Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pelaksanaan jual beli saham, ada persyaratan Undang-Undang yang harus dipenuhi antara lain seperti diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) yang harus dimuat dalam akta notaris dan kemudian harus dibuatkan akta jual beli atas saham-saham tersebut. Tanpa dibuatnya akta jual beli tersebut, maka jual beli saham tersebut adalah batal demi hukum. Dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung mengenai kasus jual beli saham dalam PT.Bumi Mansyur Permai membatalkan putusan-putusan di ketiga tingkat peradilan karena terbukti terdapat kekhilafan dalam putusanputusan sebelumnya, dimana majelis hakim di ketiga tingkat keadilan menganggap dengan diadakannya RUPS, maka telah terjadi jual beli saham. Kasus ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yakni antara lain peraturan mengenai pengalihan hak atas saham yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta teori-teori hukum yang diperoleh dari tulisantulisan para ahli hukum. Sebagai hasil analisa penelitian ini dapat di tekankan pentingnya pembuatan akta jual beli saham sebagai persyaratan formal jual beli saham, setelah diperolehnya persetujuan jual beli saham dari RUPS yang sebenarnya hanya merupakan pemberian persetujuan kolektif atas penjualan saham.

---

There are some requirements and procedure outlined by Law and Regulation that has to be met in order to properly executing sale and purchase of shares, among others, such as obtaining the approval from General Meeting of Shareholders that has to be made in notarial deed and to execute the deed of sale and purchase for such shares. Without executing the later then the sale and purchase of such shares is null and void. In reviewing the decision of the Supreme Court to cancel the verdicts on all three levels of judiciary regarding the case of sale and purchase shares in PT.Bumi Mansyur Permai, as it was proven that there has been a mistake in the verdicts by which the panel of judges at those three levels considered that by General Meeting of Shareholders agreeing for such transfer of shares can be treated equally as the act of sell and purchase itself.

This case is analyzed on descriptive analytical basis by using normative juridical approach, namely by focusing on sources such as the prevailing regulation and law as well as literature-literature related to such matters. As the result of research conducted for this matter it is to be emphasized the importance of executing deed of sale and purchase shares as one of the formal requirements after obtaining approval from General Meeting of Shareholders by which only is a collective agreement given for such transfer of shares."

"ABSTRAKTesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli saham dalam suatu perseroan terbatas tidak dapat dilihat dari sisi formilnya saja namun pelaksanaan jual beli saham yang tertuang dalam suatu akta otentik harus benar dilaksanakan isinya. Permasalahan yang hendak dibahas dalam tesis ini adalah tentang akta jual beli saham yang tidak didukung oleh bukti pelunasan dan bukti setor dari pembeli serta akibat hukum terhadap notaris serta pada objek jual belinya, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan deskriptif analitis. Dalam hal ini, pembeli melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan prestasinya yaitu membayar uang pembelian saham tersebut. Akibatnya adalah transaksi jual beli sahamnya tidak sah dan begitu juga dengan akta jual beli saham tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu, kepemilikan saham tersebut masih dimiliki oleh penjual. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk mencegah timbulnya permasalahan seperti ini lagi, notaris seharusnya lebih berhati-hati dan dengan cara meminta bukti pelunasan pembayaran pada saat penandatanganan akta jual belinya. Karena terhadap kelalaian tersebut, notaris dapat dikenakan sanksi, baik administratif maupun perdata.

---

ABSTRACTThis thesis discusses that a legal act of buying and selling of shares in a limited liability company cannot be seen from the formal side only, but the conduct of buying and selling of shares that contained in an authentic deed must be properly carried out. The problem to be discussed in this thesis is about the deed of sale of shares which is not supported by proof of payment and proof of deposit from the buyer and the legal consequences of the notary and the object of sale and purchase. This research uses a normative juridical method, with analytical descriptive. In this case, the buyer do a breach of contract because he did not do his obligation, that is paying some money to buy the shares. As a result, the sale and purchase of the stock is invalid and the act of sale of the stock becomes invalid. Therefor, the ownership of these shares still belongs to the seller. The results of this study suggest that to prevent the occurrence of problems like this again, the notary should be more careful and ask for proof of payment at the time of signing of the purchase deed. Due to such negligence, notary may be subject to sanctions, both administrative and civil."

"Perjanjian pengikatan jual beli pada umumnya merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakan jual beli, namun pada praktiknya kadang kala perjanjian pengikatan jual beli digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang. Sehingga, perbuatan hukum yang tercantum dalam akta bukan merupakan perbuatan hukum yang sebenarnya terjadi diantara para pihak, kondisi yang demikian dikenal sebagai perbuatan atau perjanjian pura-pura. Penelitian ini menganalisis keabsahan dan status kepemilikan objek dalam akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura adalah sah dan mengikat para pihak, hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2510 K/Pdt/1991. Mengenai status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dalam kasus ini, jika mengacu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hak atas tanah dan bangunan beralih jika dibuat akta jual beli di hadapan PPAT, namun jika mengacu pada Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 maka hak atas tanah dan bangunan beralih pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Notaris pada saat membuat akta sebaiknya memastikan bahwa kehendak para pihak yang akan diformulasikan dalam akta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila salah satu pihak mengajukan gugatan mengenai pembatalan akta maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan serta memeriksa fakta-fakta materiil yang terjadi sebelum pembuatan akta, di samping formalitas pembuatan akta.

---

The sale and purchase binding agreement is generally a preliminary agreement before the sale and purchase is carried out, but in practice sometimes the sale and purchase binding agreement is used as collateral in a debt agreement. Thus, the legal act listed in the deed is not a legal act that actually occurs between the parties, such a condition is known as an act or sham agreement. This study analyzes the validity and ownership status of the object in the deed of the sale and purchase agreement as a pretend agreement. This study uses a juridical-normative research method using secondary data, and data collection tools in the form of document studies. Based on the results of the study, the deed of sale and purchase agreement as a pretend agreement is valid and binding on the parties, this is contrary to the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2510 K/Pdt/1991. Regarding the ownership status of land and building rights in this case, when referring to Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, land and building rights are transferred if a deed of sale and purchase is made before the PPAT, but if it refers to Article 94 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997, the rights to land and buildings are transferred when there is a court decision that has permanent legal force. The notary at the time of making the deed should ensure that the will of the parties to be formulated in the deed does not conflict with the applicable legal provisions. If one of the parties files a lawsuit regarding the cancellation of the deed, the Panel of Judges must consider and examine material facts that occurred before the making of the deed, in addition to the formalities of making the deed."

"Salah satu lembaga yang digunakan untuk memberi jaminan keamanan pada pihak Kreditur dalam agunan kredit adalah Hak Tanggungan. Salah satu ciri dari Hak Tanggungan adalah mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Contoh pelaksanaan eksekusi tersebut adalah dengan menggunakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris. Penulisan ini akan membahas bagaimana prosedur eksekusi objek Hak Tanggungan apabila terjadi kredit macet dan keabsahan dari eksekusi Hak Tanggungan melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/ PDT/2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.Hasil penelitian adalah pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan harus melalui penjualan di muka umum atau melalui lelang, terdapat pula eksekusi Hak Tanggungan di luar lelang. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian obligatoir, maka keabsahannya dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila PPJB dilaksanakan dalam rangka eksekusi Hak Tanggungan, maka untuk menentukan sah nya PPJB tersebut harus memenuhi prosedur eksekusi Hak Tanggungan dalam Pasal dalam Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 20 ayat (3) UUHT.

---

One of the institutions that used to give security assurances on the part of the creditor in collateral credit/loan is a Mortgage. One feature of Mortgage is easy in implementation of their execution. One of such execution is to use a Binding sale and purchase Agreements Act (PPJB) made by the notary. This thesis will elaborate how the execution procedure of Mortgage if there any problem loan and legality od Mortgage execution through sale and purchase Agreements by analyzing Supreme Court Verdict Number 1513 K/PDT/ 2016. This research using juridical normative methods with purely descriptive analytic. This study uses secondary data primary data collection method by which consist of primary law, secondary, and tertiary. For methods of analysis used is qualitative method.

The results of this research  are the Mortgage execution must pass through the sale of publicly or through an auction, there is also the Mortgage execution outside of the auction. Agreement Binding sale and purchase agreement is obligatoir, then its validity can be reviewed from the provisions of article 1320 book of civil law legislation. When implemented in order of Mortgage execution, PPJB procedures must comply with the rights of a dependent in section in article 20 paragraph (2) jo. Article 20 paragraph (3) UUHT."

"Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Akta Jual Beli merupakan dasar dari pendaftaran hak atas tanah untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan atas perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah perjanjian karena jika tidak terpenuhi syarat sah perjanjian maka dapat menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum. Permasalahan dalam tesis ini yaitu akibat hukum terhadap hak tanggungan yang lahir berdasarkan akta jual beli yang cacat hukum dan tidak mengikat oleh pengadilan, perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum, dan tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan juga akan menjadi cacat hukum jika objeknya berdasar pada akta jual beli yang cacat hukum, kemudian bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan dapat menempuh jalur non litigasi atau melalui jalur litigasi sebagai perlindungan hukumnya jika akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum dan tidak mengikat oleh pengadilan, serta terdapat 3 (tiga) pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibuatnya, yaitu pertanggungjawaban secara perdata, secara pidana dan secara administratif. Pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/PDT/2017, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata karena telah merugikan pihak ketiga berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil.

---

This research discusses about Mortgage Right that is born based on Sale and Purchase Deed made by PPAT. Sale and Purchase Deeds are the basis of the registration of land rights to be used as an object of collateral for additional agreements from a principal agreement in the form of a credit agreement. Making a deed of Sale and Purchase must fulfill the legal agreements requirements because if the agreement does not meet the requirements, it can cause the deed to become legally flawed. The problem in this research are the legal consequences of the mortgage rights that are born based on the Sale and Purchase Deed that is legally flawed and not binding by the court, legal protection for the Bank as the creditor as the holder of the mortgage rights that the deed of giving the mortgage right is determined to be legally flawed, and the responsibilities of PPAT that make the deed of Sale and Purchase. The research method used in this article is normative juridical research with descriptive analytical research type. Data analysis conducted using qualitative methods.

The results of this research can be concluded that Mortgage Right will also be a legal defect if the object is based on a deed of legal defect, Bank as creditor as holder of mortgage right can take a non-litigation or through litigation path as legal protection if the deed is granted as legally flawed and not binding by the court, and there are 3 (three) responsibility of PPAT to the deed he made, namely civil, criminal and administrative liability. In the case of Supreme Courts Decision Number 3232 K/PDT/2017, PPAT can be held liable on a civil basis because it has harmed third parties in the form of material losses and immaterial losses."

"Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta Jual beli Notaris/PPAT agar bisa didaftarkan. Sebagai akta otentik akta Notaris/PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatannya, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturanperaturan lainnya. Seorang Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang tidak melihat dokumen/surat aslinya dapat menimbulkan resiko baik terhadap akte itu sendiri maupun terhadap Notaris/PPAT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisa penelitian ini ternyata pembuatan akta jual beli tanpa melihat dokumen asli berakibat batalnya akta tersebut dan tuntutan gantirugi kepada Notaris/PPAT yang telah melakukannya.

---

The growing importance of the meaning of land to human life is now causing the ever increasing potential for conflicts or land disputes. The organized and neat law and land administration is required to prevent or avoid conflict dispute. Therefore, transfer of rights over land must be evidenced by the Notary / PPAT deed of sale and purchase to be registered. As an authentic deed, deed of Notary / PPAT must fulfill the procedures of manufacture, as determined by the laws and other regulations. A Notary/PPAT who don't see the original document/letter in the making of the deed of sale and purchase may pose a risk for both the certificate itself and the Notary/PPAT. This study is using the normative juridical method with the method of data analysis and the qualitative approach. The result of this study stated that the creation of the deed of sale and purchase without seeing the original document can end with the cancellation of the deed and the compensation claim for the Notary / PPAT who have done so."

"Pada zaman sekarang gencar dilakukan pembangunan rumah susun oleh banyak developer, konsumen diberi banyak pilihan untuk memilih sesuai kemampuan dan kebutuhannya masing-masing, banyak dari konsumen membeli sebelum bangunan telah selesai dibangun dengan dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu. Undang-undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan perjanjian dan prestasi-prestasi apa saja yang harus dipenuhi oleh developer maupun oleh konsumen, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum sehingga hak dan kepentingan mereka tidak terlindungi dengan baik. Seringkali ditemukan developer yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan ketika mengiklankan rumah susun yang mereka jual, hal ini mengakibatkan banyaknya konsumen yang merasa tertipu setelah melakukan pembelian karena tidak mendapatkan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Pokok penelitian dari tesis ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dan cara-cara apa yang dapat ditempuh untuk menuntut hak konsumen menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka serta wawancara ahli dan dianalisis secara deduktif serta tipologi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak menuntut apa yang sudah diiklankan oleh developer pada masa penjualan dengan cara membuat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), keputusan dari BPSK bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

---

The regulation has been set up with clear terms of matters related consumer protection, but some people still do not attention because they lack of knowledge of the law so that their rights and interests are not well protected. This situation leads to the number of apartment developer that been set to the default because of their incapability to reach the terms of condition they?ve been made in the apartment sale and purchase agreement, resulted in many series of legal conflict between the developer and the consument.

This thesis research is to know what kind of legal protection that can be applied for the customer according to the legislation. Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and analyzed deductively and typology of this research is analytical prescriptive. The results showed that the customer is have the right to sue the developer via BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), all the results that been decided by BPSK is final and bond for both developer and consumer."

"Tesis ini diletarbelakangi oleh seringnya Notaris terlibat dalam perkara hukum, baik sebagai saksi maupun tersangka. Salah satu penyebabnya adalah para penghadap yang tidak memberikan keterangan ataupun dokumen yang sebenarnya kepada Notaris, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan praduga sah dalam akta PPJB dan keabsahan akta PPJB nomor 10 dalam kasus ini. Dalam hal ini dilakukan analisis pada perkara yang termuat dalam putusan nomor 541/PDT.G/2012/PN.JKT.UT, adapun jenis penelitian dari tesis ini yaitu penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis normatif serta tipe penelitian eksplanatoris dan evaluatif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu peran Notaris dalam melaksanakan praduga sah dalam akta perjanjian pengikatan jual beli ditinjau dari keberwenangan Notaris untuk membuat akta, secara lahiriah dan secara formal telah memenuhi aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris serta secara materiil telah memberikan keyakinan bagi Notaris, maka terhadap akta Notaris tersebut telah dianggap sah dan tiada tanggung jawab Notaris jika dilakukan pembatalan Akta PPJB ke Pengadilan. Tentang keabsahan Akta PPJB nomor 10 (akta kedua) dalam kasus ini, telah memenuhi syarat kesepakatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, namun belum memenuhi syarat kecakapan yaitu melanggar pembatasan kewenangan bertindak, yang mana telah diatur dalam Akta Notaris tanggal 18 Juli 2011 (akta pertama), sehingga Akta PPJB nomor 10 (akta kedua) didegradasikan menjadi akta dibawah tangan dan selanjutnya dibatalkan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Jakarta Utara, bagi para pihak / para calon pembeli yang dirugikan atas pembatalan Akta PPJB nomor 10 dapat mengajukan tuntutan penggantian kerugian ke Pengadilan.

---

This thesis is inspired by the high frequent of Notary, who involved in legal proceedings, either as witnesses or suspects. One of the basis is that the parties often do not give actual information or documents while making a deed to Notary, making them vulnerable to legal exposure thereon. In this thesis the role and responsibilities of a Notary in implementing the presumption of legitimation in the deed of sale and purchase agreements and validity the deed of sale and purchase binding agreement number 10 will be discussed. This thesis will also analyse Court decision number 541/PDT.G/2012/PN.JKT.UT, which will be conducted by the study of law in the form of normative juridical research by explanatory and evaluative research method.

The results obtained from the research is that the role of the Notary in implementing the presumption of legitimation deed of sale and purchase agreement is if, in terms of authorization of Notary to make deed, outwardly and formally meet the legal rules on the manufacture of Notary?s deed and as well as in material has given trust to the Notary, then the notarial deed has been deemed valid and so no liability will be imposed if the cancellation of Notary Deed is brought forward to the Court. Specifically in this case, on the validity the deed of sale and purchase binding agreement number 10, has qualified 'deal', "certain things", "good cause", as part of legitimate requirement of a contract, but unqualified "authorized in the act", which has been determined in the Notarial Deed dated 18th July 2011 (the first Deed), so the deed of sale and purchase binding agreement number 10 (the second deed) is degraded into a deed under the hand rather than notariil deed and subsequently canceled. Based on consideration of North Jakarta Court Judges, The injured parties from the cancellation the deed of sale and purchase binding agreement number 10, could make a claim for compensation to the Court."

"Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan cara membuat akta jual beli saham, setelah itu, pemindahan hak atas saham tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham serta harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI perihal perubahan data perseroan tersebut. Notaris mempunyai kewajiban untuk memberitahukan perubahan data perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila Notaris tidak melakukan kewajiban tersebut maka, pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Perseroan tidak akan berubah dan pembeli saham dalam akta jual beli tersebut tidak dapat secara efektif menjadi pemegang saham dalam perseroan tersebut. Akibatnya, apabila perseroan menjual kembali saham yang sebelumnya dibeli oleh pembeli tersebut dan memindahkannya kepada suatu pihak ketiga serta kemudian pemindahan hak atas saham tersebut aktanya dibuat oleh Notaris yang sama dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, pihak ketiga tersebut akan dianggap sebagai pemegang saham yang sah dari perseroan tersebut. Dalam hal peristiwa ini terjadi, bagaimana akibat hukum terhadap akta jual beli saham ganda yang dibuat oleh Notaris dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Akta Jual Beli Saham Ganda yang dibuatnya dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 04/Pts/Mj.PWNProv DKI Jakarta/IX/2012.Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dan dengan dilakukan wawancara sebagai data pendukung, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen di samping itu juga dilakukan wawancara dengan narasumber, metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, sehingga hasil dari bentuk penelitian ini berupa deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa akibat hukum dari akta jual beli saham ganda adalah akta yang berlaku ialah akta yang terakhir, karena akta tersebut telah memenuhi seluruh syarat dan prosedur pemindahan hak atas saham yang berlaku dan Notaris bertanggung jawab secara administatif karena Notaris tidak melakukan kewajibannya.

---

Transfer of shares is carried out by way of deed on sale and purchase of shares, subsequently, such transfer of shares shall be registered in the Shareholders Register and must be notified to the Minister of Law and Human Rights with respect to the change of such company rsquo s data. The Notary possesses the obligation to notify such changes on company rsquo s data to the Minister of Law and Human Rights within a specified period of time. Should the notary violates its obligation, then the shareholder registered in the Shareholder Register will not be updated and the buyer of the shares under such Deed will not be effectively becomes shareholders of the company. As a result, in the event the company tries to re sell the shares that once purchased by such buyer and transferred to another third party and the said transfer of shares are notified to the Minister of Law and Human Rights and that deeds made by the same Notary, such another third party will be recognized as the authorized shareholder of the company. Should the occasion arrives, what are the legal consequences to the double deed on sale and purchase of shares drawn upbefore the Notary and what is the responsibility of such Notary over thedouble Deed on Sale and Purchase of Sharesdrawn upbefore such Notary under Decree of theDKI Jakarta Regional Supervisory Board of Notary No. 04 Pts Mj.PWNProv DKI Jakarta IX 2012.

The type of this study is normative judicial with a typology of study tendences of analytycal descriptive. The type of data herein is using primary, secondary and tertiary law materials. The tools to gather the data used herein are carried out by documentary study, moreover, the author are also carried out several interviews with interviewees. The method to analyze data is carried out with a qualitative method. As a result, the type of this study is an analyical descriptive study. The conclusion of this study explains that the legal consequences of such double Deed on Sale and Purchase of Shares that the latter deed will prevail against the first deed, considering the said deed has met all the prevailing pre requisite and procedure of transfer of shares, and such notary will be administratively liable for violating its obligation."

"Latar Belakang dari Penelitian ini adalah Jual beli terhadap perumahan yang meliputi jual beli rumah beserta tanahnya tidak selamanya dilangsungkan dengan kontan dan tunai. Pelaksanaan jual beli dalam prakteknya yang dilakukan tidak secara tunai untuk pemilikan rumah maka banyak pihak Perusahaan Pengembang yang kemudian memakai surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli baku sebagai perjanjian jual belinya, yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Umum (Notaris). Keadaan seperti ini akan menjadi permasalahan terutama tentang bagaimana kekuatan perjanjian pengikatan jual beli, yang dibuat dibawah tangan oleh Pihak Developer. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, pertama bagaimana kekuatan hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah antara PT. CP dengan Pihak pembeli yang dibuat di bawah tangan? Yang kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di bawah tangan oleh PT. CP?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, baik bahan hukum primer sekunder dan tersier, data akan dikelola secara kualitatif hasilnya berupa deskriftif analitis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan, khususnya yang dibuat oleh PT CP dengan nasabah adalah sama dengan kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat secara dibawah tangan, dimana kekuatannya hanya didasarkan kepada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta dibawah tangan maka perlindungannya sepanjang para pihak mengakui adanya perjanjian jual beli yang dibuat di bawah tangan.

---

The background of this research is to buy and sell against housing that includes the buying and selling of houses and their land was not always held by cash and cash. The implementation in practice of buying and selling is done not in cash for home ownership so many parties the company the Developer then uses the agreement Binding sale and purchase agreement to purchase as a raw, which was not made Public before the Official (Notarity). Such circumstances this would be a problem especially on how the power of binding sale and purchase agreements, made under the hands of the Developer.

Formulation of the problem in this research is divided into two, the first deed of legal power of how Covenants Binding sale and purchase of land between PT. CP with the buyers made under the hands? The second how to legal protection of the parties in the agreement binding sale and purchase made under the hand by PT. CP. This research is research that is both normative juridical law by using secondary data, both primary and secondary legal materials tertiary, the data will be managed qualitatively the results in the form of analytical deskriftif.

From the results of this study, it was concluded that the legal power of the deed of Covenant binding of selling land rights created under the hands, especially made by PT CP with a customer is equal to the force of law that are owned by the deed of Covenant Binding sale and purchase (PJB) made under the hands, where his strength is based upon Article 1338 of the book of the Civil Code Act which reads : all agreements made legally valid as legislation for those who make it and the fulfillment of the legal protection of the rights of the parties if one party doing the binding agreement in tort and selling highly depends on the strength of binding sale and purchase agreements are made, if made by deed under the hand then its protection along the parties acknowledge the existence of the purchase agreement made under the hand."