Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Divisi IT memegang peran yang penting dalam PT Aplikanusa Lintasarta yang merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang penyedia jasa komunikasi data. Data pencapaian KPI perusahaan menunjukkan hasil penyelesaian aplikasi backoffice minor request oleh divisi TI masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana strategi perubahan untuk manajemen perubahan TI untuk meningkatkan kualitas agar dapat memenuhi target pencapaian perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dengan studi kasus divisi TI PT Aplikanusa Lintasarta. Data dikumpulkan dengan tiga cara yaitu melalui wawancara semi-terstruktur terhadap manajemen TI, kuesioner yang ditujukan untuk pegawai divisi TI serta kajian dokumen ITCM perusahaan. Analisa data dilakukan melalui Organization Culture Domain Assessment untuk mengetahui tingkat maturitas perusahaan dalam menerima perubahan, analisa SWOT untuk memformulasikan strategi perubahan yang dilakukan dan analisa Analytical Hierarchy Process untuk menentukan prioritas implementasinya. Kajian ini menemukan bahwa tingkat maturitas dalam menerima perubahan berada pada level 4 (Established) dari 6 skala tingkatan maturitas yang artinya memiliki tingkat ketahanan yang cukup tinggi terhadap perubahan. Analisa terhadap faktor SWOT menghasilkan 6 usulan strategi perbaikan manajemen perubahan TI beserta prioritas implementasinya.

---

IT Division hold important role in PT Aplikanusa Lintasarta, an Indonesia company that specialisized in data communication service provider. KPI attainment data show that the result of completion minor request back office application is still under the target management expectation. This research assess on how the change strategy can improve the IT change management quality so the KPI attainment target can be achieved.

This research use the qualitative quantitative research methodology with IT division on PT Aplikanusa Lintasarta as a case study subject. Data gathered with three way throught semi structured interview with IT person management as target interview, the questioner addressed on IT division employee and the assessment on ITCM document of the company. Data analysis conducted through Organizational Culture Domain Assesment to know the the maturity level of the company on change acceptance subject. SWOT Analysis use to formulate the change strategy that must be done and Analytical Hierarchy Process use to determine the priorities of strategy to be implemented.

This research found that the maturity level in change acceptance and change resistance on the level 4 (established) from 6 level which means the division has high resilience level from the change. SWOT factor analysis produce six change strategy recommendation to fix the IT change management with the priorities of the implementation."

"Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai aset yang signifikan dan Dinas Perhubungan memiliki peran dalam mengelola aset bidang perhubungan di Provinsi DKI Jakarta. Perkembangan teknologi dan tuntutan perbaikan layanan mendorong transformasi digital pada manajemen aset di Dinas Perhubungan DKI Jakarta hingga membawa perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesuksesan manajemen perubahan dalam transformasi digital manajemen aset di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini menggunakan teori model ADKAR oleh Hiatt (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan sembilan narasumber, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen perubahan dalam transformasi digital manajemen aset di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah sukses, sebagaimana telah menjalankan kelima elemen pada model ADKAR. Namun, terdapat elemen yang masih memerlukan adanya peningkatan yaitu pada elemen ability to demonstrate skills and behavior.

---

DKI Jakarta Province has significant asset value, and the DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency has a role in managing assets in the transportation sector in DKI Jakarta Province. Technological developments and demand for service improvements have driven digital transformation in asset management at the DKI Jakarta Transportation Agency to bring about change. This study aims to determine the success of management changes in the transformation of digital management assets in DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency. This study uses Hiatt’s (2006) ADKAR model. This study used a post-positivist approach with primary data collection techniques through in-depth interviews with nine informants and analyzed secondary data. The results show that change management in the digital transformation of asset management at DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency has been successful, as it has carried out the fifth element in the ADKAR model. However, some elements require improvements, such as the ability to demonstrate skills and behaviour."

"Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi titik balik dari perbaikan sistem birokrasi di Indonesia yang dinilai buruk oleh masyarakat. Hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukkan agen perubahan di instansi pemerintah menjadi kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Skripsi ini membahas tentang peran change agent dalam tahapan manajemen perubahan reformasi birokrasi di Bappenas. Peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Lewins (1951) untuk menggambarkan tahapan manajemen perubahan serta peran agen perubahan yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971). Pendekatan penelitian ini adalah penelitian postpositivist dengan jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran agen perubahan sudah terpenuhi karena agen perubahan aktif terlibat dari proses unfreeze hingga refreeze. Selain itu, agen perubahan telah memenuhi tiga peran yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971) dari unfreeze hingga refreeze yang terdiri dari peran agen perubahan sebagai katalisator, sebagai pemberi solusi, dan sebagai pihak yang membantu proses perubahan. Selain itu, agen perubahan perlu memiliki atribut – atribut untuk menunjang peranannya dalam melaksanakan perubahan dimana dalam pemilihan agen perubahan di Bappenas memenuhi dua atribut agen perubahan yang dikemukakan Weiss (2003) yaitu skills dan behavior. Kehadiran agen perubahan di Bappenas dinilai membantu proses percepatan reformasi birokrasi di Bappenas dikarenakan agen perubahan menjadi pihak yang menginternalisasikan dan memberikan pengaruh mengenai pentingnya perubahan di unit kerja

---

Bureaucratic reform in Indonesia is a turning point in improving the bureaucratic system in Indonesia which is considered bad by the public. The presence of Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 27 of 2014 concerning guidelines for the formation of agents of change in government agencies has become a policy to support the acceleration of the implementation of bureaucratic reform in government agencies. This thesis discusses the role of change agents in the management stage of change in bureaucratic reform at Bappenas. Researchers used the concept proposed by Lewins (1951) to describe the stages of change management and the role of change agents proposed by Havelock and Havelock (1971). This research approach is postpositivist research with descriptive research type, and primary data collection techniques through interviews. The results showed that the role of change agents has been fulfilled because change agents are actively involved from the unfreeze to refreeze process. In addition, change agents have fulfilled the three roles proposed by Havelock and Havelock (1971) from unfreeze to refreeze, which consist of the role of change agents as catalysts, as solution givers, and as process helper. In addition, change agents need to have attributes to support their role in implementing change, where the selection of change agents at Bappenas fulfills two attributes of change agents as stated by Weiss (2003), namely skills and behavior. The presence of agents of change at Bappenas is considered to be helping the process of accelerating bureaucratic reform at Bappenas because change agents become parties who internalize and give influence on the importance of change in work units"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan dan kompetensi terhadap kinerja ASN pada Biro Hukum Kementerian Pertanian. Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk mengubah budaya dan pola pikir ASN sehingga dapat mencapai Profil Birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025. Kementerian Pertanian khususnya Biro Hukum berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, khususnya dalam bidang perubahan pengaturan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai hal tersebut, Biro Hukum terus berupaya meningkatkan kompetensi ASN sebagai penyusun peraturan perundang-undangan. Penerapan manajemen perubahan dan peningkatan kompetensi di Biro Hukum bertujuan untuk meningkatkan kinerja di Biro Hukum khususnya dalam menghasilkan produk hukum di Bidang Pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner sebagai data primer kepada 49 responden, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber internet lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh antara faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan dan kompetensi terhadap kinerja ASN di Biro Hukum Kementerian Pertanian.

---

This study was conducted to determine the effect of Factors Affecting change management and competence on the performance of ASN at the Legal Bureau of the Ministry of Agriculture. Management of Change in Bureaucratic Reform is carried out to change the culture and mindset of ASN so that it can achieve the expected Bureaucratic Profile in 2025. The Ministry of Agriculture, especially the Legal Bureau is committed to implementing Bureaucratic Reform within the Ministry of Agriculture, especially in the area of ​​changes in the arrangement of laws and regulations. To achieve this, the Legal Bureau continues to strive to improve the competence of ASN as a drafter of laws and regulations. The application of change management and competency improvement in the Legal Bureau has the aim of improving performance in the Legal Bureau, especially in producing legal products in the Agricultural Sector. This study uses quantitative methods by distributing questionnaires as primary data to 49 respondents, while secondary data is collected through literature reviews from various journals, books, laws and regulations, and other internet sources. The results of this study indicate that there is an influence of the factors that influence change management and competence on the performance of ASN in the Legal Bureau of the Ministry of Agriculture."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan komunikasi manajerial di dalam manajemen perubahan. Kerangka konsep penelitian ini menggunakan konsep komunikasi manajemen perubahan dan komunikasi manajerial untuk mendapatkan hasil berupa pengurangan ketidakpastian di dalam sebuah organisasi. Analisis kasus yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perubahan yang terjadi di SKK Migas yang telah mengalami perubahan manajemen beberapa kali dalam lima tahun kebelakang.Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistik dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis kasus dan pengumpulan data berdasarkan observasi serta wawancara yang mendalam dalam mengevaluasi implementasi komunikasi manajerial saat manajemen perubahan di SKK Migas. Objek penelitian ini adalah SKK Migas dengan subjek penelitian yang diambil dari manajemen, middle management, maupun karyawan SKK Migas. Kriteria utama dari karyawan SKK Migas adalah mereka yang bekerja di SKK Migas minimal lima tahun dan telah mengalami lebih dari satu kali perubahan manajemen. Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi manajerial di dalam manajemen perubahan masih memerlukan strategi yang lebih baik untuk dapat mengurangi ketidakpastian di SKK Migas.

---

ABSTRACT The purpose of this study is to evaluate the use of managerial communication in change management. The conceptual framework of this study uses the concept of change management communication and managerial communication to obtain results in the form of reduction of uncertainty within an organization. The case analyzes used in this study are changes that occurred in SKK Migas which have undergone management changes several times in the past five years.This research uses post positivistic paradigm with qualitative approach. This research uses case analysis method and data collection based on observation and in depth interview in evaluating the implementation of managerial communication during change management in SKK Migas. The object of this research is SKK Migas with research subjects taken from management, middle management, and employees of SKK Migas. The main criteria of employees of SKK Migas are those who have worked in SKK Migas for at least 5 five years and have experienced more than one change of management. The results show that managerial communication in change management still needs a better strategy to reduce uncertainty in SKK Migas."

"Trainers must be comfortable with managing change to be effective organizational performance partners. Use this Infoline as a primer on change management tactics and the skills needed to facilitate change. This issue includes useful tools, hands-on examples, and models for change practitioners to use. In addition to a six-phase change strategy model, you will find a list of needed implementation skills, a performance issue analysis tool, and other important advice that will smooth the way of change and reduce barriers."