Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada PKT RSCM. Undangundang Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan berlakunya tanggal 22 September 2004, mengamanatkan bahwa korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan. Namun belum banyak perempuan yang mengetahui hal ini, karena Undang-undang PKDRT masih baru. Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap korban KDRT dijelaskan peneliti berdasarkan pemikiran Joanna Shapland, tentang kebutuhan korban yang perlu diperhatikan antara lain: (1) perhatian segera (keselamatan dan perlindungan), (2) terus menerus dukungan dan informasi,(3) representasi atau perwakilan formal di pengadilan,(4) restitusi dan kompensasi, dan (5) peran penting awal polisi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan terlibat untuk dapat memperoleh pengalaman langsung dan pemahaman tentang kesulitan mengenai pelaksanaan perlindungan dan pelayanan korban di PKT RSCM . Hasil penelitian diketahui bahwa belum seluruhnya kebutuhan korban dapat dilaksanakan. Hasil penelitian menyarankan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan lebih giat melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang PKDRT, pemerintah harus memperhatikan atau menyediakan anggaran untuk beroperasinya PKT RSCM agar lebih berdaya guna, Undang-undang PKDRT harus lebih dulu dipahami implementasinya oleh para aparat hukum.

---

This thesis explores how the implementation of protection and service to women victims of domestic violence at the CCP RSCM. Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence which was ratified into force on 22 September 2004, mandated that victims of domestic violence are entitled to protection and health services. But not many women know this, because the Domestic Violence Act was still new. Implementation of protection and service to victims of domestic violence based on the ideas explained researcher Joanna Shapland, about the needs of victims who need to be considered include: (1) immediate attention (the safety and protection), (2) ongoing support and information, (3) formal representation or representation in court, (4) restitution and compensation, and (5) an important role early police. This research is qualitative research by conducting observations involved to be able to obtain direct experience and understanding of the difficulties regarding the implementation of protection and victim services at the CCP RSCM. The results showed that not all the needs of victims can be implemented. The results suggested that the government in this case the Ministry of Women more active in conducting education and socialization of Domestic Violence Act, the government must consider or provide a budget for the operation of the CCP to make it more efficient RSCM, Domestic Violence Act must first understand its implementation by law enforcement agencies."

"Pada saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semakin lama semakin meningkat, baik kekerasan seksual, kekerasan anak, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, dilaporkan bahwa dari 24 juta perempuan atau 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia pernah mengalami kekerasan. Kekerasan anak di Indonesia berdasarkan Laporan YKAI, selama tahun 1992-2002 mencatat 2.611 kasus (65,8%).Unit PPT RS POLRI Kramat Jati mencatat telah terjadi peningkatan jumlah kasus korban kekerasan, yaitu dari 127 kasus pada tahun 2002-2003 meningkat menjadi 232 kasus pada tahun 2004, dan sampai bulan Agustus 2005 terjadi peningkatan menjadi 569 kasus.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor di Unit PPT RS POLRI Kramat Jati serta adanya hubungan karakteristik korban kekerasan dengan jenis kekerasan di Unit PPT RS POLRI. Penelitian dilakukan di Unit PPT RS POLRI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan melakukan uji statistik terhadap karakteristik pasien, kemudian dilakukan analisis univariat dan bivariat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik korban kekerasan yang datang di Unit PPT RS POLRI sebagian besar berumur kurang dari 18 tahun (52,1%), berjenis kelamin perempuan (92,1%), berdomisili di daerah Jakarta Timur (58,1%), dan mempunyai tingkat pendidikan SD (37,8%). Mayoritas korban belum menikah (64,8%), beragama Islam (86,3%), bekerja sebagai pelajar/mahasiswa (44,1%), dan diantar oleh keluarga (53,7%), dengan 46,0% merupakan kekerasan pada anak-anak. Hasil uji menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara golongan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tempat tinggal, status menikah, jenis pekerjaan, dan jenis kunjungan dengan jenis kekerasan dari korban yang datang di Unit PPT RS POLRI Kramat Jati Jakarta (p-value < 0,05).Dari hasil penelitian ini, disarankan untuk membuat suatu strategi pelayanan terhadap korban kekerasan berdasarkan segmentasi geografi dan psikografi pasien korban kekerasan, perlunya meningkatkan program rehabilitasi terhadap korban kasus kekerasan, meningkatkan dan melakukan sosialisasi terhadap korban kekerasan dan masyarakat sekitarnya, serta perlu adanya psikologi serta peningkatan upaya hukum dan sosialisasi hukum kepada masyarakat umumnya dan perempuan serta anak pada khususnya."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A sebagai lembaga perlindungan dan pemberdayaan selain peran aparat hukum untuk membantu korban tindak kekerasan dalam rumah tangga KDRT . Penelitian terkait kekerasan dalam rumah tangga KDRT sebelumnya memaparkan mengenai upaya aparat hukum yang belum memadai ndash; tindakan polisi yang tidak profesional, perilaku kasar, tidak adanya perlindungan hukum baik rasa aman dan privasi serta diskriminasi kepada korban kekerasan- dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menurut penulis, pandangan tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan tentang dukungan sosial. Untuk itu, artikel ini menggunakan pendekatan dukungan sosial dalam mengatasi korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan oleh P2TP2A. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta data sekunder sebagai penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A dapat memberikan dukungan sosial instrumental, informasi dan emosional melalui beberapa pelayanan seperti pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan Rumah Aman

---

ABSTRACTThis article discusses about the roles performed by P2TP2A, the empowerment and protection agency besides the roles law enforcement, in order to help victims of domestic violence. Prior studies related to domestic violence described that the organisation rsquo s effort to help the victims is still inadequate mdash the polices were unprofessional, rude behavior, lack of legal protection towards victim safety and privacy, and the dicrimination against domestic violence victims. The writer argues that previous research must be complemented by sociology perspective. Therefore, this article uses social support approach in dealing with victims of domestic violence conducted by P2TP2A. This article uses qualitative method. The data is collected through in depth interviews and literature study. This article reveals that P2TP2A can provide three aspects of social support mdash instrumental, informational and emotional mdash through some services such as legal services, health services, psychosocial services and safe house"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pelayanan publik lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada penanganan KDRT di DKI Jakarta. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga di provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Terdapat tiga langkah teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, serta pengambilan keputusan dan verifikasi. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pelayanan lembaga sudah sesuai dengan asas-asas pelayanan publik seperti memiliki kemudahan akses melalui jalur online dan offline, kesesuaian pelayanan dengan peraturan prosedur, pelayanan kondisional yang sesuai kebutuhan dan keinginan klien, serta pelayanan yang adil dan tidak mendiskriminasi. Walau begitu masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelayanan, diantaranya: kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya dukungan dari sisi hukum, kondisi klien, kurang diketahuinya keberadaan lembaga, minimnya pelibatan masyarakat, dan pelayanan yang cenderung kuratif daripada preventif.

---

This study aims to analyze the implementation of public services at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in handling domestic violence in DKI Jakarta. This research is important to do considering the high level of domestic violence in DKI Jakarta province compared to other provinces. The method used in this study is using a qualitative approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews, observations, and literature studies. There are three steps of data analysis techniques in this study, namely data reduction, data presentation, and decision making and verification. Findings in the field show that the institution's services are in accordance with the principles of public services such as having easy access through online and offline channels, conformity of services with procedural regulations, conditional services according to the needs and desires of clients, as well as fair and non-discriminatory services. However, there are still several factors that hinder services, including: lack of human resources, limited facilities and infrastructure, lack of legal support, client conditions, lack of knowledge of the existence of institutions, lack of community involvement, and services that tend to be curative rather than preventive."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian positivis dengan desain deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkan fenomena atau gejala yang dalam hal ini adalah implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta.Hasil dari penelitian menemukan bahwa implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik. Masalah - masalah yang ditemui antara lain: kurangnya fasilitas yang ada, tidak adanya dukungan dan kerjasama pihak swasta, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

---

This thesis discusses the implementation of child abuse prevention program in the Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. This study is a descriptive design with positivist research, where researchers try to describe the phenomenon or phenomena in this regard is the implementation of child abuse prevention program in the Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta.

The results of the study found that implementation of child abuse prevention program in P2TP2A DKI Jakarta already well underway. The problems encountered are: lack of facilities, lack of support and cooperation of private parties, and the lack of public awareness about child abuse prevention efforts."

"Menurut pendapat para pakar bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cara kekerasan telah ada semenjak Polisi lahir. Namun disebagian anggota Polisi banyak juga yang melakukan proses pemeriksaan tanpa harus dengan cara kekerasan. Didalam Tesis ini saya mengasumsikan bahwa para anggota penyidik Polri yang bertugas melakukan pemeriksaan mempunyai latar belakang sosial dan pendidikan yang sama, namun yang tidak bisa sama adalah pengalamannya.Pada Tesis ini saya menuliskan tentang fokus permasalahan yaitu timbulnya perbedaan-perbedaan diantara para penyidik didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka Curas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat bekerja, kondisi ruangan pemeriksa antara lain budaya kerja di kantor, kondisi ruangan pemeriksa, arahan atasan dan faktor lingkungan diluar tempat bekerja antara lain hadirnya orang lain yaitu keluarga tersangka, keluarga korban dan anggota LBH.Kami sangat tertarik untuk meneliti masalah ini karena belum menjadi perhatian pakar-pakar maupun penulis sebelumnya, mengapa terjadi perbedaan diantara penyidik didalam menangani proses pemeriksaan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan dan kasus-kasus yang dikategorikan sama dengan Curas khususnya pencurian dengan kekerasan dengan sasaran kendaraan bermotor."