Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Satuan V Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Metrojaya. Permasalah penelitian ini adalah penyidikan tindak pidana korupsi ada yang sesuai prosedur dan ada yang tidak sesuai prosedur atau menyimpang, sedangka Fokus penelitian tersebut adalah berupa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Sat. V Tipikor DiLReskrimsus Polda Metrojaya.Penelitian ini dimaksudkan adalah untuk menunjukan proses penyidikan tindak pidana korupsi terutama beberapa penyimpangan yang dilakukan ofeh penyidik Sat V Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Metrojaya, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi sehingga peneliti dapat menggambarkan dan memotret secam utuh mengenai tindakan dan perlakuan penyidik anggota Sat. V Tipikor dalam melakukan penyidikan.Hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut digambarkan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut.Terdapat juga tindakan lain yang terjadi dalam proses penyidikan yaitu berupa penyimpangan-penyimpangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan penyidik. Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Sat V Tipikor adalah berupa penyimpangan dalam : prosedur pemanggilan saksi; perlakuan pemaksaan, penghinaan, membentak dalam pemeriksaan tersangka; penangguhan penahanan dengan imbalan uang; penghentian penyidikan dengan imbalan uang; menyidik perkara yang bukan merupakan tindak pidaka korupsi. Sedangkan faoktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan yaitu: faktor anggaran penyidikan; pendidikan; pemenuhan kebutuhan pribadi dan kesatuan; hubungan internal dan esktemal yang negatif seperti budaya Polisi yang menghalalkan segala cara (istilah 86).Proses penyidikan dalam konteks penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Poiri adalah merupakan barometer untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Raid dan citra baik dari institusi Polri. Apabila Polri lambat dafam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana, maka dianggap tidak profesional dan proposional serta semakin subumya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi sehingga akan semakin terpuruknya citra Poiri dimata Masyarakat dan Pemerintah."

"This research is a study about investigative function given to NNB (National Narcotics Board) since 12th October 2009. Based on 75th article of Laws Number 35 Year 2009 on Narcotics, the NNB has the rights to investigate, something that used to be done only by investigators of Police Department. This research is aboutdescription of the process of investigation by NNB?s detective since the law is implemented, and their relationship with other investigator from Police Department. This Research uses descriptive qualitative approach, where the data collection is done by using literature study, Interview, and observation to NNB. This research concludes that the NNB?s investigators has done their functions according to 75tharticle of the law, even though there are still some obstacles need to repaired to improve the performance of NNB?s investigators."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui, bentuk tindakan yang diambil oleh aparatkepolisian dalam proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sertapertimbangan aparat kepolisian mengambilan tindakan dalam proses penyelesaiankasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini dilakukan denganmetode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yangbersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier, danuntuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepadapenyidik Institusi Kepolisian Metro Jakarta Barat khusus bagian UnitPerlindungan Perempuan dan Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalampenyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini tindakan yang diambiloleh penyidik dengan menggunakan jalur penal dan mediasi penal. Mediasi penaltidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP namundalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai yang dilandasi dalam suratedaran kapolri tentang penanganan kasus melalui alternative dispute resolution ADR , dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan jalur penal diperolehuntuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sedangkan mediasi penal diperolehuntuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan terhadap kasus kekerasan dalamrumah tangga. Sehingga disimpulkan peranan aparat Kepolisian dalam PenyidikanKasus Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalamperwujudan proses pelaksanaan hukum guna meminimalisir kasus kekerasandalam rumah tangga yang telah banyak terjadi.

---

ABSTRACTThis study aims to find out, the form of action taken by the police in theinvestigation of cases of domestic violence, as well as consideration of the policeaction in the process of retrieval of cases of domestic violence is. This researchwas conducted with qualitative descriptive methods, using data collectiontechniques derived from secondary data is the primary legal materials, secondary,tertiary, and secondary data to support the use of interviewing techniques toinvestigators Institution Kepolisian Resort West Java special section Women andChildren Protection Unit. The results showed that in the settlement of domesticviolence cases in the current actions taken by the investigator using the path Penaland Penal mediation. Penal mediation is not recognized in the book of the law ofcriminal procedure Criminal Code , but in practice the authorities often offer apeace effort that is based in Jakarta Police chief circulars about the handling ofcases through alternative dispute resolution ADR , where consideration of takingpenal action path is obtained to achieve justice and legal certainty, whilemediation is obtained for the creation of penal justice and expediency in cases ofdomestic violence. Thus concluded the role of police officers in the investigationof domestic violence cases is a very important role in the realization of theimplementation process of law in order to minimize cases of domestic violencethat has occurred."

"Salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan di bidang hukum atau penegakan hukum kepolisian adalah pendekatan sistem elektronik Manajemen Penyidikan (e-MP). E-MP merupakan sebuah aplikasi yang sangat membantu anggota reserse dari level pimpinan hingga penyidik serta penyidik pembantu untuk dapat berinteraksi dalam bekerja di dalam sebuah sistem manajemen penyidikan. Interaksi dimulai dari laporan polisi, penugasan personel dalam menangani suatu perkara hingga perkara tersebut selesai ditangani. Bagi pimpinan aplikasi e-MP ini berguna untuk melakukan analisa dan evaluasi kinerja anggota Polri khususnya jajaran Bareskrim. Hal ini sejalan dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 pasal 45 ayat (1) dan (2) ditegaskan juga bahwa untuk mengukur keberhasilan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu, dilakukan evaluasi kinerja melalui aplikasi e-MP. Bareskrim Polri menargetkan penggelaran perangkat lunak (software rollout) secara masif penggunaan e-MP sebesar 90% pada tahun 2024. Hal ini memerlukan perubahan organisasi secara mendasar baik dari aspek sumber daya manusia (culture and people),proses, dan teknologi. Penelitian ditujukan untuk meingkatkan efektivitas penggelaran sistem e-MP Reskrim dalam mewujudkan pelayanan prima. Penelitian menggunakan Mix Methode. Analisa statistik deskriptif digunakan untuk data kuantitaif, sementara Teknik reduksi data, kategorisasi, display data dan pengukuran loyalitas pengguna melalui Net Promoter Score (NPS) dan System Usability Scale (SUS)untuk data kualitatif. Temuan yang menjadi sorotan terdapat aspek sumber daya manusia serta sarana dan prasarana sehingga diperlukannya penyelenggaraan pelatihan pengoperasian e-MP dan peningkatan sarana dan prasarana.

---

One way to ealize services in the field of law or police law enforcement is the Electronic Investigation Management (e-MP) system approach. E-MP is an application that really helps detective members from the leadership level to investigators and assistant investigators to be able to interact in working in an investigation management system. The interaction starts from police reports, assignment of personnel to handle a case until the case is handled. For leaders of the e-MP application, it is useful for analyzing and evaluating the performance of members of the National Police, especially the Bareskrim ranks. This is in line with the National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 Article 45 paragraph (1) and (2) it is also emphasized that to measure the success of investigations carried out by investigators/assistant investigators, performance evaluation is carried out through the e-MP application. Bareskrim Polri is targeting a massive software rollout of 90% of the use of e-MP by 2024. This requires fundamental organizational changes in terms of human resources (culture and people), processes, and technology. This research is aimed at increasing the effectiveness of e-MP Reskrim deployment in realizing excellent service. This research uses mixed methods. Descriptive statistical analysts are used for quantitative data, while data reduction techniques, categorization, data display, and measurement of user loyalty through the Net Promoter Score (NPS) and System Usability Scale (SUS) for qualitative data. The findings that are in the spotlight are aspects of human resources as well as facilities and infrastructure so that it is necessary to organize training on the operation of e-MP and improve facilities and infrastructure."

"Dalam suatu proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, fase penanganan awal merupakan fase yang paling krusial, karena merupakan fase yang sangat penting dalam menentukan “nasib” tersangka, apakah akan ditahan, direhabilitasi atau dibebaskan. Pada fase ini juga terjadi penggunaan diskresi yang paling intensif oleh Penyidik Polri, yaitu ketika Penyidik Polri menggunakan kewenangannya untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab atau bertindak menurut penilaiannya sendiri sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama dengan menggunakan metode survei terhadap 124 Penyidik Polri, diketahui bahwa Penyidik Polri memang masih tidak konsisten dalam penggunaan kewenangan diskresinya. Setelah dilakukan penelitian tahap kedua dengan menggunakan metode empiris, diketahui bahwa penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri hanya mempedomani ketentuan yang tertulis dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, dan kurang mempedomani teori dasar diskresi sebagaimana dikemukan oleh para ahli hukum yang pada intinya menegaskan bahwa diskresi adalah merupakan ide atau gagasan tentang moral, yang letak kedudukannya ada pada zona abu-abu antara hukum dan moral, dalam penggunaan diskresi semestinya lebih mengutamakan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum, dan harus mendasarkan pada akal sehat serta itikad baik. Akibatnya, penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri cenderung lebih mengejar kepastian hukum dari pada mewujudkan keadilan, lebih mengutamakan pertimbangan hukum dari pada pertimbangan moral, dan cara berpikirnya lebih berorientasi pada hukum positif dari pada hukum alam. Hal itulah yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kelebihan hunian di Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia. Ketika hasil penelitian empiris dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode normatif, diketahui bahwa pengunaan diskresi oleh Penyidik Polri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek hukum atau perundang-undangannya, aspek aparat penegak hukumnya, sarana pendukung penegakan hukumnya, maupun kondisi masyarakat dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, agar penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi lebih baik, maka perlu dilakukan upaya penataan ulang terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi tersebut.

---

In the process of investigating crimes of narcotics abuse, the initial handling phase is the most crucial phase, because it is a very important phase in determining the "fate" of the suspect, whether they will be detained, rehabilitated or released. In this phase, the most intensive use of discretion by the Indonesian National Police Investigators also occurs, namely when the Indonesian National Police Investigators use their authority to carry out other actions according to the law that are responsible or action according to their own judgment as regulated in the Criminal Procedure Code and the Police Law. Based on the results of the first stage of research using a survey methode of 124 National Police Investigators, it is known that Indonesian National Police Investigators are still inconsistent in the use of their discretionary authority. After carrying out the second stage of research using empirical methods, it was discovered that the use of discretion by Indonesian National Police Investigators only guided the provisions written in the Criminal Procedure Code and the Police Law, and did not follow the basic theory of discretion as put forward by legal experts who essentially emphasized that discretion is moral ideas, which are located in the gray zone between law and morals, in the use of discretion should prioritize moral considerations over legal considerations, and must be based on common sense and good faith. As a result, the use of discretion by Indonesian National Police Investigators tends to pursue legal certainty more than realizing justice, prioritizes legal considerations over moral considerations, and their way of thinking is more oriented towards legal positivism than natural law. This is thought to be one of the causes of excess in detentions and prisons throughout Indonesia. When the results of the empirical research were analyzed further using normative methods, it was discovered that the use of discretion by Indonesian National Police Investigators was influenced by various factors, such as legal or statutory aspects, aspects of law enforcement officers, supporting facilities for law enforcement, or the condition of society and the culture of the community. Therefore, in order for the use of discretion by Indonesian National Police Investigators in investigating crimes of narcotics abuse to be better, efforts need to be made to reorganize the various factors that influence this."

"Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif (misalnya terjadinya pencemaran). Produsen tidak memasukkan eksternalitas sebagai unsur biaya dalam kegiatannya, sehingga pihak lain yang dirugikan. Hal ini akan merupakan kendala pada era tinggal landas, karena kondisi ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Masalah pencemaran ini jika tidak ditanggulangi akan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup.Di sepanjang Kali Surabaya terdapat sekitar 70 industri yang punya andil membuang limbah ke badan sungai tersebut. Permasalahan ini menjadi semakin mendapat perhatian dengan dibangunnya instalasi Pengelolaan Air Minum (PAM) di wilayah Karang Pilang yang merupakan proyek peningkatan kapasitas pengelolaan air minum untuk mencukupi kebutuhan air minum di Surabaya atas bantuan Bank Dunia. Pada tahun1988, dua di antara 70 perusahaan/industri yang diduga memberikan kontribusi pencemaran terhadap Kali Surabaya diajukan ke pengadilan. Kedua perusahaan ini adalah PT Sidomakmur yang memproduksi Tahu dan PT Sidomulyo sebagai perusahaan peternakan babi. Limbah dari kedua perusahaan ini dialirkan ke kali Surabaya, dan diperkirakan telah menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan telah menimbulkan pencemaran perlu penyidikan, penyidikan ini dilakukan oleh aparat POLRI. Untuk itu di samping diperlukan kemampuan dan keuletan setiap petugas, juga diperlukan suatu model yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur pasal (Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1982), seperti halnya dengan kasus Kali Surabaya.Polisi (penyidik) dalam penyidikan berkesimpulan bahwa telah terjadi pencemaran karena kesengajaan, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoardjo, tetapi hakim memutuskan bahwa tidak terjadi pencemaran. Sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung menilai bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sidoardjo salah menerapkan hukum, selanjutnya MA memutuskan bahwa perbuatan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan mencemari lingkungan hidup karena kelalaian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan kompleks, rumit dalam segi pembuktian dan penerapan pasal, serta subyektivitas pengambil keputusan cukup tinggi, sehingga perlu suatu media untuk menyederhanakan, memudahkan dan meminimalisir unsur subyektivitas.Tujuan penelitian ini adalah menetapkan model untuk menentukan prioritas teknik penyelidikan, menentukan terjadi tidaknya pencemaran, menentukan pencemaran disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian dan mengidentifikasikan kendala penyidikan.Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam upaya penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Criminal Justice System (CJS) dan lebih memberikan kepastian hukum (jaminan perlindungan hak) pihak yang terlanggar (korban pencemaran) maupun pihak yang melanggar. Sifat dari penelitian ini adalah Studi Kasus, yakni kasus pencemaran kali Surabaya oleh PT Sidomulyo dan PT Sidomakmur. Penentuan kasus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya dua putusan yang berbeda, pada tingkat Pengadilan Negeri Sidoarjo dan pada tingkat Kasasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Data primer diperlukan berkaitan dengan aplikasi Proses Hirarki Analitik(AHP)dan kendala penyidikan, sedangkan data sekunder diperlukan untuk mempertajam pembahasan hasil penelitian data primer.Pengumpulan data dalam aplikasi AHP dilakukan terhadap populasi, yakni sebanyak 6 anggota POLRI (sebagai aparat penyidik pada kasus tersebut) dan 14 orang responden dari 9 instansi yang terlibat. Sedangkan untuk mengidentifikasi kendala penyidikan, di samping dilakukan pada 6 anggota POLRl (sebagai aparat penyidik) juga dilakukan pada 5 orang pemerhati di bidang hukum dan lingkungan.. Pengambilan data terhadap pemerhati di bidang Hukum dan Lingkungan dilakukan dengan metode non random sampling.Metode analisis data yang dipakai adalah menggunakan Model AHP, proses ini dimulai dengan mendefinisikan situasi dengan seksama, memasukkan atau melengkapi dengan sebanyak mungkin detail yang relevan yang akan digunakan sebagai faktor yang memberikan kontribusi. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka Model AHP dirumuskan dalam 3 kelompok hirarkis, hirarkis pertama adalah menentukan prioritas teknik penyelidikan, hirarkis kedua adalah menentukan terjadi tidaknya pencemaran dan hirarkis ketiga adalah menentukan pencemaran tersebut karena lalai atau sengaja. Sedangkan untuk mengidentifikasikan kendala penyidikan digunakan metode deskriptif analitis.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prioritas pertama (sesuai dengan derajat pentingnya) penggunaan teknik penyelidikan dalam mendapatkan data/informasi awal dalam upaya menentukan tindak pidana pencemaran lingkungan kali Surabaya adalah "teknik Surveillance" dengan nilai 0,344, disusul oleh teknik pemeriksaan dokumen (0,329). Berdasarkan proses AHP menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Sidomulyo dan PT Sidomakmur telah nyata mencemari lingkungan dengan nilai 0,763, dan pencemaran tersebut telah nyata memenuhi unsur sengaja denga nilai 0,815. Kendala utama dalam pelaksanaan penyidikan kasus tersebut adalah pasifnya petugas penyidik lapangan, peran BKKLH dan Advokasi LSM belum efektif, ruang gerak penegak hukum yang terbatas, ketidaksederhanaan perangkat hukum yang ada, kemampuan penguasaan hukum aparat yang belum memadai.

---

Development activities carried out by Indonesia has not produced positive impact only, but negative impact as well (pollution for instance). The producer has not included externalities as cost element in its activities, so that another party has to bear the burden. This is a constraint in the "take off era", because it is related with the protection towards the right to enjoy a good and healthy environment. This pollution problem, if it is not overcome instantly, it will threaten the everlasting living environmental function.

There are about 70 industries that have their respective shares in disposing waste into the river body along the Surabaya river. This issue has received ever increasing attention with the establishment of the Drinking Water Management Installation (PAM) in the Karang Pilang area, The project is to increase the drinking water management capacity to satisfy the need for drinking water in Surabaya with the aid of the World Bank. In 1988, two out of the 70 enterprises/industries that were suspected of polluting the Surabaya river, were sent to court. They were PT Sidomakmur, which produced tofu and PT Sidomulyo, a pig raising enterprise. The wastes Of the two enterprises were disposed of into the Surabaya river and suspected to have polluted the living environment.

To prove that an act has caused pollution, an investigation need to be carried out. This investigation was undertaken by the police (POLRI). For that purpose, besides the ability and tenacity of each and every officer, a model is also needed that can be used to determine whether or not an act has complied with the provision of an article of law (article 22 Act No 4 year 1982) as was the case of the Surabaya river.

The police (investigator) concluded that pollution did occur intentionally so that the case was brought to the Sidoardjo Court of law. However, the Judge decided that no pollution took place. Whereas the Supreme Court considered that the Sidoardjo Court of Law has mis-applied the Law. Hence, the Supreme Court decided that the act was proven beyond the reasonable doubt that the living environment was polluted due to negligence. This difference showed that living environment is a complex issue, intricate in providing proofs as well as application of the articles of Law. In addition, the subjectivity of the decision maker is reasonably high, so that a medium needs to be invented to simplify, facilitate and minimize the element of subjectivity.

The objective of this study is to formulate a model to determine investigation technique priority, to determine the occurrence or non-occurrence of pollution to determine the pollution was caused intentionally or due to negligence and to identify the constraints of investigation. This study is hoped to provide input towards endeavours of Law Enforcement as part of the Criminal Justice System. What is more, it is hoped to provide a more definite legal certainty (guaranteeing rights protection) to both the affected party (pollution victim) as well as the offender.

The nature of this study is a case study, namely the Surabaya river pollution by PT Sidomulyo and PT Sidomakmur. The determination of this case was based on the consideration that there were two different decisions made, namely at the Sidoardjo Court of Law and at the level of the Supreme Court. The data needed in this study were both, primary data and secondary data. The primary data needed were related to the application of Analytical Hierarchy Process (AHP) and investigation constraints. Whereas, the secondary data needed was to focus the discussion on the results of the primary data. Data collection in the AHP application was carried out towards the population, namely 6 Police Officers (as investigators of the case in question) and 14 respondents of 9 related institutions. Whereas, to identify the investigation constraints, besides the 6 Police Officers, 5 observers in the legal and environmental fields were also included. Data collection of the latter were carried out by using the non-random sampling method.

The method of data analysis used was the Analysis Hierarchy Process (AHP) model. In this process, strict situational definition was the initial step, thence additions or supplementing with as many relevant details as possible to be used as factors that provide contributions. In accordance to the objective of the study, the Alf? model was formulated into 3 hierarchical groups. The first hierarchy is to decide the investigation technique priority, the second hierarchy is to decide the occurrence or non-occurrence of pollution and the third hierarchy is to decide whether the pollution was caused by negligence or intentionally_ Whereas, to identify the investigation constraints, the descriptive analysis method was used.

This study concluded that the first priority (according to the degree of data/information in efforts to determine environmental pollution criminal act of Surabaya river was the "Surveillance Technique" with a value of 0.34-4, followed by documents investigation technique (0.329). Based on the AHP process, it was disclosed that the activities conducted by PT Sidomulyo and PT Sidomakmur were obviously polluting the environment with a value of 0.763. The pollution in question was in fact complying with the intentionally element with a value of 0.815. The main obstacle in the implementation of the case investigation was the passivity of the field investigating officer, the role of BKKLH and NGO advocacy that were not yet effective, the limited law enforcement space to move, the presence of non-simplified legal system, the inadequate and inability of the legal apparatus in the mastery of the trade."

"Tesis ini membahas kinerja penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Polri dan Kejaksaan RI pada masa pra dan pasca berdirinya KPK. Kinerja adalah produk yang dihasilkan dari suatu aktivitas penyidikan dalam kurun waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiolegal yang didesain secara deskriptif analitis berdasarkan teori financing of justice dan sistem hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Polri dan Kejaksaan RI masih belum optimal dipandang dari penyelesaian perkara, sumber daya manusia, dan anggaran operasional. Hasil penelitian menyarankan agar penelitian yang akan datang meneliti tentang efektivitas kinerja para penyidik korupsi dengan memakai pendekatan kuantitatif dengan metode survey dan teori balanced scorecard. Sedangkan strategi untuk meningkatkan kinerja Polri dan Kejaksaan RI adalah dengan cara membangun komitmen pribadi, sistem rekrutmen yang transparan, pembiayaan perkara dilakukan melalui skala prioritas, dan amandemen UU antikorupsi untuk memudahkan penyidikan. Selain itu diharapkan pemerintah tidak mudah untuk membentuk komisi baru yang bisa menimbulkan penambahan anggaran negara.

---

The focus of this study is the performance of Indonesian National Police and Prosecutor to enforce the law of corruption pre and post to the presence of anticorruption commission. The perfomance is outcomes produced on investigation activity during a specific time period. This study uses qualitative methods to approach sociolegal which was designed by analytical descriptive based on financing of justice theory andlegal system.

This study found that both of institutions could not optimal results for their performances in the field of crime clearance, human resourches, and operational budget. This study suggested to the next researcher to study the effectiveness of investigators performances using a survey methods with quantitative approach based on balanced scorecard theory.

This study also propose the strategies to improve both of law institutions performance by building personal commitment, transperency in recruitment, using priority scale of financing cases, and amendment the law on corruption. In addition it is expected the government is not easy to form a new commission that could lead to the addition of the state budget."

"Naskah ini dibuat berdasarkan UUD 1945 TAP MPR Nomor VI & VII,tahun 1999, Undang-undang Nomor 212002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Keppres Nomor 700002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri,Visi dan Misi KAPOLRI serta Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004."