Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini berdasarkan dugaan apakah ada hubungan kepentingan antara pengusaha dan penguasa dalam bisnis pers, pada saat perkembangan pers menjadi industri. Dugaan adanya hubungan kepentingan karena pers Indonesia menjadi industri berproses di era Orde Baru yang otoriter.Tesis ini meneliti keterlibatan konglomerat yang tidak mempunyai latar belakang penerbitan pers ke dalam industri pers yang sarat aturan. Di era Orde Baru, penerbitan pers termasuk bidang usaha yang berisiko tinggi, karena surat izin penerbitan setiap saat bisa dicabut, bila dianggap mengganggu stabilitas penguasa.Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah ada kepentingan tertentu pengusaha dalam bisnis pers yang penuh risiko? Bagaimana kepentingan penguasa? Penelitan ini mengkaji studi kasus bisnis pers Group Bakrie yang memiliki tabloid GO (Gema Olahraga), harian Sinar Pagi, harian Berita Buana dan harian Nusra.Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori-teori pendekatan hubungan antara pemerintah dan swasta, kapitalisme Orde Baru dan pers sebagai alat produksi ideologi. Pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam.Dari hasil penelitian ini menunjukkan izin penerbitan pers yang dikeluarkan pemerintah diberikan secara selektif dengan pertimbangan politis. SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) hanya diberikan kepada pengusaha yang mempunyai kedekatan hubungan dengan penguasa. Ini karena penguasa berkepentingan mengontrol pers.Selain itu, terungkap bahwa dalam proses pemberian SIUPP, muncul penyelewengan kekuasaan. Adanya praktek kolusi karena pengusaha yang ingin mendapatkan izin penerbitan harus memberi imbalan kepada penguasa. Pengusaha melakukan investasi ke bisnis pers, selain karena melihat ada peluang keuntungan, tetapi juga ada motivasi untuk melakukan sinergi pers dengan bisnis lainnya. Bisnis pers dianggap bisnis strategis yang bisa membangun citra."

"Kebijaksanaan luar negeri Amerika dalam menghadapi krisis Teluk merupakan produk dari suatu proses pengambilan keputusan yang pada dasarnya didahului oleh konflik kelembagaan antara Presiden dan Kongres. Krisis tersebut bermula dari invasi irak atas Kuwait yang berakhir melalui proses penyelesaian dengan cara kekerasan yaitu perang. Permasalahan utama di dalam penelitian tesis adalah berkenaan dengan penggalangan Amerika pada periode pemerintah Presiden Bush yang menghasilkan kebijaksanaan melakukan perang (war policy), ditinjau dari perspektif Amerika yang dilihat pada dua dimensi, yaitu domestik dan eksternal. Dimensi domestik Amerika ditekankan pada hubungan kepentingan politik dan kepentingan militer yang mempengaruhi proses dan hasil (output) pengambilan kebijaksanaan luar negeri serta adanya kendala kelembagaan yang dihadapi Presiden Bush terhadap Kongres. Akibatnya sebagian kebijaksanaan yang dihasilkan mendahului persetujuan Kongres, seperti pengiriman pasukan ke luar negeri dan penambahan jumlah pasukan Amerika. Termasuk kebijaksanaan yang berkenaan dengan pernyataan perang (war policy) diwarnai dengan adanya konflik kelembagaan meskipun pada akhirnya konsensus dapat dicapai. Untuk memecahkan pokok permasalahan di dalam tesis ini digunakan teori Elit Politik dari C. Wright Mills yang pada intinya menyatakan bahwa setiap kebijaksanaan nasional yang dihasilkan dibuat oleh sekelompok kecil individu yang terdiri dari tiga kategori, yaitu birokrasi, pejabat militer dan elit ekonomi. Di dalam tesis ini peran elit ekonomi tidak memiliki pengaruh langsung atau menonjol atas kebijaksanaan yang dihasilkan, namun pada kategori birokrasi dan pejabat militer menunjukkan bukti yang kuat atas pengaruh langsung tersebut. Kategori birokrasi itu ditunjukkan dengan adanya konstelasi hubungan dan peran antara Presiden Bush dengan Kongres. Sedangkan kategori pejabat-pejabat militer terpusat pada tingkat inner circle yang ada disekitar Presiden terutama yang berkaitan dengan mekanisme pengambiian keputusan. Pada tingkat inilah faktor-faktor pengalaman dan psikologis Presiden Bush sangat berpengaruh terhadap upaya penggalangan Amerika dalam Perang Teluk tersebut. Pengalaman politik yang luas menyebabkan ia memiliki hubungan erat dengan para pemimpin dunia, sehingga mempermudah membujuk mereka membentuk Pasukan Multinasional (multinational Forces) di luar kerangka pasukan PBB, melalui pembicaraan jarak jauh secara langsung (hot-line). Faktor psikis seperti adanya hambatan kelembagaan dengan Kongres yang dikuasai mayoritas Demokrat dan minoritas Republikan yang beraliran konservatif, menghasilkan kebijaksanaan tanpa persetujuan Kongres. Selain itu ketidakmampuan mengatasi masalahmasalah penting di dalam negeri terutama perekonomian Amerika, menyebabkan Presiden Bush memanfaatkan Perang Teluk sebagai alat politik untuk meraih dukungan publik dalam rangka kampanye pemilihan presiden periode kedua. Pada dimensi eksternal yang dianggap "menguntungkan" terhadap segala risiko yang mungkin timbul dari kebijaksanaan pengiriman pasukan ke wilayah Teluk dan pernyataan perang Amerika, antara lain adalah memudarnya Uni Soviet sebagai musuh utama Amerika; ketergantungan Republik Rakyat Cina dalam mengatasi perekonomian dalam negeri dan adanya masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menyusul peristiwa Tiannamen; serta ketersediaan beberapa negara untuk membiayai perang. Beban biaya perang yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh Amerika merupakan salah satu alasan (economic reason) lahirnya kebijaksanaan perang."

"ABSTRAKBerdasarkan data dari Rifka Annisa Women's Crisis Center, ada 51 kasuskekerasan dalam masa pacaran yang ditangani pada tahun 1998(Reputrawati, 1999). Kekerasan yang terjadi dapat berbentuk kekerasanfisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Dalam Lemme (1995) dinyatakankekerasan dapat mengakibatkan rusaknya mentalitas dan harga dirikorban. selain cedera fisik ringan hingga yang menyebabkan kematian.Para korban (dan pelaku) menampilkan mekanisme pertahanan sehinggamereka dapat bertahan, tetapi hal ini menyulitkan mereka untuk keluardari hubungan yang abusive tersebut. Sementara Engel (1990)meyatakan bahwa ada suatu pola destruksi di mana perempuan terusmenerus mengalami kekerasan oleh orang-orang di sekitamya.Dalam tulisan ilmiah ini, dilakukan penelitian tentang pola-pola destruksidalam hubungan pacaran di mana perempuan menjadi korban kekerasan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran danpemahaman yang dalam, utuh, dan menyeluruh tentang pola destruksipada perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam masa pacaran.Hal-hal yang akan diteliti (a) bentuk-bentuk destruksi dalam hubunganmasa pacaran di mana perempuan menjadi korban kekerasan; (b)rasionalisasi korban (pihak perempuan) terhadap bentuk-bentuk destruksitersebut; (c) Mekanisme pertahanan yang ditampilkan oleh pelaku (pihaklaki-laki).Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatlf.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam {in-depthInterview) dan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukanterhadap subyek penelitian yaitu perempuan yang pernah mengalamitindak kekerasan dalam masa pacaran (dan hubungan tersebut sudahberakhir).Dari hasil analisa, ditemukan bahwa bentuk destruksi diri dimulai melaluidominasi (salah satu bentuk kekerasan emosional) pelaku terhadapkorban dengan menggunakan rasionalisasi-rasionalisasi. Korbanmenganggapnya sebagai suatu tanda perhatian dan cinta. Dominasi ternsberkembang menjadi kekerasan fisik, seksual maupun ekonomi. Dansetiap penerimaan korban terhadap kekerasan, menghantarkan korbanpada kekerasan-kekerasan selanjutnya. Hal ini berdampak buruk bagiharga diri dan mentalitas korban. Untuk menerima kekerasan yang terjadipada dirinya korban cenderung menyaiahkan diri. Sementara pelakubanyak menampilkan mekanisme pertahanan berupa proyeksi untukmengurangi perasaan bersalah.Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa korban cenderung memilikiidealisasi yang distortif terhadap sosok laki-laki pasangannya. Sejarahkekerasan dalam keluarga mempunyai peranan dalam membentukperilaku bertahan korban. Selain itu ditemukan juga adanyaketidakseimbangan keterbukaan antara korban dan pelaku dalamhubungan mereka. Keterbukaan korban dimanipulasi oleh pelaku untukmendapatkan keinginannya. Di samping itu ternyata interpretasi ajaranagama juga berperan untuk pembenaran kekerasan dan membantukorban untuk 'bertahan'. Dukungan sosial juga merupakan faktor yangpenting untuk membantu korban keluar dari hubungan yang diwamai olehkekerasan itu.Peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian mengenai mekanismepertahanan yang ditampilkan oleh pelaku secara mendalam, sehinggagambaran pola destruksi dapat diperoleh seutuhnya. Selain itu diperlukansuatu pola konseling yang menggunakan pendekatan kognitif untukmenyadarkan korban bahwa ia dapat mengubah kondisi yang dialaminya."