Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Profesi perawat maternitas dan bidan memiliki beberapa persamaan terkait kewenangan asuhan pelayanan kesehatan oleh perawat maternitas dan bidan dalam penyelenggaraan proses persalinan di suatu rumah sakit. Kondisi demikian dijumpai di RSUD Banyumas. Dalam skripsi ini permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perbandingan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan serta pengaturannya di suatu rumah sakit yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (RSUD Banyumas). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan terkait kompetensi dan kewenangan perawat maternitas ada pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus sementara untuk bidan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Selain itu, rumah sakit (RSUD Banyumas) bertanggung jawab dalam pengaturan terkait kewenangan klinis (clinical previlege) antara perawat maternitas dan bidan yang dianalisis berdasarkan proses kredensial dan rekredensial. Kementerian Kesehatan, RSUD Banyumas, IBI, dan PPNI seharusnya mengadakan sosialisasi terkait pengaturan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan di suatu rumah sakit.

---

Maternity nurses and midwives profession have some similarities related to the authority of maternity nurses and midwives in the delivery of health care services escpecially maternity services in a hospital. This condition was found in Banyumas General Hospital. 

The main problem in this study is about comparison of competencies and authority of maternity nurses and midwives that are analyzed based on health law and studies at the Banyumas Regional General Hospital.

This study is a normative legal study with a descriptive type of study.

The conclusion of this study is the regulation about competencies and authority of maternity nurses are regulated in Act No. 38 of 2014 about Nursing and Attachment I of the Minister of Health Regulation No. 10 of 2015 about Standard Nursing Services in Special Hospitals while for midwives regulated in Act No. 4 of 2019 about Midwifery and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 28 of 2017 about Permits and Implementation of Practices. 

In addition, hospitals (Banyumas General Hospital) have responsibilities related to clinical previlege between maternity nurses and midwives which is analyzed based on the credential and recrendential process.

The Ministry of Health, Banyumas General Hospital, IBI, and PPNI should have a socialization related to the competence and authority of maternity nurses and midwives in a hospital.

"

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan pasien terhadap penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang dapat menimbulkan wabah. Penulis mengajukan dua pokok permasalahan: Pertama, mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pasien penderita virus Zika di Indonesia. Sedangkan kedua, mengenai perbandingan hukum terhadap perlindungan dan penanganan pasien penderita virus Zika berdasarkan Hukum Kesehatan Indonesia dan Uganda.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara, wawancara ini bertujuan untuk memberikan paparan mengenai perlindungan hukum yang berlaku dan penanganan pasien penderita virus Zika di Indonesia daklam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB.Hukum yang dianalisis untuk diperbandingkan berdasarkan prinsip hukum kesehatan berupa peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah beserta Kementerian Kesehatan mengenai penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB di Indonesia dan Uganda. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan apa saja aspek-aspek perlindungan pasien yang masih belum diatur dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB.

---

This thesis discusses the protection of patients against infectious disease caused by a virus that can cause epidemic/outbreaks. The author proposes two main issues: First, regarding the regulation of the legal protection of patients with Zika viral in Indonesia. While the second, comparative law regarding the protection and care of patients with Zika viral based Health Law Indonesia and Uganda.By using the method of literature research that combined with interviews, interview is aimed to provide exposure to the applicable legal protection and care of patients with Zika viral in Indonesia in order to prevent and control infectious diseases that can cause epidemic/outbreaks.Laws were analyzed for comparison based on the principle of health law in the form of regulations made by the Government and the Ministry of Health regarding communicable diseases that can cause epidemic/outbreaks in Indonesia and Uganda. After such an exposure can then be found to any aspects of patient protection is still not regulated in prevention and control of infectious diseases that can cause epidemic/outbreaks."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Pasien dan Dokter terkait suatu tindakan medis yang berpotensi menyebabkan Stevens-Johnson Syndrome. Hasil penelitian menemukan bahwa Stevens-Johnson Syndrome adalah sebuah resiko medis, dimana Dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila segala tindakan yang dilakukan Dokter terhadap Pasien telah sesuau dengan hukum yang berlaku. Namun demikian, pasal tertentu pada hukum yang berlaku terkait Stevens-Johnson Syndrome masih perlu diperbaiki karena dapat menimbulkan multitafsir.

---

This undergraduate thesis discusses the legal protection for patients and doctors regarding a medical action that has the potential to cause Stevens-Johnson Syndrome. The results of the study found that Stevens-Johnson Syndrome is a medical risk, whereby doctor cannot be held accountable for law if all actions taken by the doctor to the patient are in accordance with the applicable law. However, certain articles on the applicable law regarding Stevens-Johnson Syndrome still need to be improved because they can lead to multiple interpretations."

"ABSTRAKSetiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan. Jika individu sakit, maka ia akan mencari cara untuk kembali sehat dan memperolehnya lewat pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan umumnya dibagi ke dalam pelayanan medis dan pelayanan nonmedis. Pelayanan nonmedis ini merupakan pelayanan kesehatan tradisional yang tumbuh dan berkembang dari kepercayaan dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. Penyedia pelayanan kesehatan tradisional ini terbagi menjadi tenaga kesehatan tradisional dan penyehat tradisional. Penyehat tradisional ini menarik untuk dibahas sebab memiliki batasan wewenang upaya kesehatan yaitu upaya preventif dan promotif saja. Walaupun memiliki batasan, penyehat tradisional tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap klien melalui transaksi terapeutik antara kedua belah pihak. Pelanggaran terhadap hak klien oleh penyehat tradisional tentu harus ditindaklanjuti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini akan mengambil Putusan sebagai bahan analisa kasus. Kasus akan membahas seorang penyehat tradisional melakukan tindakan asusila terhadap klien ketika sedang berpraktik. Berdasarkan kasus ini, maka tanggung jawab hukum seorang pengobat tradisional dapat dilihat berdasarkan tiga rumusan masalah. Pertama bagaimana wewenang yang dimiliki penyehat tradisional, kedua bagaimana bentuk hubungan dan tanggung jawab penyehat tradisional dan klien. Ketiga bagaimana bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap penyehat tradisional. Dapat disimpulkan masih terdapat penyehat tradisional yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga mereka melakukan pelanggaran terhadap kliennya. Peraturan perlu mengatur kompetensi lebih terperinci seperti kompetensi dan standardisasi pendidikan supaya penyehat tradisional berpraktik dengan benar sesuai kompetensinya dan hak klien untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak dan sesuai kebutuhan dapat terpenuhi.

---

ABSTRACTEveryone has the right to health. If the individual become ill, then he she will find a way to get back his her health and get it through health care. Health services generally divided into medical services and nonmedical services. This nonmedical service is a traditional medicine that grows and evolves from the beliefs and traditions of the community. These traditional medicine providers are divided into traditional medicine Practitioners and Complementary Medicine Practitioners. This Traditional medicine Practitioner interesting to be discussed because it has limitation for its healh effort, which is only preventive and promotive effort only. Despite its limitations, they still have legal responsibility to clients through therapeutic transactions between the two parties. Violations of Clients rsquo rights by the traditional medicine practitioner must be followed up. This research is analytical descriptive with normative juridical approach. This research will use Verdict as the case analysis material. The case will discussed a traditional medicine practitioners performs immoral acts against clients while practicing. Based on this case, the legal responsibility of Traditional Medicine Practitioners can be seen based on three problem formulations. First, what is the authority that traditional medicine practitioners have, secondly what forms of relationships and responsibilities of the traditional medicine practitioners and client. Third is how the form of supervision and guidance to the traditional medicine practitioners. It Can be concluded there are still traditional medicine practitioners who have not met the competency standards so that they violate the client. Regulations needs to regulate more detailed competencies such as standardization of education in order for traditional medicine practitioners to properly practice and the rights of clients to obtain appropriate medical services will be fulfilled. "

"Pada tahun 2016 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan memperberat sanksi pelaku kekerasan seksual salah satunya adalah kebiri kimia. Kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana. Salah satu Putusan yang memutus terkait kebiri kimia adalah Putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT.SBY. Penerapan hukuman kebiri kimia hanya berfokus pada tujuannya sebagai efek jera tanpa memikirkan kondisi Terpidana yang akan dikebiri kimia, seperti keselamatan dan keamanannya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukuman tambahan kebiri kimia di Indonesia, penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan a quo ditinjau dari perspektif hukum kesehatan Indonesia dan Hak Asasi Manusia. Penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam putusan a quo, ditinjau dari perspektif hukum kesehatan ternyata tidak aman dilakukan terhadap Terpidana karena memberikan efek negatif terhadap tubuh dan psikologis Terpidana. Hukuman kebiri kimia ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia  melanggar hak atas kesehatan dan hak bebas dari penyiksaaan karena proses kebiri kimia yang dapat melumpuhkan fungsi organ dengan cara pemberian zat untuk menurunkan kadar hormon testosteron. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan belum secara rinci menjelaskan tata cara pelaksanaan kebiri kimia. Maka dari itu perlu adanya sinkronisasi antara Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan melalui peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam konteks kebiri kimia. Selain itu, perlu dilakukan screening atau pemeriksaan awal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh dokter untuk melihat penyebab dari tindakan tersebut.

---

In 2016 the Government issued Law no. 17 of 2016 by increasing sanctions for perpetrators of sexual violence, one of which is chemical castration—then issued Government Regulation No. 70 of 2020 as an implementing regulation. One of the decisions related to chemical castration is Appeal Decision Number 695/PID.SUS/2019/PT.SBY. The application of chemical castration punishment only focuses on the goal as a deterrent effect without the safety of the conditions of prisoners who will be chemically castrated, such as and their safety. The research was conducted using a normative juridical method to answer problems related to applying additional punishment of chemical castration in Indonesia and further punishment to chemical castration in a quo decision in terms of the perspective of Indonesian health law and human rights. The application of additional punishment for chemical castration in the a quo decision, viewed from the standpoint of health law, is not safe for prisoners because it harms the body and psychology of prisoners. Chemical castration punishment in terms of human rights violates the right to health and the right to be free from torture because the chemical castration process can disable organ function by offering substances to lower testosterone. Government Regulation No. 70 of 2020 has not detailed the procedures for implementing chemical castration as an implementing regulation. Therefore, there is a need for synchronization between Criminal Law and Health Law through legislation issued by the Government in the context of chemical castration. In addition, it is necessary to conduct an initial examination or examination of the perpetrators of sexual violence against children by a doctor to see the cause of the action."

"Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 dan standar oprasional prosedur dari rumah sakit militer. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, tipe penelitiannya adalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang terlihat jelas yaitu terdapat beberapa perbedaan antara penyelesaian sengketa di rumah sakit umum dengan di rumah sakit militer. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 berlaku bagi dokter militer dan tidak ada pembeda standar operasional prosedur antara pasien sipil dan militer.

---

This thesis discusses the applicability of the Act No. 29 of 2004 and standard operational procedures of the military hospital. This study is normative, the type of research is descriptive, the type of data used are primary data and secondary data. Data collection tools used in the form of study documents or library materials and interviews. Analysis of the data used by the authors is the qualitative approach. The results of the study clearly visible, for example, there are several differences between the settlement of disputes in a public hospital with at the military hospital. Law No. 29 of 2004 applies to military doctors and there are no standard operating procedures distinguishing between civilian and military patients."

"Metode cuci otak merupakan metode pengobatan yang baru diperkenalkan dalam dunia kedokteran. Munculnya metode cuci otak menuai berbagai kontroversi, terlebih saat Surat MKEK IDI terkait penerapan metode cuci otak bocor di kalangan publik. Pihak yang mendukung menyatakan bahwa metode ini merupakan suatu penemuan baru dalam dunia kedokteran. Sedangkan, pihak yang tidak setuju menyatakan bahwa metode ini bukan merupakan penemuan, melainkan hanya sebuah bentuk inovasi dari metode yang telah ada. Ditemukan beberapa pelanggaran oleh dokter dalam menerapkan metode cuci otak dalam praktik kedokterannya. Pelanggaran tersebut berujung pada pemberian sanksi terhadap dokter yang bersangkutan, yaitu berupa pemberhentian sementara yang bersangkutan sebagai anggota IDI, diikuti pernyataan tertulis terkait pencabutan rekomendasi surat izin praktiknya. Tidak sampai di situ, isu ini dibahas hingga pada Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh. Dengan beberapa pertimbangan, pada Muktamar diputuskan bahwa yang bersangkutan diberhentikan secara tetap sebagai anggota IDI. Penelitian ini akan menganalisis terkait penerapan metode cuci otak oleh dokter berdasarkan hukum dan etika. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur serta wawancara dengan narasumber. Data yang diperolah akan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan metode cuci otak oleh dokter dinilai belum mematuhi hukum dan etika yang berlaku.

---

The brainwashing method is a new treatment method introduced in the medical world. The emergence of the brainwashing method reaped various controversies, especially when IDI's MKEK Letter regarding the application of the brainwashing method was leaked among the public. Those who support it state that this method is a new discovery in the world of medicine. Meanwhile, those who disagree state that this method is not an invention, but only a form of innovation from existing methods. Several violations were found by doctors in applying the brainwashing method in their medical practice. This violation resulted in the imposition of sanctions on the doctor in question, namely in the form of temporary dismissal as a member of the IDI, followed by a written statement regarding the revocation of the recommendation for his practice license. It didn't stop there, this issue was discussed up to the 31st IDI MUKTAMAR in Banda Aceh. With several considerations, at the MUKTAMAR it was decided that the person concerned was permanently dismissed as an IDI member. This study will analyze the application of brainwashing methods by doctors based on law and ethics. The research was conducted using normative juridical methods. The data and data sources used in this study are secondary data obtained through literature studies and interviews with informants. The data obtained will be analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the research results, the application of the brainwashing method by doctors is considered not to comply with applicable laws and ethics."