Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSelama 10 tahun terakhir telah terjadi perkembangan dan perdebatan akademis mengenai teori bentuk pemerintahan korporatisme. Ini khususnya berkaitan ketika teori tersebut dipergunakan untuk memahami masalah-masalah sosial politik dan ekonomi pada beberapa negara Amerika Latin pasca 1960an. Kehadiran teori bentuk pemerintahan korporatisme dalam panggung studi teori, sebetulnya sangat berkaitan dengan keterbatasan 2 teori pembangunan yang ada dan berkembang selama ini yakni teori modernisasi dan teori ketergantungan, untuk menjelaskan secara utuh realitas sosial-politik dan ekonomi di Amerika Latin. Untuk itu, teori korporatisme sering disebut sebagai 'new-path', walaupun tetap dalam kerangka ke 2 teori besar tersebut. Berdasarkan studi kepustakaan, terdapat 5 pakar teoritisi yang sering diacu dalam diskusi atau tulisan ilmiah tentang bentuk pemerintahan korpotarisme. Mereka adalah, Howard J. Wiarda, Philippe C. Schmitter, James M. Malloy, Guillermo O'Donnell dan Alfred Stepan. Dalam evaluasi komparatif, dari sudut perbedaan terlihat bahwa masing-masing pakar mencoba memotret bentuk pemerintahan kOrporatisme di Amerika Latin berdasarkan dimensi yang sesuai dengan perhatiannya masing-masing. Secara sederhana dimensi tersebut dapat dibagi menjadi 3 yakni ( 1 ) dimensi ideologis atau filosofi; (2) dimensi sosiologis atau negara dan masyarakat; dan (3) dimensi politis atau kebijaksanaan. Sebaliknya dari sudut persamaan, coba diuraikan penggabungan dari unsur-unsur strategis dari masing-masing teori untuk membangun suatu deskripsi baru tentang korporatisme. Selanjutnya, dilakukan suatu sintesa kritis atas pemiki ran-pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya dengan melihat atau memeriksa asal-usul (keaslian) teori korporatisme, kemudian struktur formal teori, dan implikasi teoritis dan praktis teori korporatisme. Pada akhirnya, dapat ditarik suatu kesimpulan dari studi atau penelitian teori bentuk pemerintahan korporatisme, yang meliputi arti dari korporatisme, konstruksi teoritisnya serta statusnycO'l dalam bidang 'Perbandingan Politik' (Comparativ Politics)."

"Program pemerintah mengenai pengiriman Tenaga Kerja Wanita Indonesia ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata persoalan ketenagakerjaan yaitu untuk mengatasi pengangguran, mendatangkan devisa negara, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika program tersebut hanya menyangkut masalah ketenagakerjaan tentu tidak membawa dampak atau pengaruh lain dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam kenyataannya, kebijakan pengiriman tenaga kerja wanita ke Saudi Arabia yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru mengorbankan tenaga kerja wanita itu sendiri? Karena itu masalah pengiriman TKW ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata masalah tenaga kerja atau ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan politik.Dalam penelitian ini ingin meneliti mengenai kepentingan-kepentingan politik, hubungan kekuasaan dibalik kegiatan ekonomi yaitu pengiriman TKW ke Saudi Arabia. Bagaimana politik birokrasi (hubungan kekuasaan dan kepentingan politik) antara elit strategis, pemerintah kedua negara, militer, korporasi yang kaya, majikan, serta organisasi lainnya dalam hal pengiriman TKW Indonesia ke Saudi Arabia?Korporatisme diartikan sebagai suatu pendekatan yang menekankan hubungan antara negara dan kepentingan kelompok dalam masyarakat, dimana negara mempunyai hak kuasa terhadap masyarakat, seperti dalam bidang bisnis, finansial, organisasi buruh, yang mencakup individu atau kelompok yang dikooptasi atau dikuasai. Korporatisme negara cenderung menekankan pada otoritas rejim, seperti rejim militer. Negara memiliki kekuasaan yang lebih untuk mengontrol kelompok kepentingan yang ada. Negara memberikan monopoli kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu kelompok elit.Jenis penelitian yang dipakai adalah eksplanatif dengan mencari pola-pola fenomena sosial, sikap, perilaku, hubungan sosial, proses sosial dan struktur sosial. Dalam penelitian ini akan digambarkan kebijakan pemerintah, dan dampak yang ditimbulkan dari pengiriman tenaga kerja wanita Indonesia ke Saudi Arabia, dengan unit analisa negara dalam hal ini pemerintahan pada masa Orde Baru. Dengan mengunakan teknik wawancara dan studi dokumen, data kemudian diinterpretasi dan ditarik implikasi teorinya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemerintah mengenai pengiriman tenaga kerja wanita ke Saudi Arabia mengorbankan tenaga kerja wanita itu sendiri. Pengiriman TKW ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata masalah tenaga kerja atau ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan politik, yang didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan politik, dan hubungan kekuasaan. Kebijakan politik birokrasi (hubungan kekuasaan dan kepentingan politik) antara elit strategis, pemerintah kedua negara, militer, korporasi yang kaya, majikan, serta organisasi lainnya dalam hal pengiriman TKW Indonesia ke Saudi Arabia tersebut mengesampingkan kepentingan TKW itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah lebih mementingkan kepentingannya sendiri yang didominasi oleh kepentingan elit yaitu birokrat, militer, dan para pengusaha. Birokrasi dijadikan alat untuk mengkooptasi masyarakat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.Sehingga dapat diambil kesimpulan kebijakan mengenai pengiriman TKW ke Saudi Arabia cenderung negara sentris bukan masyarakat sentris. Ini terbukti dengan munculnya banyak kasus-kasus yang menimpa TKW yang bekerja di Saudi Arabia."

"Baja SECE yang digunakan cialam penelitian ini adalah baja lembaran yang digunakan oieh perusahaan otomotif. Baja lembaran ini merupakan jenis baja lapis seng dan umumnya digunakan sebagai bagian dari bodi mobil, karena relatif' lebih tahan terhadap korosi.Rangkaian penelitian ini dilakukan adalah untuk melihat pengaruh ketebalan pelat terhadap mampu bentuk baja SECE 0/20, yaitu baja yang digalvanis 20 μm pada satu permukaan, dan baja SECE 20/20, yaitu baja yang digalvanis 20 μm pada kedua permukaaannya dengan ketebalan pelat 0,7 mm dan 0,8 mm.Dari penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa lembaran baja SECE yang digalvanil sam permukaan (0/20) cenderung mempunyai kemampubentukan yang reiatif lebih besar dari lembaran baja SECE yang digalvanis kedua permukaanya. Hal ini terlihat dari nilai koefisien pengerasan regangnya (n) dan nilai Limiting Deep Drawing Ratio (LDR) dari masing-masing bahan. Untuk lembaran 0,7 mm;0/20 nilai n dan LDRnya 0,325 dan 2,10, untuk lembaran 0,7mm;20/20 nilainya 0,318 dan 2,075, lembaran 0,8mm;0/20 nilai n dan LDRnya 0,328 dan 2,150 serta untuk lembaran 0,8mm;2O/20 nilainya 0,314 dan 2,1.Secara umum walaupun lembaran baja yang digalvanil kedua permukaannya lebih rendah kemampubentukannya. Tapi karena hanya terjadi perubahan yang kecil maka secara keseluruhan perubahan itu dianggap tidak berarti atau dapat diabaikan."

"Suatu negara menjadi hebat jika rakyatnya hebat. Karena itulah negara itu menjadi negara pemenang. Namun, untuk mendapatkan rakyat yang hebat, rakyat yang dapat menghebatkan diri secara pribadi, kelompok, organisasi, dan kebangsaan, diperlukan suatu ekosistem yang mendukung. Ekosistem itu yang dibentuk dengan kebijakan publik yang andal dan pelayanan publik yang bermutu tinggi. Dus, sebenarnya dua hal itulah yang menjadi tugas utama Pemerintah. Jika dua hal itu dicapai, hal yang lain akan mengikut. Buku ini tentang konsep, teori, dan praktik penyelenggaraan Pemerintah. Berdasar pengalaman sebagai pengajar ilmu pemerintahan, administrasi negara, kebijakan publik, dan pelayanan publik, serta pengalaman baik sebagai praktisi pemerintahan maupun penasihat, pendamping, dan penyelia begitu banyak lembaga pemerintahan di pusat dan daerah, maka dirumuskan buku ini, termasuk "pengalaman-pengalaman imajiner" tentang kegagalan-kegagalan menyelenggarakan organisasi pemerintahan. Buku yang sangat diharapkan membantu menjawab pertanyaan setiap pemimpin senior di organisasi pemerintahan, tentang apa tugas mereka. Sekaligus menjawab pertanyaan para akademisi dan mahasiswa, apa sebenarnya inti dari ilmu yang dipelajari."

"ABSTRAKTopik umum disertasi ini adalah administrasi pemerintahan lokal irian jaya dengan lokasi penelitian di desa Harapan-Kwamki Lama-Timika, Kabupaten Mimika. Masalah utama disertasi ini adalah corak administrasi pemerintahan lokal dalam wilayah yang didiami oleh lebih daripada satu suku bangsa. Contoh kasus yang dibahas adan ditunjukkan dalam disertasi ini adalah desa Harapan-Kwamki Lama, Kabupaten Mimika.Hal-hal yang tercakup di dalam masalah pokok di atas adalah (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) corak politik kesukubangsaan, dan (3) program-program pembangunan serta proses pelaksanaan program-program tersebut. Dalam praksisnya, ketiga satuan permasalahan tersebut saling berkaitan secara sistemik atau holistik dan kemudian "mengada" dalam bentuk corak administrasi pemerintahan lokal. Bagian akhir inilah yang menjadi pusat perhatian dari disertasi ini, karena ia merupakan hasil dari saling hubungan antara pejabat-pejabat desa masing-masing dengan politik kesukubangsaannya dalam menginterpretasikan program-program pembangunan pemerintah dan pelaksanaan program-program tersebut serta tanggapan setiap satua etnis yang ada sebagai anggota masyarakat desa yang bersangkutan.Untuk mengkaji masalah tadi, digunakan pendekatan kualitatif, antara lain dengan mengadakan kategorisasi konsep-konsep yang digunakan oleh masyarakat desa Harapan-Kwamki Lama. Konsep-konsep tersebut diperoleh dari informan kunci kemudian diperbandingkan dengan informasi dari informasi lain. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Data yang telah dikumpulkan disusun dan dikelompokkan dalam pola, tema atau kategori lalu di maknakan, dijelaskan, dan dilihat keterkaitan antara satu dengan lainnya.Kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah di atas adalah konsep-konsep mengenai (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) kesukubangsaan, dan (3) konflik sosial. Bagian (1) berbicara tentang administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan lokal serta pemerintah lokal. Pada bagian (2) dijelaskan konsep kesukubangsaan kemudian dikaitkan dengan program-program pembangunan dari atas dan dari bawah; bagian terakhir berbicara tentang konsep, model, dan potensi-potensi dari konflik sosial.Heterogenitas etnisitas di desa Harapan-Kwamki Lama merupakan faktor yang sangat berperan dalam mengkaji masalah di atas. Dalam bidang administrasi pemerintahan lokal, faktor tersebut memunculkan kemajemukan personal perangkat desa, sementara dalam bahasa tentang corak politik kesukubangsaan, ia menunjuk pada peran kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa lainnya (dari staf dan lini), baik sebagai pelaksana kepanjangan tangandari atasan maupun sebagai pelaksana dukungan legitimasi tradisional dari kelompok-kelompok suku bangsa yang ada di desa. Hal di atas akan lebih menarik jika dilihat soal tarik-menarik kepentingan dan peranan antara kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun karena masing-masing merasa mendapat dukungan dari kelompok suku bangsanya.Desa Harapan-Kwamki Lama dibentuk dengan tidak mengikuti konsep pemukiman menurut kebudayaan lokal. Hal tersebut berakibat terjadi konflik antarsukubangsa. Upaya untuk menghindari konflik sosial desa Harapan-Kwamki Lama dapat tercapai jika benar-benar memperhatikan kesalinghubungan antara administrasi pemerintahan lokal, program-program pembangunan, dan hakikat kesukubangsaan yang ada di desa Harapan-Kwamki Lama."

"Semakin meningkatnya kebutuhan kalangan eksekutif organisasi untuk memastikan proses penghantaran nilai dari investasi Teknologi Informasi (TI), serta untuk mencapai fusi antara bisnis dengan TI, semakin menuntut kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana sebuah organisasi dapat mengimplementasikan IT Governance (tata-pamong TI). Penelitian eksploratori dengan pendekatan kualitatif ini, bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi IT Governance pada PTX, sebuah perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia, dengan menggunakan beberapa teori kontigensi dan kerangka kerja IT Governance, dimana kombinasi struktur, proses, dan mekanisme relasional adalah kerangka kerja utama yang digunakan dalam penelitian ini. Studi kasus ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen, di PTX. Hasil dari penelitian ini menghadirkan deskripsi sebuah pemetaan implementasi IT Governance (IT Governance Map) sebagai sudut pandang alternatif dalam memahami bagaimana pengimlementasian IT Governance pada sebuah organisasi. Hasil dari studi kasus ini mengindikasikan campuran antara pengaturan implementasi IT Governance dengan kontigensi dari lingkungan dan organisasi semua berperan dalam menciptakan nilai TI bagi organisasi.

---

The increasing need for organization executive to verify the value generation process from Information Technology (IT) investment, and to achieve the fusion between business and Information Technology (IT), call for an increasing awareness and understanding of how an organization can implemented IT Governance. In the purpose of qualitatively describes how an organization can implement IT Governance, this exploratory case study reviews and analyses several frameworks, rooted in a mixture of structure, process and relational mechanism, and contingencies theories of IT Governance within PTX, a major Indonesian mining company. The research was conduct through several indepth interviews, observation, and documents study within PTX. This research results an alternative view through a description of an implementation mapping of IT Govenance (IT Govenance Map) in PTX, blended in organization and environmental contingency, and generated the IT Governance outcome to the organization."