Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMenilik latar belakang sejarah terbentuknya Republik Federal Jerman sebagai akibat dari kekalahan Jerman dalam perang dunia kedua, maka dapatlah dimengerti, jika pada ma_sa-masa sulit setelah perang, rakyatnya tidak berminat sama sekali untuk turut memikirkan kegiatan dan perkembangan politik negaranya. Pada saat itu, negara Sekutu (Amerika Serikat, Inggris dan Perancis) yang menduduki Jerman, tidak mengijinkan Republik Federal Jerman untuk mengadakan kegi_atan politik. Pusat perhatian rakyat Republik Federal Jer_man hanya ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-_hari. Keinginan untuk secepatnya dapat melepaskan diri dari kemelaratan dan kesengsaraan hidup telah mendorong mereka untuk bekerja keras dan harus menunjukkan prestasi dalam pe_kerjaan masing-masing. Motivasi ini, ditambah dengan adanya dasar modernisasi yang telah dimiliki oleh bangsa Jerman sejak sebelum perang, yaitu pengetahuan teknologi, sarana pendidikan dan keterampilan kerja yang tinggi, telah menyebabkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup dapat dicapai dalam waktu yang sangat singkat_

---

"

"Tugas akhir ini membahas mengenai terbentuknya pemerintahan grand coalition di Jerman pada tahun 2005 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di dalam menganalisa proses terbentuknya pemerintahan koalisi antara partai Christian Democratic Union CDU dan Social Democrat Party SPD yang selama ini dikenal dengan rivalitasnya Dengan menggunakan kerangka konsep partai politik dan koalisi penelitian ini menemukan faktor faktor yang mendorong terbentuknya pemerintahan grand coalition Krisis ekonomi yang melanda Jerman tahun 2005 mendorong CDU dan SPD untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dengan membentuk pemerintahan koalisi Selain itu keadaan politik internasional yang cenderung tidak stabil juga mendorong kedua partai untuk membentuk pemerintahan grand coalition.

---

This research focuses on the formation of the grand coalition government in Germany in 2005 Through qualitative method this research analyze the formation of coalition government between Christian Democratic Union CDU and Social Democratic Party SPD Using political party concept and coalition concept this research found the factors that encourage the formation of grand coalition government With the economic crisis that hit Germany in 2005 pushed the CDU and SPD to establish a stable government by forming a coalition government moreover the unstable international political situation also encourages the two parties to form a grand coalition government."

"Di Indonesia, dalam suasana yang demokratis, pemerintahan koalisi ditemui dalam semua sistem pemerintahan yang pernah berlaku. Realitas koalisi di Indonesia menunjukkan berbagai masalah baik dalam pembentukkannya maupun pengelolaannya, masalah yang dihadapi telah mengancam bahkan merusak stabilitas pemerintahan. Dalam pemerintahan yang dibentuk berdasar koalisi, potensi instabilitas memang lebih tinggi. Praktik penerapan koalisi di negara-negara bersistem parlementer di Eropa Barat menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan dijaga melalui aturan-aturan hukum yang memagari setiap tahapan pemerintahan. Proses politik yang terjadi dalam pembentukan dan mekanisme berlangsungnya koalisi sangat terpengaruh kepada aturan yang berlaku. Negara-negara bersistem presidensial di Amerika Latin juga menghadapi masalah ancaman stabilitas pemerintahan akibat dari dinamika koalisi yang tinggi. Di sistem presidensial Amerika Latin, aturan hukum menjadi alat untuk mendesain suasana yang kondusif bagi pembentukan dan pengelolaan koalisi dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan. Praktik pemerintahan koalisi sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia dan Praktik pengaturan terkait koalisi di negara-negara parlementer Eropa Barat serta negara-negara presidensial di Amerika Latin digunakan oleh penelitian normatif ini sebagai bahan pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Kedua pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan jawaban bagi stabilitas pemerintahan dalam pembentukan dan pengelolaan pemerintahan koalisi di sistem presidensial Indonesia berdasar UUD NRI Tahun 1945. Desain aturan hukum untuk menjaga stabilitas pemerintahan koalisi yang terbentuk di Indonesia memperhitungkan realitas sistem kepartaian dan pemerintahan di Indonesia, karakter sistem presidensial dan perkembangan sistem parlementer dalam menjaga stabilitas sebagai tempat berasalnya konsep pemerintahan koalisi. Desain untuk stabilitas tersebut antara lain didapat dari penggabungan pemilihan umum serentak dengan sistem pemilihan presiden plurality atau majority with reduced threshold, pelembagaan koalisi pemerintahan yang sejajar dengan koalisi legislatif, dan penggunaan kekuasaan konstitusional presiden di bidang legislatif sebagai instrumen untuk membangun dan mengelola koalisi pemerintahan.

---

In Indonesia, in a democratic atmosphere, the coalition government is found in every government systems ever applied. In the era of parliamentary government, a coalition government is inevitable due to the fact that the parliament was fragmented so that no single party held an absolute majority of the seats. In the era of presidential government, a coalition government is also an option for the elected president even tough coalition was not the source of legitimacy for the ruling government. President who ruled in a highly fragmented multiparty situation chose to form a coalition to ensure the stability of the government. In reality, coalition in Indonesia showed various problems both in terms of the establishment and management. Problems encountered have threatened and even destabilized the government. In a government established under coalition, government stability is is likely to have more problems. Coalition practiced in countries applying parliamentary system in Western Europe show that government stability is maintained through legal rules that hedged every stage of governance. Political processes that occur in the establishment and the mechanism of coalition course are greatly affected by the prevailing rules. Latin American countries applying presidential system also face threats in the government stability due to the high dynamics of the coalition, just like the case in Western Europe. It can be seen on their experience designing a coalition through prevailing rules and laws. Coalition practiced by the government throughout the history of Indonesia and ruling practices in relations to coalitions in Western European countries applying the parliamentary system and Latin American countries applying the presidential system are used by these normative research as a source of historical approach and comparative approach. Both of these approaches are used to get an answer to the stability of the government in establishing and managing a coalition government in Indonesia’s presidential system based on Indonesia’s 1945 Constitution. Legal rulings designed to maintain the stability of the coalition government, take the reality of the party system and the Indonesian government, the characteristics of the presidential system and the development of parliamentary system into account in maintaining stability as the source of the concept of a coalition government. Designs to create the stability are among others received by combining simultaneous election with plurality presidential election or majority presidential election with reduced threshold, government coalition institutionalization parallel to legislative coalition, employment president’s legislative constitutional power as an instrument to form and manage the government coalition."

"ABSTRAKPerpecahan pengurus organisasi dan ketergantungan terhadap pemimpin yang dominan adalah salah satu permasalahan kasus suksesi pada organisasi sukarela di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, suksesi kepemimpinan dapat dimungkinkan pada organisasi sukarela sebagai pencegahan terhadap masalah-masalah internal organisasi yang dapat terjadi. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa suksesi pada organisasi sukarela dapat dilakukan jika didalamnya terdapat strategi suksesi, retensi staf, budaya organisasional, tingkat kejelasan perencanaan suksesi, dukungan manajerial dan tingkat usaha, serta adanya rencana strategis dan operasional suksesi. Namun pada penelitian-penelitian tersebut tidak membahas mengenai faktor eksternal dengan hanya terbatas fokus membahas faktor internal dan tingkat mikro. Penulis melihat bahwa adanya faktor lingkungan organisasi sebagai aspek eksternal dan berada pada tingkat meso organisasi yang juga dapat membuat dinamika pada organisasi sukarela dalam mengalami perubahan pelaksanaan suksesi kepemimpinan. Berdasarkan hal tersebut, penulis beragumen bahwa terdapat aspek lingkungan organisasi yang membentuk dinamika proses suksesi dan budaya organisasi yang menjadi aspek fundamental yang menopang strategi proses suksesi pada organisasi sukarela. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui data primer dan data sekunder.

---

ABSTRACTThe administrators conflict of organization and dependence on a dominant leader is one of the problems of succession case for voluntary organizations in Indonesia. Based on these problems, the leadership succession could be possible on a voluntary organization as a precaution for internal organizational problems. In the previous study explains that succession on voluntary organizations can possible if there have succession strategy, staff retention, organizational culture, level of clarity succession planning, support managerial and business levels, and their strategic and operational plans of succession. But in these studies did not discuss the external factors. They only focusing limited on discussing on the internal factors and the micro level. The author notes that the environmental factors and the external aspects of the organization as being on the meso level organizations that can make the dynamics of voluntary organizations in the implementation of the succession of leadership changes. Based on this, the authors argue that there are aspects of the organizational environment that shape the dynamics of leadership succession process in voluntary organizations. Through qualitative methods in the form of case studies, the data were collected by interview, observation and secondary data related. "

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana döner kebab dapat membentuk wacana politik di Jerman dalam iklan kampanye Angela Merkel dan membentuk wacana gaya hidup di Jerman dalam iklan Dönerbox dan iklan Beauty Döner Kebap. Ketiga Iklan tersebut menampilkan döner kebab dan dipublikasi di Jerman. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan menggunakan teori wacana dari Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga iklan yang menampilkan döner kebab membentuk wacana-wacana di dalam relasi kekuasaan, sehingga dapat membentuk wacana-wacana lain seperti wacana politik dan wacana gaya hidup.

---

This thesis discusses how döner kebab could forms the political discourse in Germany in Angela Merkel?s campaign advertising and forms the lifestyle discourses in Dönerbox advertising and Beauty Döner Kebap advertising. Those three advertises displayed döner kebab and were published in German. The literature based methodology was applied in this research, together with discourse analysis theory from Michel Foucault.

Results confirm that three advertises, which displayed döner kebab, form discourses on power relations, then they could form the other discourses such as political and lifestyle discourses."