Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana tiga surat kabar nasional, Kompas, MediaIndonesia dan Koran Sindo memberitakan Partai Nasdem sebagai partai politik barudalam masa kampanye Pileg 2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif denganmetode analisis framing mengunakan model Gamson dan Modigliani. Hasil penelitianini menemukan adanya agenda yang berbeda dari masing-masing surat kabar dalammemberitakan Partai Nasdem. Setiap media mengkonstruksi isu yang sama dengancara yang berbeda, untuk mendukung ide dasar mereka. Selain itu, hasil penelitian jugamenyimpulkan adanya keberpihakan media yang terafiliasi dengan Partai Nasdemdalam memberitakan partai tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discussed how three national daily in Indonesia, Kompas, Media Indonesia,and Koran Sindo covered Partai Nasdem as new political party contesting in 2014legislative election campaign. This research is a qualitative research that using framinganalysis model from Gamson & Modigliani. In this research, researcher found thateach media has their different agenda in covering Partai Nasdem. Each mediacontructed the same issue with different ways that support their big idea about PartaiNasdem. This research also concludes that media who has affliation with politicalparty, tends to support the political party they affiliated with"

"Penelitian ini ingin memberikan gambaran mengenaibaga imana surat kabar Kompas. Media Indonesia dan Herdekamemberikan suatu masalah, dalam hal ini kasus Bank Summa.He to de pene 1 i tian yang dipakai adalah Conten t Analysi s a tauAna lisis rs· enel 1tian untuk mendapatkangambaran yang obyektif, si s ematisS dan kuan t i t atif dari isi·komunikasi yang nyata. Skripsi i ni menggunakan pend eka~ankual itat:..if.Obyek penelitiannya adalah ha.tian Kompas. Media Indonesiadan Herdeka. Ketiganya adalah· suratkabar yang mempunyaiperbedaan visi, berlingkup nasional. beredar luas di kalanganmasyarakat dan bersifat harian umum.Populasi penelitian ini adalah semua berita kasus BankS umm a di ketiga suratkabar tersebut mulai tanggal 14 November1992 sampai dengan 16 Januari 1993. Sedang sampel penelitianin i ad a l ah be rita- be r i t.a dari ketiga :=-•1rat kabar te rsebutyan g mewakili delapan buah isyu yang diangkat dalam kurunvl a k t u t e r s e but .Dari p e nelit i an ini diperol eh has il bahwa Kompas dalampemberitaann ya selal u menjaga kes eimbangan be r i ta, denganmen ampi lka n pendapat s emua ~ih a y a n g te rlibat . Media Indomenj aga k.e se i mba ngan , namun se ringkal i me nggunakanyang tidak j e l a s, se hi ngga me lemahkan ni lai be rita. Bafikan d alam bebera p a mas a l ah Medi a In do nes~ a kurangha ti - ha ti dal am membe ri t aka nnya s eh ingga dapa t me nimbulkanker esahan pe mbacanya. S e d a ngkan He deka pembe r i t aannya cenderung membe l a nasabah Bank Summa , namun pada bebe rapa b eritanyasikap tersebu ju:: ::.ru dapat me nimbulka n keresahan nasabah.Dari penelitian ini pu la , dapat dilihat balnva b eritabe rita yang diturunkan suatu suratkabar ternyata tidak hanyasekedar dap a t memberikan informasi bagi pembacanya, namunsering kali justru dapat menimbulkan kebingungan dan bahkancend e rung dapat ~enimbulkan keresahkan bagi pembaca"

"Pada era 1980-an pers Indonesia memasuki babak baru, yaitu ketika para konglomerat ramai7ramai memasuki dunia pers melalui modal yang mereka tanamkan. Fenomena ini kemudian melahirkan istilah pers konglomerat yang diartikan sebagai pers yang dibiayai konglomerat non pers dengan menempatkan wartawan profesional sebagai mitre minoritas yang dijamin dengan 20 persen saham perusahaan. Hadirnya pers konglomerat banvak menimbulkan perdebaten di kalangan pers. Perdebatan muncul , karena kekhawatiran bahwa fungsi ideal pers sebagai alat kontrol masyarakat akan dikalahkan oleh kepentingan bisnis pemodal. Perdebatan tentang fenomena pers konglomerat menjadi menarik, manakala pada sebuah kasus, pers dihadapkan pada pilihen yang. dilematis membela kepentingan modal atau membela kepentingan publik. Dalam konteks permasalahan tersebut, peneliti indin membandingkan cara pemberitaan kasus pendalihan fundsi kawasan hutan Angke Kapuk menjadi kawasan pembangunan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk (PIK) pada harian Indonesia, Neraca dan Kompas. Pilihan atas kasus PIK penelitian ambil berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, kasus ini menyangkut kepentingan publik sehingga mendapat perhatian besar dari pers. Kedua, salah seorang komisaris PT Mandara Permai -- developer proyek PIK -- adalah juga salah seorang pemegang saham pada PT Jurnalindo Aksara Grafika, penerbit harian ekonomi Bisnis Indonesia. Sehingga, keterkaitan antara kepemilikan surat kabar dengan cara pemberitaan akan tampak. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode penelitian analisis isi kualitatif yang dilakukan terhadap berita-berita tentang RIK setelah baniir tol. Sediyatmo sebagai akibat reklamasi kawasan Hutan Angke Kapuk untuk pembangunan proyek. PIK. Analisis isi kualitatif ini disertai dengan analisis isi kuantitatif selama kurun waktu September 1992-januari 1993 (periode ketika kasus ini mulai muncul hinaga mereda).dan wawancara terhadap beberapa wartawan ketiaa surat kabar obyek penelitian yang meliput kasus PIK. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, kaitan antara pemilik saham ,surat kabar dengan cara pemberitaan kasus yang menyangkut kepentingan pemilik saham ada dalam bentuk tekanan ekonomi (economic constrains), Economic Constrain yang dilancarkan tidak secara tranparan tersebut membuat harian Bisnis Indonesia tidak mempunyai kebebasan sebagaimana harian Neraca dan Kompas."

"Indonesia di era Orde Baru mengalami pengekangan dari pemerintah otoriter. Pers Indonesia yang hidup di dalamnya mengalami pengendalian ketat pada segi politik, dan mendapat perlakuan bail( secara ekonomi. Keadaan itu melahirkan pers yang berdaya secara ekonomi namun menurun secara politik.Krisis ekonomi dan gerakan perlawanan yang dipelopori mahasiswa meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Seraya Indonesia memasuki masa transisi yang tidak pasti. Nilai-nilai lama telah runtuh dan kehilangan basis moralnya akan tetapi tatanan baru belum terbentuk. Dalam keadaan demikian pers Indonesia beroperasi dan menjalankan praktek jumalismenya. Pemerintah pasca-Orde Baru menghadirkan sistem politik multipartai dan meliberalisasi kehidupan pers dengan melikuidasi Departemen Penerangan, organ pemerintah pengendali pers. Pers kini merasakan iklim yang longgar yang menumbuhkan harapan.Pers hidup tidak dalam vacum, perubahan sosial akan akan mempengaruhinya, sebaliknya pens akan mempengaruhi Iingkungan sosialnya. Berdasarkan tat-Ai konstruksi sosial tentang realitas, studi ini melihat gejala itu dengan meneliti berita talon gubernur dalam masa pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2003 pada Pikiran Rakyat, yang pada masa Orde Baru dikenal pro Golkar, dan Metro Bandung, yang baru terbit pascagerakan reformasi yang diperkirakan pro PDI-P karena Grup Kompas sebagai pemilik secara historis terkait dengan PDI-P.Teori konstruksi sosial tentang realitas dari Berger dan Luckmann, yang telah disesuaikan untuk meneliti isi media sebagai realitas simbolik oleh Adoni dan Manna, dioperasionalkan menggunakan analisis framing untuk melihat proses konstruksi berita sebagai isi media.Hasi l studi ini memperlihatkan ada perbedaan pembingkaian (framing) pada kedua stoat kabar mengenai realitas politik (talon gubernur). Bagi Pikiran Rakyat talon gubernur dibingkai sebagai masalah kedaerahan. Bingkai ini terlihat dari mengemukanya isu-isu mengenai rekrutmen calon pemimpin hares dan putra daerah (Sunda), serta kriteria pemimpin (calon gubernur) yang mengenal dan dikenal di Jawa Barat.Sedangkan pads Metro Bandung, realitas politik (calon gubernur) dibingkai sebagai calon pemimpin yang hares memilila etika politik. Bingkai ini terlihat mengedepan pads pemberitaan isu-isu mengenai kasus dana kaveling (dugaan korupsi oleh anggota DPRD dan pejabat Pemda Jawa Barat), penggunaan taktik politik yang tidak etis, serta isu politik uang.Strategi framing media dalam meliput realitas calon gubernur tersebut terkait dengan aspek internal dan eksternal media. Pada Pikiran rakyat bingkai kedaerahan yang dikembangkan bukan semata ekspresi simbolik dari etnisitas melainkan berjalin dengan kepentingan ekonomi untuk meraih dan mempertahankan posisinya sebagai market leader di Jawa Barat, yang memosisikan dirinya sebagai bacaan utama orang Sunda, penduduk mayoritas di Jawa Barat yang senantiasa mengklaim paling tabu Jawa Barat.Strategi pembingkaian (framing) Metro Bandung dalam berita ealon gubernur diwarnai oleh keberadaanya sebagai pendatang baru di pasar pers Jawa Barat yang berusaha agar diterima sebagai bahan bacaan lain untuk orang Jawa Barat dengan slogan the Real Local Paper, Metro Bandung tampak lebih tajam dalam mengungkapkan berita-berita mengenai pelangaran etika politik oleh calon gubemur, beda dengan Pikiran Rakyat yang cenderung lebih santun. Posisinya sebagai surat kabar yang ingin senantiasa menyaj ikan informasi yang mikro kepada pembaca menyebabkan Metro Bandung tampak labih tajam atau keras dari Pikiran Rakyat Pikiran Rakyat yang lebih santun.Metro Bandung tidak mengidentifikasi diri dengan isu kedaerahan untuk diferensi dengan pesaing, karena Maim kedaerahan akan tampak tidak genuine baginya karena Metro Bandung dimiliki oleh bukan orang Jawa Barat. Keadaan demikian disebabkan pula oleh keberadaan "jaringan" berita oleh Persda yang dimiliki induk usaha, sehingga Metro Bandung lebih menasionai. Dugaan kedua surat kabar akan mengabdi kepentingan partai terkait asal talon gubernur tidak terlihat kuat, karena pada kedua surat kabar hadir berita-berita yang dapat menguntungkan atau merugikan kedua kandidat.Pikiran Rakyat memperlihatkan diri sebagai lembaga yang sedang rnelepaskan diri darikungkungan politik ke wujud lembaga bisnis pers profesional yang nonpartisan. Sedangkan Metro Bandung sejak awal memahami dirinya sebagai lembaga yang berniat menjalankan bisnis pers yang bennotif mencari keuntungan dari pasar pers Jawa Barat.Kekosongan sementara kekuasaan negara mengendalikan pers terlihat dari kedua surat kabar yang diteliti. Dalam praktek wacana pembuatan berita terlihat peran kapital semakin meningkat dan cukup mewarnai isi pemberitaan dan personalia pengelolanya yang ikut mengontruksi realitas yang dimediakan."

"Sampai saat ini, tidak ada media massa yang dapat disebut netral. Kenyataannya, sebagai sebuah industri media massa memiliki misi atau kepentingan tertentu, yang terkadang kepentingan media massa bisa sejalan dengan kepentingan publik sebagai khalayak dan terkadang pula kepentingan tersebut sama sekali berbeda bahkan bertolak belakang. Banyak faktor yang mempengaruhi surat kabar nasional dalam melakukan pemberitaan, salah satu faktor yang paling dominan adalah pengaruh pasar pembaca di Iuar faktor ideologi politik dan pasar iklan.Penelitian ini berangkat dari prespektif Paradigma konstruktivisme memiliki asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis dan metodologis, yang berbeda dari paradigma lain. Secara ontologis paradigma konstruktivisme merupakan relativism. Penggunaan analisis wacana dalam konteks paradigma konstruktivis dapat menggunakan analisis framing. Penelitian tentang wacana isu politik pada kampanye pernilu 2004 ini menggunakan paradigma konstruktivis karena wacana isu-isu politik merupakan proses framing dari sejumlah isu yang diangkat oleh media massa. Wacana isu-isu politik yang diangkat oleh masing-masing media berperan dalam memainkan debat publik.Berdasarkan pada pengemasan pemberitaan baik secara tekstual maupun analisis framing terlihat bahwa pada kenyataannya hampir semua surat kabar (Kompas, Media Indonesia, Republika) memiliki agenda media masing-znasing. Dalam pemberitaan partai politik dalam kampanye pemilu 2004 ini, Kompas Iebih bersifat netral dalam penyajian berita-berita yang ditampilkan terhadap porsi parpol. Akan tetapi Kompas secara halus melakukan kritik terhadap peran parpol yang dianggap harus lebih bersikap etik. Pemberitaan yang dibuat juga cukup seimbang antara berita hard news dan follow up new, juga antara berita yang actual dengan berita yang tematik.Pada Media Indonesia terlihat sedikit keberpihakan pada partai politik tertentu, mengingat secara organisasi Media Indonesia dimiliki oleh Surya Paloh yang pada waktu itu mengikuti Konvensi Partai Golkar dalam kerangka bursa calon presiden. Karena itu, tidak heran apabila beberapa berita yang dimunculkan menampakkan hal tersebut.Demikian pula pada Republika, surat kabar ini dalam beberapa penggal beritanya sempat tai npak bahwa kalau Koran ini mendiskriditkan salah satu partai politik (Golkar). Namun, dari sudut penyajian berita, berita yang disajikan lebih bersifat menonjolkan upaya perbaikan atas seluruh parpol yang ikut dalam pemilu 2004. Meskipun berita yang disajikan tetap menjaga kaidah dan aturan yang berlaku dalam dunia jurnalistik.Berdasarkan gambaran di atas sebenarnya kerangka yang dibangun oleh ketiga surat kabar nasional tersebut dalam pemberitaan partai politik lebih mebekankan pada dua isyu utama. Yaitu isyu tentang peran partai politik dan pemilu 2004, Berta persoalan kampanye pemilu 2004 yang di dalamnya sudah pasti melibatkan partai politik. Dua buah isyu utama ini digambarkan dalam pemberitaannya dengan secara utuh tentunya dengan gaya penulisan yang menjadi ciri dari masing-masing surat kabar. Paling tidak gambaran yang dapat dijelaskan adalah bahwa surat kabar ini mempunyai agenda sendiri yang dalam arti tertentu berbeda dengan agenda yang diinginkan oleh khalayak. Kewajiban khalayak adalah membaca teks media dengan cerdas sehingga mampu menangkap makna yang terkandung di balik sebuah berita."

"Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah satu lembaga negara yang anggotanya merupakan wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. Oleh karena itulah DPR sebagai sebuah institusi berusaha meyakinkan masyarakat bahwa DPR telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mewakili rakyat serta meyakinkan bahwa DPR merupakan salah satu tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR mempunyai Sekretariat Jenderal yang bertugas memberian bentuan teknis, administrasi dan keahlian kepada DPR. Hubungan Masyarakat DPR merupakan salah satu unit dari organisasi Sekretariat Jenderal DPR yang bertugas memberikan penerangan kepada masyarakat tentang mekanisme kerja DPR dan kegiatan DPR serta bertugas menerima dan mengatur penerimaan delegasi masyarakat.DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak cukup hanya dengan legalitas yuridis formal tetapi membutuhkan dukungan masyarakat yang tercermin dalam penilaian masyarakat yang datang ke Gedung DPR terhadap citra DPR baik sebagai lembaga maupun orang per orang sebagai Anggota DPR. Oleh karena itulah diperlukan penelitian yang dapat menjawab faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi citra DPR di kalangan masyarakat yang datang ke DPR. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah berusaha menjelaskan Hubungan dan pengaruh masing-masing faktor terhadap citra DPR.Dasar dalam penelitian adalah teori yang yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi citra suatu company/organisasi antara lain Product, Communication, Service dan Support. Produk yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat pada dasarnya adalah pelaksanaan tugas DPR yang berupa : Undang Undang, APBN, hasil pengawasan dan sebagai tempat / wahana untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Proses komunikasi yang dilakukan DPR mencakup kegiatan menginformasikan, menyebarluaskan dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR, sedangkan Support menggambarkan dukungan masyarakat terhadap para wakilnya yang duduk di DPR.Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Citra DPR tidak dapat dikatakan baik karena aspek kogtitif yang diukur dengan pengetahuan masyarakat datang ke Gedung DPR tentang DPR masih sangat kurang dengan nilai rata-rata 3,3 untuk skala pengukuran 1 sampai dengan 7. Aspek. afektif yang diukur dengan tingkat kesukaan masyarakat terhadap DPR mempunyai nilai 4,3 sedangkan aspek behavior yang diukur dengan penerimaan masyarakat terhadap DPR mempunyai nilai 4,1.Faktor pelaksanaan tugas-tugas DPR yang mempunyai hubungan kuat secara langsung dan signifikan terhadap citra DPR di kalangan masyarakat yang datang ke DPR RI. Pengaruh pelaksanaan tugas-tugas DPR terhadap citra DPR RI adalah sebesar 49,8 %. Faktor penyebarluasan atau sosialisasi DPR RI kepada masyarakat mempunyai hubungan cukup kuat secara langsung dan signifikan terhadap citra DPR. Pengaruh Sosialisasi DPR terhadap Citra DPR adalah sebesar 46,4 %. Faktor dukungan masyarakat kepada DPR mempunyai hubungan cukup kuat secara langsung dan signifikan terhadap citra DPR. Pengaruh Dukungan Masyarakat terhadap citra DPR adalah sebesar 30,9 %. Faktor pelayanan setjen DPR tidak mempunyai hubungan langsung yang signifikan terhadap citra DPR. Akan tetapi apabila pelayanan Setjen DPR dikorelasikan dengan dukungan yang diberikan masyarakat kepada DPR, maka korelasi menjadi signifikan. Sehingga pelayanan Setjen mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap citra DPR RI sebesar 7,2 %.Secara keseluruhan pengaruh semua faktor Pelaksanaan Tugas DPR, Sosialisasi DPR, Pelayanan Setjen DPR dan Dukungan Masyarakat secara bersama-sama terhadap Citra DPR adalah sebesar 63,5 %. Dengan Dengan demikian, selain faktor Pelaksanaan Tugas, Sosialisasi, Pelayanan dan Dukungan masyarakat masih banyak faktor-faktor lain yang mempunyai pengaruh sebesar 36,5 % terhadap citra DPR di kalangan masyarakat yang datang ke DPR RI.Penelitian ini memberikan bukti bahwa dalam menggunakan dasar suatu teori yang digunakan belum tentu semua faktor akan cocok di lapangan. Bukan berarti landasan teori yang digunakan tidak tepat, tetapi yang diperlukan adalah penggunaan berbagai macam analisa secara detail, sehingga diperoleh masukan baru yang akan memperkaya teori.Berdasarkan hasil penelitian, Humas Setjen DPR diharapan dapat meningkatkan perannya dalam mensosialisasikan hasil-hasil dan kinerja DPR, sehingga pengetahuan masyarakat tentang DPR dapat meningkat dan akhirnya akan meningkatkan citra DPR di kalangan masyarakat yang datang ke DPR."