Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 145389 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
S6895
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jelsi Natalia Marampa
"Pendahuluan : Gangguan pendengaran yang disebabkan akibat bising merupakan masalah kesehatan yang banyak diderita oleh pekerja di industri. Gangguan pendengaran dapat dicegah melalui Program Konservasi Pendengaran (HCP). Program ini telah diterapkan oleh PT. HASI tahun 2002 pada semua departemen yang mempunyai tingkat kebisingan 85 dBA atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan HCP di PT. Hardaya Aneka Shoes Industri; mengevaluasi kebijakan perusahaan dalam mendukung HCP; mengevaluasi ketersediaan sumberdaya pendukung dalam penerapan HCP; mengevaluasi tingkat pemenuhan elemen-elemen HCP; mengetahui tingkat keberhasilan penerapan HCP. Metode : Penelitian ini adalah studi evaluasi dengan mempergunakan data tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 di PT. HASI. Data penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data dari survei kebisingan, pengendalian kebisingan, audiometri, alat pelindung telinga, pendidikan dan motivasi, pencatatan dan pelaporan dan evaluasi program serta data primer yang diperoleh mela1ui kuesioner untuk variabel umur, lama kerja, riwayat penyakit, riwayat keturunan, dan hobby pekerja Telitian : Penerapan Hep dari Aspek Input sangat baik, meliputi komitmen manajemen, komponen program, dan dukungan sumberdaya. Dari aspek Proses yakni penerapan elemen-elemen Hep, termasuk dalam kategori sangat baik, dan dari aspek Output yakni pemenuhan penerapan elemen Hep sangat baik, namun dari hasil analisa audiometri tahun 2002 dan 2005 diketahui terjadi penambaban kasus gangguan pendengaran sejak tahun 2002-2005, adanya kasus penurunan ambang dengar dari kategori normal menjadi ringan dan berat, dari ringan menjadi sedang. Selain itu teIjadi perubahan ambang dengar yang positif lebih dari 15 dB pada frekuensi 500, 1000,2000, sebesar 1 % pada telinga kanan dan frekuensi 4000 dan 8000 Hz sebesar 6.2 % pada telinga kanan dan 8.2 % pada telinga kiri. Umur responden yang mempunyai kasus g~ngguan pendengaran rata-rata dibawah 40 tahun, dengan lama keIja semuanya lebih dari 10 tahun, dan 33 % mempunyai gangguan riwayat penyakit serta hobby yang dapat memperberat gangguan pendengaran. Kesimpulao : Penerapan Hep di PT. HASI dari tahun ke tahun semakin baik dan menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari manajemen perusahaan. Ada hubungan yang kuat antara aspek Input - Proses - Output dalam menerapkan Program Hep. Ditemukan adanya kasus baru selama tahun 2002 sampai 2005, Adanya kasus penurunan ambang dengar.dari kategori normal menjadi ringan, sedang dan berat. Terjadi perubaban ambang dengar yang positif lebih dari 15 dB. Faktor lama kerja dan riwayat penyakit serta hobby merupakan faktor yang memperberat gangguan pendengaran pad a pekerja di PT. HASI.

Introduction : Hearing problems caused by noise are the most common health problems among industrial workers. Hearing problems can be prevented through Hearing Conservation Program (HCP). This program has been implemented by PT. HASI in 2002 to its all departments having 85 dBA noise level or more. This study is aimed to evaluate the implementation of HCP at PT. Hardaya Aneka Shoes Industri; evaluating company policy in supporting HCP; evaluating the supporting resources availability in HCP implementation; evaluating the compliance level of HCP elements; acknowledging the achievement level ofHCP implementation. Method : This study is an evaluation study using data taken from 2002 to 2005 in PT. HASI. The data is a secondary data which is attained from noise survey, noise control, audiometric, hearing protective devices, education and motivation, record keeping and reporting and program evaluation as well as primary data obtained from questionnaires for the variable on age, work duration, medical history, family history, and workers preferences. Study : The implementation of HCP from Input aspect is very good, including management commitment, program component, and resource supports. From the Process Aspect is the implementation of HCP elements, including the category is very good, and from the Output Aspect i.e the compliance ofHCP implementation is very good, yet from the audiometric analysis results in 2002 and 2005, the increase of hearing impairment cases was found since 2002-2005, there was a decrease in hearing threshold from the normal category become the medium one. Moreover, there is a positive hearing threshold change at the level of more than 15 dB in the frequency of 4000 and 8000 Hz, 6.2 % on right ear and 8.2 % on left ear. The respondents' age are approximately below 40 years old, with the working period more than 10 years, and 33 % of them have health problems and likeness that may aggravate their hearing problems. Conclusion : HCP implementation in PT. HASI is getting better year by year and has sho\'1tl a strong commitment from the company management. There is a strong relationship between Input - Process - Output aspects in implementing HCP programs. New emerging cases have been indicated during 2002 - 2005, a decrease in hearing threshold from normal category to light, medium, heavy. There is a positive hearing threshold for more than 15 dB. Work period and medical history factors as well as workers' likeness are the factors that may aggravate hearing impairment among workers in PT. HASI."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Karman
"Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung. Pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat jumlahnya membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab serta dibutuhkan suatu kebijakan dalam perpajakan untuk memperoleh suatu pemungutan pajak yang berazaskan keadilan bagi semua pihak.
Kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan juga menyentuh industri sepatu di Indonesia. Industri sepatu di Indonesia yang pada saat sekarang ini mengalami pasang surut mempunyai perbedaan dengau industri pada umumnya, yailu banyak menerima jasa maklon dari perusahaan lain atau memberikan
jasa maklon ke perusahaan lain. Untuk itu terdapat beberapa kebijakan perpajakan pada industri sepatu di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan
penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.
Ketentuan perpajakan pada induslri sepatu di Indonesia terdapat beberapa
ketentuan khsusus disarnping ketentuan perpajakan pada umumnya seperti untuk jasa
maklon. Yang dimaksud dengan Jasa Maklon (Contract Manufacturing) adalah semua
pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu, dimana proses
pengerjaannya dilakukan pihak pemberi jasa (disubkontrakkan) sedangkan spesifikasi,
bahan baku dan/atau/barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan
diproses sebagian atau seluruhnya disediakan pihak pemakai jasa.
Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpuian bahwa PT XYZ telah
melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT XYZ
juga berkewajiban dalam memotong PPh1 Pasal 23 terhadap Jasa Pemeliharaan, Sewa,
dan Jasa Maklon. Untuk jasa maklon perusahaan telah melakukan pemotongan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 15% x 40% = 6%. Untuk kegiatan usaha
Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-
anak dikenakan pajak dengan tarif efektif sebesar 2,1 %.
Alas dasar kesimpulan tersebut di atas maka disarankan Untuk mendorong
industri Sepatu dalam negeri agar dapat hcrsaing dengan negara-negara lain maka
dipcrlukan adanya insentif investasi, termasuk insentif perpajakan. Untuk memenuhi
prinsip keadilan dan untuk menunjang sektor industri sepatu maka ketentuan untuk jasa
maklon (contract manufacturing) internasional dibidang produksi mainan anak-anak
agar diterapkan juga untuk kegiatan jasa maklon lainnya.

A tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all witout reference to special benefits cortferred. As tax is the most viable source of revenue to comply with the country's increasing expenditure, it needs the support of the citizen as Tax Payer to fulfill their tax obligations according to the current and up dated tax regulations truthfully and in accountable manner. The support can be given by making the just and non-discriminatory tax policy for all parties
Tax policy , tax administration, and tax regulations also has their affects on the shoes industry in Indonesia. Nowadays shoes industry in Indonesia has been through a lot of ups and downs, and this particular industry has distinctiveness hom any other
common industries, which is by taking and giving many contract manufacturing services to another company. For that purpose, there are some tax policies for shoes industry in Indonesia.
The research method that the writer used is qualitative descriptive method, with data collecting by documentation study and field research by interviewing the related parties.
There are some general regulation ; like contract manufacturing service, and particular regulation in lndortesia?s shoes lndustry. The term contract manufacturing deline here as all the rendering of a any kind of services in a finishing process of a particular object, whereas the process of the production is completed by the party who
give that certain services, while the specification, raw materials and/or the in process product andfor the complementary material that will be processed selectively or entirely are provided by the user of the service.
Based on the previous discussion with the related parties, there is a conslucion that XYZ Company already perform and fulfill its tax obligation according to the current and up dated tax regulations. XYZ Company also has the responsibility to withhold Income Tax Article 23 about Maintaining Services, Rental Services, and
Manufacturing Contract Service. For manufacturing contract services. the company already execute the witholding responsibility according to the appropriate regulation,which is I5 % x 40% = 60%. On the other hand, the international Contract Manufacturing Services in Children Toys Production Industry only charge the effective
tax rate 2,1 %
Based on the conclusion above, therefore it is already become a need for an investement incentive, including tax incentive to support and reinforce the national shoes industry to compete with the' shoes industies in another country . To perform the fairness and justice standard and to support the shoes industry, therefore it is
expected that the regulation that is applied in intemational contract manufacaturing service children toys production will also be applied in any other contract manufacturing service for any industry.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21924
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pande Ketut Yodi Widnyana
"ABSTRACT
In Year 2011, heavy equipment sale reached 17,360 units or growth 47% year by year. In 2012, heavy equipment sale is expected to reach 210,000 units, growing 21% compared to 2011. This condition will be impact to the needs of component or spare part for heavy equipment, especially for filter part. Capturing this opportunity, PT Andalan Multi Kencana and PT Astra Otoparts Tbk has made strategic alliance since the end of 2010. This thesis is about analyzes why this strategic alliance cannot capture that opportunity and how to improve the strategy alliance between them. Besides of that, this thesis also analyze the new types of strategy alliance can be adopted by PT Andalan Multi Kencana and PT Astra Otoparts Tbk to enlarge the market size in amount. The analysis will starts from defining external environment and find the opportunities and threat that lie within. Besides of external environment, internal environment also has to be defined to capture the strength and weakness that company has. Using SWOT analysis, strategy can be defined based on all opportunities, threat, strength and weaknesses."
2012
T32224
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sheila Qurrotul Aini
"ABSTRAK
Kreditur Separatis adalah kreditur Pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri dan didahulukan pembayaran haknya atas boedel pailit dibandingkan kreditur lainnya. Namun dalam kasus ini bahwa kreditur separatis tidak diberikan hak-haknya atas boedel pailit, seperti kasus PT. Perusahaan Pengelola Aset selaku Pemohon I dan PT. Bima Prima Persada selaku Pemohon II terhadap Tim Kurator PT. Texmaco Jaya selaku Termohon. Adapun Pemohon selaku Kreditor Separatis yang memegang jaminan kebendaan tidak didahulukan dan tidak mendapat penjualan pembayarannya atas pembagian boedel pailit. Disebabkan pengajuan tenggang waktu telah melampui batas berdasarkan Pasal 192 Undang-Undang Kepailitan dan mengenai daftar pembagian yang disusun oleh termohon untuk para Kreditor Preferen sudah sesuai dengan bagian masing-masing dan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan penelitian hukum kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan preskriptif analitis yang memberikan jalan keluar berdasarkan teori hukum yang berkaitan dari suatu permasalahan yang terjadi. Dengan demikian kreditor separatis tidak diberikan haknya atas pembagian boedel pailit berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 196 Ayat (4) Undang ? Undang kepailitan

ABSTRACT
Separation Creditors are creditors holding the property guarantee right who can act by themselves and whose payment right on the bankrupt estate has to be prioritized compared with other creditors. However, in this case, the separation creditors are not given their rights on the bankrupt estate, such as in the case of PT. Perusahaan Pengelola Aset as the Petitioner I and PT. Bima Prima Persada as the Petitioner II towards the Trustee Team of PT. Texmaco Jaya as the Petitionee. Nevertheless, the Petitioners as the Separation Creditors who hold the property guarantee are not prioritized and cannot obtain their payment sales on the bankrupt estate division.This is caused by submitting a grace period which has exceeded the limit based on Clause 192 ofthe Bankruptcy Law, and about the division list made by the petitionee for the Preferential Creditors, it is already suitable with each part and the prevailing law.This research uses the normative judicial approach method conducted by legal literature research towards the prevailing laws and regulations, and written in a form of analytical prescriptive writing which provides a solution based on the relevant legal theory towards the occuring issues. Thus Separation Creditors are not given rights on the bankrupt estate based on clause 192 and 196 paragraph (4) of the bankruptcy law"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41745
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1998
TA2255
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ashoka Indrasari
"Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penjualan khususnya dengan metode Direct Selling ini, dalam mewadahi kegiatan kerja dari para anggotanya senantiasa mendorong, melakukan hal tindakan-tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi) perusahaan untuk dapat melangsungkan keberlangsungan hidup organisasi serta pertumbuhannya dan bila mungkin mendapatkan keuntungan profit sesuai yang diharapkan.
Semakin besar keuntungan yang diharapkan maka semakin besar penjualan yang harus dicapai. Bila jumlah anggota organisasi perusahaan semakin banyak seyogyanya jumlah hasil penjualan pun meningkat.
Anggota organisasi adalah pekerja mandiri atau wirausaha karena bekerja dan bertindak atas kehendak serta kemampuan dirinya sendiri untuk mendapatkan hasil sesuai sebatas kemampuannya tersebut.
Kegiatan/ aktivitas penjualan dimulai dengan adanya usaha upaya individu si pelaku penjualan itu sendiri, karena seberapa besar hasil yang didapatnya tergantung dari seberapa besar upaya usahanya.
Motivasi adalah salah satu variabel faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong upaya orang untuk melakukan aktivitas kegiatannya.
Pada penelitian ini di asumsikan bahwa motivasi kerja si pelaku penjual (disebut wirausaha) juga dipengaruhi oleh kondisi iklim komunikasi organisasi perusahaan tempat ia bekerja. Pengukuran iklim komunikasi dilakukan atas persepsi wirausaha terhadap dimensi iklim komunikasi yang didasarkan penelitian Redding (72) dengan indikator melalui ke lima faktor-faktornya di dalam perusahaan tempatnya bergabung bekerja.
Secara khusus studi dilakukan pada salah satu perusahaan sebagai obyek penelitian yang berlokasi di Jakarta. Analisis data diperoleh dari hasil jawaban angket kuisioner kepada responden terpilih dengan cara tak acak (non probabilitas sampling) dari anggota-anggota perusahaan para wirausaha tersebut.
Hasil analisis data didiskripsikan atas bagian yang menjelaskan hasil jawaban angket dengan secara deskriptif dan prosentase, serta bagian yang dapat menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara iklim komunikasi sebagai variabel dependen dengan motivasi kerja sebagai variabel independen.
Secara singkat dikemukakan bahwa hasil analisis data yang diolah dengan program komputer SPSS didapat nilai dari faktor-faktor iklim komunikasi dan nilai dari faktor-faktor pengaruh motivasi kerja. Kesimpulan akhir dari hasil perhitungan dengan korelasi sederhana Pearson Product Momen ditemukan adanya hubungan yang bersifat linier positif antara kedua variabel yang diteliti."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14254
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fanny Prana
"ANALISIS LEARNING DAN CUSTOMER SATISFACTION STUDI KASUS PADA PT. ANEKA ELOK GROUP
xiv + 105 halaman + 17 Tabel + 11 Gambar + 7 Lampiran
Daftar Pustaka: 20 buku (1990 - 2001)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran atau persepsi karyawan PT. Aneka Elok Group terhaop kompetensi perusahaannya dalam penerapan Leaming Organization dan persepsi customer PT. Aneka Elok Group terhadap kinerja perusahaan yang terkait dengan Customer Satisfaction, dimana dapat dijadikan ukuran untuk menjadi umpan balik perusahaan dalam melakukan bisnis.
Penelitian ini dilakukan dengan metode sun/ei dimana sampel untuk menganalisis penerapan Leaming Organization diambii secara random sebanyak 105 orang dari populasi 130 orang karyawan_ Sedangkan sampei untuk analisis Customer Satisfaction diambil secara random dari 308 orang dari 1500 populasi customer perumahan. Instrumen yang digunakan datam melakukan penelitian adalah Leaming Organizational Profile (LOP) yang berguna untuk mengukur vanabei tingkat penerapan Ieaming dan instrumen Importance - Performance Analysis (IPA) yang berguna untuk mengukur variabel Customer Satisfaction. Untuk mengukur variabel - variabel tersebut digunakan skala pengukuran model Likert.
Hasil survei membuktikan, bahwa karyawan yang menyatakan ieaming telah diterapkan pada sebagian kecil perusahaan sebesar 51.19%, pada bagian terbentu perusahaan sebesar 49.21%, dan pada sebagian besar perusahaan sebesar 2.31%. Seianjutnya, sebesar 2.15% berpendapat bahwa Ieaming helum diterapkan dan sebesar 0.44% bemendapat ieaming telah diterapkan sepenuhnya. Dan tingkat penerapan Leaming Organization di PT. Aneka Elok Group Iebih kecil dari rata-rata 500 perusahaan di dunia dalam 4 tahun terakhir yang disurvei oleh Marquardt.
Sedangkan anaiisis dan hasil. survei tentang aspek yang mempengaruhi Customer Satisfaction menunjukkan bahwa seluruh aspek perlu diprioritaskan penanganannya, karena dinilai sangat penting oleh customer tetapi pelaksanaannya belum memuaskan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T 5928
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
""Underground Ducting adalah suave konstruksi bangunan drainase berbentuk tunnel yang berfiuigsi untuk membuang sisa-sisa (limbah) dari proses pemintalan benang. Ka-rena bentuk dan posisi tunnel ini disesuaikan dengan posisi mesin pemintal benang maka bentuk tunnel ini berdimensi sangat bervariasi dan men iliki panjang k-urang lebih 2 (dua) kilometer dengan belokan-belokan yang cukup banyak. MeliIiat dari strukturnya yang bervariasi menyebabkan pelaksanaan dari pekerjaan tunnel in[ dapat menjadi kendala Mani pelaksanaan proyek apabila manajemen perencanaan pelaksanaan yang meliputi ,Akctu, biaya dan kualitas tidak tepat diterapkan. Oleh karena itu perlu dicari pola perencanaan pelaksanan yang optimal meialui pilihan pelalsanaan pekedaan antara sistem pelaksanaan ""Cast Insitu"" dan sistem pelaksanan ""Precast"".""
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2002
S35632
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nyoman Fian Varian Jaya Sukarta
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Putusan Banding Tentang Sengketa
Kewajaran Harga atas Kompensasi Penggunaan Aset Tak Berwujud (Studi Kasus PT.
L’Oreal Indonesia, PT. Ford Motor Indonesia dan PT. Chuhatsu Indonesia).
Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil
dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam usaha Wajib Pajak untuk
membuktikan kewajaran dari nilai kompensasi atas penggunaan aset tak berwujud
idealnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam
OECD Transfer Pricing Guidelines sebagai International Best Practice, maka dari
itu disarankan kepada wajib pajak untuk menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut
sebagai acuan dalam usahanya untuk membuktikan penerapan prinsip Kewajaran dan
kelaziman usaha (Arm‘s Length Principle).

ABSTRACT
This paper discusses the Appeal Ruling upon the Arm’s Length application of the use
of Intangible Assets (A Case Study of PT. L'Oreal Indonesia, PT. Ford Motor
Indonesia and PT. Chuhatsu Indonesia). This paper drafted using qualitative study
with descriptive research method. The results of this paper concluded that the
taxpayer, in their attempt to prove the arm’s length application of compensation for
the use of intangible assets within their transaction should ideally refer to the
provisions as stipulated in the OECD Transfer Pricing Guidelines as International
Best Practice, therefore it is advisable for taxpayers to use the method within these
provisions as a reference in their attempt to prove the application of the Arm’s
Length principle."
2013
T39010
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>