Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai efektifitas dari e-government di Arsip Nasional RI (ANRI) dalam bentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). JIKN, sebagai salah satu bentuk pengembangan e-government dapat memberikan percepatan akses pelayanan kearsipan kepada pengguna melalui satu jaringan berskala nasional. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif dalam desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan skor rata-rata 2,96 ? 3,56 yang menyatakan bahwa penilaian JIKN cukup efektifdengan kecenderungan efektif.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about the effectivity of e-government in The National Archives Republic of Indonesia (ANRI), in the form of Indonesian Archival Information Network (JIKN). JIKN, as a form of e-government development can provide access acceleration archival services to the users through one nationwide network. This study is a survey research with quantitative approach in the descriptive design. The results of this study showed an average score of 2.96 to 3.56 which states that the assessment of JIKN quite effectively with the trend effectively."

"Pusintek sebagai penyedia jasa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Kementerian Keuangan telah menyediakan 20 dua puluh jenis layanan TIK. Pusintek menerapkan kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library ITIL sebagai salah satu praktik terbaik pengelolaan layanan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan TIK kepada pengguna. Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan TIK, Pusintek telah memiliki aplikasi Sistem Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sipelantik yang digunakan untuk melakukan pencatatan permintaan layanan dan laporan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengguna TIK Kemenkeu harus menghubungi Service Desk Pusintek melalui telepon, surat elektronik, maupun datang langsung untuk meminta layanan, melaporkan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, maupun saat ingin mengetahui tindak lanjut dari tiket permintaan dan gangguan yang telah dilaporkan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancangan kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service yang sesuai dengan kebutuhan pengguna mengikuti alur kerja proses pada Rational Unified Process RUP. Hasil penelitian ini berupa dokumen kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service, yaitu melibatkan pengguna dalam proses melaporkan gangguan, melakukan permintaan layanan, melakukan pengecekan status tiket, mencari informasi terkait TIK, dan beberapa fitur perbaikan Sipelantik.

---

Pusintek as a provider of Information and Communication Technology ICT Ministry of Finance has provided twenty types of ICT services. Pusintek implement the framework of the Information Technology Infrastructure Library ITIL as one of the best practices of information technology service management in order to improve the effectiveness and efficiency of ICT services to users.

In supporting the implementation of the management of ICT services, has had an application Pusintek Management System Service Information and Communication Technology Sipelantik used to record service requests and bug reports ICT in the Ministry of Finance. MoF ICT users should contact the Service Desk Pusintek by telephone, electronic mail, or come directly to request services, report the disruption of ICT in the Ministry of Finance, as well as when they want to know the follow up of ticket requests and incidents have been reported.

The purpose of this study is to design functional needs ICT service management information system based self service according to user needs to follow the workflow process on the Rational Unified Process RUP.

The results of this study are the functional requirements document ICT service management information system based self service, which involves the user in the process of reporting interference, perform service requests, check the status of a ticket, searching for information related to ICT, and some improved features Sipelantik."

"Tesis ini membahas kualitas pelayanan pengaduan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Kabupaten Pinrang. Meski telah berupaya mewujukan pelayanan pengaduan berkualitas baik, jumlah pengaduan yang masuk ke PINDU cenderung menurun setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pelayanan pengaduan PINDU Pemkab. Pinrang diukur dengan pendekatan hierarchical model of perceived service quality. Penelitian ini menggunakan paradigma positivist. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif melalui survei dalam bentuk penyebaran kuisoner. Responden penelitian adalah masyarakat Pinrang yang pernah merasakan pelayanan pengaduan PINDU pada tahun 2018–2019 sebanyak 103 responden. Pengolahan data menggunakan software Microsoft Excel 2010, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22 dan aplikasi MSI Stat97.XLA. Analisa data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pengaduan PINDU berada pada kategori cukup baik dengan capaian nilai sebesar 3.3556. Oleh karenanya, Pemkab Pinrang perlu meningkatkan kualitas pelayanan PINDU. Upaya ini dapat dimulai secara berurut dari dimensi dengan nilai persepsi terendah hingga dimensi dengan nilai persepsi tertinggi yaitu kualitas hasil, kualitas lingkungan fisik dan kualitas interaksi.

Kata Kunci:

Penanganan Pengaduan, Kualitas Pelayanan, Kualitas Interaksi, Kualitas Lingkungan Fisik, Kualitas Hasil.

---

This thesis discusses the quality of public complaint services organized by the Center for Information and Complaints Service (PINDU) of Pinrang Regency. Although PINDU has made efforts to deliver good quality complaint services, the number of complaints tends to decrease every year. This study aims to analyze the quality of complaint services at the PINDU of the Pinrang Regency Government measured by the hierarchical model of perceived service quality approach. This study uses a positivist paradigm. The data was collected quantitatively using a survey method through questionnaires. Research respondents were the Pinrang community that had experienced PINDU complaint services between 2018–2019, with total respondents of 103. Data processing used Microsoft Excel 2010, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22, and the MSI Stat97.XLA application. Data analysis was done descriptively. The result shows that the complaints service quality of PINDU is in a good enough category with a score of 3.3556. Therefore, Pinrang Regency Government needs to improve the quality of PINDU services. This effort can be started sequentially from the dimension with the lowest perceived value to the dimension with the highest perceived value, namely the quality of the results, the quality of the physical environment, and the interaction quality.

Key Words:

Complaint Handling, Service Quality, Interaction Quality, Physical Environment Quality, Outcome Quality."

"Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek ditunjuk sebagai unit TIK Pusat di lingkungan Kemenkeu yang fungsi utamanya memberikan layanan TIK di seluruh lingkungan Kemenkeu. Untuk mengukur kualitas layanan publik yang diberikan Kemenkeu dalam memenuhi harapan pengguna layanan, Kemenkeu melakukan Survey Kepuasan Pengguna SKP .Pusintek mempunyai berbagai jenis layanan dibidang TIK. Agar layanan tersebut dikenali secara tepat dan diminta sesuai kebutuhan, maka dibuat Daftar Layanan TIK. Salah satu layanan yang termasuk dalam penilaian SKP Kemenkeu tahun 2015 adalah layanan cloud server, yaitu layanan yang menyediakan infrastruktur server dengan menggunakan teknologi virtualisasi. Berdasarkan SKP tahun 2015, layanan cloud server belum memenuhi target. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan spesifikasi layanan cloud pada daftar layanan TIK Pusintek, agar dapat memenuhi ekspektasi kebutuhan user.Dalam menyusun rancangan spesifikasi layanan cloud server untuk daftar layanan TIK Pusintek Kemenkeu, penulis menggunakan teori pattern-based infrastructure oleh Robertson dan Sribar dan memulai dengan menyusun data profil aplikasi yang digunakan di lingkungan Kemenkeu. Kemudian dengan menggunakan metode statistik deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi, didapatkan hasil klasifikasi kapasitas server berupa pengelompokan spesifikasi tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu dilakukan pemetaan aplikasi terhadap pengelompokan spesifikasi tersebut berdasarkan tingkat kritikalitas yang didapat dari analisis dampak bisnis.

---

Center of Information Systems and Technology Finance Pusintek Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan was appointed as ICT central unit within the Ministry of Finance whose primary function provides ICT services in all spheres of MOF. To measure the quality of public services provided by MoF to meet the expectations of users, the Ministry of Finance conduct User Satisfaction Survey SKP Survey Kepuasan Pengguna .Pusintek has various types of services in the field of ICT. To make that services appropriately identified and requested as needed, they have a Service Catalog. One of the services included in the assessment of the Ministry of Finance SKP 2015 is a cloud services, which provide infrastructure server using virtualization technologies. Based on SKP 2015 report, cloud services user satisfactions do not meet the target.

This study aims to draft specifications cloud services on the Pusintek IT service catalog, in order to meet the expectations of user needs.In preparing the draft service specification cloud server to the list of ICT services In preparing the draft of cloud service specification to the Pusintek IT service catalog, the author uses the theory of pattern based infrastructure by Robertson and Sribar, and begin to compile profile data applications used in the Ministry of Finance. By using descriptive statistical methods using the frequency distribution table, the capacity classification server grouping specifications of high, medium, and low. Besides the mapping of applications to the grouping is based on the specifications of the criticality levels obtained from the business impact analysis."

"Dengan aktifnya masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendapatkan maupun mencari informasi, penggunaan media sosial mulai dimanfaatkan pemerintah sebagai salah satu sarana bagi pemerintah dalam menyampaikan informasinya secara luas dan mencoba melibatkan publik dalam memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap kegiatan pemerintahan. Media sosial juga mulai dimanfaatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sebagai salah satu media TIK dalam mendukung visi, misi, dan pencapaian sasaran strategis Kemlu RI untuk menuju pemerintahan terbuka, salah satunya dengan menerapkan Diplomasi Digital. Akan tetapi dalam usaha menerapkan pemerintahan terbuka di Kemlu RI, ditemukan beberapa inisiatif yang menjadi tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia, organisasi maupun proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami melaksanakan sebuah penelitian untuk mengukur tingkat kematangan dalam pelaksanaan pemerintahan terbuka yang telah dilakukan Kemlu RI. Dengan pemahaman Digital Diplomasi yang cukup luas, dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap inisiatif penerapan media sosial di Kemlu RI, sebagai salah satu bagian dari Digital Diplomasi, dalam pemanfaatannya sebagai media penyebaran informasi dan menampung parsitipasi publik.Penelitian dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif dengan studi kasus Kemlu RI. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 8 (delapan) orang pejabat dan staf pelaksana yang terlibat dalam pemanfaatan media sosial, observasi terhadap kegiatan unit penanganan media sosial di Kemlu RI, serta pengumpulan data dukung yang berupa peraturan dan pelaksanaan media sosial di Kemlu RI. Dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap tingkat kematangan pemerintahan terbuka dalam pemanfaatan media sosial di Kemlu dengan menggunakan kerangka kerja yang digunakan, Kemlu RI berada pada tingkat kematangan 1 (Kondisi Awal). Dengan mengetahui tingkat kematangan ini, dapat disampaikan pula kesimpulan dan rekomendasi terhadap peningkatan dalam mencapai pemerintahan terbuka khususnya di Kemlu RI.

---

With the active participation of people in using information and communication technology (ICT) to obtain or seek information, the government began to use social media as a means to provide information and seek public interactions and collaborations. Social media is also used by the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of the Republic of Indonesia as one of the media technologies in supporting the vision, mission, and support of the Indonesian MoFA strategic goals to achieve open governance, one of them is by using Digital Diplomacy. However, in an effort to implement open government in the Indonesian MoFA, several proposals have been challenged, both in terms of human resources, organizations and the implementation process. Therefore, this research is going to measure the maturity level for open government that has been carried out by the Indonesian MoFA. In which Digital Diplomacy is quite extensive, this research will be conducted only on the application of social media, in its use as a medium for disseminating information and public assistance.

This research was conducted by testing qualitative research with a case study of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. Data retrieval is done through semi-structured interviews staff who involved in social media, observation of the social media unit activities, and collecting data of the regulation in the Indonesian MoFA. The results of measurements, the Indonesian MoFA is on the maturity level 1 (Initial Condition). By knowing this, conclusions and responses to improvements can be conveyed to the Indonesian MoFA."

"Dari berbagai bidang industri, maka perusahaan di industri TIK dengan high technology-nya memiliki Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization EBITDA multiple dan Price to earning ratio PER relatif lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan di bidang industri sektor riil, jika dibandingkan dengan kinerja keuangan historikal. Nilai perusahaan seringkali dipersepsikan terlalu tinggi dan tidak rasional, jika diperbandingkan dengan aspek keuangan historikal saja. Dalam bisnis TIK, nilai perusahaan bisa menghasilkan Enterprise Value EV yang tinggi, bahkan untuk perusahaan yang dalam tahap pengembangan ataupun masih merugi. Aspek Non keuangan seperti jumlah pelanggan, jumlah transaksi, pemanfaatan teknologi serta faktor sinergi memberikan peluang bagi Perusahaan untuk dapat menciptakan new revenue driver sehingga Perusahaan dapat beroperasi dan tumbuh pendapatannya secara berkelanjutan. Studi kasus pada Perusahaan ini, untuk memperoleh gambaran bagaimana aspek non keuangan Perusahaan memberikan kontribusi kepada nilai Perusahaan dibandingkan jika hanya menggunakan faktor keuangan.

---

From the various types of types of industry, the companies in the ICT business having Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization EBITDA , multiple and price to earnings ratio PER is relatively higher than the companies in other sector, compared to the historical financial performance of each company. Value companies are often perceived as too high and irrational, if judging by the historical financial aspects only. In the ICT business, the company 39 s value could generate Enterprise Value EV is high, even for companies in the development stage or burden with financial losses. Non financial aspects such as the number of subscriber, number of transactions, high technology uses as well as the synergy factor, provides an opportunity for the Company to be able to create new revenue driver, so that the Company can operate and grow revenue in a sustainable and recurring. The case studies in the company, to obtain a view that non financial aspects of the company can give a contribution to the Company Value than if just using historical financial factors."

"Salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai indikator perkembangan suatu negara adalah perkembangan di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Upaya keras pemerintah Indonesia untuk membangun di sektor TIK ini kian gencar, pemerintah ingin agar sektor TIK ini dapat dinikmati hingga seluruh lapisan masyarakat. Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kian hari kian berkembang, Ketidakpuasan manusia dalam ber-eksplorasi dalam bidang TIK membuat perkembangan dunia TIK semakin cepat. Selama ini industri perangkat TIK di Indonesia masih di dominasi oleh industri TIK asing Mereka seakan sepenuhnya menguasai seluruh perangkat teknologi di Indonesia sehingga kita serasa tersuapi teknologi oleh bangsa asing, Apapun bentuknya, sepertinya kita hanya menerima perangkat teknologi tersebut dari mereka, kemudian langsung melemparnya kepada penduduk Indonesia.Hasilnya adalah teknologi yang mahal untuk dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Indonesia. Bagaimana dengan peluang kemampuan industri perangkat TIK nasional, sudah sanggup dan siapkah industri perangkat TIK nasional kita bersaing dengan industri bangsa asing, Sehingga dapat memberikan manfaat nasional dan sekaligus menimbulkan kebanggaan memiliki dan menggunakan produk nasional. Hal ini bisa dapat memberikan inspirasi kerja tersendiri. Dan ada baiknya dipertanyakan seberapa besar perhatian pemerintah pusat atas industri perangkat TIK nasional.

---

One of the factors that indicates the development of a nation is the advances of Information and Communication Technology Sector (ICT). The hard and full efforts in developing Information and Communication Technology Sector has shown by the government of Indonesia. This development is aimed to all levels of people throughout Indonesia. The hard efforts of the Indonesian government for establishing this ICT sector is intensifying, the government expect that this ICT sector could be benefited by all levels of society. The Information Technology and Communication Industry (ICT) has shown its continuous progress throughout days. The human dissatisfaction in exploring in the field of ICT has resulted in the rapid development of this industry. For the meantime, the hardware and software industry for information technology and communication is occupied by the foreign companies. It also gives impact emotionally to the local industry as well as the Indonesian people. Namely, we just accept the foreign hardware and software technology as the most divine technology.Finally, this condition results in the development of high-cost technology that will be used for all Indonesian people. The next question is about the chances of local information technology. Can our local information technology industry and how far is the local industry able to compete with foreign companies? Furthermore, this is expected to contribute national benefits as well as inspire for national pride of using local products. Not only building up the nationalism, but also it will inspire the working. For this reason, it is also compulsory for us to question the government?s attention toward the development of the local information and communication technology."

"Laporan Magang ini membahas mengenai analisis kinerja dari sistem informasi yang digunakan oleh PT Indonesian Capital Market Electronic Library (PT ICaMEL) dalam menyediakan data dan informasi pasar modal Indonesia bagi masyarakat luas, yang merupakan komitmen dari PT Bursa Efek Indonesia sebagai Self Regulatory Organization (SRO), dengan menggunakan pendekatan IT Balanced Scorecard (IT BSC). Secara keseluruhan, kinerja sistem informasi PT ICaMEL sebagai pusat informasi pasar modal Indonesia yang diukur berdasarkan IT BSC sudah menujukkan hasil yang sangat baik. Keempat perspektif dari IT BSC memiliki pencapaian target diatas 80%, yang termasuk dalam kategori sangat baik.

---

This internship report explains about performance analysis of information system that used by PT Indonesian Capital Market Electronic Library (PT ICaMEL) in providing Indonesian capital market data and information for wide community, which is the commitment of PT Bursa Efek Indonesia as Self Regulatory Organization (SRO), using the IT Balanced Scorecard (IT BSC) approach. Overall, the performance of Information system used by PT ICaMEL as referral source for Indonesian Capital Market information had shown good results. Each four of the IT BSC?s perspective?s achievement had reached more than 80%, which is categorized as very good."

"Tujuan dari disertasi ini adalah (1) mengukur tingkat pembangunan TIK dengan pendekatan rumah tangga dan individu di level kabupaten/kota; (2) menganalisis peran TIK dan skill tenaga kerja terhadap distribusi pendapatan; dan (3) menganalisis peran TIK dan sektor informal terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan adalah raw data Susenas, Sakernas dan data lainnya yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Studi pertama menggunakan analisis faktor menunjukkan bahwa pembangunan digital menyebar dari Indonesia bagian barat ke bagian tengah dan timur, dan dari kota-kota besar ke wilayah sekitarnya. RDDI di kabupaten/kota yang kurang berkembang, tumbuh lebih cepat dibandingkan kota yang lebih maju. Akibatnya, kesenjangan pembangunan TIK menurun dari 2015 ke 2019, dan wilayah Indonesia menjadi lebih konvergen secara digital. Studi kedua menggunakan teknik estimasi two-step system Generalized Method of Moments (GMM). Tiga indikator TIK yang digunakan yaitu RDDI, penetrasi komputer dan penetrasi telepon seluler. Hasil studi menunjukkan conditional effect TIK dengan skill tenaga kerja menurunkan terhadap ketimpangan. Hasil studi ketiga menunjukkan conditional effect TIK dan sektor informal juga mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan TIK memiliki dampak yang lebih luas dalam memodulasi dinamika sektor informal dan mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia jika minimum threshold penetrasi telepon seluler sebesar 36,56 persen dapat dicapai.

---

The objectives of this dissertation are (1) to measure the level of ICT development using a household and individual approach at the district/city level; (2) to analyze the role of ICT and workforce skills on income distribution; and (3) to analyze the role of ICT and the informal sector on income distribution in Indonesia. The datasets used are Susenas raw data, Sakernas and other data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The first study using factor analysis shows that digital development spreads from western Indonesia to the central and eastern parts of the country, and from big cities to surrounding areas. RDDI in less developed districts/cities grows faster than in more developed cities. As a result, the ICT development gap decreased from 2015 to 2019, and the Indonesian region became more digitally converged. The second study uses the two-step estimation technique of the Generalized Method of Moments (GMM) system. The three ICT indicators used are RDDI, computer penetration, and cell phone penetration. The results of the study show that the conditional effect of ICT on workforce skills reduces inequality. The results of the third study show that the conditional effect of ICT and the informal sector also reduces income inequality. If the minimum threshold for cellular phone penetration of 36.56 percent is met, the increase in ICT will have a broader impact in modulating the dynamics of the informal sector and reducing income inequality in Indonesia."

"Beragamnya layanan informasi semakin menuntut peningkatan bandwidth dan kehandalan jaringan yang memadai. Oleh karena itu PT Telkom Indonesia, melakukan perencanaan jaringan backbone DWDM 40G link Jatinegara - Cikupa. perencanaan ini berasal dari jaringan exsisting sampai batas maksimum kapasitas yang dapat ditampung. Pada tahun 2012 kebutuhan bandwidth adalah 380 Gbps sampai tahun 2024 mencapai 1178,296 Gbps yang dihitung menggunakan regresi linear. Terdapat perbedaan teknologi yang dipakai antara DWDM 40G dengan teknologi DWDM dibawahnya seperti faktor dispersi kromatik dan format modulasi (RZ-DQPSK). Pada perencanaan ini dilakukan kalkulasi level daya dan penambahan DCM untuk mendapatkan parameter perencanaan yang optimum seperti BER dan OSNR.

---

Diversity of information services increasingly demanding higher bandwidth and network reliability are adequate. Therefore, PT Telkom Indonesia, planning 40G DWDM backbone network link Jatinegara - Cikupa. This plan comes from exsisting network to the maximum capacity that can be accommodated. In 2012 was 380 Gbps bandwidth requirements up to 2024 Gbps reached 1178.296 calculated using linear regression. There are differences between 40G DWDM and under 40G DWDM such as chromatic dispersion factor and modulation format (RZ-DQPSK). This planning is done calculations on the power level and the addition of DCM to obtain the optimum design parameters such as A and OSNR."