Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) berupa community development kepada Kontaktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Namun pelaksanaan CSR tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering kali menimbulkan masalah seperti biaya CSR yang mendapatkan penggantian berupa cost recovery dari pemerintah yang berpotensi merugikan negara. Kasus terkait permasalahan tersebut adalah PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang menggunakan cost recovery sebagai sumber pembiayaan CSR. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pemahaman CSR dan cost recovery di Indonesia, implementasi CSR serta sumber pembiayaannya dalam kegiatan hulu migas, dan analsis kasus PT. CPI. Metode yang digunakan untuk menganalisis kasus adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman terhadap CSR hanya melihat pada kewajiban yang diberikan undang-undang saja dan bukan menjadi suatu kesadaran moral sehingga implementasi CSR masih terdapat banyak kekurangan. Selain itu, penggunaan cost recovery sebagai pembiayaan CSR yang dilakukan oleh PT. CPI diperbolehkan oleh UU Migas dan peraturan pelaksananya. Namun telah terjadi penyimpangan dalam proses pengajuan cost recovery atas CSR tersebut, yaitu pada tahap program kerja dan anggaran/ work program and budget (WP&B).

---

In Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas, Contractors of Production Sharing Contract (CPSC) is obligate to conduct Corporate Social Responsibility (CSR) in the form of community development. However, the implementation of CSR is not working properly because its often led to problems for example the cost of a replacement CSR in the form of cost recovery gift by the Government which potentially detrimental to the country. The related case from this problem is PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) used cost recovery as a source of financing of CSR. The issues in this thesis are the understanding of CSR and cost recovery in Indonesia, the implementation of CSR as well as the source of financing in the upstream oil and gas and analysis case PT CPI. A method used in analyze this case is a normative juridical. The result of this research is the understanding of CSR only concerns the liability which provided by law and it is not become a moral consciusness so there are many deficiency in the implementation. Moreover, the use of cost recovery as CSR financing undertaken by PT CPI allowed by Law of Oil and Gas and the regulation of agents. However, there have been irregularities in the process of filing cost recovery for CSR which is at the stage of work program and budget (WP & B)."

"Ketentuan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia sejatinya diatur oleh beberapa ketentuan perundang-undangan yang berbeda. Pada sektor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) sendiri, perusahaan yang memiliki Kontrak Kerja Sama (KKS) migas dengan pemerintah Indonesia (pemerintah) dikenakan kewajiban untuk melaksanakan setidak-tidaknya dua jenis CSR, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Namun, adanya pembedaan antara kedua jenis CSR tersebut pada pelaksanaannya tidak dipahami dengan menyeluruh oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Padahal, kedua kewajiban tersebut telah secara tegas diatur pada ketentuan yang terpisah dan berimplikasi pada berbedanya tujuan serta mekanisme pada fase persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan. Oleh karena itu, skripsi ini hendak membahas konsep CSR, baik TJSL maupun PPM pada sektor kegiatan usaha hulu migas di Indonesia berikut dengan pengimplementasiannya di lapangan dengan cara melakukan tinjauan terhadap salah satu perusahaan afiliasi dari PT Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), sebagai studi kasus yang memiliki KKS migas dengan pemerintah. Adapun metode penelitian pada skripsi ini ialah yuridis-normatif, dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakaan primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pemerintah perlu mengatur dan menyosialisasikan ketentuan CSR dengan lebih komprehensif untuk menyamakan persepsi masyarakat sekaligus memperjelas mekanisme pelaksanaan, pengawasan, penegakan, serta pemberian sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

---

The provisions regarding Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia are regulated by several statutory provisions. In the upstream oil and gas sector itself, companies that have oil and gas Cooperation Contracts (KKS) with the Indonesian government are subject to the obligation to perform at least two types of CSR, consisted of Social and Environmental Responsibility (TJSL) which regulated in Indonesian Company Law, as well as the Community Development Program (PPM) mandated by Indonesian Oil and Gas Law. However, there are a lot of stakeholders, including legal scholars, who consider those two types of CSR to be the same, as the result of not understanding the differences between each of them. In fact, those obligations have been explicitly regulated in separate provisions, which have implications for different objectives and mechanisms in the preparation, implementation, reporting and evaluation phases. Hence, this thesis discusses the concept of CSR and its implementation for both TJSL and PPM in Indonesia’s upstream oil and gas sector through an overview of one of the PT Pertamina (Persero)’s affiliated companies, namely PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), which has a KKS with the government as a case study. The research method used in this thesis is juridical-normative, through a qualitative approach, and uses primary and secondary library materials. In the end, the researcher concluded that the government needs to regulate CSR more comprehensively to equalize public perception while at the same time crystallizing the implementation, monitoring, enforcement and the restrictive measures, especially for companies that violate the regulation.

"

"Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan program Corporate Social Responsibility "Broadband Learning Center" (BLC) yang dilakukan PT Telkom, Tbk di Pulau Pramuka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan fungsi humas PT Telkom, Tbk serta manfaat yang diperoleh masyarakat Pulau Pramuka atas program CSR tersebut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan paradigma konstruktivis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan, CSR dilakukan oleh Divisi Community Development Center, namun PR tetap mengawasi dan mengomunikasikan program kepada masyarakat. Program BLC ini berkonsep CSR selama 6 bulan yang kemudian menjadi program Community Development. Masyarakat Pulau Pramuka mengalami perkembangan dan peningkatan pendapatan yang mereka rasakan sebagai manfaat dari program CSR Telkom ini.

---

The background of this research based on Corporate Social Responsibility program "Broadband Learning Center" (BLC) which is done by PT Telkom, Tbk. This research aims to describe the role and function of Public Relations, also the benefit that received by the community of Pramuka Island Constructivist paradigm of research methodology is used in a descriptive and qualitative approach.

The result of this research shows that CSR implementation is done by Community Development Center Division, meanwhile Public Relations is keeping the eye on the progress and communicating the CSR program to the public.This BLC program is 6-month CSR program, then convert to Community Development program. The Pramuka Island's community can develop themselves and increase their income as the benefit of this CSR program."

"India's increasing population has attracted a host of multinational corporations (MNCs) to enter the country to tap its market. Because of their enthusiasm and the favorable market conditions, these MNCs get carried away and sometimes regulations are flouted. The absence of clear regulations leads to problems when government agencies find fault with MNCs products."

"Program kemitraan usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Skripsi ini mengkaji pelaksanaan program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan pelaksanaannya dalam bentuk program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pelaksanaan program kemitraan BUMN diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagai peraturan pelaksananya. Pada intinya ketentuan tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) wajib memperhatikan antara lain mengenai kriteria calon mitra binaan, kewajiban BUMN pembina dan mitra binaan, sumber dana program kemitraan, mekanisme penyaluran dana, kualitas pinjaman dan lain sebagainya. Pelaksanaan program kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk. telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban yang telah dipenuhi PT. Bank Mandiri Tbk. sebagai BUMN pembina sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Namun dalam ketentuan yang mengatur mengenai program kemitraan dan bina lingkungan tidak diatur mengenai sanksi bagi BUMN yang tidak melakukan progam kemitraan dan bina lingkungan.

---

Partnership Program is one form of Corporate Social Responsibility (CSR), particularly State-Owned Enterprise (SOE). This thesis examines the implementation Partnership Program of Micro, Small and Medium Business as a Corporate Social Responsibility (CSR) in the law number 19 Year 2003 about State-Owned Enterprise and implementation partnership Program of Micro, Small and Medium Business as a Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Bank Mandiri Tbk. A method used in analyze this case is a normative juridical. The implementation partnership program of SOE is contained in the law number 19 Year 2003 about State-Owned Enterprise and Minister of State Enterprises Regulation No. PER-05/MBU/2007, dated 27 April 2007, on the Partnership Program of SOE with Small Business and Environmental Development Program as the rule?s executioner. In essence the implementation partnership program and environmental development program must be observe criteria of partners, liabilities of SOE and partners, source of funds, mechanism of channeling funds, quality of loan, etc. Bank Mandiri?s Partnership Program has been in accordance with a regulation. It can be seen from the obligations have been performed PT. Bank Mandiri Tbk. as a SOE builder regulated as Minister of State Enterprises Regulation No. PER-05/MBU/2007, dated 27 April 2007, on the Partnership Program of SOE with Small Business and Environmental Development Program. But then in provisions of the partnership program is not arranged sanctions for the SOE that doesn?t do partnership program and environmental development program."

"Tesis ini membahas salah satu strategi dari Public Relations (Hubungan Masyarakat) yakni CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai salah satu strategi bisnis yang mampu meningkatkan reputasi perusahaan termasuk pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan. Dengan melakukan kegiatan sosial dapat dilihat sebagai bentuk pendekatan atas perhatian perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak serta pengaruh yang ditimbulkan dari salah satu strategi perusahaan ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain eksploratif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi CSR termasuk dalam strategi bisnis yang turut serta membantu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan pembiayaan walaupun tergolong terbatas pada kegiatan sosialnya saja. Ukuran keberhasilan secara tertulis dan mendapatkan feedback baik dari karyawan maupun masyarakat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan strategi ini.

---

This study discussed on one of Pubic Relations strategy that is CSR (Corporate Social Responsibility) as one of business strategy that can build company reputation including to finance company in service sector. Execute social activities had seen as consideration in approaching implementation company responsibility to public. This research happen to see the impact also influence that arise from this one of company strategy. This research is using qualitative research with explorative des ign.

The result of this research conclude that CSR strategy include in business strategy that get involve to help increase image and finance company reputation although limited only in social activities. Hence, success measurement in written and get feedback either from employee or public can use as effectiveness indicator of this strategy."

"Di era saat ini adalah suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk menciptakan bisnis dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan para stakeholder. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang meningkat ketika perusahaan mampu memenuhi keinginan atau kepentingan para stakeholder. Untuk itu persepsi konsumen sebagai stakeholder penting bagi perusahaan dalam menilai kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan akan sangat menentukan kelangsungan bisnis perusahaan. Penelitian ini dibuat untuk menilai efek atau pengaruh yang terjadi dari persepsi masyarakat terhadap antiseden dan konsekuensi dari kegiatan CSR. Antiseden adalah sebuah evaluasi sebelum terbentuknya kegiatan CSR yang merupakan ekspektasi masyarakat dengan menilai kinerja keuangan dan kualitas pernyataan etika perusahaan. Konsekuensi adalah persepsi yang timbul akibat adanya kegiatan CSR yaitu reputasi perusahaan, resiko membeli yang dipersepsikan, kepercayaan konsumen dan loyalitas konsumen. Penelitian dilakukan kepada 175 ibu-ibu rumah tangga dan analisa penelitian menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) memperlihatkan adanya signifikansi pengaruh positif dari kinerja perusahaan dan kualitas pernyataan etika terhadap ekpektasi dari kegiatan CSR, Aktivitas CSR juga menimbulkan pengaruh positif terhadap reputasi dimana reputasi menimbulkan signifikansi pengaruh negatif terhadap resiko membeli yang dipersepsikan dan pengaruh positif terhadap kepercayaan. Dalam penelitian juga terlihat signifikansi pengaruh positif antara kepercayaan konsumen dengan loyalitas konsumen dan pengaruh negatif kepercayaan konsumen terhadap resiko membeli. Namun pada penelitian ini ditemukan fakta yang tidak signifikan dimana evaluasi konsumen atas kegiatan CSR tidak menimbulkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen dan loyalitas konsumen.

---

In the current era of business, businesses are obliged to create businesses that pay attention to social responsibility with stakeholders. Much research stating that the existence of long term business increased when the company was able to meet the wishes or interests of the stakeholders. To that end, the perception of consumers as stakeholders important to companies in assessing a company's CSR activities conducted. This research was made to assess the consumer's perception of the antecedent and consequence of CSR activities. Antecedent is an evaluation prior to the formation of CSR activities that constitute the community's expectations, by assessing the financial performance and the quality of the company's ethics statement. The consequence is the perception that arise due to the presence of CSR activities like reputation, consumer trust, perceived risk, and consumer loyalty . This research was conducted to 175 housewife?s as a respondent and analyzed by using SEM (structural equation modeling) methods.

Result of this studies showed a significance of the positive influence on the financial performance and quality of ethical statements to expectation of CSR activities. CSR activities has a positive influence on corporate reputation, and reputation has a negative influence on the perceived risk and has a positive influence on consumer trust. This study also led to the significance of positive influence between trust and consumer loyalty and trust has a negative influence to perceive risk. However, this research found that there is no significance influence between evaluation of CSR activities on trust and consumer loyalty."

"Penelitian ini membahas program Corporate Social Responsibility di PT Pupuk Kalimantan Timur, yaitu Program Peduli Pendidikan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi sebuah program CSR dapat membentuk reputasi perusahaan di mata stakeholder-nya. Melalui penelitian ini diketahui implementasi program ini sudah sangat baik tapi belum ditunjang oleh strategi komunikasi yang dapat membentuk identitas perusahaan secara luas. Meskipun demikian, program CSR Peduli Pendidikan terbukti dapat membentuk reputasi perusahaan di mata para peserta program. Untuk masa mendatang, penelitian ini dapat dilengkapi dengan penelitian kuantitatif sehingga dapat menjangkau responden yang lebih banyak dan pengukuran reputasi yang lebih luas.

---

This research discusses the CSR Program in PT Pupuk Kalimantan Timur, namely Peduli Pendidikan program. The research uses qualitative method in order to describe how the implementation of a CSR program could form the reputation of a company by its stakeholder. The research discovered that the implementation of the program is already been well-executed but haven?t been supported by a communication strategy that could help build the corporate identity. However, the Peduli Pendidikan program is proved to have been succesfull in forming the corporate reputation on its participant. For the future, this research should be equiped with a quantitative research so that it would be able to reach a wider respondent and more thorough research on reputation."