Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menguraikan tentang kegiatan organisasi-organisasi preman di Muara Angke, Jakarta Utara. Fokus dalam tesis ini adalah pola-pola hubungan preman dalam membangun, memantapkan, dan menggunakan kekuatannya, yaitu melalui hubungan kekerabatan, hubungan patron-klien, hubungan kekuatan, dan hubungan kerja sama sehingga preman tetap ada dan dapat beroperasi di tengah-tengah kehidupan serta aktivitas para nelayan, pedagang ikan, pengusaha ikan, dan aparat pemerintah (polisi, tentara, dinas perikanan, kelurahan, kecamatan, dan walikota).Pola-pola hubungan sesama anggota preman dalam satu kelompok adalah hubungan kekerabatan karena mereka memiliki kesamaan dalam hal suku bangsa dan daerah asalnya. Di samping itu, dalam perekrutan dan penempatan para pelaksana di lapangan, pimpinan preman mengutamakan kepada orang-orang yang masih ada hubungan kerabat, kawan dekat, keluarga kawan dekat, orang-orang sekampung atau tetangga kampung dan dikenal baik oleh pimpinan preman tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencari dukungan atas kepemimpinannya, menjaga kekompakan dan keutuhan kelompok preman serta sebagai upaya untuk mempermudah mekanisme kontrol terhadap kegiatan-kegiatan, uang masuk dan uang keluar sehingga tidak timbul konflik di antara mereka.Hubungan antarkelompok preman dipengaruhi oleh hubungan antar sukubangsa, di mana masing-masing sukubangsa sering menonjolkan identitas kesukubangsaannya yang muncul sebagai kekuatan sosial. Kelompok preman Bugis-Makassar menonjolkan identitas suku bangsa dan daerah asalnya yang dikenal dengan istilah siri'.Kelompok preman Kulon menonjolkan identitas suku bangsanya sebagai pendekar atau jawara, sedangkan kelompok preman Madura memperlihatkan budayanya tersendiri yang dikenal dengan istilah carok. Penonjolan identitas kesukubangsaannya ini terlihat dalam memperebutkan dan mempertahankan sumber-sumber daya yang ada di dalam pelabuhan Muara Angke.Hubungan patron-klien berlangsung dalam kelompok preman, yaitu antara pimpinan (sebagai patron) dengan para pelaksana (sebagai kliennya). Hubungan patron-klien juga berlangsung antara preman yang memberikan perlindungan dan rasa aman kepada kliennya, yaitu, para nelayan, pedagang ikan, dan pengusaha ikan, yang membutuhkan perlindungan dan jaminan rasa aman dari preman.Sementara itu, hubungan patron-klien terjadi juga antara preman dengan aparat pemerintah (polisi, tentara, dinas perikanan, aparat kelurahan, kecamatan, dan aparat dari kantor walikota Jakarta Utara). Preman (klien) membutuhkan perlindungan dari aparat pemerintah (patron) dengan konsekuensinya preman memberikan sejumlah "uang setoran" kepada aparat pemerintah.Di samping itu, terdapat juga oknum-oknum aparat pemerintah yang sengaja bekerja sama, melindungi, memelihara, dan memanfaatkan kelompok preman untuk kepentingan dinas dan kepentingan pribadi dari oknum-oknum aparat pemerintah tersebut.Akibatnya, preman dapat dengan leluasa melakukan aksinya tanpa ada yang berani mencegahnya. Dengan demikian, preman tetap ada dan dapat melakukan kegiatannya di tengah-tengah kehidupan dan aktivitas para nelayan, pedagang ikan, pengusaha ikan, dan aparat pemerintah di Muara Angke."

"Penelitian disertasi ini bertujuan mendokumentasikan dan menganalisis aspek-aspek yang membedakan dan menyamakan gerakan perempuan Muslim Progresif antara tahun 1990-1998 dengan eiri negara yang terpusat di Masa Orde Baru dan gerakan di tahun 1998-2010 dengan eiri negara demokratis di Era Reformasi. Dengan metode kualitatif berperspektif gender dan menggunakan teori gerakan sosial baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di masa keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya pada aktor gerakan dan dukungan dari ulama dan sarjana pria. Sementara perbedaannya adalah pada lawan gerakan dan cara beradvokasi.

---

This research attemp to document, compare and contrast Muslim progressive women movement ini in the New Order between 1990-1998, with those in the Reform Era between 1998-2010 undera more democratic state. Using qualitative gender-perspektive and new social movement theory, the findings of the study show that there are similarities and the differences. The similarities are the actor of the movement and supports are coming from ulama's and male Islamic scholars, meanwhile the differences are from the opposites groups and the ways of advocacy."

"ABSTRACTEach organization, regardless. the size, let alone the big one such as the organization of kabupaten and kota governments ln Indonesia unavoidably needs bureaucracy. Study of kabupaten or kota government is inseparable from the study of bureaucracy. The behaviour oft he bureaucracy as one of tire perspectives of the study of bureaucracy is not independent, but attributable to and affected by other factors, in particular leadership, organizational structure, and learning organization. This research is based on the fact that public service within kabupaten and kota governments has not demonstrated professional bureaucratic behaviour. The rstructuring of the organization of kabupaten and kota governments in many cases in fact makes the organization inefficient and triggers resistance by working units that feel that their authorities have been taken over. The research tries to address die organizational problem of the kabupaten and kota governments from the point of view of organizational behaviour and other relevant factors. Starting from the said issue, the research is aimed at discovering the behaviour, the leadership, organizational structure and learning organization of the bureaucracy of kabupaten and kota governments; testing and analyzing the significance of the effect of leadership, organizational structure, and learning organization on the behaviour of bureaucracy of kabupaten and kota governments; describing the model of the effect of leadership organizational structure, and learning organization on the behaviour of bureaucracy of kabupaten and kota governments.

---

ABSTRAKSetiap organisasi, sekecil apa pun, apalagi yang besar seperti organisasi pemda kabupaten dan kota di Indonesia, pasti memerlukan birokrasi. Kajian tentang organisasi pemda tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang birokrasi. Perilaku birokrasi sebagai salah satu perspektif kajian tentang birokrasi tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan dipengaruhi oleh faktor lain, khususnya kepemimpinan, budaya organisasi, dan organisasi pembelajaran. Permasalahan penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pelayanan publik dalam konteks pemda belum berjalan dalam koridor perilaku birokrasi yang profesional. Restrukturisasi organisasi pemda - dalam banyak kasus - justru membengkakkan organisasi dan memunculkan resistensi unit kerja yang merasa kewenangannya diambil alih. Penelitian ini berusaha membedah permasalahan organisasi pemda tersebut dari kacamata perilaku birokrasi dan faktor yang mempengaruhi. Dengan bertitik tolak pada perasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui perilaku blrokrasi pemda; mengetahui kepemimpinan, budaya organisasi, dan organisasi pembelajaran dalam birokuasi pemda; menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh kepemimpinan, budaya organisasl, dan organisasi pembelajaran berhadap perilaku birokrasi pemda; mendeskripsikan model pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan organisasi pembelajaran terhadap perilaku birokrasi pemda."