasama LSM dengan BNN dapat berjalan secara kontinyu.Selain itu kelembagaan BNN juga perlu untuk lebih ditingkatkan menjadi setingkat kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Hingga saat ini status kelembagaan BNN hanyalah sebuah institusi koordinator dalam upaya P4GN, sehingga BNN pun tidak memiliki kewenangan vertikal dengan BNP dan BNK/Kota yang ada di propinsi maupun kabupaten / kota. Masalah kelembagaan ini tentu saja dapat menjadi kendala dalam hal hubungan koordinasi, mengingat permasalahan terhadap Narkoba membutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat dari berbagai unsur pemerintah, LSM, dan masyarakat.

---

The thesis discusses the empowerment by BNN on NGO?s in the synchronization of prevention activities against drug abuse. The drug problem in Indonesia is not merely a responsibility of the government cq. BNN, but the community and NGO?s as well. The participation of the community and NGO?s is urgently needed to overcome the drug problem in Indonesia. This policy is laid out as one of the strategies in BNN?s revised National Strategy 2010 ? 2014. Through the synchronization of BNN and NGO?s activities it is expected to gain more effective and efficient results in the fight against drug abuse.This is a qualitative study designed descriptively. The outcome of the study suggests that BNN formulates a policy or guidelines in regulating its relation with NGO?s by establishing cooperation, coordination as well as monitoring. The results of the study also shows the important role of BNN as a government institution in its function to coordinate efforts in dealing with drug abuse in Indonesia.Besides enhancing / improving NGO?s participation in the prevention efforts against drug abuse, it is also necessary for BNN to make internal as well as external improvements. Internal factors include support and assistance from the central government and regional / provincial administration, advocacy and cooperation among the related agencies."