Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Posyandu merupakan kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat, serta merupakan wadah kegiatan guna pembinaan kelangsungan hidup anak dan pembinaan perkembangan anak. Keberhasilan penyelenggaraan Posyandu dipengaruhi oleh penggunaan Posyandu oleh masyarakat setempat. Sejauh mana pemanfaatan Posyandu serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya masih belum diketahui. Pada kenyataannya cakupan Posyandu di Bogor Barat masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi perilaku ibu balita dalam penggunaan Posyandu.Janis penelitian yang dipakai adalah cross sectional dengan pengambilan sampel secara systematic random sampling. Dari 10 faktor yang diteliti, hanya 4 .faktor yang memberikan hasil dalam analisa. Dari uji regresi ganda didapatkan faktor pekerjaan (status bekerja) ibu, persepsi ibu tentang jarak Posyandu, persepsi ibu tentang waktu buka Posyandu, dan persepsi ibu tentang perilaku kader mempunyai pengaruh bermakna terhadap index kunjungan (penggunaan) Posyandu. Sedangkan faktor lainnya yaitu faktor pendidikan ibu, pengetahuan ibu tentang Posyandu, persepsi ibu tentang jenis pelayanan di Posyandu, persepsi ibu tentang perilaku petugas, adanya jaminan kesehatan/ asuransi kesehatan dan pendagatan keluarga tidak mempunyai hubungan dengan index penggunaan Posyandu.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kelangsungan anak balita dalam mengikuti program penimbangan di Posyandu cukup baik. Ada 4 faktor yang mempunyai pengaruh bermakna terhadap penggunaan Posyandu yaitu pekerjaan ibu, persepsi ibu tentang jarak Posyandu, persepsi ibu tentang waktu buka Posyandu dan persepsi ibu tentang perilaku kader.Dengan demikian intervensi yang disarankan adalah memperbaiki persepsi ibu tentang perilaku kader, menelaah lebih lanjut terhadap persepsi jarak Posyandu dan persepsi ibu tentang waktu buka Posyandu apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian membahasnya untuk memperoleh intervensi yang tepat.Akhirnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku ibu balita dalam penggunaan Posyandu dengan populasi yang berbeda agar dapat ditarik kesimpulan yang lebih tepat."

"Misi menjadikan kota Jakarta sebagai kota jasa telah menumbuhkembangkan serta terkonsentrasinya jasa hiburan di DKI Jakarta, namun pada kenyataannya peranan dari penerimaan Pajak Hiburan di DKI Jakarta mengalami gejala penurunan selama beberapa tahun terakhir, keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendeskripsikan sumbangan Pajak Hiburan terhadap PAD, menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan, mengetahui kemampuan administrasi Dipenda dalam pemungutan Pajak Hiburan serta seberapa besar peranan jumlah penduduk, jumlah tempat hiburan, pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, pendapatan perkapita, dan jumlah pengunjung hiburan. Sebagai alat bantu di dalam menemukan tujuan yang ingin diketahui, maka dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif terhadap data yang relevan dikaitkan dengan teori dan alat analisis yang sudah baku digunakan dalam penelitian ekonomi.Dari hasil analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, pertama, adanya obyek pemajakan yang memasuki lapangan pajak pusat (PPN), keringanan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta secara umum hal lain yang memerlukan penyempumaan termasuk sistem manual yang masih digunakan. Kedua, nilai rata-rata efisiensi pemungutan Pajak Hiburan adalah 9,50 termasuk efisien namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai rata-rata efisiensi pemungutan PBB secara nasional yaitu 10, dari sisi efektivitas nilai rata-rata adalah 93 meskipun termasuk kategori efektif tetapi belum mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga, dengan metode persamaan regresi berganda double log dengan data times series dengan pengamatan 21 tahun dan pada tingkat keyakinan 95% (α=0,05), didapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model (koefisien determinasi R2 adjusted) 0,996 adalah; (1) jumlah penduduk, (2) jumlah tempat hiburan, (3) pertumbuhan ekonomi, (4) inflasi, (5) investasi, (6) pendapatan perkapita (7) keringanan pajak, dan (8) jumlah pengunjung hiburan. Keempat, berdasarkan besaran elastisitasnya dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hiburan secara berurut (menurut peringkatnya) adalah ; (1) pendapatan perkapita, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) investasi, (4) jumlah tempat hiburan, (5) jumlah penduduk, (6) jumlah pengunjung hiburan, dan (7) keringanan pajak. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Hiburan adalah inflasi. Sedangkan sisanya 0,004 variasi perubahaan penerimaan Pajak Hiburan dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini."

"ABSTRAKTesis ini mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi Price Earning Ratio saham selctor pertambangan dan pedanian di Bursa Efek Indonesia, kemudian membuat model estimasi Price Earning Ratio saham baik sektor pertambangan maupun sektor pertanian. Setelah model estimasi terbentuk dengan menggunakan multiple regression maka dilakukan evaluasi PER saham perusahaan sektor pertambangan dan pertanian. Pada model ini yang menjadi variabel terikat adalah P/E ratio, sedangkan yang menjadi variabcl bebas adalah nilai dividend payout ratio, earnings growth rate, beta dan net profit margin.Kata kunci:P/E ratio, faktor-faktor pengaruh, saham sektor pertambangan dan pertanian

---

ABSTRACTThis paper studies factors that affect Price Earning Ratio in mining and agricultural sectors shares in Indonesia Stock Exchange, we estimate a model of Price Earning Radoes&matebothinmirnngandagric1dmmlsedmsshares.A!leresdmaEngthe model formed by using multiple regressions, then we evaluate PER company share in mining and agricultural sector. P/E ratio is the bound variable in this model, whereas the independent variable is the value of dividend payout ratio, earnings growth rate, beta and net profit margin.Keywords:P/E ratio, influence factors, shares of mining and agricultural sectors"

"Potensi penerimaan PBB yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penerimaan PBB yang sebenarnya dan peubah-peubah yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor, serta analisis efisiensi pemungutan PBB.Data penelitian ini adalah jumlah penduduk, PDRB (Harga Konstan), dan Indeks Harga Konsumen di Kota Bogor sebagai peubah bebas, serta realisasi penerimaan PBB sebagai peubah terikat. Sedangkan data untuk potensi penerimaan PBB adalah data Hasil Assessment Sales Ratio Kota Bogor, data tunggakan, dan penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan. Periode data adalah tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 2004 dan diperoleh dari sumber intern Direktorat PBB dan BPHTB, Kantor Pelayanan PBB Bogor, Badan Pusat Statistik Kota Bogor, maupun laporan publikasi. Untuk melihat pengaruh peubah bebas terhadap peubah terikat, mengunakan regresi linier berganda dan menggunakan bantuan software SPSS. Pengujian yang dilakukan adalah uji asumsi klasik yaitu uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji statistik, yaitu: uji-t statitistik, uji-F statistik dan uji koefisien determinasi. Untuk penghitungan potensi penerimaan dilakukan dengan penyesuaian terhadap harga pasar wajar berdasarkan Hasil Assessment Sales Ratio di Kota Bogor. Sedangkan analisis efisiensi pemungutan PBB dilakukan dengan menghitung persentase antara biaya pemungutan PBB dengan penerimaan PBB yang berhasil dipungut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk,PDRB, dan IHK berpengaruh secara signifikan dan bersifat elastis terhadap realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor. Model memiliki koefisien determinasi sebesar 97,1%. Semua peubah bebas mempunyai pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan PBB dan bersifat elastis. Potensi riil penerimaan PBB jauh di atas target dan realisasi penerimaan PBB. Potensi riil inilah yang harus dijadikan dasar penetapan target/rencana penerimaan PBB. Rata-rata tingkat efisiensi pemungutan PBB di Kota Bogor tahun 2003 dan 2004 adalah sebesar 2,73% per tahun (sangat efisien).Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Pelayanan PBB Bogor dan Pemerintah Kota Bogor dalam merumuskan kebijakan penerimaan PBB di Kota Bogor."

"Berdasarkan SDKI 1997, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yaitu 334 per 100.000 kelahiran hidup (target nasional: 125 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 25 per 1000 kelahiran hidup (target nasional adalah 15 per 1000 kelahiran hidup), ini menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta arus terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, khususnya kesehatan ibu dan anak.Untuk menurunkan AKI dan AKB telah dilakukan berbagai upaya diantaranya adalah memudahkan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan menempatkan bidan di desa.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja bidan di desa dalam pelayanan kesehatan ibu dan neonatal dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja serta faktor yang paling dominan. Dengan memakai indikator K1, K4, linakes, KNI dan KN2. Kinerja baik bila cakupan K1 > 95%, K4 > 90%, Linakes 85%, KNI > 80% dan KN2 7 80%.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan rancangan penelitian Cross Sectional. Sampel penelitian adalah seluruh bidan di desa yang bertugas di Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 94 orang.Analisis data meliputi analisis univariat, analisis bivariat dengan uji Chi Square untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan analisis multivariat dengan uji regresi logistik untuk melihat faktor yang paling dominan berhubungan dengan kinerja bidan di desaHasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kelompok bidan di desa yang memiliki kinerja kurang lebih besar dibandingkan bidan di desa yang memiliki kinerja baik. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, sarana, penghasilan tambahan dan supervisi mempunyai hubungan bermakna dengan kinerja bidan di desa dan yang tidak mempunyai hubungan bermakna adalah umur, status perkawinan, masa kerja, dukungan pimpinan dan dukungan masyarakat. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, penghasilan tambahan dan supervisi merupakan faktor dominan yang dapat menentukan hubungan variabel independen dengan kinerja bidan di desa. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja bidan di desa adalah variabel pengetahuan.Setelah diketahui faktor faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan di desa, maka dapat diformulasikan berupa saran saran sebagai berikut: Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu membuat kebijakan memberikan insentif kepada bidan di desa dan bidan PTT yang berprestasi dapat diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Bagi Dinas Kesehatan mengadakan pelatihan fungsional dan manajemen sosial approach, merencanakan supervisi yang berkualitas, mempermudah pemberian lain praktek bidan, mengusulkan penambahan tenaga bidan di desa sesuai kebutuhan, bidan di desa yang berprestasi diusulkan sebagai bidan di desa teladan. Bagi Puskesmas memberikan pembinaan secara periodik dan intensif serta mengadakan monitor dan evaluasi. Bagi bidan sendiri mengadakan pendekatan kepada masyarakat, memanfaatkan peran aktif dukun bayi, melaksanakan kerja sama lintas sektoral dan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya.

---

The Factors Related to Village Midwife Performance in Health Service for Maternal and Neonatal in West Lampung Regency 2002Based on the SDKI 1997, Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia is still high, which is 334 per 100.000 living birth (national target: 125 per 100.000 living birth) and Infant Mortality Rate (IMR) is 25 per 1.000 living birth (national target is 15 per 1.000 living birth). These describe the level of public prosperity and access to health service is still low, especially for the health of mothers and children.

To decrease the MMR and 1MR various efforts have been undertaken. One of them is to facilitate health service that could reach the public through placement of midwives in villages.

The objective of this study is to get a description regarding the operation of midwives in villages concerning the health service for mothers and neonatal, and the factors which relate to the operation and the most dominant factor, using K I , K4, l inakes, KN1 and KN2 indicators. The operation is good when the scoop is 1(1 y 95%, K4 ? 90%, Linakes ? 85%, KN1 ? 80%, and KN2 ? 80%.

This study is carried out in West Lampung Regency using a cross sectional study plan. The samples of the study are every villages midwives who are in duty in West lampung Regency which consist of 94 people.

The analysis consist of univariat analysis, biovariat analysis with chi Square test to find out the relationship between the independent variable with the dependent variable and multivariate analysis with logistic regression test to find out the most dominant factor which is related to the operation of midwives in villages.

The result of the study shows that the midwives group proportion in villages which has less operation is higher compared to midwives in villages which has good operation. The result of bivariat analysis shows that the variable of knowledge, facilities, additional income, and supervision has significant relationship with the midwives operation in villages; and variables which have no significant relationships are age, marital status, work period, support from the superior or the public. The result of multivariate analysis shows that the variables of knowledge, additional income, and supervision are the dominant factors which could determine the relationship between the independent variable with the operation of midwives in villages. The most dominant variable related to the operation of midwives in villages is knowledge.

Once the factors which are related to the operation of midwives in villages have been identified, then the following suggestions could be formulated: For the District Government of West Lampung Regency is to make a policy that would give incentive for the village midwives and PTT midwives who have good track record could be raised as civilian government officers. For the Health Board is to make social approach management training and functional training, plans a good supervision, facilitate midwives working permit, proposes to increase the midwives according to the needs, village midwives who have good track records is proposed as the best midwife. For the Public Health Centers are to give education periodically and intensively and also to monitor and evaluate their progress. As for the midwives themselves are to make an approach to the public, using the active role of traditional midwives, undertake cross sector cooperation and try to improve their own knowledge."

"PENDAHULUANSejak beberapa tahun terakhir ini, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, pelaksanaan bantuan hukum tetap merupakan salah satu masalah yang aktual untuk dibicarakan.Keadaan yang demikian tersebut cukup dapat dimengerti, karena sejak berlakunya KUHAP yaitu pada tanggal 31 Desember 1981, dikenal adanya pemberian bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan, termasuk dalam proses penyidikan. Pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan ini, tentu saja merupakan hal yang baru dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana kita, sebab pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan tidak dikenal dalam ketentuan hukum acara pidana lama yaitu yang didasarkan pada Het Herziene Inlansdsh Reglement (Staatsblad, Tahun 1941 Nomor 44, selanjutnya disebut HIR).Sebagaimana diketahui, bahwa menurut HIR hak bantuan hukum baru diperoleh terdakwa jika perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, sehingga tersangka pada tingkat pemeriksaan pendahuluan termasuk dalam proses penyidikan tidak dapat memperoleh bantuan hukum. Karena hal yang demikian maka dalam praktek dimungkinkan sering terjadinya perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka.Meskipun hak bantuan hukum sebelumnya telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tetapi lahirnya KUHAP tetap harus dipandang sebagai sesuatu hal yang baru. Hal ini karena lahirnya KUHAP berarti telah terjadi suatu perubahan desain baru yang cukup fundamental dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana kita. Hal tersebut berakibat adanya keharusan cara-cara baru bagi aparatur (alat) penegak hukum dalam melakukan pekerjaan hukum yang berbeda dengan cara-cara lama. Cara-cara baru tersebut, tentu saja sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan hak bantuan hukum yang telah dialokasikannya.Berbagai macam kegiatan telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan dan praktisi hukum dengan fokus pembicaraan di sekitar masalah bantuan hukum kegiatan-kegiatan tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk seminar-seminar, lokakarya-lokakarya maupun simposium-simposium.Kegiatan-kegiatan-tersebut, pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan masukan pemerintah dalam rangka mewujudkan usahanya ke arah era hukum dan sekaligus untuk memberikan masukan positif dan komprehensif terhadap perwujudan nyata jalan pemerataan perolehan keadilan bagi segenap anggota masyarakat sebagai salah satu dari delapan jalur pemerataan. Dengan demikian, sumbangan-sumbangan pikiran yang tertuang dalam kegiatan-kegiatan tersebut, akan memberikan angin segar bagi upaya perolehan jalan masuk menuju keadilan (access to justice). "