Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di Indonesia secara umum. Dalam skripsi juga akan dibahas mengenai efektivitas pengaturan pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku regulator dan pelaksana fungsi pengawasan. Perkembangan alat pembayaran yang terus mengikuti perkembangan global tentunya harus diikuti pula dengan pengaturan dan pengawasan yang efektif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder dan tersier dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan sistem pembayaran di Indonesia sudah belansung efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the regulation and supervision of payment systems in Indonesia in general. In this thesis will discuss the effectiveness of supervision payment systems conducted by Bank Indonesia as regulator and executive oversight functions. The development of payment instruments continue to follow global develoment of payment system. This should be followed by the effective regulation and supervision. By using normative juridical research method and using primary data, secondary and tertiary can be concluded that the implementation of the supervision and regulation functions of the payment system in Indonesia has been going effectively and in accordance with applicable regulations."

"Tesis ini secara spesifik dimaksudkan untuk mengetahui formulasi pembagian bagi hasil, mengurai dan menganalisis pola bagi hasil ditinjau dari konsep islam dan mengukur kepuasan pekerja yang menerima upah dengan pola bagi hasil di Restoran Sederhana. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu dikarenakan melihat fenomena aksi buruh yang tiada henti atas tuntutan kenaikan upah minimum setiap tahunnya, sehingga harapannya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mencari solusi alternatif menyelesaikan masalah tersebut secara islam yaitu penerapan upah bagi hasil. Dalam penelitian ini dipergunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan uji korelasi antara variabel dependent dan independent. Adapun yang menjadi variabel independent adalah kepuasan kerja dan yang menjadi variabel dependen adalah bagi hasil. Responden berjumlah 50 orang pekerja Restoran sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah Pembagian hasil usaha yang dilaksanakan Restoran sederhana adalah setiap 100 hari sekali. Adapun formulasi pembagian nisbah bagi pekerja Restoran Sederhana yaitu dengan penentuan poin oleh manajer menggajian. Setelah diperoleh jumlah poin per pekerja, selanjutnya dihitung jumlah pendapatan per 100 hari yang diperoleh dari nilai nominal per poin dikalikan dengan jumlah poin. Setelah diketahui total pendapatan kemudian dibagi 100 untuk mengetahui pendapatan per hari. Karena pendapatan per hari akan dijadikan nominal pengurangan atas ketidakhadiran pekerja per hari. Selain potongan ketidakhadiran, ada potongan lain yang akan mempengaruhi pengurangan total pendapatan, diantaranya sebagai berikut: Pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, "Dayo" Pekerja dan Hari Ferai (absen). Sistem dan mekanisme bagi hasil yang diterapkan Restoran sederhana dalam ekonomi Islam dikenal dengan al-musyarakah, persentase bagi hasil yang diperoleh pekerja Restoran Sederhana sebesar 50% dari total profit bersih perusahaan. Selain itu, upah yang diperoleh pekerja sudah memenuhi kriteria upah secara Islam, yaitu adil dan layak. Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa bagi hasil memberi pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja sebesar nilai R square = 0.764 (pada Tabel 4.7). Hal ini menunjukkan bahwa 76.4% dari varians Kepuasan Kerja dapat dijelaskan oleh perubahan dalam bagi hasil. Sedangkan 23.6% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar bagi hasil.

---

This thesis specifically intended to formulate wage payment based on profit sharing, differentiate and analyze profit sharing pattern reviewed from Islamic concept, and measure worker's satisfaction level as the receiving end from profit sharing pattern in Restoran Sederhana. Writer's interest towards this topic is based on relentless laborer strike demanding higher minimum wage every single year, hoping this research can be a reference to find alternative solution to this problem in Islamic way, by implementing profit sharing wage. Descriptive method with quantitative approach is used in this research, by using correlation test between dependent and independent variable. Work satisfaction level is defined as independent variable and the profit sharing as dependent variable. A total of 50 respondent are workers in Restoran Sederhana. This research shows profit sharing executed in Restoran Sederhana is once per 100 days. While formulation of division ratio for Restoran Sederhana workers based on point by salary manager. After every worker's points are acquired, then counts the total profit per 100 days which is nominal value per point times total points. After total profit value is known, divide by 100 to acquire the sum of daily profit. Daily profit will be a reduction nominal in case of workers absence per day. Besides absence reduction, other reduction will impact total profit reduction, for instance: Loans for daily needs, worker's "Dayo" and Ferai Day (absence) Profit sharing system and mechanism implemented by Restoran Sederhana in Islamic economy is known as al-musyarakah, profit sharing percentage for workers is 50% from company's total net profit. Moreover, wage for workers has satisfied wage criteria in Islam, which has to be fair and adequate. Based on statistic, it shows that profit sharing has significant impact on workers satisfaction level with R squared = 0.764 (Table 4.7). It shows that 76.4% of Work Satisfaction is explained on changes in profit sharing. While the rest (23.6%) explained by another factors outside profit sharing."

"ABSTRAKSebagai salah satu program pembangunan Indonesia, diantaranya adalah pembangunan perumahan terutama perumahan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau masyarakat miskin. Pembangunan perumahan rakyat juga dilakukan di wilayah DKI Jakarta berupa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Namun, terjadi penunggakan terutama dalam pembayaran retribusi bulanan untuk tiap unit rusunnya sehingga menyebabkan kerugian hingga Rp 29 Miliar. Hal ini disebabkan kurangnya daya beli dan tingkat kelayakan kerja penghuni Rusunawa. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini membahas solusi untuk meningkatkan kelayakan huni dan kelayakan kerja penghuni rusunawa berupa pembuatan bisnis untuk tiap rumah susun dengan metode perbandingan solusi Pairwise Comparison Chart. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan bisnis dapat mengatasi penunggakan pembayaran unit rumah susun, sementara untuk solusi bisnis yang diterapkan berupa bisnis Pengolahan Ikan menjadi Ikan Fillet dengan biaya investasi sebesar Rp 20.636.759.000.- dan Produksi Mainan Edukasi dengan biaya investasi sebesar Rp 4.364.280.250.

---

ABSTRACTAs one of Indonesians development program, one of them is housing development, are made for low income or poor communities. Construction of public housing also held in the area of Jakarta as the Capital City of Indonesia in the form of Simple Rent Flat Rusunawa and its devoted to The Low Income Communities MBR . However, there are arrears, especially in the payment of monthly retribution for each unit int the flat causing losses of up to Rp 29 billion. This problems happen due to lack of purchasing power and the level of employability of the flat residents. Therefore, this study disccusses the solution to improve the feasibility of occupancy and the feasibiliy of work for the flats residents in the form of building a business solution for each flat by using a comparison method. The Pairwise Comparison method are used due to definiting the business solution for each flat. The result of this study indicate that by applying the business solutions can overcome the payment arrears of the flat unit, while the business solution itself are fish fillet processing business with the investment cost of Rp 20.636.759.000, and educational toy production as the other solution with investment cost of Rp 4.364.280.250. "

"Lembaga Konsinyasi merupakan Lembaga hukum yang disediakan undang-undang sebagai salah satu cara hapusnya perikatan melalui tindakan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Yang menjadi dasar hukum adanya Lembaga ini adalah Pasal 1381 dan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Lembaga Konsinyasi juga diterapkan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah demi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012). Dalam Lembaga Konsinyasi, terdapat dua aspek yang menjadi syarat sah keabsahannya, yakni penawaran pembayaran dan penitipan atau penyimpanan di pengadilan. Pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Lembaga Konsinyasi tidak hanya digunakan untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Ketentuan-ketentuan inilah yang digunakan sebagai dasar permohonan penitipan ganti kerugian oleh Pemohon dalam Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PN.Tjg dan Penetepan Nomor 19/Pdt.P/2016/PN.Kag.

---

Consignment Institution is a legal institution provided by law as a way to terminate an agreement through an act of offering cash payment followed by safekeeping. The legal basis of this institution is regulated on Article 1381 and Article 1404 until Article 1412 of the Civil Code. Consignment institution is also applicable on land acquisition matters based on public interest according to the Law Number 2 of 2012 regarding Land Procurement for Development in the Public Interest (Law No. 2 of 2012). In the Consignment Institute, there are two aspects that become legal requirements, which consist of the offer of payment and safekeeping in court. On the matters of land procurement in the public interest, the Consignment Institutions does not only applicable on providing compensation itself. These provisions are used as a basis for the application on safekeeping of the damages by the Applicant on Court Decision No. 01/Pdt.P/2012 PN.Tjg and Court Decision No. 19/Pdt.P/2016/PN.Kag."

"Kepailitan terhadap ahli waris menjadi suatu fenomena baru dalam ranah kepailitan di Indonesia. Pada tahun 2023, dua ahli waris diputus PKPU, yang kemudian dipailitkan pada tahun 2024  oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ahli waris tersebut pun dituntut dengan dasar Akta Perjanjian Pemberian Bonus 78 untuk melakukan pembayaran sejumlah utang kepada para  Pemohon PKPU. Peneliti membahas mengenai ketentuan pembuktian tidak sederhana pada perkara kepailitan dan PKPU yang menimpa para Termohon PKPU selaku ahli waris berkewarganegaraan Singapura. Peneliti menganalisisnya dari segi UUK PKPU dan Hukum Kepailitan secara umum serta dikaitkan  berdasarkan kasus-kasus kepailitan dan PKPU baik terhadap ahli waris maupun terhadap debitur yang kedudukannya sebagai warga negara asing. Peneliti melakukan penelitian dalam bentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang Peneliti temukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akta Perjanjian Pemberian Bonus Nomor 78 sebagai dasar utang dan ditujukan kepada ahli waris telah bertentangan dengan UUK PKPU serta Hukum Kepailitan secara umum. Secara jelas Akta Perjanjian Pemberian Bonus Nomor 78 tidak dapat dibuktikan secara sederhana keberadaan utang Termohon. Klausul-klausul dalam Akta tersebut termasuk dalam perjanjian sukarela yang tidak dapat dituntut pemenuhannya.Termohon PKPU yang menjadi ahli waris pun tidak dapat diputus PKPU atau bahkan Pailit. Sebab UUK PKPU tidak mengatur kepailitan terhadap ahli waris. Dalam pertimbangannya, hakim pemeriksa di PKPU dan hakim pemutus pailit, nyatanya telah saling mengecualikan keberlakuan UUK PKPU. Penulis berkesimpulan bahwa untuk melindungi hak ahli waris maka pertimbangan hakim harus selaras dan tidak boleh saling mengecualikan. Akta yang dijadikan sebagai dasar utang pun bukan menjadi akta yang dapat dituntut pelaksanaanya karena pembagian bonus dimaksud perhitungannya dilandaskan oleh laba bersih Perseroan PT Krama Yudha.

---

The bankruptcy of heirs is a new phenomenon in the Indonesian bankruptcy landscape. In 2023, two heirs were granted PKPU, which was then bankrupted in 2024 by the Panel of Judges of Central Jakarta Commercial Court. The heirs were also sued on the basis of Deed of Bonus Agreement 78 to pay a number of debts to the PKPU Applicants. The researcher discusses the provision of proof trash is not simple in bankruptcy and PKPU cases that befall the PKPU Respondents as heirs of Singapore citizens. The researcher anlyzed it in terms of UUK PKPU and Bankruptcy Law in general and was associated based on bankruptcy and PKPU cases both against the heirs and against debtors whose position as foreign citizens. Researchers conducted research in the form of normative juridicial which is descriptive analytical to get answers to the problems that researchers find. The results of this study indicate that the Deed of Bonus Agreement Number 78 as the basis of debt and addressed to the heirs is contrary to the UUK PKPU and Bankrupcty Law in general, It is clear that the Deed of Bonus Agreement No. 78 cannot be proven simply by the existence of the Respondents’s debt. The clauses in the Deed are included in a voluntary agreement that cannot be demanded for fulfillment. The PKPU Respondent who became the heir cannot be terminated PKPU or even Bankruptcy. This is because UUK PKPU does not regulate bankruptcy against heirs. In their considerations, the examining judge in PKPU and the bankruptcy judge, in fact, have mutually excluded the applicability of UUK PKPU. The author concludes that to protect the rights of the heirs, the judges’ considerations must be in harmony and must not exclude each other. The deed that is used as the basis of debt is not a deed that can be demanded for implementation because the bonus distribution is calculated based on the net profit of PT Krama Yudha Company."

"Kepailitan terhadap ahli waris menjadi suatu fenomena baru dalam ranah kepailitan di Indonesia. Pada tahun 2023, dua ahli waris diputus PKPU, yang kemudian dipailitkan pada tahun 2024  oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ahli waris tersebut pun dituntut dengan dasar Akta Perjanjian Pemberian Bonus 78 untuk melakukan pembayaran sejumlah utang kepada para  Pemohon PKPU. Peneliti membahas mengenai ketentuan pembuktian tidak sederhana pada perkara kepailitan dan PKPU yang menimpa para Termohon PKPU selaku ahli waris berkewarganegaraan Singapura. Peneliti menganalisisnya dari segi UUK PKPU dan Hukum Kepailitan secara umum serta dikaitkan  berdasarkan kasus-kasus kepailitan dan PKPU baik terhadap ahli waris maupun terhadap debitur yang kedudukannya sebagai warga negara asing. Peneliti melakukan penelitian dalam bentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang Peneliti temukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akta Perjanjian Pemberian Bonus Nomor 78 sebagai dasar utang dan ditujukan kepada ahli waris telah bertentangan dengan UUK PKPU serta Hukum Kepailitan secara umum. Secara jelas Akta Perjanjian Pemberian Bonus Nomor 78 tidak dapat dibuktikan secara sederhana keberadaan utang Termohon. Klausul-klausul dalam Akta tersebut termasuk dalam perjanjian sukarela yang tidak dapat dituntut pemenuhannya.Termohon PKPU yang menjadi ahli waris pun tidak dapat diputus PKPU atau bahkan Pailit. Sebab UUK PKPU tidak mengatur kepailitan terhadap ahli waris. Dalam pertimbangannya, hakim pemeriksa di PKPU dan hakim pemutus pailit, nyatanya telah saling mengecualikan keberlakuan UUK PKPU. Penulis berkesimpulan bahwa untuk melindungi hak ahli waris maka pertimbangan hakim harus selaras dan tidak boleh saling mengecualikan. Akta yang dijadikan sebagai dasar utang pun bukan menjadi akta yang dapat dituntut pelaksanaanya karena pembagian bonus dimaksud perhitungannya dilandaskan oleh laba bersih Perseroan PT Krama Yudha.

---

The bankruptcy of heirs is a new phenomenon in the Indonesian bankruptcy landscape. In 2023, two heirs were granted PKPU, which was then bankrupted in 2024 by the Panel of Judges of Central Jakarta Commercial Court. The heirs were also sued on the basis of Deed of Bonus Agreement 78 to pay a number of debts to the PKPU Applicants. The researcher discusses the provision of proof trash is not simple in bankruptcy and PKPU cases that befall the PKPU Respondents as heirs of Singapore citizens. The researcher anlyzed it in terms of UUK PKPU and Bankruptcy Law in general and was associated based on bankruptcy and PKPU cases both against the heirs and against debtors whose position as foreign citizens. Researchers conducted research in the form of normative juridicial which is descriptive analytical to get answers to the problems that researchers find. The results of this study indicate that the Deed of Bonus Agreement Number 78 as the basis of debt and addressed to the heirs is contrary to the UUK PKPU and Bankrupcty Law in general, It is clear that the Deed of Bonus Agreement No. 78 cannot be proven simply by the existence of the Respondents’s debt. The clauses in the Deed are included in a voluntary agreement that cannot be demanded for fulfillment. The PKPU Respondent who became the heir cannot be terminated PKPU or even Bankruptcy. This is because UUK PKPU does not regulate bankruptcy against heirs. In their considerations, the examining judge in PKPU and the bankruptcy judge, in fact, have mutually excluded the applicability of UUK PKPU. The author concludes that to protect the rights of the heirs, the judges’ considerations must be in harmony and must not exclude each other. The deed that is used as the basis of debt is not a deed that can be demanded for implementation because the bonus distribution is calculated based on the net profit of PT Krama Yudha Company."

"Saat ini dompet digital (e-wallet) sebagai sarana pembayaran semakin umum digunakan di Indonesia dan perlahan mulai menggantikan fungsi uang tunai dalam transaksi pembayaran. E-wallet yang kebanyakan dikelola oleh perusahaan fintech memanfaatkan simpanan pengguna pada akun dompet digital untuk sumber dana jangka pendek. Namun jumlah simpanan pengguna pada akun dompet digital tersebut masih sangat kecil sehingga menjadi pertanyaan apakah pengguna dompet digital mempunyai intensi untuk menempatkan lebih banyak dana pada dompet digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada pengaruh perceived value terhadap intensi pengguna dompet digital di Indonesia untuk menyimpan uang lebih besar pada akunnya. Perceived value pada penelitian ini terdiri dari benefit dan sacrifice. Benefit terdiri dari monetary dan convenience value, sementara sacrifice terdiri dari risiko serta biaya. Pada penelitian dianalisis data primer dari total 103 responden yang didapatkan dari survei online. Dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap data yang kemudian dilakukan regresi menggunakan aplikasi SPSS Statistics 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived value memiliki pengaruh terhadap intensi pengguna untuk menyimpan lebih banyak pada dompet digital. Convenience value ditemukan memiliki efek positif yang signifikan terhadap intensi menyimpan uang. Disamping itu, risiko layanan ditemukan relevan terhadap intensi untuk menyimpan uang. Penemuan ini mengindikasikan bahwa convenience dan layanan merupakan nilai yang paling kritikal bagi pengguna dompet digital di Indonesia.

---

Currently, the electronic wallet (e-wallet) payment method has been commonly used in Indonesia and slowly has been replacing cash as a payment method. Fintech companies, which mostly operate e-wallet services in Indonesia, are able to make short-term investments using their consumers e-wallet balances. However, the money balances tend toward small amounts. This research aims to evaluate whether perceived values affect Indonesians willingness to save more money in their e-wallet accounts. Perceived values here consist of perceived benefits and risks. We define perceived benefits as perceived monetary and convenience values. Meanwhile, we define perceived risk as encompassing economic, privacy, service, and psychological risk. We analyze the primary data from a total 103 respondents collected via online survey across Indonesia. We have conducted validity and reliability tests of the data collected before performing the main analysis using the regression method with SPSS Statistics 22. We found that perceived value affects users willingness to save more money in their e-wallets. However, we found that convenience benefit has a significantly positive affect on users saving intentions, while monetary benefit does not have the same effect. Meanwhile, service risk is only risk that is relevant to users willingness to save money. These findings indicate that convenience and service are the most critical values for e-wallet users in Indonesia."

"Personal Guarantor atau Penjamin Perorangan seringkali ikut terseret sebagai Termohon dalam proses PKPU dikarenakan kebanyakan diantaranya memiliki keterkaitan erat terhadap debitur utama. Berdasarkan Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004, PKPU tidak berlaku bagi penjamin. Kendati demikian, masih banyak permohonan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan karena Personal Guarantor tersebut telah melepas hak istimewa mereka. Melalui studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023, akan dilakukan analisis terhadap penyertaan Personal Guarantor dalam mekanisme Permohonan PKPU yang menitikberatkan pada pertimbangan Majelis Hakim mengenai dikabulkannya permohonan PKPU yang menyertakan Personal Guarantor tersebut. Pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan Personal Guarantor apabila dikaitkan dengan UU No. 37 tentang Kepailitan dan PKPU serta memerhatikan ketentuan mengenai jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian ini adalah bahwa masih terdapat banyak Putusan Pengadilan Niaga yang berkontradiksi sehingga mengindikasikan ketidakpastian penerapan Pasal 254 UUK-PKPU. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim terkait pelepasan hak istimewa dapat mengarah pada kekeliruan penerapan asas kepailitan dalam prosedur PKPU.

---

In numerous cases, Personal Guarantors are often involved as counterclaimant in the applications of Suspension of Payment process due to their close ties with the main debtor. According to Article 254 of Bankruptcy and Suspension of Payment Law that applies in Indonesia, the Suspension of Payment does not apply to guarantors. However, many applications are still granted by the Judges on the grounds that these Personal Guarantors have relinquished their special rights given by the Civil Code. Through a case study of Court Decision No. 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., an analysis will be conducted on the involvement of Personal Guarantors in the Suspension of Payment application mechanism, with a focus on the considerations of the Judges regarding the approval of PKPU applications that include these Personal Guarantors. The main issue discussed in this paper pertains to the position of Personal Guarantors when associated with Bankruptcy and Suspension of Payment Law while also considering the provisions regarding guarantees in the Civil Code. The results of this research shows that there are still many contradictory in the Court Decisions, indicating uncertainty in the application of Article 254 of the Bankruptcy Law. Additionally, the considerations of the Judges regarding the waiver of special rights may lead to misapplication of bankruptcy principles in the Suspension of Payment procedure."

"Perkembangan yang sangat pesat terhadap teknologi membuat adanya berbagai terobosan baru pada teknologi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan adanya teknologi kartu contactless yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang dilakukan. Adanya kartu contactless sebagai alat pembayaran tentunya membutuhkan hukum untuk mengawasi dan memastikan tidak adanya kecurangan yang terjadi dalam pemanfaatan kartu contactless. Agar lebih komprehensif, kemudian dilakukan perbandingan pengaturan dengan Belanda sebagai negara yang telah mengatur terlebih dahulu. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini, kemudian ditemukan fakta bahwasanya Indonesia telah menyusun sistem pembayaran dengan menggunakan kartu contactless dalam berbagai pengaturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut serupa dengan Belanda yang telah memiliki dasar hukum untuk mengatur penerapan dari kartu contactless. Namun, efisiensi dari Kode Quick Response Indonesia tersebut tidak sebanding dengan penggunaan kartu contactless di Belanda. Kurangnya kodifikasi ini dapat menyebabkan inkonsistensi dan keterbatasan dalam penerimaan dan adopsi dari kartu contactless di Indonesia.

---

The very rapid development of technology has resulted in various new breakthroughs in technology throughout the world, including in Indonesia. This development can be seen by the existence of contactless card technology which is used as a means of payment in transactions made. The existence of a contactless card as a means of payment certainly requires law to monitor and ensure that there is no fraud in the use of contactless cards. In order to be more comprehensive, a regulatory comparison is then made with the Netherlands as the country that has regulated it first. This thesis was prepared using normative juridical research methods. Based on this research, it was later discovered that Indonesia had developed a payment system using contactless cards in various arrangements stipulated by Bank Indonesia. This is similar to the Netherlands which already has a legal basis to regulate the application of contactless cards. However, the efficiency of the Indonesian Quick Response Code is not comparable to the use of contactless cards in the Netherlands. This lack of codification can lead to inconsistencies and limitations in the acceptance and adoption of contactless cards in Indonesia."