Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah penelitian ini menyangkut Pembentukan Polisi RW sebagai Implementasi Polmas di Kecamatan Kebayoran Lama. Permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini adalah, pertama, pelaksaaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama saat ini, serta peran Polisi RW dalam menerapkan program Polmas pada komunitas masyarakat di tingkat RW dirasakan belum maksimal. Kedua, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksaaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama dalam rangka mengimplementasikan Polmas, termasuk kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal organisasi, serta peluang dan kendala yang diakibatkan oleh perkembangan lingkungan strategik (eksternal). Ketiga, upaya Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan kinerja Polisi RW melalui pendekatan Polmas, merupakan strategi Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan kemampuan individu SDM Polri (enabling) maupun pemberdayaan institusi (empowering) Polisi RW itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data dan informasi sebagai representasi dari keadaan sebenarnya atau fenomonologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif melalui teknik wawancara mendalam (indepth interviewing), studi literatur, dan pengamatan terlibat (participant observer). Konklusi dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Polisi RW melalui pendekatan Polmas di Kecamatan Kebayoran Lama belum tercapai karena tidak ada parameter baku yang digunakan untuk mengukur. Hal ini dipengaruhi faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Upaya Polsek Kebayoran Lama dalam menyikapi hal tersebut dengan membangun strategi yang berlandaskan Program Kerja. Sasaran, mencakup penyempurnaan struktur organisasi, pengawakan, dan tahapan serta transformasi organisasi.

---

Research concerns with the formation of Neighborhood Policemen regarding the implementation of community policing in Kebayoran Lama District. Issues covered in this study are, first, how far that the implementation of Neighborhood Policemen of Kebayoran Lama Police Sector has not been optimal implementing community policing programs in neighborhood communities. Second, there are several factors that influence the Neighborhood Policemen of Kebayoran Lama Police Sector in realizing the security of public order, namely the strengths and weaknesses from the internal organization, and opportunities and constraints caused by the development of the strategic environment (external). Third, efforts of Kebayoran Lama Police Sector in optimizing the performance of Neighborhood Policemen in realizing the security of public order, is a strategy of Kebayoran Lama Police Sector to increase both of individual capabilities of Neighborhood Policemen and institutional empowerment itself.

The research uses a qualitative approach in which data and information is a representation of actual conditions or in accordance with the phenomena. This approach aims to obtain data and objective information through in-depth interview technique (depth interviewing), literature studies, and involved observations (participant observer).

Conclusion from this research is the implementation of Neighborhood Police by community policing approach in the District of Kebayoran Lama has not been reached because there are no standard parameters used to measure. This is caused by the presence of factors that affect both from internal and external. Kebayoran Lama Police Sector efforts in addressing this by building a strategy based on work program, goals, organizational structure, manning, and the stages and organizational transformation."

"Tesis ini tentang implementasi Polmas yang dilakukan menurut interpretasi Kapolsek dengan membentuk wadah forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM) dan memberdayakan Pas Pol sebagai ujung tombak kegiatan Palmas.Ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini, mencakup karakteristik wilayah Kebayoran Lama, karakteristik masyarakat dan budayanya, dasar kebijakan Polmas, kebijakan dan pengorganisasian Polsek Metro Kebayoran Lama, implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, FKPM wilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama. Fokus penelitian ini tentang implementasi Palmas yang dilakukan petugas polsek Metro Kebayoran Lama pada tingkat manajerial dan operasional. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dan didalarn mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dan kajian dokumen.Polmas adalah suatu model pemolisian yang menekankan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat, dalam menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat (problem solving), guna mewujudkan dan memelihara kearnanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Wilayah Kebayoran Lama memiliki basis kategorial atau komuniti yang bermacam, baik sukubangsa, kenyakianan, ekonomi, sosial budaya, dan politiknya, sehingga berdampak pada kompleksitas permasalahan yang timbul menjadi ancaman kamtibmas. Polsek Metro Kebayoran Lama sebagai kesatuan polisi yang memiliki fungsi dan peran dalam memelihara kamtibmas menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diwilayahnya Kebayoran Lama. Keterbatasan personil, sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki Polsek, mengubah strategi Kapolsek dalam menjalankan pemolisian di wilayah tersebut, dengan cars melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam wadah FKPM guna menciptakan karntibmas dilingkungannya.Irnplementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran Lama dilakukan mengacu pada kebijakan pimpinan Pori tentang Polmas. Implementasi Po[mas dilakukan oleh Kapolsek beserta anggotanya dengan melakukan kegiatan sosialisasi Polmas kepada internal polsek dan masyarakat, membentuk FKPM, memberdayakan Pos Polisi, dan mengaktifkan kegiatan FKPM dan kegiatan unit operasional Polsek untuk mendukung irnplementasi Polmas. Implementasi Polmas yang dilakukan oleh Polsek belum mencapai hasil yang diharapkan, dikarenakan adanya keterbatasan dan kendala yang dimiliki Polsek dan kondisi masyarakat di Kebayoran Lama.Implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama, mendapatkan respon maupun dukungan dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat menjadi anggota FKPM dan ikut aktif dalam kegiatan FKPM dalam mencegah kejahatan dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dilingkungannya.

---

The thesis discusses about the implementation of Community Policing conducted based on the interpretation of the chief and staff of Kebayoran Lama Metropolitan Sector Police (KLMSP) by establishing the Forum of Police-Community Partnership (FKPM) and empowering police posts within the KLMSP that function as the front line of community policing activity.The scope of the problem of the thesis includes the characteristic of Kebayoran Lama area, the characteristic of the its people and their cultures, the basic policy of community policing, the policies and organization of KLMSP, the implementation of community policing in the area of KLMSP, the FKPM of KLMSP, the factors influencing the implementation of community policing and the impacts of the implementation of community policing in the area of KLMSP. The thesis focuses on the implementation of community policing conducted by police officers of KLMSP at the level of managerial and operational. Meanwhile, the thesis employs qualitative approach and ethnography method. Data is collected by some methods such as observation, involved observation, interview and documents review.Community policing is a policing model which emphasizes on the existence of partnerships between police and community in solving problems that exist in the community in order to create and to maintain security and public order so that the quality Life of the community can be improved.The area of KLMSP has various communities, various ethnic groups, various beliefs, various economies, various social levels and various cultures and politics. Such characteristics, of course, influence the complexity of the problems that exist or will exist within the community. These conditions often threat the security and public order of that area that finally influence the duties of the sector police. KLMSP as a police organization has the duties to maintain security and public order, to enforce the law, and to serve and to protect people residing in its jurisdiction. Lacking of personnel, facilities and infrastructures and sufficient budget change the strategy of the chief of KLMSP in implementing community policing in the area to be in a form of cooperation with people with the name of FKPM in creating public order and security in the area.The implementation of community policing in the area of KLMSP is based on the policies issued by the Indonesian National Police Chief regarding Community Policing. Community policing is conducted by the chief and staff of KLMSP by socializing the community policing to KLMSP staff and public members, establishing FKPM, empowering police posts, activating the activity of FKPM and the activity of KLMSP Operational Units in supporting the implementation of community policing. The implementation of community policing has not achieved the expected results due to the limitations and obstacles of KLMSP and community residing in the area.The implementation of community policing conducted by KLMSP has got responses and supports from people residing in the area this can be seen from the participation of community members who belong to FKPM. They actively take part in FKPM programs in preventing crimes and solving problems in the area."

"Tesis ini merupakan upaya untuk memahami Pengorganisasian Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Kebayoran Baru sebagai salah satu aparat Pemda DKI Jakarta (khususnya aparat Pemerintah Wilayah Kecamatan setempat) dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda).Secara umum hasil penelitian yang bersifat eksploratif ini dapat mengidentifikasikan adanya "Gunung Es Permasalahan" yang sangat ruwet dan kompleks sifatnya, mengenai eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam Sistem Pemerintahan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Namun, secara khusus apa yang dapat diungkapkan dan dibahas dalam tesis ini, hanyalah secuil realitas dari ?Gunung Es Permasalahan? yang terungkap ke permukaan.Kedudukan dan peranan Satpol PP sebagai aparat Pemda yang secara normatif begitu penting dan mengesankan, sebagaimana diamanatkan di dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, dan Keputusan Gubernur; dalam kenyataannya di Kecamatan Kebayoran Baru justru mengalami "degradasi" hanya sekadar aparat Tramtib yang kegiatannya lebih terfokus kepada operasi-operasi penertiban yang bersifat represif terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang dipandang telah mengganggu kepentingan umum dan melanggar Perda DKI Jakarta Nomor Tahun 1988, seperti penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), pedagang asongan, joki "three in one," dan sebagainya. Hal ini terjadi, karena adanya berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan yang tidak sinkron bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain.Akibatnya, timbul "citra negatif" terhadap aparat Tramtib (Satpol PP), terutama di mata para "PKL ilegal" yang sering mejadi sasaran operasi penertiban; dan sebaliknya "citra negatif? PKL di mata para petugas Tramtib (Satpol PP) yang sering melakukan operasi penertiban tersebut. Kondisi semacam ini tidak jarang memicu teriadinya konflik di antara keduabelah pihak, yang tidak saja menggangu ketertiban umum, tetapi juga membawa korban harta dan korban fisik di antara masing-masing pihak. Deskripsi dan anlisis pola penyelesaian konflik di atas, juga melengkapi paparan dalam tesis ini."

"Program konversi minyak tanah ke gas elpiji tiga kilogram dan pencabutan subsidi gas elpiji 12 kg, mengakibatkan harga gas elpiji 12 kg menjadi naik. Sehingga pengecer-pengecer gas elpiji 12 kg jarang ditemui. Kondisi ini juga terjadi di Kecamatan Kebayoran Lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana harga jual dengan variabel jumlah tabung, asal pembelian, frekuensi dan volume pengisian. Metode analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif dari kondisi fisik berupa jenis jalan dan penggunan tanah.Dari hasil analisis didapat bahwa harga jual kelas rendah berada pada pengecer yang terletak penggunaan tanah perumahan dan jenis jalan kolektor. Harga jual kelas sedang berada pada pengecer yang terletak penggunaan tanah perumahan dan semua jenis jalan (kolektor, lokal dan lingkungan). Harga jual kelas tinggi berada pada pengecer yang terletak penggunaan tanah perumahan dan semua jenis jalan (kolektor, lokal dan lingkungan).

---

Oil Conversion Program to 3 kg LPG and 12 kg LPG subsidies retractation caused the price of 12 kg LPG to be increased. So, 12 kg LPG retailers rarely found. This condition also occurs in the Kebayoran Lama District. This study aims to find out how the selling price condition in Kebayoran Lama District seen from some of variable, such as a number of tubes, home purchase, frequency and volume of gas filled. This reasearch use descriptive analysis of physical conditions such as type of road and land use.

This reasearch indicated that low-high selling price is located on the retailer who locate in housing land use and also around collector road. Middle-class selling price are located on the retailers who locate in housing land use and all types of roads (collectors, local, and environment). High-class selling price are located in housing land use and all types of roads (collectors, local and environment)."

"ABSTRAKDengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membawa dampak bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, dan sebaiknya diimbangi oleh kemajuan kualitas hidup manusia dan bidang non ekonomi seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula dengan masalah yang berkembang di bidang-bidang tersebut. Dalam pembangunan bidang kesehatan, terjadi peningkatan dalam kualitas dan kuantitas masalah kesehatan. Mengingat adanya keterbatasan dana dan daya dari pemerintah maka sangatlah diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan. Tujuan pembangunan bidang kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat karena segala upaya dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Mengingat hal itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana partisipasi dari para kader, tenaga yang berasal dari masyarakat untuk raenomasyarakat lingkungannya serta sebagai long diri sendiri dan petugas kesehatan dalam mencapai tujuan bangunan bidang kesehatan, dalam hal ini akan dapat lihat faktor faktor yang mempengaruhi membantu pemkita kecenderungan partisipasi kader kesehatan di RW 06 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Studi ini dilakukan dengan penelitian diskriptif, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan daftar kusener dengan pertanyaan terbuka kepada 33 orang kader kesehatan RW 06, 1 orang tokoh masyarakat ketua RW 06 , 20 orang ibu balita dan 2 orang petugas Puskesmas .Selain itu dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan kader kesehatan saat menjalankan tugas mereka di Posyandu. Gambaran nyata di lapangan RW 06 menunjukkan bahwa sebagian besar kader kesehatan 26 dari 33 orang di wilayah ini proses menjadi kader kesehatan dengan alasan yang berbeda untuk turut berpartisipasi dalam upaya pengembangan kesehatan keluarga. Kenyataannya dengan latar belakang berbeda seperti umur, pendidikan, pekerjaan suami, penghasilan keluarga dan lamanya tinggal di RW 06, yang berbeda, menunjukkan kecenderungan partisipasi yang berbeda pula. Selain itu adanya pembinaan dari tokoh masyarakat, petugas Puskesmas setempat membawa pengaruh terhadap penekanan terjadinya tingkat drop out kader kesehatan dan kader pun aktif dalam upaya pengembangan kesehatan keluarga. Partisipasi mereka membawa dampak positif terhadap kesehatan diri, keluarga dan masyarakat serta kesehatan lingkungan di RW 06."

"ABSTRAKPraktek Kerja Profesi yang dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama bertujuan agar Calon Apoteker mampu memahami tugas dan tanggung jawab apoteker di Puskesmas sesuai dengan ketentuan dan etika pelayanan farmasi, memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas dan memiliki gambaran tentang permasalahan serta strategi pengembangan praktek kefarmasian di Puskesmas, dan mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas. Praktek Kerja Profesi di Puskesmas tersebut dilaksanakan selama 10 hari yaitu pada tanggal 9 Oktober hingga 20 Oktober 2017. Tugas khusus yang diberikan pada saat praktek kerja profesi yaitu Penyuluhan Mengenai Diare pada Anak di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama. Tugas khusus tersebut bertujuan melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif untuk mencegah ketidaktepatan penanganan diare pada anak di rumah dan menurunkan angka kunjungan pasien diare ke Puskesmas

---

ABSTRACTInternship at Kebayoran Lama Primary Health Center was intended to make Apothecary student understand roles and responsilibities of pharmacists in primary health center, as well as to practice pharmaceutical services in accordance with applicable laws and ethics, to have insight, knowledge, skills and practical experience in undertaking pharmaceutical practices in primary health center, to have insight of pharmaceutical practice issues and to learn strategies and activities that can be undertaken in the course of pharmaceutical practice development. Internship at Kebayoran Lama Primary Health Center was held for ten days that started at 9 October until 20 October 2017. Special assignment was given by title Public Counseling about Diarrhea in Children at Kebayoran Lama Primary Health Center. The purpose of this special assignment was to implement promotive and preventive health efforts, to prevent the inappropriateness of handling diarrhea in children at home and to reduce the number of diarrhea patients visit to the primary health center"

"Merebaknya virus corona (COVID-19) telah menyebabkan gangguan pada pola perjalanan dan aktivitas mobilitas.  Namun demikian, hal tersebut berubah pada saat epidemi virus ini mulai menurun. Pada periode Omicron, orang dianggap sudah memahami upaya pengurangan penyebaran virus dan mayoritas penduduk juga telah divaksin. Dengan penerapan protocol kesehatan, pekerja yang sebelumnya melakukan WFH sudah diharuskan WFO kembali. Wilayah pelayanan transportasi yang baik adalah apabila memiliki moda transportasi umum lengkap dengan kualitas yang baik. Dengan tujuan untuk mengetahui pola pemilihan transportasi umum berdasarkan kualitas pelayanan transportasi umum, studi ini menggunakan data sekunder dari instansi yang mengelola transportasi umum, dan kuesioner guna mengetahui karakteristik pelaku perjalanan dengan tujuan perjalanannya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang, sedangkan analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perjalanan jarak pendek, responden tidak memperhatikan kualitas pelayanan moda transportasi, namun menggunakan moda transportasi yang paling mudah didapat. Pada perjalanan jarak sedang, responden memilih moda transportasi umum yang paling mudah dijangkau jaraknya, namun tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Untuk perjalanan jarak jauh, responden memilih moda dengan tarif yang murah, pelayanan yang baik dan dengan penerapan protocol kesehatan yang ketat. Kesimpulan menunjukkan bahwa wilayah dengan kualitas pelayanan moda transportasi terbaik tidak berarti memberikan lebih banyak pilihan.  Hal ini disebabkan karena pemilihan moda transportasi umum dipengaruhi oleh tujuan, penggunaan waktu dan jarak perjalanan, serta profil ekonomi responden.

---

The outbreak of the coronavirus (COVID-19) has caused major disruptions to travel patterns and mobility activities. However, that situation changed when the epidemic of this virus began to decline. During the Omicron period, people considered to have understood more about this disease, and the majority of residents had been vaccinated. Therefore, by implementing the health protocol, workers who previously carried out Work From Home necessary to return to Work From Office. A good transportation service area is when it has complete public transportation modes of good quality. This study uses secondary data from agencies that manage public transportation, and questionnaires to determine the characteristics of travelers with their travel destinations. Data processing was carried out using cross-tabulations, while analysis was carried out using a spatial approach. The results showed that on short-distance trips, respondents not paying attention to the service quality of the transportation modes but used the most accessible. On medium-distance trips, respondents chose the public transportation mode that was the easiest to reach but still paid attention to the implementation of the health protocol. For long-distance trips, respondents choose a mode with low fares, good service, and the application of strict health protocols. The conclusion shows that the region with the best service quality of transportation modes does not necessarily provide more choices. The choice of public transportation mode is influenced by the destination, use of travel time and distance, as well as the economic profile of the respondent."