Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Budaya di dalam organisasi bukan hanya sebagai filosofi perusahaan secara tertulis, melainkan sebagai acuan anggota bekerja untuk menjalankan aktifitasnya. PT Astra International Tbk memiliki budaya organisasi yang disebut Catur Dharma, nilai budaya tersebut terkandung didalam filosofi perusahaan, yang nilainya mengatur karyawannya untuk meningkatkan produktivitas bekerja. Budaya tersebut dijalankan demi mencapai sebuah prestasi baik karyawan maupun perusahaan, sehingga munculnya daya saing perusahaan di dunia bisnis.Catur Dharma merupakan nilai yang ditanamkan sejak dini ketika karyawan Astra diterima sebagai keluarga besar PT Astra International, nilai tersebut terus disosialisasikan melalui program serta simbol-simbol atau artefak yang terdapat di PT Astra International Tbk, nilai yang dilahirkan oleh Om William Soeryadjaya hingga terwujud dalam interpretasi praktik lisan dan praktik non lisan.

---

Culture within the organization not only as a company philosophy, but as a reference member to work as activities itself. PT Astra International Tbk has an organizational culture which called Catur Dharma, the cultural rsquo s value is embodied in the corporate philosophy, that value regulates employees to improve work productivity. That culture held order to achieve a good achievement of employees and companies, resulting in the emerge of competitiveness companies in the business world.Catur Dharma is an early value when Astra employees are accepted as a big family of PT Astra International, the value is continuously socialized through programs and symbols or artifacts contained in PT Astra International Tbk, the value that Om William Soeryadjaya has until Soeryadjaya has until manifested in interpretation of verbal and non verbal practice. "

"Komunikasi merupakan bagian dari langkah strategis manajemen untuk mencapai tujuan yaitu sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi kepada internal organisasi maupun eksternal. Tesis ini membahas mengenai komunikasi internal yang merupakan bagian untuk membangun budaya organisasi dalam mewujudkan employee engagement. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa komunikasi internal memiliki peran penting dalam membangun budaya organisasi melalui visi dan misi organisasi, strategic direction, sharing values dan empowerment di dalam organisasi. Jika komunikasi internal dapat mengkomunikasikan itu maka karyawan akan memiliki panutan yang baik dan terbentuk budaya organisasi sehingga pada akhirnya akan mewujudkan engagement dalam diri karyawan organisasi.

---

Employee engagement is success if the company could implement the internal communicationto build the corporate culture in the organization with share values between member of organization. Failure in implementing internal communications will affected to employee engagement in organizations.

This research is focusing internal communications process are happened in PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia and how it can affected to build organization culture and employee engagement. This research using qualitative method with case study approach. Data collection with observation and deep interview.

The result is company is not success to implement internal communications which mean the failure of internal communications is failed to build organization culture and employee engagement."

"ABSTRAKKaryawan memiliki sikap komunikasi yang berperan sebagai komunikator aktif yang dapat menjadi ambasador dan pengumpul informasi untuk organisasi. Namun, sikap komunikasi karyawan tidak selalu bersifat positif. Dalam situasi krisis, sikap komunikasi karyawan memberikan dampak bagi organiasi, dimana mereka dapat membentuk pesan yang mempengaruhi reputasi di mata publik. Komunikasi internal dalam kondisi krisis diperlukan sebagai strategi menghapus kesenjangan antara organisasi dan karyawan, salah satunya menanggulangi sikap komunikasi mereka yang negatif. Komunikasi internal yang efektif dapat dibentuk dengan menggunakan strategi komunikasi simetris dua arah dan transparansi komunikasi. Selain memiliki strategi, organisasi juga harus mampu melibatkan karyawan di dalamnya. Untuk itu penelitian ini dilakukan guna melihat pengaruh langsung dan tidak langsung antara komunikasi simetris dua arah dan transparansi komunikasi sebagai strategi komunikasi internal terhadap sikap komunikasi karyawan yang dihubungkan oleh keterlibatan karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaat analisis jalur pada 226 responden yang merupakan karyawan tetap PT. Pembangkitan Jawa Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi simetris dua arah secara langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh positif terhadap sikap komunikasi karyawan. Sementara komunikasi transparan berpengaruh langsung secara negatif dan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap sikap komunikasi karyawan.

---

ABSTRACTEmployees have communication behaviour that acts as active communicator who can be an ambassador and information seeking for organization. However, employee communication behaviour are not always positive. In a crisis situation, employee communication behaviour have impact on the organization, where they can form messages that affect reputation in the public eye. Internal communication in crisis is needed as a strategy to remove the gap between the organization and employees, which overcome their negative communication behaviour. Effective internal communication can be formed with the symmetrical two-way communication and transparent communication as strategy. In addition to having strategy, organization must also be able to engage employees in it. This research was conducted to see the direct and indirect effects between two-way symmetrical communication and transparent communication as internal communication strategy on employee communication behaviour that connected by employee engagement. This study used a quantitative approach by utilizing path analysis towards 226 respondents who are permanent employees of PT. Pembangkit Jawa Bali. The results showed that two-way symmetrical communication directly and indirectly had positive influence on employee communication behaviour. While transparent communication has direct negative effect and indirectly positive effect on employee communication behaviour."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja perusahaan  yang diproksikan dengan return saham perusahaan, dan pertumbuhan asset perusahaan, dan kinerja industri yang diproksikan dengan return industri terhadap kemungkinan pergantian CEO pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengambil periode tahun 2000-2014, dimana ditemukan 161 pergantian CEO dari 1.080 observasi. Dengan menggunakan analisis regresi logistik, didapatkan hasil bahwa kinerja perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kemungkinan pergantian CEO. Sedangkan pada perusahaan finansial, kinerja perusahaan yang berada dibawah kinerja industri meningkatkan kemungkinan pergantian CEO. Selain itu ditemukan juga bahwa perusahaan dengan ukuran besar akan meningkatkan kemungkinan pergantian CEO.

---

This study aimed to analyze the impact of firm performance, proxied by stock return, and asset growth, and peer performance proxied by industry return on CEO Turnover at listed companies in Indonesian Stock Exchange. This study took the period of 2000-2014, where there are 161 events of CEO Turnover from 1.080 observations. By using logistic regression analysis, this study found a positive and significant effect of firm performance on CEO turnover. However, on financial companies, it is found that underperforming firm will increase the risk of CEO turnover. In addition, this study also found that firm with larger size will increasing the risk of CEO turnover.

"

"Rahasia bank diperlukan untuk kepentingan bank sendiri karena suatu bank memerlukan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank. Masyarakat akan mempercayakan dananya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dilindungi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Berkaitan dengan hal tersebut, yang diteliti adalah Pengaturan rahasia bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Karena adanya argumentasi bahwa rahasia bank masih tertutup, dapat digunakan untuk menutupi kecurangan selama ini yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Di sisi lain rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki bank sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode ini dilakukan terhadap hal yang bersifat teoritis, asas-asas hukum, konsep hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan rahasia bank di Indonesia merupakan kewajiban publik berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Apabila kepentingan umum dan kepentingan bank menghendaki, rahasia bank dapat dibuka berdasarkan pengecualian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.311821Kep/Dir Tanggal 31 Desember 1998. Rahasia bank bersifat universal karena hal tersebut berlaku di semua negara berlandaskan falsafah personal privacy dan pengaturan rahasia bank ada yang bersifat kewajiban perdata atau kewajiban publik dan ada yang berdasarkan kedua hukum tersebut sesuai dengan ketentuan perbankan masing-masing negara."

"Skripsi ini membahas mengenai upaya keberatan atas informasi yang bersifat privasi dalam putusan pengadilan di Indonesia, khususnya dalam hal pembatasan informasi berupa identitas para pihak yang dilindungi dalam putusan pengadilan dan upaya keberatan atas tidak dilaksanakannya pengaburan identitas sebagai informasi yang dibatasi. Dalam penyelesaiannya, pengadilan harus melindungi identitas para pihak sebagai bentuk perlindungan atas hak privasi serta memiliki mekanisme keberatan atas tidak dilaksakan pengaburan identitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berguna menjawab permasalahan skripsi ini berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Pada simpulan penelitian ini didapatkan bahwa Pengadilan dalam menjalankan pengaburan informasi harus lebih efektif dengan memperhatikan bahwa informasi yang seharusnya dikaburkan telah dilaksanakan dengan sepenuhnya dan diaturnya alasan pengajuan keberatan terhadap informasi yang tidak dilaksanakan pengaburan.

---

This undergraduate thesis will discuss the means of objection upon confidential information in courts decision in Indonesia, especially in the limitation of information, such as the identity of the parties that are protected in the courts decision and the means of objection for the failed implementation of blurring the identity of the parties as a form of information that is being limited. In the adjudication, court has to protect the identity of the parties as a form of protection on the rights of privacy as well as having an objection mechanism for failure of implementing the blurring of the identity.

In using the normative juridical method, this research will be able to answer the issue of the thesis based on the existing law. The conclusion of this research, it was found that the Court in carrying out the blurring of information should be more effective by taking into account information that should have been blurred had been carried out fully and to regulate the reasons for filing objections towards information that are not blurred."

"Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan sejak tahun 2006 terdiri dari 3 aspek yaitu perbaikan di bidang Kelembagaan, Proses Bisnis, dan Sumber Daya Manusia. Setelah berjalannya Reformasi Birokrasi, berdasarkan data yang ditemukan pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI terjadi peningkatan tren pegawai Generasi X dan Y yang mengundurkan diri dari organisasi DJA dengan berbagai alasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan pegawai untuk keluar dari organisasi. Kepuasan kerja yang diukur berpedoman pada Two Factor Theory yang dikembangkan oleh Herzberg, Mausner, dan Snyderman (1959). Penelitian dilakukan dengan metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan cara melakukan wawancara, kuesioner, dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap narasumber, responden, dan peserta diskusi yang telah ditentukan berdasarkan kriteria penelitian. Hasil triangulasi data dengan cara membandingkan indikator yang muncul dari ketiga metode pengumpulan data memberikan kesimpulan bahwa financial reward, gaya kepemimpinan, kebijakan organisasi, dan kesempatan promosi menjadi faktor yang mempengaruhi keinginan (intention) pegawai yang menjadi subyek penelitian untuk keluar dari DJA. Penelitian juga menghasilkan kesimpulan bahwa karakter generasi yang berbeda memberikan alasan yang berbeda terhadap munculnya indikator keinginan untuk keluar yang sama.

---

Bureaucratic Reform held at the Ministry of Finance since 2006 consists of three aspects, namely improvements in Institutional, Business Processes, and Human Resources. Based on data found in the Directorate General of Budget, the trend shows increasing numbers of Generation X and Y employees who resigned from the organization.

This study aims to determine the factors that influence the intention to quit from the organization. Job satisfaction is measured based on the Two Factor Theory developed by Herzberg, Mausner, and Snyderman (1959). The research was conducted with a combination of qualitative and quantitative methods by conducting interviews, questionnaires, and focus group discussion (FGD).

Results of data triangulation by comparing indicators that appear on the methods of data collection gave conclusion that financial rewards, leadership styles, organizational policies, and promotional opportunities to be the factors that affect the intention to quit of employees who becomes the subject of research. The research also concluded that different generations give different reasons of the intention to quit."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai penerapan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh buruh terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-I/2003 yang menghapus ketentuan yang terdapat di dalam pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menyatakan apabila buruh memberikan keterangan palsu atau dipalsukan yang merugikan perusahaan maka penyelesaiannnya harus melalui proses pidana terlebih dahulu untuk dapat diputuskan apakah buruh tersebut diputuskan Hubungan Kerja atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai efektivitas pembuktian kesalahan berat pemberian keterangan palsu atau dipalsukan yang merugikan perusahaan ditinjau dari kaidah-kaidah hukum pidana dan hukum acara pidana serta hukum perburuhan dan pengadilan hubungan industrial yang mana hal tersebut berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perjanjian Kerja maupun Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar hukum hubungan antara buruh atau pekerja dengan majikan atau pengusaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum seperti buku dan perundang-undangan didukung dengan wawancara dengan hakim yang menangani kasus pemberian keterangan palsu atau dipalsukan ini yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu hakim tidak menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pengambilan keputusan dan pembuktian terhadap permasalahan pemberian keterangan palsu didalam putusan ini tidak diproses secara pidana tetapi dibuktikan melalui pengadilan hubungan industrial.

---

ABSTRACTThis thesis is explained about the application of Termination Employment Dispute Settlement which is causing by giving false information by labor or workers especially after Constitutional Court releasing Court Ruling number 012 PUU I 2003 which abrogate clause in the article 158 Worker Act and suggested to doing the criminal law process until the judge giving decision before Terminated Employment can be doing by the company who be aggrieved by the labour or worker action. Moreover, this thesis is explained about effectivity of the proofing process against serious mistake especially giving or gived false information which is inflict the financial loss to company in terms of criminal law and criminal procedural law and from employment law and industrial relation law with a specifically view from the articles from Criminal Act which is related into the problem of the thesis and from employment agreement and collective labour agreement as the source of Employment Relation between workers and company. This Research is the Normative Juridic research with documents study from the secondary law source such as book or rules and act and the results of the analysis of this research presented in analytic descriptive mode which produce the summary that this court ruling did not using the Constitutional Court Act because this serious mistake who is doing by labour especially giving false information is cannot processed in the criminal court process and nevertherless the criminal evidentiary system is not used in this court ruling but this court ruling using Industrial Relation Dispute Settlement. "