Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permintaan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKKJ) setiap tahunnya semakin meningkat dari sisi jumlah dan jenisnya termasuk SKKJ Laik Kerja untuk evaluasi kelaikan bekerja, begitu pula di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Soerojo Magelang sebagai pusat rujukan di Jawa Tengah dan sekitarrnya serta di Rumah Sakit Umum Pendidikan Nasional dr. Cipto Mangunkusumo sebagai pusat rujukan nasional. Penelitian ini bertujuan mencari standar prosedur penilaian laik kerja untuk menghasilkan laporan psikiatri forensik yang objektif untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum. Studi ini disusun dengan desain tinjauan sistematis kualitatif dengan menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Pertanyaan klinis diformulasikan dengan model PICO, (P): mental health problem or mental health disorder or psychiatric problem or psychiatric disorder or work disability, (I): fit-to-work examination or fit-to-work evaluation or fit-to-work assessment or fitness-for-duty examination or fitness-for-duty evaluation or fitness-for-duty assessment, (C): Comparative intervention: -, (O): psychiatric report or forensic psychiatry report. Pencarian dilakukan pada database Pubmed, Scopus, ProQuest, PsycInfo dan Cochrane.Dari pencarian literatur, didapatkan 5 literatur yang sesuai dengan pertanyaan klinis. Literatur tersebut kemudian ditelaah kritis menggunakan pedoman AACODS untuk grey literature. Setelah itu, dilakukan analisis dan perbandingan antara satu literatur dengan literatur lainnya. Analisis mencakup langkah langkah prosedural pemeriksaan dalam penilaian laik kerja dan formulasi hasil pemeriksaan dalam membentuk pendapat terkait penilaian laik kerja. Dengan memahami langkah-langkah prosedural pemeriksaan dalam penilaian laik kerja dan formulasi hasil pemeriksaan dalam membentuk pendapat terkait penilaian laik kerja menghasilkan laporan logis yang objektif untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum.

---

The request for mental health medical certificate is increasing each year, including fit-to-work or fitness-for-duty (FFD) evaluation. This also occurs in Prof. Dr. Soerojo Mental Health Hospital, Magelang, as a referral center in Central Java, and in dr. Cipto Mangunkusumo National Hospital, as a referral center in Indonesia. This study aimed to search for a standardized FFD evaluation in order to release accurate and objective forensic psychiatry report and minimize the risk of legal conflict and dispute. This qualitative systematic review used PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses) method. The clinical question was formulated with PICO model, with (P): mental health problem or mental health disorder or psychiatric problem or psychiatric disorder or work disability, (I): fit-to-work examination or fit-to-work evaluation or fit-to-work assessment or fitness-for-duty examination or fitness-for-duty evaluation or fitness-for-duty assessment, (C): Comparative intervention: -, (O): psychiatric report or forensic psychiatry report. The search was conducted in Pubmed, Scopus, ProQuest, PsycInfo, and Cochrane databases. The search yielded 5 matched articles. These articles were then critically appraised using AACODS Grey Literature Guideline. These articles were analyzed and compared to each other afterwards. The analysis included the steps of FFD examination procedure, and the formulation of opinions based on the examination. Understanding the steps of FFD examination procedure and formulating opinions regarding fitness-to-work based on the examination are essential to create an objective and logical report thus preventing legal dispute."

"Profesional kesehatan mental memainkan peran mendasar dalam membantu pengadilan pada kasus-kasus pengampuan. Dibutuhkan kemampuan assessing psychiatrist yang dapat melakukan pemeriksaan sesuai peran yang diminta yaitu menghadirkan bukti objektif untuk kepentingan hukum. Dengan belum adanya modul pengajaran yang seragam dalam mempersiapkan psikiater umum untuk menghadapi permintaan penilaian kapasitas mental pada kasus pengampuan, maka studi ini berupaya mendapatkan dasar keilmuan untuk mengembangkan prosedur yang terstandar bagi psikiater. Dilakukan pencarian jurnal atau artikel menggunakan database elektronik Oxford Journal, Springer Link, EBSCO Host, ProQuest, PubMed, dan Cochrane Library. Studi literatur ini menggunakan format PICO framework dengan kriteria inklusi dan kriteria ekslusi untuk mendapatkan artikel yang sesuai dengan topik penelitian. Selain itu dilakukan pula pencarian referensi dan jurnal yang relevan secara manual (hand searching). The Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal dan the Scale for the Assessment of Narrative Review Articles (SANRA) digunakan dalam penilaian kualitas artikel. Jumlah artikel yang didapat berdasarkan uji kelayakan terhadap kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 14 artikel. Didapatkan penilaian yang dilakukan meliputi  perspektif individu yang akan diajukan untuk menjalani pengampuan maupun penilaian terhadap keluarga yang akan menjadi wali pengampu. Beberapa hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi assessing psychiatrist terkait tahapan dan faktor-faktor penting juga harus diperhatikan untuk penilaian kapasitas mental dalam kasus pengampuan serta instrumen-instrumen yang menunjang penilaian secara obyektif pada kasus pengampuan. Penerapan prinsip-prinsip penilaian kapasitas mental pada kasus pengampuan diharapkan dapat membantu dalam penyusunan prosedur pelayanan medis yang obyektif dan akurat di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.

---

Mental health professionals play a fundamental role in assisting courts in guardianship cases. An assessing psychiatrist's ability is needed who can carry out examinations according to the requested role, namely presenting objective evidence for legal purposes. Becausse of there is no uniform teaching modules in preparing general psychiatrists to meet the demand for mental capacity assessments in guardianship cases, leads this study seeks to gain a scientific basis for developing standardized procedures for psychiatrists. Journal or article searches were conducted using the Oxford Journal, Springer Link, EBSCO Host, ProQuest, PubMed, and Cochrane Library electronic databases. This literature study uses the PICO framework format with inclusion criteria and exclusion criteria to obtain articles that are in accordance with the research topic. In addition, a manual search for references and relevant journals was also carried out (hand searching). The Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal and the Scale for the Assessment of Narrative Review Articles (SANRA) were used in the article quality assessment. The number of articles obtained based on the feasibility test against the inclusion and exclusion criteria was 14 articles. It was found that the assessment carried out includes the perspective of the individual who will be proposed to undergo a guardianship as well as an assessment of the family who will become the guardian. This systematic review contains matters that should be a concern for assessing psychiatrists regarding the stages and important factors that must be considered for the assessment of mental capacity in the case of guardianship as well as the instruments that support objective assessment in the case of guardianship. The application of the principles of mental capacity assessment in guardianship cases is expected to assist in the preparation of objective and accurate medical service procedures in mental health care facilities."

"Following the familiar, easy-to-use at a Glance format, and now in full-colour, Psychiatry at a Glance is an accessible introduction and revision text for medical students. Fully revised and updated to reflect changes to the content and assessment methods used by medical schools, this at a Glance provides a user-friendly overview of psychiatry to encapsulate all that the student needs to know." "This book is an invaluable resource for all medical students, junior doctors, psychiatry nurses and allied health professionals who need an introduction to Psychiatry"

"Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat berkaitan dengan psikiatri forensik. Skripsi ini akan membahas mengenai apa saja kewenangan-kewenangan tersebut berikut kedudukan psikiatri forensik dalam kewenangan-kewenangan tersebut serta pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut secara kelembagaan oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Sudut pandang yang diambil dalam skripsi ini adalah dengan membandingkan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam hal perangkat penunjang dalam susunan organisasi yang bertugas untuk mengkelola kewenangan terkait medis khususnya psikiatri forensik yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, psikiatri forensik berkedudukan sebagai ilmu yang membantu peradilan ketika di dalamnya terlibat orang dengan gangguan jiwa. Kemudian, dalam pelaksanaannya lembaga Kejaksaan belum mempunyai organ khusus dalam struktur organisasi yang mengkelola aspek medis khususnya psikiatri forensik.

---

The Attorney of the Republic of Indonesia has authorities which linked to forensic psychiatry. This study will discuss about those authorities along with the standing of forensic psychiatry in those authorities and the implementation of those authorities institutionally. The point of view taken in this thesis is to compare the institutions of the Attorney of the Republic of Indonesia with the Police of the Republic of Indonesia in terms of supporting tools in the organizational structure that are responsible for the management of medical related authorities, especially forensic psychiatry. Based on the results of research that has been done, forensic psychiatry serves as a science that helps the judiciary when involved people with mental disorders. Then, in its implementation, the Attorney of the Republic of Indonesia has no specific organs in the organizational structure that manage the medical aspects especially forensic psychiatry."

"Pendahuluan: Polisi adalah petugas yang bertugas melindungi dan menangani kasus kekerasan. Polisi dapat dibantu oleh psikiater dalam menangani kasus kekerasan. Meski sudah ada kerjasama antara departemen psikiatri forensik dan kepolisian yang diatur dalam undang-undang, namun belum diketahui bagaimana tingkat pengetahuan kepolisian di Indonesia mengenai peran psikiater dan peran VERP dalam penanganannya. kasus kekerasan. Metode: Penelitian ini menggunakan desain analitik quasi-experimental design dengan metode pretest-posttest pada sampel peneliti, yaitu untuk mengukur tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pendidikan. Uji analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan SPSS 20, menggunakan uji utama menggunakan uji Wilcoxon. Hasil: Analisis dengan uji Wilcoxon menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengetahuan polisi sebelum (7(0-22)) dan setelah pendidikan (9(0-22)) (p=0,001). Terdapat korelasi negatif yang sangat lemah (p=0,048 r= -0,251) antara skor pengetahuan pretest pada usia dan lama bekerja. Kesimpulan: Ditemukan hubungan yang signifikan dalam pendidikan kepada polisi tentang peran psikiater dan peran VERP."

"Latar belakang. Pemeriksaan kecakapan kerja merupakan adalah pemeriksaan psikiatri forensik yang berperan penting dalam menjaga hak-hak orang dengan gangguan jiwa ataupun masalah kejiwaan atas penghidupan yang layak, tetapi juga memiliki tantangan medikolegal tersendiri yang menyebabkan psikiater kerap merasa tidak siap untuk melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan psikiater untuk melaksanakan pemeriksaan psikiatri forensik untuk kecakapan kerja dan faktor yang berhubungan. Metode. Penelitian ini merupakan sebuah studi potong lintang dengan kuesioner daring yang menelaah tingkat kesiapan (self-efficacy) psikiater untuk melaksanakan pemeriksaan psikiatri forensik untuk kecakapan kerja. Pengambilan data dilakukan secara total sampling pada seluruh psikiater di Indonesia. Tingkat kesiapan diukur melalui 8 butir pernyataan yang dinilai pada skala 0 sampai 10, sedangkan faktor yang berhubungan terdiri dari faktor individual, fasilitas layanan kesehatan, dan regulasi. Hasil. Tingkat kesiapan psikiater untuk melaksanakan pemeriksaan psikiatri forensik untuk kecakapan kerja berada pada median skor 6 (rentang interkuartil 5—8). Faktor yang memiliki hubungan bermakna dengan tingkat kesiapan meliputi asal institusi pendidikan spesialis, pengalaman mengelola kasus selama pendidikan, persepsi kecukupan materi/pengalaman selama pendidikan, pengalaman praktik pemeriksaan kecakapan kerja, jenis fasilitas layanan kesehatan, ketersediaan dan keterlibatan langsung dalam layanan psikiatri forensik, ketersediaan dokter subspesialis psikiatri forensik, dokter subspesialis selain psikiatri forensik, dan psikolog klinis, serta ketersediaan instrumen pengukuran profil kecerdasan dan profil kepribadian, penetapan tim pemeriksan oleh pimpinan, ketersediaan prosedur operasional baku pemeriksaan, serta ketersediaan format baku surat persetujuan dan laporan hasil pemeriksaan. Pembahasan. Pengalaman psikiater melaksanakan pemeriksaan kecakapan kerja, di masa pendidikan ataupun setelahnya, masih sangat beragam, padahal pengalaman praktik menjadi salah satu faktor yang konsisten berhubungan dengan tingkat kesiapan. Psikiater memiliki tingkat kesiapan yang lebih baik jika memiliki sumber daya dan fasilitas yang meamdai, tetapi masih banyak psikiater yang bekerja tanpa sumber daya yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan yang relevan bagi pengembangan pendidikan, pelayanan, dan penelitian psikiatri forensik di Indonesia.

---

Introduction. Fitness-to-work (FtW) assessment is an essential forensic psychiatric asssessment to protection the rights of persons with mental health issues to work and reasonable standards of living. However, the assessment comes with medicolegal risks which keeps psychiatrists from practicing it confidently. This study aims to examine psychiatrists’ self-efficacy in performing FtW assessment and related factors. Methods. This is a cross-sectional study using online questionnaire to examine psychiatrists’ self- efficacy in performing FtW assessment. Data was collected from a total sampling of psychiatrists in Indonesia. Self-efficacy was scored on a scale of 0 to 10, while related factors include individual, healthcare facility, and regulatory factors. Results. Psychiatrists’ self-efficacy in performing FtW assessment has a median of 6 (interquartile range 5—8). Significantly related factors were institution of psychiatric residency, experience of FtW assessment during residency, perception of adequate training, experiene of FtW assessment as a psychiatrist, type of healthcare facility, direct involvement in forensic psychiatry services, availability of forensic psychiatrists, other psychiatric subspecialists, clinical psychologists, intelligence and personality measurements, official appointment from facility leadership, standard operating procedure, and standard format for consent and report. Discussion. Psychiatrists’ experience in conducting FtW assessment vary widely, yet it is an important factor related to self-efficacy. Psychatrists show higher self-efficacy when equipped with adequate resources and facilities. However, many still work without such arrangement as regulated by the Ministry of Health Bylaw. The results of this research can be an important resource for advocacy to improve forensic psychiatry services, education, and research in Indonesia."