Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Munculnya radikalisme di kalangan kaum muda merupakan fenomena yang penting untuk diamati. Di tengah kehidupan sebuah bangsa yang tengah menapaki masa transisi menuju demokrasi, munculnya radikalisme politik bisa dimaknai secara ganda: positif dan negatif. Secara positif ia bisa dipandang sebagai daya dorong yang mempercepat proses demokratisasi, tetapi secara negatif bisa dimaknai sebagai ancarnan bagi tegaknya demokrasi. Dalam tesis ini peneliti lebih melihat radikalisasi pemuda sebagai hal yang positif dalam merombak sistem sosial politik yang lama, menuju ke arah sistem baru yang lebih adil dan demokratis.Tesis ini memfokuskan perhatian pada proses terjadinya radikalisasi politik dalam tubuh Partai Rakyat Demokratik (PRD), sebuah partai politik yang ikut dalam Pemilu 1999. Sejak awal, PRD merupakan wadah tempat anak-anak muda melakukan serangkaian tindakan radikal dalam menentang kebijakan rezim Orde Baru Soeharto.Dalam terminologi ilmu sosial radikalisme merupakan: suatu paham atau aliran dalam gerakan sosial politik, yang ingin membangun suatu dunia atau tatanan sosial politik yang lebih baik; dengan cara menghancurkan akar kejahatan sosial; menghilangkan institusi-institusi yang dianggap menjadi penghalang bagi tegaknya demokrasi; dengan program membangun sistem politik ekonomi yang demokratis dan bervisi kerakyatan. Sifat gerakan radikal adalah revolusioner (bukan evolusioner, reformis, atau gradual), dan untuk itu gerakan ini senantiasa menantang kemapanan kekuasaan yang tidak populis.Penelitian ini-bersifat kualitatif, dengan mencoba memahami pemikiran, sikap dan sifat dari tindakan yang diambil oleh PRD dalam merespons perkembangan sosial politik yang ada, baik pada level lokal maupun nasional. Untuk kepentingan pemahaman itu, peneliti mengumpulkan bahan-bahan (data-data) melalui tiga cara; kajian dokumentasi dan literatur, wawancara mendalam, dan observasi.Yang menjadi pedoman awal penelitian ini adalah pembacaan terhadap sejarah perjalanan bangsa secara umum, yang dengan jelas menempatkan pemuda sebagai salah satu sosok sentral. Di dalam banyak momentum penting, seringkali kaum muda tampil ke depan, memberikan jawaban dan solusi ketika terjadi kebuntuan politik. Eksistensi kaum muda yang demikian ini, dengan jelas tergambar dalam khazanah sejarah bangsa, yang dilukiskan dengan angkatan-angkatan; Angkatan 1908, Angkatan 28, Angkatan 45, dan juga Angkatan 1966. Dan mungkin Angkatan 1998!Pada saat yang sama Peneliti juga menyaksikan ada sekelompok kaum muda yang tidak diukir dengan tinta emas sejarah seperti itu, tetapi sesungguhnya mereka juga memiliki andil dalam merobohkan struktur politik yang korup dan menindas. Mereka berjuang di tingkat akar rumput (grassroots) dengan penderitaan fisik dan mental karena berbagai tekanan; baik dari penguasa maupun dari masyarakatnya sendiri. Tetapi sesungguhnya mereka berhasil mewujudkan cita-cita mereka, yang antara lain berupa; `Pencabutan Dwi Fungsi ABRI', `Pencabutan Paket 5 W Politik', `Penurunan Soeharto', `Referendum untuk Rakyat Maubere'. Mereka itu adalah para aktivis Partai Rakyat Demokratik.Dengan menggunakan kerangka strukturasi Giddens-yang menunjukkan adanya sifat dualitas dalam struktur (duality ofstructur)--penelitian ini menunjukkan bahwa meski Orde Baru dengan seluruh perangkat dan sumber daya yang mereka miliki (rules and resources) telah mencoba mendominasi seluruh aktor yang ada di bawahnya, tetap saja ada ruang dan cara yang cukup bagi aktor untuk melakukan 'perlawanan' terhadap struktur. Bahkan dalam banyak hal, aktor justru memanfaatkan kebijakan yang diterapkan oleh struktur sebagai `alat' untuk melawan. Gerakan kaum muda yang semula hanya bersifat protes sosial, karena ditumpas secara represif akhimya malah merubah gerakan menjadi bersifat ideologis dan radikal.Tampak ada korelasi yang signifikan antara tingkat represifitas penguasa dengan tingkat resistensi yang diberikan. Mengikuti teori pegas, semakin kuat penekanan semakin kuat pula tingkat perlawanan.Tesis ini berkesimpulan, pertama, konsep teoritik strukturasi Giddens relevan untuk menjelaskan tentang proses terjadinya radikalisme kaum muda (meski tesis ini hanya mengeksplorasi satu aspek dari tiga aspek utama yang disebut Giddens, yaitu aspek struktur `Dominasi'). Kedua, konsep radikalisme Popper berlaku dalam radikalisme PRD dengan catatan radikalisme PRD tidak persis se-ekstrim konstruksi Popper yang menyarankan adanya `pembunuhan, pengusiran dan pendeportasian'.Ketiga, tentang kemunculan radikalisme, penelitian ini dalam beberapa hal mengukuhkan teori Jocano, tetapi ada perbedaan mendasar, jika Jocano menunjukkan radikalisme muncul sebagai respons terhadap modernisasi, PRD tidak pernah menentang atau menolak modernisasi. Radikalisme PRD hanya menentang dan melawan setiap aspek kehduoan yang mengancam tegaknya demokrasi dan HAM."

"Tesis ini mengkaji fenomena Partai Rakyat Demokratik pada masa Orde Baru yaitu antara tahun 1996-1998. Partai yang dimotori oleh para aktivis muda yang berani ini menjadi kekuatan yang cukup di waspadai (kalau tidak mau dikatakan ditakuti) oleh pemerintah Orde Baru yang pada masa itu berkuasa.Diakui atau tidak, PRD adalah sebuah kekuatan yang cukup solid dalam mengkritisi pemerintah, hingga tak heran bila kekuatan Orde Baru pada saat itu cenderung bersikap represif dalam menghadapi setiap aksi PRO.Penulis melihat daya kritis yang dilakukan oleh PRD sebagai sebuah aktualisasi dari gerakan demokratisasi yang semarak didengungkan oleh Indonesia yang sedang gandrung dengan reformasi. Sebagai sebuah gerakan pro demokrasi yang cukup survive ditengah himpitan dan tekanan Orde Baru, tidak berlebihan bila PRD dikategorikan sebagai sebuah kekuatan oposisi, dan institusi seperti itu mutlak diperlukan dalam sebuah negara yang sedang dalam proses transisi menuju demokrasi.Penelitian ini mencoba melihat lebih seksama, faktor-faktor apa sajakah yang memberikan stimulus dan kekuatan bagi gerakan oposisi yang dilakukan oleh PRD? Untuk menjawab pertanyaan ini penulis melihat beberapa faktor yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, yaitu; sistem politik Orde Baru, adanya tuntutan reformasi total, ideology dan azas organisasi, dan program kerja organisasi. Faktor-faktor tersebut merupakan variable-variabel independen yang kemudian dilihat pengaruhnya terhadap variable dependen yaitu gerakan oposisi PRO.Besarnya pengaruh dari faktor-faktor tersebut penulis mencoba menjelaskannya dengan menggunakan beberapa kerangka pemikiran, diantaranya; tentang demokrasi dan transisi menuju demokrasi, konsep oposisi dan karakteristiknya, konsep sosialisme, dan sosialisme demokratis.Bagi penulis, PRD adalah salah satu catatan penting dalam sejarah politik Indonesia. tanpa keberadaan PRD geliat politik Orde Baru menjelang keruntuhannya tidak akan terlalu menarik, karena diakui atau tidak, kasus 27 Juli 1996 yang didesain Orde Baru dengan sangat bagus sekali untuk membrangus PRD, menjadi awal langkah yang sangat bagus bagi bangkitnya gerakan pro demokrasi di Indonesia yang sebelumnya hanya bergerak mengikuti irama yang sangat lamban.

---

This thesis focused on Partai Rakyat Demokrat as a phenomenon during the New Order era between 1996 - 1998. The party was supported by brave young activists became a much to be cautious (if not be feared) by the ruling New Order's government. PRD was a solid power in giving critics to the government and hence it is not a surprise when the New Order at that time tended to be repressive in dealing with PRD's every action.

The writer saw the PRD's critical ability as an actualization of democratizing movement in Indonesian society. As a pro-democracy movement which survived from the New Order's oppression, PRD can be categorized as an opposition power, and this kind of institution is absolutely needed in a transitional country which moved towards democrat.

This research tried to examine closely what factors giving stimulus and power to opposition movement done by PRD? To answer this question, the writer saw factors which can answer the question above: the New Order's political system, the existence of demands for total reform, ideology, base and working program of organization. These factors are independent variables which influences the dependent variable; the PRD opposition movement.

The writer tried to explain the size of the influence from these factors by using several theoretical frameworks, such as: on democracy and transition to democracy, concepts of opposition and its characteristics, concepts of socialism and democratic socialism. PRD was one of important milestones in Indonesian political history. Without the existence of PRD, the New Order's political dynamic towards its downfall would not be very captivating. The July 27, 1996 incident designed by the New Order regime succeeded in maiming PRD, became a big step for the rising of pro-democratic movement in Indonesia which was moving slowly before."

"Pakar politik ekonomi Amerika Serikat Profesor Geoffrey B Hainswort pernah mengatakan bahwa komunisme dan sosialisme sebagai paham dan ideologi tidak akan mati, mereka hanya tertidur lelap, Hal ini pula yang terjadi di Indonesia pasca hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965 serta semua regulasi tentang larangan paham Marxisme dan Leninisme, kelompok kiri di Indonesia seolah-olah menghilang. Baru pada tahun 1990 an Indonesia mulai muncul ke permukaan yang direpresentasikan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dalam perjalanannya, PRD memiliki dinamika organisasi dan konflik internal yang berujung pada perpecahan gerakan. Sehingga dalam tesis ini. penulis akan mengangkat pertanyaan penelitian: Bagaimana implikasi perpecahan PRD terhadap radikalisasi gerakan kiri di Indonesia? Disamping itu, untuk memperkaya ulasan masalah tersebut, penulis juga akan membahas bagaimana format radikalisasi kelornpok kiri di Indonesia pasca perpecahan internal PRD, serta seberapa besar ancaman strategis kelompok kiri di Indonesia pasca perpecahan PRD. Dalam tesis ini penulis menggunakan metode observasi langsung ke dalam organisasi PRD dengan menjadi aktivis PRD dari tahun 2008,.sehingga ban yak hal-hal yang ditemukan dengan cara informal tanpa harus meialui jalur formal. Selain itu, penggunaan jurnal, buku-buku, situs internet, sertu literatur lain juga dipakai untuk melengkapi data dan fakta tesis ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini selain terpetakannya format gerakan kiri.

---

The United States economic policy expert, Professor Geoffrey B Hainswort once said that communism and socialism as concept and ideology will not die, they just fell asleep. This also happens in Indonesia, after the collapse of the Communist Party of Indonesia (PKI) in 1965 and all regulations on the prohibition Marxism and Leninism, leftist groups in Indonesia seemed to disappear. In 1990s, the leftist group in Indonesia began appear as represented by the Peoples Democratic Party (PRD). In the process, PRD has an organizational change and internal conflicts that led to the disintegration of the movement So in this thesis. the author will raise the question: what is the implication of PRD disunity to the radicalization of the left movement in Indonesia? In addition, to enrich the issue, the author will also discuss a leftist radicalization format in Indonesia after the PRD internal divisions. as well as how much the strategic threat of leftist groups in Indonesia after the split of PRD. In this thesis, the writer use direct observation methods into PRD organization with becoming PRD activist from 2008, so many things that are found in an informal manner without having through formal channels. In addition, the use of journals, books, internet sites, and other literatures are also used to supplement the data and facts of this thesis. Results obtained from this study in addition to mapped format left movement in Indonesia after the split of PRD, in general we can also see the implications of the PRD movement towards various aspects of life in Indonesia (ideological, politicat economic, and socio-cultural), and in particular we can see?"

"Kebijakan pemerintah menaikkan tarif tol tahun 2007 dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum, Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan penyelenggara jalan tol yang dikaitkan dengan kenaikan tarif tol dan juga tentang bagaimana pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol khususnya Pasal 8 mengenai Standar Pelayanan Minimum yang merupakan bagian perlindungan konsumen.Perlindungan konsumen adalah sebagai hal yang paling pokok sebab konsumen merupakan objek penerima dampak kenaikan tarif tol sehingga perlu diketahui bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada konsumen dalam memilih kebijakan menaikkan tarif tol. Perlu diketahui keterlibatan konsumen dalam Pengambilan keputusan untuk menaikkan tarif tol, keterlibatan konsumen dinilai hal yang penting sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa: Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mengatur tentang mekanisme penetapan tarif tol, kenaikan tarif tol berdampak terhadap masyarakat banyak sebagai konsumen untuk itu pemerintah perlu memperkuat posisi dalam pengambilan kebijakan tersebut sebagai upaya melakukan perlindungan konsumen

---

The government's policy to increase toll rates in 2007 in this case the Minister of Public Works. 38 of 2004 concerning Roads and Government Regulation no. 15 of 2005 concerning Toll Roads, especially Article 8 concerning Minimum Service Standards which are part of consumer protection. Consumer protection is the most basic thing because consumers are the recipients of the impact of the increase in toll rates so it is necessary to know the form of protection provided by the government to consumers in choosing policies to increase toll roads. toll rates. It should be noted that consumer involvement in decision-making to increase toll rates, consumer involvement is considered important as stated in Article 2 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection it is stated that: Consumer Protection is based on benefits, balance justice, consumer safety and security, and legal certainty. Law No. 38 of 2004 concerning Roads which regulates the mechanism for setting toll rates, the increase in toll rates has an impact on the general public as consumers. Therefore, the government needs to strengthen its position in making these policies as an effort to protect consumers."

"Tesis ini bertolak dari pernyataan Panglima Besar Soedirman pada tanggal 16 Agustus 1946 di Yogyakarta, bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir karena Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan bersumpah mati-matian hendak mempertahankannya, sebab Proklamasi itulah menjadi dasar dan pokok pegangan serta perjuangan Bangsa Indonesia seluruhnya, buat hari esok dan hari selamanya.Tidak dapat diingkari bahwa falsafah Jawa "Rumangsa Handuweni, Wajib melu Hangrukebi, Mulat Salira Hang rasa Wani", menjiwai perumusan Sapta Marga, yang kemudian secara resmi menjadi pedoman bagi setiap anggota ABRI dalam bermasyarakat , berbangsa dan bernegara dan bahkan membentuk jati diri A.BRI. Dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia, yang diawali dengan Demokrasi Liberal, kemudian Demokrasi Terpimpin yang disusul Demokrasi Pancasila, ternyata bahwa Dwifungsi ABRI ikut serta memberikan kontribusinya pada pembangunan bangsa, selain mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945.Mengacu pada "Mulat Salina Hang rasa Ward - berani untuk terus menerus meneliti dan melakukan evaluasi atas diri ", bisa disimpulkan betapa besar "PR" yang masih belum terselesaikan untuk menghadapi masa depan, Abad ke XXI.Kajian dengan model Ketahanan Nasional semakin menunjukan bahwa Dwifungsi ABRI tidak hanya beraspek Politik saja, sebagaimana ilmu dari Barat membatasinya, tetapi jauh lebih luas daripada itu.Namun begitu,disadari bahwa Dwifungsi ABRI hanyalah sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menunjukan relevansinya dalam menghadapi masa depan- masa perpacuan besar antar bangsa, demi kelanjutan hidup NKRI. Dengan demikian jelas bahwa Dwifungsi ABRI bukan tujuan.Dengan adanya peningkatan kualitas sebagian masyarakat sebagai hasil pembangunan itu sendiri, dan dengan diterimanya Pancasila sebagal satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat semakin sadar akan haknya untuk ikut serta dalam masalah kenegaraan, maka tibalah saatnya bagi ABRI untuk mengambil posisi baru . Seorang intelektual menggambarkannya dengan "steering, rather than rowing", sehingga dalam posisi inilah Dwifungsi ABRI bisa diterima masyarakat. Namun untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai "helmsman" (jurumudi) dalam mengarungi masa depan yang penuh tantangan dan gejolak, masih diperlukan kewibawaan, kearifan, keteladanan serta intelektualitas, selain komitmen dan penghayatan mendalam Sapta Marga dan Delapan Wajib ABRI maupun Sumpah Perajurit."