Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan makin terbatasnya tanah di perkotaan, maka pemerintah sejak Pelita III mulai menerapkan pembangunan rumah susun dalam rangka penyediaan perumahan bagi Golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah sekaligus pembangunan rumah susun dilaksanakan dalam rangka program peremajaan kota (urban renewal). Studi ini mencoba menggambarkan karakteristik penghuni rumah susun Kebon Kacang serta tingkat penerimaan penghuni terhadap rumah susun sebagai tempat tinggal dalam pada itu dillhat pula hubungan antara tingkat penerimaan ini dengan kepadatan penghunian di rumah tangga. Kepadatan di sini terbagi 2 yaitu kepadatan Obyektif yang di ukur dari rasio orang terhadap kamar dan Kepadatan Subyektif yang diukur dari 1) Ada atau tidak adanya tempat untuk melakukan hal-hal pribadi (privacy) 2) Perasaan terganggu oleh orang lain di dalam rumah dan 3) Pendapat tentang luas ruangan. Dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa umumnya penghuni dapat menerima rumah susun sebagai tempat tinggal, baik pria maupun wanita. Alasan penerimaan mereka pada umumnya karena faktor-faktor lokasi yang strategis, fasilitas yang baik dan kebutuhan akan rumah. Dari hasil studi ini dapat dikatakan bahwa dari ke 3 ukuran kepadatan subyektif tersebut, hanya pendapat mengenai ada atau tidak adanya "privacy" mempunyai hubungan dengan tingkat penerimaan penghuni terhadap rumah susun Kemudian diketahui, secara umum Kepadatan Obyektif dan Kepadatan Subyektif tidak mempunyai hubungan yang berarti dengan tingkat penerimaan penghuni terhadap rumah susun. Tingkat penerimaan ini lebih ditentukan oleh faktor-faktor seperti yang telah disebutkan di atas."

"ABSTRAKPengaturan penghunian dan pengelolaan rumah susun diIndonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988, namun didalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahanpermasalahanyang berkaitan dengan penghunian danpengelolaan rumah susun tersebut. Sehubungan dengan haltersebut diatas, penulis merasa perlu untuk melakukanpembahasan mengenai penghunian dan pengelolaan rumah susundi Indonesia dengan memperbandingkannya dengan sistempenghunian dan pengelolaan rumah susun yang ada di OntarioKanada. Penulis memilih memperbandingkannya dengan sistempenghunian dan pengelolaan rumah susun yang terdapat diIndonesia dan di Ontario Kanada, karena sistem yangterdapat di Ontario Kanada, sudah cukup baik karena diaturdalam suatu peraturan perundang-undangan yang cukup lengkapyaitu diatur dalam Ontario Condominium Act 1997.Berdasarkan metode penelitian perbandingan hukum makadiperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaanantara UURS dan Ontario Condominium Act. Dalam sistem hukumdi Ontario Kanada, dilihat dari sudut penghunian dan pengelolaan rumah susun, mempunyai ketentuan yang samadengan yang diatur di Indonesia. Dalam hukum Indonesia danOntario Kanada, penyelesaian perselisihan ataupermasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diselesaikansecara Litigasi maupun Non Litigasi. Penyelesaianperselisihan yang terjadi secara Non Litigasi di Indonesia,tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan yangmengatur penghunian dan pengelolaan rumah susun sedangkanpenyelesaian secara Non Litigasi di Ontario Kanada diatursecara khusus didalam Ontario Condominium Act."

"Semakin maraknya bisnis rumah susun memunculkan berbagai permasalan yuridis yang sekiranya wajar karena konsep rumah susun relatif masih baru di Indonesia. Hal yang menjadi dasar perselisihan adalah apabila pengelolaan suatu apartemen sedemikian rupa sehingga tidak membawa kenyamanan maupun keamanan para penghuni, penyebabnya tentu bermacam- macam dimulai dari tidak tertibnya penghuni dalam hal membayar iuran tidak mentaati aturan dalam Anggaran. Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun tata tertib penghunian, tidak tertutup kemungkinan ketidak-terbukaan Pengembang yang bertindak sebagai Badan Pengelola. Maka dari itu untuk menghindari konflik yang terjadi nantinya dalam hal kepemilikan rumah susun sebelumnya dibuatlah perjanjian. pengikatan rumah susun. Perjanjian Pengikatan Jual beli merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan prestasi masing-masing di kemudian hari, melaksanakan jual beli di hadapan PPAT apabila bangunan telah selesai, bersertipikat, dan telah memiliki izin layak huni. Maka perlu adanya penjelasan mengenai bagaimana ketentuan perjanjian pengikatan jual beli dalam rangka penghunian satuan ruman susun, dan ketentuan perjanjian pengikatan jual beli terhadap pengelolaan rumah susun dan sejauh mana implementasi dar perjanjian Pengikatan jual beli tersebut dalam hal Penghunian dari Pengelolaan Rumah Susun serta hal-hal apa saja yang dapat dimasukkan kedalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut untuk menghindari. konflik dalam hal penghunian dan pengelolaan rumah susun, bagaimana jual beli menurut hukum perdata dan bagaimana jual beli menurut hukum adat yang menjadi dasar hukum dari UURS itu sendiri merupakan hal-hal yang menarik untuk ditelaah dalam suatu penelitian hukum."