Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi kebijakan desentralisasi untuk meningkalkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tidak segera mencapai tujuannya karena menghadapi berbagaj persoalan kompleks. Kompleksitas persoalan ini terajut dari adanya dominasi elit lokal, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, belum lcuamya organisasi lokal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Unluk mencapai pemerintahan daerah yang partisipatif diperlukan upaya yang serius untuk menyusun altematif kebijakan yang tepat. Upaya ini seyogyanya dilandaskan pada kajian akademis yang memadai dan komprehensif. Penelitian tentang panisipasi masyarakar lelah banyalc dilakukan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Namun penelitian mengenai partigipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah yang berada dalam koridor disiplin administrasi publik masih tergolong langka apalagi penclitian mengglmakan pendckatan berpikir sistem. Dengan mempenimbangkan latar belakang tersebut maka penelitian ini diawali dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran aktual partisipasi masyarakat dalam pemcrlntahan daerah dewasa ini? Bagaimanakah derajat efektivitas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah? Bagaimanakah model berbasis berpikir sistem bagi panisipasi masyarakat dalam pemerimahan daerah ? Bagaimanakah altematif percepatan partisipasi yang dapar dilakukan ? Pendekatan berpikir sislem digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, adanya kesadaran bahwa partjsipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berada dalam situasi kompleksilas dinamis. Kedua, penelitian ini berupaya memahami akar permasalahan yang mendera partisipasi masyamkat melalui deteksi atas stmktur sistem daripada sekedar melihat kejadian-kejadian yang kasat mam Ketiga, adanya kehendak mendorong tindakan antisipatif Serta mencari solusi 3135 persoalan kegagalan pencapaian partisipasi masyarakat dalam pemedmahan daerah. Metode sistem dinamis dengan pendekatan lima tahap dari Coyle dipilih dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, sistcm dinamis merupakan bagigm dari hard system yang Iebih tepat digunakan dalam suatu aktivilas yang berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, analisis ini lebih tepat jika digunakan untuk mencari rekomendasi alas solusi dari sualu masalah. Ketiga, analisis ini mampu mengembangkan sistem berdasarkan komhinasi data kualitatif dan kuantitatif. Partisipasi masyarakak dalam pemedmahan daerah mengalami peningkatan berpola Kurva S di em reformasi. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah juga telah berkembang. Mekanisme partisipasi dapat dibagi dalam dua jenis. Pertama adalah mekanisme partisipasi yang disediakan berdasarkan ketentuan daerah yang ada. Mekanisme ini mencakup Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Masa Reses DPRD, Rapat Terbuka DPRD, Rukun Tetangga &. Rukun Warga (RT & RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluraban (LPMK), Kontak Publik via Situs Intemet Pemkot Malang, Kunjungan Kezja Anggota DPRD, dan Konsultasi Publik. Kedua adalah mekanisme yang berasal dari inisiatif masyarakat dan tidak diatur sebagai mekanisme resmi panisipasi masyarakat. Mekanisme ini terdiri dari suara publik yang disalurkan lewal media massa baik cetak maupun elektrondcdan unjuk rasa. Dengan membandingkan mekanisme partisipasi masyarakat tersebut dengan teori ladder of citizen ernpowermem dari Burns, Hambleton, & Hogget maka disimpulkan bahwa mekanisme partisipasi yang ada telah mencapai demjat partisipasi warga namun belum mencapai derajat ideal, yakni citizen control. Dalam derajat partisipasi warga berarli masyarakat Kota Malang telah dapat memasukkan berbagai aspirasi dan kepenlingannya sepanjang tidak mengubah pakem kebijakan yang telah disusun oleh penyeienggara pemerintahan daerah. Kondisi ini telah dianggap efektif oleh Pejabat Pemerinlah Daerah dan Anggota DPRD namun dianggap tidak efektif oleh anggota masyarakal dan pegiat organisasi Iokal. Kesesuaian antara mekanisme panisipasi yang tersedia dengan pencapaian subslansi pemberdayaan pada derajat partisipasi menunjukkan adanya pembuktian atas teori ladder of citizen empowerment dari Bums, Hambleton, & Hogget. Adanya harapan sebagian slakehofder pemerintahan daerah terhadap mekanisme dan derajat partisipasi yang lebih tinggi juga membuktikan saran preskziptifdari teori di atas. Analisis sistem dinamis rnenunjukkan bahwa pengungkit dalam sistem partisipasi masyarakat dalam pemerinrahan daerah adalah peran clit lokal. Sebagai pengungkit (leverage) bennakna bahwa peran elit Iokal mempakan variabel paling sensitif bagi kinerja sislem partisipasi masyarakat. Dengan melakukan penyederhanaan terhadap sistem partisipasi yang tergambar dalam diagram simpal kausal maka diperoleh pola dasar sistem, yakni batas-batas pertumbuhan. Melalui pola dasar ini dapat dipahami bahwa dukungan pemerintah pusat mempakan limiting faktor bagi sistem ini. Melalui pemahaman alas pola dasar batas pertumbuhan maka dapat dipastikan bahwa solusi atas peningkatan kinerja sistem partisipasi dapal diiakukan melalui dua alternatifi Pertama, pcmbebasan faktor pembatas, yakni dengan meningkatkan dukungan pemerintah pusat terhadap panisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Dukungan ini dapat dilakukan dengan menyediakan pemturan pemndang-undangan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi pada derajat panisipasi yang tertinggi. Dukungan tersebut juga dapat dilakukan dengan melakukan supervisi terhadap kualitas partisipasi dari kebijakan daerah. Kedua, intervensi melalui pengungkit yakni dengan mengurangi pengamh clit lokal dalam proses kebijakan daerah sehinggn dukungan penyelenggara daerah terhadap partisipasi masyarakat akan meningkat. Mengurangi pengamh elit lokal dapat dilakukan dengan menjamin adanya pmses partisipasi dan transparansi dalam pembualan dan implementasi kebijakan daerah.

---

The purpose of decentralization to promote public participation in local govemment is failed because of complex problems. These are the dominance of local elite, the lack of govemmenfs political will to support public participation, the lack of local organization's capacity, and lack of the public awareness to participate. Realizing participatory local government needs robust policy based on comprehensive research. Many scholars in many disciplinm had conducted the research of public participation. but there is scarcity of public participation's research in local govemment especially using system thinking approach. According to that reason, the research problem statements are: what is the description of public participation in local govemment ? how effective is the degree of public participation? what is the system thinking based model for public participation in local govemment? how are the policy altematives for promoting public participation in local government?

The using of system thinking in this research based on several reasons. First, public participation in local government is under dynamic complexity situation. Second, this research would understand root of the problem by systemic structure rather than event. Third, this research tries to anticipate the lirture problem by fomiulating the robust policy. The analysis of system dynamic of Coyle is selected for this research based on several researches. First, system dynamic is part of hard system, which prefer to attain delined goal. Second, this analysis produces model and recommendation in order to provide solution of the complex problem. Third, Coyle's Analysis of system dynamic describing the system through both qualitative and quantitative data.

The progress of public participation in local govemment in era of refonn is in S-curve type. There are extended mechanism of public participation, which are divided into two types, i-e. regulated and altemative mechanisms. Local govemment Regulated mechanisms comprise of development planning meeting (musyawarah perencanaan pembangiman), sitting in council meeting, neighborhood association Rukun Tetangga & Rukun Warga) public consultation, community empowerment Institution (Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan), public contact via intemet. Alternative mechanisms initiated by community themselves and are not regulated by local government. These mechanisms comprise of public voices channeled by mass media and demonstration.

Effectiveness of public participation mechanisms is in citizen participation level according to Bums, Hambleton, & Hogget's ladder of empowerment. This level is under the top of the ladder, i.e citizen control level. In this level, citizen could influence both in policy making and implementing but do not have decision power in the policy process- This level perceived as effective by local authorities but as not effective by citizens and local organization's activists. This research proves that participation mechanisms match with the degree of participation level in ladder of empowerment theory. Citizen's hope for better degree of participation in the top ladder proves that prescriptive suggestion in the ladder of empowerment comes true.

System dynamic analysis indicated that the leverage of public participation in local government is local elite's role. It means that local elite's role is the most sensitive parameter in the system. Simplification of the influence diagram of public participation system shows that archetype ofthe system is limits to growth Through this archetype, it could be concluded that limiting factor for the system is central govemment support. According to system thinking approach, the altemative solutions for improving public participation are releasing the limiting factor or pushing the leverage. Releasing the limiting factor means that central government increases it's support for public participation in local govemment. Central govemment suppon could be operated through providing regulation increasing the level of public participation in local govemment. This support includes central govemment supervision for quality of participatory local government. Pushing the leverage means that local elite's role in public policy process is limited so that local govemment support for public participation increases. Limitation could be operated by providing regulation for public participation and providing regulation for transparency in public policy process."

"Penelitian ini mengeksplorasi inovasi dalam pelaksanaan e-Government di Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan. e-Government, sebagai bagian dari modernisasi administrasi publik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Studi ini menganalisis berbagai inisiatif e-Government yang telah diimplementasikan, seperti digitalisasi layanan publik, integrasi sistem informasi, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam operasional pemerintahan. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal, adapun pendekatan analisis dengan kualitatif. Pengumpulan data dengan studi dokumen. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan pelaksanaan e-Government, termasuk kepemimpinan yang visioner, partisipasi stakeholder, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran dan resistensi terhadap perubahan, inovasi e-Government di Tangerang Selatan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah melalui aplikasi Simponie sebagai upaya untuk meningkatkan standar pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi melalui prosedur pengajuan perizinan secara sistematis yang kemudian terintegrasi dengan DPMPTSP. Kontribusi positif ini terlihat dari peningkatan aksesibilitas layanan publik dan percepatan proses administrasi perizinan di kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi e-Government yang efektif.

---

This study explores innovations in the implementation of e-Government in the Local Government of South Tangerang City. e-Government, as part of the modernization of public administration, aims to improve efficiency, transparency, and service to the public. This study analyses various e-Government initiatives that have been implemented, such as digitalization of public services, integration of information systems, and the use of information and communication technology (ICT) in government operations. The research method uses doctrinal research, while the analysis approach is qualitative. Data were collected through document study. This research identifies key factors that support the successful implementation of e-Government, including visionary leadership, stakeholder participation, and adequate technological infrastructure. The findings show that despite challenges such as budget constraints and resistance to change, e-Government innovation in South Tangerang has made a positive contribution to improving the quality of public services and government accountability through the Simponie application as an effort to improve public service standards by using information technology through systematic licensing application procedures which are then integrated with DPMPTSP. This positive contribution can be seen from the increased accessibility of public services and the acceleration of the licensing administration process in South Tangerang City. The results of this study are expected to serve as a reference for other local governments in developing and implementing effective e-Government strategies."

"Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah Undang-undang tentang Sistem Pemerintahan Desa yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Pengaturan penyelenggaraannya diarahkan kepada usaha memperkuat kedudukan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan administrasi Desa yang semakin luas dan efektif. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri Sekretaris Desa, kepala-kepala Dusun dan Kepala-kepala Urusan. Dalam menjalankan tugasnya masing-masing aparat tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Padahal sebelumnya Nagari yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat telah menjadi pendorong dan penggerak masyarakat untuk serta aktif dalam pembangunan sejak zaman sebelum zaman penjajahan Belanda sampai berlakunya Undang-undang baru tersebut. Di samping itu Nagari merupakan persatuan masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan wilayah pemerintahan, maka perpaduan ini telah menyebabkan terjadinya suatu hubungan yang erat antara adat dengan pemerintahan. Undang-undang baru itu pada awalnya menghapuskan Nagari dan mengangkat Jorong sebagai suatu Desa ( Jorong di sini merupakan bagian wilayah dari Nagari). Hal ini tidak berjalan efektif, maka diperlukan penataan Desa yang mengambil bentuk seperti Nagari dalam arti posisi Jorong ditempatkan kembali di bawah Nagari dan Nagari berubah nama menjadi Desa. Secara formal bentuk Desa seperti Nagari tetapi dalam pelaksanaannya terjadi banyak perbedaan. Misalnya, pada Nagari. kuatnya lembaga KAN ( Kerapatan Adat Nagari dengan kuatnya peranan penghulu dalam lembaga ini), pucuk pimpinan Nagari dipegang oleh Wali Nagari, terpisahnya kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sedangkan pada Desa, pucuk pimpinan dipimpin oleh kepala Desa di mana ia memimpin baik bidang eksekutif maupun legislatif sehingga di sini tidak ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif serta lembaga KAN ada di luar jalur struktur pernerintahan yang menjadikan posisi KAN itu lemah. Sebenarnya Perda 13 tahun 1983 telah mengembalikan fungsi KAN sebagai salah satu lembaga sentral dalam masyarakat namun belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyak para Kepala Desa belum mempedomani keputusan-keputusan KAN dalam menyelenggarakan dan membantu menegakkan roda pemerintahan Desanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam Program Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat Kelurahan Jagakarsa mengenai Program Pemberantasan Sarang Nyamuk, hal ini disebabkan oleh sosialisasi terhadap masyarakat yang belum menyeluruh. Faktor pendukung partisipasi masyarakatnya adalah kepemimpinan dari tokoh masyarakat, kebersamaan, dan keterbukaan ruang partisipasi. Faktor penghambatnya adalah ketersediaan waktu masyarakat yang dinamis, kepedulian masyarakat, dan pemahaman masyarakat yang masih kurang baik mengenai program pemberantasan sarang nyamuk.

---

The purpose of this research is to study public participation on Mosquito’s Nest Extermination Program at Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, South Jakarta. The method use for the reasearch is qualitative. the result of this reaserach show that people’s understanding about the mosquito’s nest extermination program, it is caused by uncomprehensive socialization to every people in society. The supporting factor of the participation are leadership, room for participation, and sense of belonging. The inbiting factors are time, people’s consideration, the knowledge of the Mosquito’s Nest Extermination Program, lack of law enforcement, and Jumantik problem."

"Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan pengurusan-sendiri (self-governance) di desa Pulau Tengah, Jambi, dan kontribusinya bagi administrasi publik. Fokus kajian adalah pengaturan dan pengurusan-sendiri dalam penyediaan barang/jasa publik dan CPR (common-pool resources). Menurut V.Ostrom, penyediaan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi adalah bidang kajian administrasi publik. Sejauh ini, kajian tentang pengaturan dan pengurusan-sendiri masih sangat terbatas, tidak hanya di Indonesia namun juga di bagian dunia lainnya, sehingga wacana dimaksud relatif terabaikan dalam pemikiran dan praktik administrasi publik. Pertanyaan pokok penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah dan apakah kontribusi pemahaman tersebut terhadap administrasi publik? Terhadap pertanyaan pokok di atas, diajukan sejumlah pertanyaan turunan, meliputi: bagaimana sifat-sifat normatif berbagai unsur pengaturan dan pengurusan-sendiri? Bagaimanakah dinamikanya? Apa pula keunggulan institusionalnya dibandingkan sistem pengaturan dan pengurusan yang pernah atau sedang ditransplantasikan ke desa tersebut? Melalui tiga pokok bahasan di atas, didiskusikan pula prospek pengaturan dan pengurusan-sendiri di Pulau Tengah, dan di komuniti-komuniti lain di Indonesia, serta kontribusi pemahaman di atas terhadap teori dan praktik administrasi publik di Indonesia. Menjawab berbagai pertanyaan di atas, dilakukan kajian etnografis terhadap komuniti di desa Pulau Tengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berjalan di desa tersebut menyediakan barang/jasa publik dan CPR, selain sampai tingkat tertentu barang/jasa privat dan toil goods. Bidang-kelola yang luas ini dimungkinkan karena kontinuumnya wilayah privat - publik, dan individu - keluarga - komuniti, pada lingkungan yang menempatkan keselamatan dan kelangsungan hidup bersama sebagai tujuan kolektif tersebut. Aturan main yang berlaku mengatur apa yang boleh, harus atau terlarang dilakukan oleh setiap warga dan pendatang di dalam yurisdiksi desa. Kontinuumnya wilayah individu - keluarga - komuniti juga berimplikasi pada organisasi pengaturan dan pengurusan-sendiri. Selain memiliki aparat adat, yaitu Depati Gento Rajo (DGR) dan perangkatnya, pengaturan dan pengurusansendiri di desa Pulau Tengah juga berjalan karena keterlibatan warga adat, baik di tingkat individu maupun keluarga, baik dalam proses perumusan dan penyepakatan aturan-main maupun pelaksanaannya. Dasar hukum pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut adalah hukum DGR. Kajian dinamika pengaturan dan pengurusan-sendiri menunjukkan bahwa reproduksi institusi anak ladang - induk semang (AL-IS) terjadi terutama karena desakan dari dalam, yaitu keinginan untuk meraih manfaat dari proses komersialisasi pertanian yang berlangsung. Salah satu pembenarnya adalah kesesuaian institusi tersebut dengan institusi besasih yang telah dikenal sebelumnya. Selain desakan dari dalam, juga terindentifikasi rangsangan dari luar, berupa terbukanya pasar, ketersediaan tenaga kerja (anak ladang), dan adanya komoditi yang relatif menguntungkan. Perubahan institusional mengarah ke perubahan organisasi produksi dan perubahan aturan-main, dengan tingkat pengaruh menjangkau rumah tangga induk semang dan anak ladang, selain di tingkat desa berupa perubahan aturan-main berkenaan dengan pendatang. Keunggulan institusional pengaturan dan pengurusan-sendiri dibandingkan sistem pengaturan dan pengurusan lain terletak pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan otonomi. Asumsinya bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam pengaturan dan pengurusan, dan pendekatan pengambilan keputusan yang melibatkan wali warga, menunjukkan kuatnya karakter demokratis pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi membuka wawasan tentang penyediaan barang/jasa publik dan CPR oleh institusi bukan-negara. Temuan dimaksud memberikan koreksi terhadap dominansi praktik penyediaan barangljasa publik dan CPR secara terorganisasi yang berlaku selama ini, yang dilakukan oleh institusi negara, dan konstitusi yang mendasarinya. Konsekuensinya, mendesak pula keperluan mengkaji administrasi publik bukannegara, melengkapi kajian administrasi publik negara yang telah lebih berkembang. Secara praktis, kajian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi negara tidak dapat disatukan dalam wilayah-kelola dengan (sisters) pengaturan dan pengurusan-sendiri, karena mengakibatkan kontestasi dan bukan kooperasi."