Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan organisasi tertinggi dalam birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap peningkatkan mutu pendidikan, termasuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas ( SMA). Tesis ini menjelaskan Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Dalam Mengimplementasikan Standar Proses di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Belitung Timur. Latar belakang penelitian ini adalah adanya penurunan kualitas terhadap kompetensi lulusan SMA. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa bagaimana peran Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur dalam mengimplementasikan standar proses yang terjadi di SMA, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kompetensi lulusan.Penelitian terhadap tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif post-positivis dengan metoda wawancara, observasi dan studi dokumen. Faktor-faktor yang diteliti antara lain; Rencana Strategis dan Program Kerja Dinas Pendidikan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, dan Kepengawasan Pembelajaran. Untuk menggali faktor-faktor diatas peneliti menanyakan kepada narasumber ahli, disamping adanya observasi dan studi dokumen. Nara sumber ahli yang dijadikan informan adalah orang-orang yang berkompeten dan bertanggung jawab pada tugas yang dilaksanakannya, minimal berpengalaman lima tahun pada bidang tugasnya.Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur berperan dengan kategori Cukup atau Belum Maksimal terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran di sekolah menengah atas (SMA). Saran yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur adalah, perlu menganalisis dan pemetaan ulang pelaksanaan program kerja dalam menggunakan anggaran yang tersedia, agar kesenjangan antara sub bagian diantara bidang dalam mengalokasikan anggaran pendidikan dapat memadai, artinya standar program yang disusun dapat tercapai, sehingga visi dan misi yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, agar menghasilkan mutu lulusan yang memiliki kompetensi lulusan yang standar/berkualitas.

---

District Education Office / City is the highest organization in the government bureaucracy that is responsible for enhancing the quality of education, including high school education (high school). This thesis describes the role of district education office in implementing process standards in high school (SMA) East Belitung District. The background of this study was a decrease in the quality of the competence of high school graduates. The purpose of this study is to analyze how the role of the District Education Office in the Eastern Belitung District implemented standardized processes that occur in high school, through planning, implementation, and supervision of graduate competence.

Research on this thesis uses a qualitative approach with post-positivist methods interviews, observation and document study, which examined factors, among others; strategic plan and work programme of education, curriculum unit level education, labor and education personnel staff, facilities working paper, and supervisory learning.To explore the above factors the researchers asked the expert speakers, in addition to the observation and study of documents. Expert resource persons who become informants are people who are competent and responsible to the task he is performing, at least five years experience in the field of duty.

District Education Office East Belitung played by category or Not Quite Up to the standard implementation of the learning process at secondary school (high school). The advice can be given to the District Education Office East Belitung is, it is necessary to analyze and re-mapping in the work program in using the available budget, so that the gap between the sub, in allocating the budget among the field of education can be adequate, meaning that program standards prepared can be achieved, so that the vision and mission are carried out in accordance with the expected goals, in order to produce quality graduates who have the competency standards / quality."

"Tesis ini membahas evaluasi pengelolaan anggaran pendidikan SMA setelah alih kelola urusan pendidikan menengah di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan anggaran dengan teori pengelolaan anggaran dan mengevaluasi pengelolaan anggaran SMA setelah alih kelola dengan menggunakan kriteria evaluasi dari teori William N. Dunn. Pendekatan penelitian adalah postpositivism, dengan wawancara mendalam sebagai data utama, dokumentasi dan dokument pendukung sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran SMA di Kabupaten Soppeng setelah alih kelola harus memperhatikan kebijakan pengelolaan Dana BOS. Pada proses perencanaan masukan pihak terkait penting untuk dipertimbangkan. Pengalokasian anggaran pendidikan menunjukkan kepatuhan sekolah terhadap kebijakan yang berlaku. Keberhasilan program sekolah bergantung pada anggaran yang cukup, pengelolaan yang efisien dan efektif, serta pengawasan berkala. Alih kelola dana BOS dari kabupaten ke provinsi berdampak positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di SMA, karena target-program pendidikan dapat tercapai, meskipun masih ada kekurangan pada kriteria efesiensi yang dipengaruhi oleh aturan-aturan anggaran. Anggaran Dana BOS yang dikelola oleh sekolah di Soppeng sudah memadai dan adil, berkat partisipasi masyarakat dan dukungan pihak terkait. Untuk menjaga keberlanjutan kebijakan setelah alih kelola, perlu ditingkatkan upaya monitoring dari provinsi

---

This thesis examines the evaluation of budget management in high schools in Soppeng Regency following the transfer of secondary education affairs. The research aims to analyze budget management using relevant theories and assess the effectiveness of budget management in high schools using evaluation criteria. The research methodology employs a postpositivism approach, with in-depth interviews as the primary data source, supported by documentation and secondary data. The findings demonstrate that budget management in senior high schools must adhere to the policy of managing the BOS Fund. In the planning process, input from relevant parties is crucial. The allocation of the education budget indicates the school's compliance with policies. The success of school programs relies on adequate budgeting, efficient management, and regular supervision. The transfer of BOS Fund management from the local district to the province has positively impacted budget management effectiveness in high schools, enabling the achievement of educational targets. However, there are still shortcomings in efficiency criteria influenced by budget regulations. The management of the BOS Fund in Soppeng's schools is adequate and fair, owing to community participation and support from relevant parties. To ensure the policy's sustainability after the transfer of management, increased monitoring efforts from the province are necessary."

"Tesis ini sebuah telaah atas perubahan kurikulum sejarah di Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 1975 sampai dengan 1994. Dalam mengkaji kebijakan nasional bidang pendidikan, menunjukan bahwa ternyata kebijakan tersebut sangat mempengaruhi kurikulum persekolahan baik yang nampak dalam struktur kurikulum maupun materi pelajaran, khususnya pada mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Pendidikan Pancasila. Studi ini juga mengkaji proses perubahan kurikulum sejarah SMA tahun 1975, 1984 dan 1994 serta mendeskripsikan berbagai temuan yang menggambarkan hasil implementasi kurikulum tersebut.Berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini mengungkapkan adanya berbagai variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum, salah satunya terkait dengan kebijakan nasional dalam aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya.Pengaruh dari kebijakan nasional membawa konsekuensi bagi pendidikan sejarah pada struktur kurikulum 1975 tidak ada lagi. Hal ini disebabkan mata pelajaran sejarah merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Para pengembang kurikulum ingin menerapkan model pendidikan di Amerika yang dianggapnya berhasil membawa kemajuan bagi negara tersebut. IPS merupakan terjemahan yang keliru dari social studies. Sebagai bagian dari IPS, sejarah Indonesia diajarkan kepada siswa SMA jurusan IPA hanya pada semester pertama, selebihnya di jurusan IPS dan Budaya yang mendapatkan Sejarah Indonesia dan Sejarah Kebudayan.Kurikulum 1975, merupakan peletak dasar pertama dalam perkembangan sejarah penyusunan kurikulum Indonesia yang menggunakan teori pendidikan dengan pendekatan sistem. Melalui pendekatan tersebut keterkaitan antara tujuan, materi, strategi pembelajaran dan evaluasi pendidikan sangat jelas. Sejarah sebagai bagian dari IPS, menuntut kreativitas guru dalam mengemas materi sejarah yang berwawasan IPS (Geografi, Ekonomi, Kewargaan Negara) dengan pendekatan sistem tersebut. Namun masuknya sejarah dalam bidang studi IPS membawa akibat yang tidak menguntungkan pada pengajaran sejarah.Pengajaran sejarah dianggap gagal dalam menumbuhkan kesadaran sejarah, memupuk sikap patriotisme dan nasionalisme siswa serta generasi muda, karena pads kurikulum 1975 tujuan pendidikan sejarah semata-mata membentuk visi keilmuan dan kurang memperhatikan tujuan untuk pembentukan nilai yang tercakup dalam mata pelajaran Sejarah dan Kewargaan Negara.Sejak diberlakukannya kurikulum 1975 berkembang wacana untuk menelaah kembali pelajaran sejarah. Sejarah harus dikeluarkan dari kelompok IPS, sebab sejarah merupakan bagian dari Pendidikan Humaniora.Berkembangnya dinamika sosial politik masyarakat ikut mempengaruhi terhadap konstelasi politik nasional saat itu, sebagai akibatnya kebijakan pendidikan yang dimunculkan berkaitan erat untuk memperkokoh ideologi politik dan hegemoni kekuasaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengintervensi kebijakan pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya (kurikulum 1984) posisi sejarah dalam struktur kurikulum memunculkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1981 Meskipun PSPB bagian dari Pendidikan Pancasila yang berarti bukan pendidikan sejarah, tetapi kebijakan memberikan mata pelajaran tersebut kepada siswa dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, menjadi polemik dan wacana perdebatan di antara para sejarawan dan pendidik sejarah. Menurut para pakar sejarah yang berorientasi akademik (Sartono, Taufik Abdullah, Harsja W. Bachtiar) meniiai nuansa "pendidikan politik" dalam mata pelajaran tersebut begitu besar. Dalam penentuan materi nampak ada usaha untuk membuat "babad" baru, Sepeninggal Nugroho, Menteri (a.i.) J. B. Sumarlin mengambil kebijakan yang lebih fleksibel dalam penerapan mata pelajaran PSPB, tidak lagi secara formal terstruktur.Pada akhir tahun 1980-an pemerintah Indonesia berhasil membuat Undang - undang No. 2 Tabun 1989 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional. Atas dasar undang-undang tersebut, persiapan penyempumaan kurikulum persekolahan dimulai. Kurikulum baru tahun 1994 disusun tanpa mata pelajaran PSPB dan Sejarah Indonesia diajarkan kepada siswa SMU selama 9 catur wulan untuk semua jurusan.Pengembangan kurikulum tidak lagi berdasarkan teori pendidikan dengan pendekatan sistemnya, kurikulum 1994 dikembangkan dengan menggunakan teori kurikulum. Berdasarkan teori tersebut, hubungan antara tujuan, materi, strategi pembelajaran dan evaluasi tidak merupakan sesuatu yang mutlak, tetapi ada fleksibilitas dalam pencapaian tujuan. Satu tujuan dapat dicapai oleh beberapa pokok bahasan atau beberapa sub pokok bahasan.Filosofi pengembangan kurikulum 1994 adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan kreativitasnya dan memberi penghargaan yang tinggi terhadap profesionalisme guru. Kondisi yang terjadi di lapangan (sekolah) tidak seperti apa yang diharapkan, karena berdasarkan hasil penelitian para pakar, ide pengembangan kurikulum 1994 tidak banyak dimengerti oleh guru karena kurang disosialisasikan. Sebagian besar guru masih pada poly lama, mengajar dengan cara konvensional.Hal ini bertambah rumit dengan adanya kebijakan Kanwil, dan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) produk MGMP wilayah ikut memberi andil menghambat kreativitas guru. Sejarah sebagai ilmu dan alat pendidikan belum memperoieh titik temu pada tatanan kebijakan pendidikan pemerintah. Sejarah sebagai mata pelajaran yang merangsang kreativitas berfikir dan proses sosialisasi bagi siswa belum dapat terpenuhi. Sejarah tidak hanya mengajarkan fakta, tapi bagaimana guru dapat mengajak siswa berfikir kritis dan rasional, sehingga pelajaran sejarah tetap menarik bagi siswa SMA.

---

This thesis is a study of the change of histori's curriculum in Senior High School from the year 1975 until 1994. In studying the national policy on educational field, it apparently indicates that the policy greatly influences school curriculum 6081 in the structure of curriculum and in subject matter, especially the subject of Sejarah Indonesia and Pendidikan Pancasila. This study also investigates the process of the change of sejarah curriculum in senior high school year 1975, 1984 and 1994 and also explains various findings describing the result of that curriculum implementation.Various data which were obtained from this investigation reveals a lot of existing variables which influenced the implementation of curriculum, one of which is concerning with national policy on political, social, economical and cultural aspect.The influence of national policy brings about consequences that there is no education of history on the strcture curriculum 1975. It is because the subject of history forms a part of social studies (IPS). The curriculum designers want to apply American education model which is considered succesfull in bringing abouth progress for the country. IPS is mistaken translation from social studies. As a part of IPS, Sejarah Indonesia is taught to high school students who take the department of IPA only at the first semester, the rest is in the department of [PS and Budaya which constitute Sejarah Indonesia and Sejarah Kebudayaan.Curriculum 1975 from the first founder within the history development of Indonesia's curriculum arrangement which is using educational theory by sisthemic approach. By using this approach, the connection between objective, material, learning strategy and evaluation becomes very clear. History as a part of 1PS demands teacher's creativity in conveying history substances which are IPS --oriented (geography, economy, civics) by using that systemic approach. But the disadvantage result on the teaching of history. The teaching of history is considered fail to generate historical awareness, to foter student's as will as young generation patriotic and nationalistic attitude.Since curriculum 1975 is put into effect, there is a discourse to review the subject of Sejarah that must be excluded from IPS, because history is a part of Humaniora Education,The development of society's social political dynamic takes part in influencing constellation of national politis at the time, as a result, the emerged educational policy is greatly related with the strengthening of political ideology and power hegemony. It can be done by interferring educational policy. In the next development of curriculum 1984, the position of history in the curriculum structure brings up Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) which is included in Garis-Garis Besar Haluan Negara 1983. Although PSPB is a part of Pendidikan Pancasila which means it is not educational of history, but it becomes polemic and discourse argument among historists and historist education if that subject-matter is given to kindergarten student tell university student. According to academic-oriented history experts (Sartono, Taufik Abdullah, Harsjah W. Bachtiar), the "political education " nuance within thay subject matter is profound. In determining the material, it appears that there is an effort to make new " history". After the death of Nugroho, the minister (a.i) J.B. Sumarlin made the more flexible policy on applying the subject of PSPB, not in structurally formal way.At the end of 1980s, the Indonesian government succeeded in making laws no.2 year 1989 on the principal of national education system. On the basis of the laws, preparation on the completion of school curriculum began. The new curriculum 1994 is composed without inserting the subject of PSPB, and then Sejarah Indonesia is taught to high school student for 9 Quarter month for all departments.The philosophy of develoving curriculum 1994 is to give teachers freedom to develop their creativity and give them high reward for their professionalism. What happened in the (school) is not likely to be as expected, since according to the research of the experts, the idea of the development of curriculum 1994 is not well-understood by teachers because it is less-socialized.Most teachers are still using the old pattern by teaching conventionally. It is getting more difficult with the presence of Kanwil policy and the product of MGMP which take part in hamperring teachers'creativity. Sejarah as a science and educational tool didn't obtain a point on the order of government educational policy. History as a subject matter which stimulates thinking creativity and socialization process for students hasn't been an end meets.History not only teaches facts but also encourage teachers to how they can make students think critically and rationally, so that the lesson of history keep exciting for high school student."

"ABSTRAKDalam mendukung pendidikan di Indonesia, pemerintah telah memberikan perhatian dengan cara mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, masalah pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) masih ditemukan, dimana salah satu akar permasalahannya adalah kurangnya fasilitas pendidikan. Jumlah SMA yang relatif banyak merupakan salah satu penghambat dalam penyaluran dana APBN tersebut. Dengan demikian, analisis pengelompokan SMA berdasarkan fasilitas pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam memprioritaskan penyaluran dana APBN secara cepat dan tepat. Banyaknya observasi yang digunakan adalah 13.486 SMA dengan 9 variabel kategorik fasilitas pendidikan yang tercatat di website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Agustus tahun 2019. Adapun metode yang digunakan adalah Robust Clustering Using Link (ROCK) yang diyakini mempunyai tingkat akurasi yang baik dan mampu menangani data kategorik dalam jumlah yang besar. Untuk mendapatkan profil kelompok yang lebih jelas, metode ROCK dimodifikasi dengan melakukan Nested Clustering. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terbentuk 14 kelompok SMA yang memiliki karakteristik masing-masing. Diperoleh kelompok 3 merupakan kelompok yang relatif baik dan kelompok 1a merupakan kelompok yang relatif kurang baik. Secara umum, SMA di Indonesia membentuk kelompok yang memiliki kebutuhan fasilitas pendidikan yang berbeda dan memerlukan perhatian dari pemerintah.

---

ABSTRACT

The government has given attention to support education in Indonesia by allocating the state budget (APBN). However, the problem of education at the senior high school level is still found, which one of the root problems is the lack of educational facilities. The large number of senior high schools in Indonesia becomes one of the barriers to distributing APBN funds. Thus, the analysis of the grouping of senior high schools based on educational facilities in Indonesia is expected to be an alternative for the government in prioritizing the distribution of APBN funds quickly and accurately. The number of observations is 13,486 with nine categorical variables recorded on a website of the Ministry of Education and Culture in August 2019. The method used is Robust Clustering Using Link (ROCK), which is believed has good accuracy and good to handle many categorical data. To get clearer profile of cluster, ROCK method modified with do Nested Clustering. The results of this study indicate that 14 clusters were formed and have their profiles. Cluster 3 is relatively good cluster while cluster 1a is relatively poor cluster. In general, high schools in Indonesia consist of groups that have different educational facility needs and require attention from the government."

"Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dianggap semata-mata sebagai pemberian nasihat, padahal kenyataan menunjukkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling meyangkut seluruh kepentingan siswa dalam rangka pengembangan dirinya secara 'Optimal. Disamping memerlukan. nasihat pada umumnya siswa sesuai dengan masalah yang dihadapinya memerlukan pelayanan lain, seperti pemberian informasi, penempatan dan penyaluran, konseling, bimbingan belajar, pengalihtangan kepada tenaga yang lebih ahli dan berwenang dan sebagainya. Selanjutnya kenyataan membuktikan bahwa para guru pembimbing menghadapi berbagai permasalahan yang di alami .siswa di sekolah . merlyangkut bidang pribadi-sosial, belajar dan karir. Salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dihadapinya adalah melalui layanan konseling perorangan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi proses pelaksanaan layanan konseling perorangan dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari layanan konseling perorangan yang dilaksanakan di SMA Dwiwarna.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh deskripsi tentang masalah yang menjadi fokus penelitian, maka diambil SMA Dwiwama sebagai kasusnya. Data diperoleh dari informan sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan layanan konseling perorangan dan sasaran penerima layanan konseling perorangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data ini dianalisa secara induktif dengan menggunakan berbagai konsep yang menjadi kerangka pemikiran, yaitu konsep-konsep yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling dan konsep layanan konseling perorangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan layanan konseling perorangan dilaksanakan melalui tahap-tahap yaitu tahapan sebelum dan sesudah proses konseling dilaksanakan. Tahapan sebelum melaksanakan proses konseling adalah berupa pengumpulan data siswa, sedangkan tahapan setelah proses konseling dilaksanakan terdiri dari tahapan awal berupa membangun hubungan dengan siswa, tahapan inti meliputi langkah untuk memperoleh gambaran diri dan hakikat masalah yang dihadapi dan faktor penyebabnya, penemuan altematif pemecahan masalah dan tatapan akhir, yaitu tahap penilaian dan tindak lanjut serta terminasi. Tahap-tahap tersebut sejalan dengan yang dinyatakan oleh Zastrow. Pelaksanaan layanan konseling perorangan menunjukkan adanya perubahan tingkah laku pada siswa yang memanfaatkan layanan tersebut, dan adanya perubahan pola berfikir dan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapinya serta adanya peningkatan kemampuan di dalam pengambilan tindakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya melalui pengembangan potensi yang dimilikinya melalui bantuan guru pembimbing/konselor. Selain itu bahwa melalui layanan konseling perorangan semua permasalahan yang dihadapi siswa dapat diatasi oleh tenaga-tenaga khusus yang ada seperti pihak BK, dengan dibantu oleh pihak kurikulum, pihak kesiswaan, guru, wali kelas, pihak asrama dan didukung oleh tenaga-tenaga ahli lainnya seperti psikolog, psikiater dan terapis. Selain itu bahwa ditemukan faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan layanan konseling perorangan yaitu berkaitan dengan penghimpunan data siswa berupa hasil tes maupun non tes belum dilaksanakan secara optimal dan adanya kebutuhan dari pembina asrama untuk diberikan pengetahuan tentang konseling.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut maka direkomendasikan kepada pihak BK agar melakukan penghimpunan data siswa yang terkumpul secara tertib dan teratur dan pemanfaatan komputer sebagai cara untuk memudahkan pemasukan dan penyelenggaraan data dengan menggunakan program khusus. Bagi pimpinan sekolah dapat berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dalam penyusunan program, dan pihak sekolah agar dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang konseling dan pengembangan dan pertumbuhan remaja bagi pembina asrama serta peningkatan sistem rujukan melalui pemanfaatan form rujukan psikolog secara optimal."

"ABSTRAKHasil penelitian yang dilakukan Minarly (2008) dandata yang dikemukakan Kuswanto (2010) yang menunjukan bahwa kinerja Pengawas Sekolah MenengahKota Cirebon menempati urutan terendah dibandingkan dengan Kinerja Pengawas Sekolah di Wilayah III Cirebon dan beragamnya frekuensi kunjungan ke sekolahPengawas Sekolah merupakan dasar perumusan masalah penelitian ini. Ada dua masalah penelitian ini yaitu adakah kesenjangan peran Pengawas Sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan SMA di Kota Cirebon dan upaya apa yangdilakukan untuk menghilangkan kesenjangan tersebut. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method sequential explanatory. hasil penelitian menunjukan adanya kesenjangan peran antara yang diharapkan dengan yang dilakukan Pengawas Sekolah sebagai developer of people, curriculum developer, instructional specialist, human relation worker, staff developer, administrator, manager of change dan evaluator. Upaya yangsebaiknya dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan tersebut adalah (1) memperbaiki komitmen pemangku kepentingan terhadap tugas, fungsi, dan peran yang telah diatur dalam suatu peraturan tentang pendidikan (2) merancang ulang penjadwalan kunjungan ke sekolah oleh Pengawas Sekolah(3) merancang suatu aturan yang lebih operasional yang dapat memayungi dan mengatur sistem kepengawasan (4) meningkatkan kompetensi Pengawas Sekolah melalui suatu program kegiatan yang berkelanjutan (5) Disdik Kota Cirebon bersama Pengawas Sekolah menindaklanjuti hasil evaluasi Pengawasan

---

AbstractResults of research conducted Minarli (2008) and the data presented Kuswanto(2010) which showed that the performance of Schools Supervisor in City III Cirebon and varying the frequency of visits Schools Supervisor to school are the basis for formulation of research problems. Two problem ofresearch are some gaps of Schools Supervisory role in improving the quality ofschool education in Cirebon City and what efforts are made to eliminate the gaps.The method used in this study is mixed methods sequential explanatory. Theresults indicate some gaps between the expected role undertaken by the Schoolsupervisor as a developer of people, curriculum developers, administrators, managers ofchange and evaluators. Efforts should be made to eliminate the gaps are (1) improve stakehodres commitment to the role, duties and functions of each,(2) redesign of scheduling visits to schools by the School Supervisor, (3)designing a more operational rules that can be overaching and adjust thesupervisory system, (4) increasing the competence Supervisory School through anongoing program of activities and (5) Disdik Cirebon City and SchoolsSupervisor follow up the supervisory evaluation results."

"Pemberdayaan peran pengawas oleh dinas pendidikan dalam meningkatkan kinerja pengawas sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas pada pelaksanaan supervisi akademik di kabupaten Bengkulu Tengah merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengawas. Berbagai upaya pemberdayaan dan hambatannya diungkapkan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian dilakukan secara kulaitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan peran pengawas oleh dinas pendidikan tidak berjalan secara optimal. Penghambat upaya pemberdayaan ini adalah perekrutan pengawas yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pengawas serta tidak terjalinnnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara dinas pendidikan dengan pengawas sekolah. Pengawasan akademik oleh pengawas SMP dan SMA juga belum dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar guru di kabupaten Bengkulu Tengah. Pelaksanaan supervisi akademik belum dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan. Penghambat kurangnya intensitas pelaksanaan supervisi akademik ini karena belum terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang baik antrara pengawas dengan pihak sekolah. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengekaji factor-faktor lainnya yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pengawas sekolah pada pelaksanaan supervisi akademik pengawas.

---

The empowerment of supervisor?s role by education office in enhancing junior high school and senior high school supervisor?s performance in conducting academic supervision in Bengkulu Tengah is an effort carried out to enhance supervisor performance. Some empowerment efforts and their obstacles have been expressed in this research. Research approach conducted qualitatively. Data

collecting technique conducted by means of in-depth interview.

The result of this result concludes that the empowerment of supervisor?s role by education office does not run optimally. The obstacles of this empowerment are the recruitment of supervisors which is not suitable with their qualification and competencies and there is no mutual coordination and communication between supervisors and education office. Academic supervision implementation does not contribute to more teachers in Bengkulu Tengah. The implementation of academic supervision is not conducted completely and sustainably. The obstacles of academic supervision implementation intensity are coordination and communication between supervisor toward schools and supervisor competencies. Furthermore it needs further research to investigate other factors which contribute toward the enhancement of supervisors? performance to implement academic supervision."

"ABSTRAKPenelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa faktor/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat elemen yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Communication, Resources, Dispositions dan Bureaucratic Structure. Fakta-fakta dilapangan dikumpulkan menggunakan metode kualitatif.Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat elemen Edwards III telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang meskipun belum cukup sempurna. Artinya, empat elemen Edward III belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Kebijakan gagal mencapai hasil karena didesain tanpa panduan pendidikan gratis yang jelas dan dukungan dana yang memadai. Tindakan yang disarankan untuk mengatasi masalah pendidikan gratis adalah perlu dibuat Peraturan Pemerintah lebih lanjut yang mengatur tentang pengertian mengenai pendidikan.

---

ABSTRACT

This study researches the implementation of free education on primary High School at Tangerang District. As a public policy, the implementation of free education taken by Tangerang District was carried out under consideration of certain factors/elements. According to Geaorge Edward III, there are four elements effecting the implentation of public policy. Those four elements are communication, resources, dispotition, and bureaucratic. Facts were gathered using qualitative method.

The research indicated that the four elements of Edward III, had been implemented by the Tangerang District Government, although it as still imperfect. The failure of implementing this policy because there is no guidance in implementing this policy and also lack of financial factor. Therefore Government as policy maker should publish Government Regulation that more considered abaout education."

"Seiring pubertas, rasa ingin tahu remaja mengenai seksualitas meningkat. Remaja masa kini dapat dengan mudahnya mengakses segala informasi, terutama internet. Sementara itu, informasi yang terpapar bebas tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. BKKBN menyelenggarakan PIK Remaja di beberapa sekolah sebagai sumber informasi dan konsultasi remaja termasuk masalah seksualitas. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pengetahuan remaja kelas XI SMA mengenai seksualitas. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan potong lintang. Penelitian dilakukan di dua SMA Negeri, sekolah yang telah dan yang belum membina PIK Remaja dengan sampel 104 responden di tiap sekolah. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan baik di kedua sekolah. Penelitian yang hanya berfokus pada pengetahuan ini belum menggambarkan efektivitas program PIK Remaja disekolah.

---

Along with puberty, adolescent curiosity about sexuality increases. Adolescents nowadays can easily access all the information from various sources, especially from the internet. Meanwhile, the freely exposed information are unreliable. BKKBN organized PIK Remaja in several schools as the center of information source and consultation for adolescents, including about sexuality. The purpose of this study was to describe the level of knowledge of adolescents in second grade of highschool about sexuality. The design used in this study was a descriptive cross sectional. The study was conducted in two high schools in East Jakarta, school that has and has not implemented PIK Remaja with 104 respondents as samples each school. The results showed a good level of knowledge at both schools. This research that focuses on knowledge has not described the effectiveness of PIK Youth program in schools."