Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pola perencanaan fondasi tersebar akan berbeda dengan pola perencanaan fondasi terpusat di satu tempat.Karena sifatnya yang menyebar maka perencanaan fondasi tersebutakan banyak dipengaruhi dan juga peka terhadap bemacam-macamfaktor perubah terhadap rencana fondasi definitif, yang berasaldari lingkungan setempat, maupun kebijakan baru yang timbul dandatangnya dari pemilik proyek ataupun instansi terkait.Bilamana masa pelaksanaan pembangunan telah berjalan maka setiapperubahan yang terjadi mendadak pada konfigurasi fondasi definitifharus dapat diatasi dengan cepat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan mengakomodasikan suatusistem perencanaan sedemikian rupa sehingga perubahan tersebutdapat diantisipasi dan tidak akan mengakibatkan perlu tambahanwaktu extra bagi perencanaan baru yang pada akhirnya menyebabkanmundurnya jadwal pelaksanaan dari bagian pekerjaan tersebut."

"Dengan diterapkannya desentralisasi dan otonomi penuh saat ini, menjadikan pemerintah daerah otonomi mempunyai kewenangan penuh dalam merencanakan, membiayai, membangun dan mengelola pembangunan jalan didaerah otonominya. Hal ini pada akhimya menjadi lantangan yang sangat berat bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerahnya kecil, namun pada sisi yang lain diperhadapkan dengan kondisi kerusakan jalan yang semakin parah yang memerlukan biaya yang besar dalam penanganannya. Sehingga pemerintah daerah harus berupaya mencari altematif pembiayaan pemeliharaan jalan, agar dapat tetap menyediakan infraslruktur jalan yang baik.Pada studi ini dilakukan kajian dan analisis alas mekanisme sistem pembiayaan pemeliharaan jalan melalui penerapan konsep Road Fund sebagai alternalif pendanaan. Sedangkan sebagai daerah studi ditentukan adalah propinsi Lampung, dengan pertimbangan bahwa selain sebagai daerah tujuan juga merupakan daerah yang harus dilintasi oleh seluruh kendaraan yang akan menuju pulau Jawa dari pulau Sumatera.Penelitian ini menelaah sistem pembiayaan pemeliharaan jalan nasional dan propinsi di propinsi Lampung dengan membandingkan sumber pendanaan APBN dan sumber dana untuk Road Fund yang diambil dari pajak sektor jalan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor, Pajak Bahan Bakar Minyak dan Pajak Tambahan pada harga Bahan Bakar Minyak (Levy Tax) yang dikumpulkan selama 5 tahun dan tahun 1998/1999 sampai dengan 2002.Didapatkan kombinasi sumber pendanaan yang paling aplicable dalam penerapan Road Fund di propinsi Lampung adalah antara Pajak Sektor Jalan dengan Levy Tax. Dimana dari hasil analisis didapalkan besaran minimum Levy Tax yang dapat digunakan dalam rekening Road Fund untuk membiayai pemeliharaan jalan nasional dan propinsi di propinsi Lampung hanya berkisar penambahan 3 % saja dari setiap harga per liter BBM nya atau sebesar Rp. 40, 87 per liter.Selain itu tulisan ini juga membahas tentang formulasi kebijakan pemerintah daerah untuk menunjang maksud tersebut diatas, serta memberikan gambaran tentang kaitannya Road Fund dengan biaya operasi kendaraan.

---

By decentralization and full autonomy in this time had created local government has a full authority of planning, costing, constructing and managing of road works in its autonomy area. This case in the last will the be very heavy challenge for province that has Local Original Income ( PAD ) was less, where in the same time should look out on the condition of damage road that need the big of cost to handle. So, local government should try to find the alternative of road maintenance fund to prepare good infrastructure of road.

In this case study to research and analysis for mechanism of road maintenance fund system through applying concept of Road Fund as funding alternative. As the study area determined is Lampung Province, with considered that beside as the objective area of the journey, also Lampung Province as transit area of all transportation from Sumatera Island to Java Island or on the contrary.

This research will analysis of national roar maintenance system and province with compared at APBN fund source and fund source for Road Fund that taken from road sector taxes that is vehicle registration tax ( PKB ), vehicle ownership transfer fees ( BBNKB ), road transport fuel tax ( PBSKB ) and tax addition to price fuel levy. The analysis will be supported by five years data from 1998/1999 to 2002.

Founded the most feasible of funding combination to use that road sector tax and levy tax. Where through analysis was founded the minimum levy lax that only adding about 3 % or equal Rp. 40,87 from transport fuel tax will fulfill on the needs of fund for mantenance the road in Lampung Province.

Beside of that this article also studying the police formulation that must take on by local government, and also described about relation of Road Fund on Vehicle Operation Cost ( VOC )."

"Kawasan metropolitan Surabaya mengalami suburbanisasi dimana pertumbuhan penduduk yang tinggal di pinggiran Surabaya lebih besar daripada di Kota Surabaya sendiri. Dengan menggunakan metode instrumental variable, studi ini meneliti apakah perkembangan jaringan jalan tol di kawasan metropolitan Surabaya pada periode 2005-2020 dapat mendorong suburbanisasi dan perubahan struktur urban di kawasan tersebut dengan menggunakan data kependudukan (sensus dan registrasi penduduk akhir). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kepadatan penduduk di pusat daerah suburban dan penurunan kepadatan penduduk di Kota Surabaya dan daerah suburban lain sebagai akibat dari peningkatan akses menuju jalan tol terdekat.

---

Surabaya metropolitan area is experiencing suburbanization when the population growth in Surabaya’s suburb is larger than in the city of Surabaya itself. By using instrumental variable method, this study examines whether the expansion of highway network in Surabaya metropolitan area during 2005-2020 period will encourage suburbanization and change in the urban structure of that area by using population data (population census and final population registration) from 2010 and 2020. The result shows the increase of population density in the center of suburban area and decrease of population density in Surabaya and other suburban area as the result from the nearest highway access improvement."

"Jalan merupakan ruang terbuka umum dan sebagai fasilitas infrastruktur sebuah kota, berguna untuk lalu lintas bagi masyarakat dan pemerintah sualu negara. Karena jalan sebagai fasilitas infrastruktur yang penting, maka banyak dilakukan pembangunan jaringan jalan di kota dan daerah. Persoalan yang sering timbul di dalam pembangunan jaringan jalan di Indonesia adalah masalah pembebasan lahan. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah kota yang berkeinginan mengembangkan jaringan jalan dan di lain pihak masyarakat memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Salah satu permasalahan pertanahan di dalam pembangunan jaringan jalan di perkotaan yaitu penentuan standar harga tanah yang terkena pembebasan tanah. Untuk mendapatkan standar harga tanah yang dapat diterima oleh masyarakat maka terlebih dahulu diperlukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi harga pembebasan tanah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Dewi Sartika dan Jalan Sawangan Depok pada bulan Februari sampai dengan Juni tahun 2005. Permodelan studi analisis data yang digunakan regresi berganda dengan variabel bebasnya adalah: kelompok kondisi tanah, kondisi bangunan, kondisi aksessibilitas dan kondisi sosial masyarakat, sedangkan variabel tak bebasnya adalah harga tanah. Hasil analisis frekuensi, rata-rata responden meminta harga tanah pada jarak 350 meter sampai 4000 meter (dekat pusat Kota Depok) di atas Rp 1.000.000,- pada jarak 9000 meter turun mencapai Rp.500.000,- dan pada jarak 14000 meter harga naik Rp.1.000.000,- (dekat Kota Parung). Analisi regresi linier menunjukan hasil yang signifikan, tingkat signifikasi statistik F model yang dihasilkan sangat kecil yaitu sig 0,000 lebih kecil dari taraf nyata dari yang digunakan dalam studi ini yaitu 0,05. Ini berarti bahwa model yang diperoleh signifikan. Artinya bahwa diantara variabel bebas terdapat paling tidak satu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tinggi-rendahnya harga kompensasi penggantian tanah.Hubungan fungsional antara variabel bebas dengan variabel tak bebas yang berpengaruh secara signifikan dalam pengujian parsial adalah: semakin jauh lokasi bidang tanah terhadap jarak jalan, semakin jauh lokasi bidang tanah terhadap CBD, dan semakin kecil luas bidang tanah menjadi semakin rendah harga tanah, sedangkan semakin dekat lokasi bidang tanah terhadap pusat kota, semakin teratur bidang, semakin baik topografi bidang tanah, hak tanah semakin jelas SHM tanah menjadi semakin tinggi harga tanah.Hasil Model Kompensasi Pembebasan Harga Pengganti Tanah adalah persamaan regresi linier:Y = -53157.4 + 3.341 NJOP - 18.594 JRK + 90162.581 PAMHasil model penelitian ini menghitung harga penggantian tanah yang nilainya rata-rata berada pada kisaran tengah antara harga pasaran dengan harga permintaan masyarakat, dan digambarkan pada peta kontur harga tanah kompensasi. Studi pengelolaan tanah di Indonesia harus telah dilakukan sampai didapatkan pola yang baik, sehingga dapat memuaskan semua pihak dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.Hasil penelitian ini merekomendasikan agar penentuan kompensasi harga penggantian tanah di dalam kasus pembebasan tanah untuk pembangunan jalan perlu memperhatikan variabel-variabel kondisi tanah, kondisi bangunan & lingkungan, kondisi aksesbilitas dan kondisi sosial dari masyarakat pemilik tanah, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

---

Road is a public space and as infrastructure facility of the town. It is public good for traffic and society of the state. Road is an important infrastructure facility, so that many development of network of roads and towns are built. The problem which often rises in development of network road in Indonesia is the problem of land taking. It is caused by policy of government which want town to develop the network of road. On the other hand the society have their own interest importance of land. One of the problems is the standard compensations of land price, there is no significant value between the calculation. The factors influences compensations should be analyzed Pest, in order to get to the accepts price of stake holders. The compensation price model of land taking in this research use study analyze data of regression doubled with dependents variable is: group of condition of land, condition of building, condition of social condition and accessibilities of society, while the independent variable is land price. The result analysis frequency, responder mean ask land price at distance 350 meters until 4000 meters ( near by downtown of Depok) more than Rp1.000.000,- and when its distance 9000 meters go down to reach Rp.500.000,- and when the distance shows 14000 price meters go up Rp.I.000.000,- ( near by Town of Parung). Linear analysis of the regression value show that it is not mount statical significant. It is very small than table value is 0,05. The functional relationship between dependents variable and independent variable influence significant in partial calculation is that.

The father the location from CBD, the cheaper the land is, the smaller the land is, the cheaper it is on the contrary, the nearer the land to the town center, the more expensive it is. If the land is good and the legalization of the land is clear, so the land price is more expansive.

The result model is:

Y = -53157.4 + 3.341 NJOP - 18.594 JRK + 90162.581 PAM

The Result compensation model of land taking research calculate land price which is middle between market price and the society demand. The study management of land in Indonesia have to be done is good pattern, so that it can satisfy all stake holder. In conducting liberation of land for building road for public facility however the government must put forward social welfare the determinative of land compensation for road buildings must pay attention to variables of is condition of land, condition of building & environmental, condition of accessibilities social condition and the owner of that land, so that society well can not loss."

"Salah satu penilaian terhadap kelayakan suatu proyelc adalah biaya yang dikeluarkan hams lebih kecil dari profit dan benefit yang dihasilkan. Untuk itu analisa harga terhadap suatu pekerjaan menjadi sangat mendasar dalam menghasllkan suatu biaya proyek yang ekonomis dan eiisien. Banyak hal yang berpengaruh terhadap besarnya biaya proyek, diantaranya yang mendasar adalah metoda pelaksanaan. Proyek Pembangunan Gerbang Masuk Utama Km. 9-I-600, salah satu pekerjaannya adalah pembuatan tunnel yang beriimgsi sebagai jalan bagi para pengumpul karcis tol_ Tunnel ini terbuat dari beton bertulang dan berada tepat dibawah island jalan dan toll both. Pada seminar ini penulis ingin membandingkan dua beah metoda pelaksanaan séhubungan dengan tunnel di atas. Yaitu: pertama, bila tunnel dilaksanal-can secara cor di tempat (cast in situ) dan yang kedua, apabila tunnel dulaksanakau dengan cara precast. Kedua metoda ini mempunyai keunggulan dan kekurangan masing- masing yang mana. akan mempunyai biaya yang berbeda. pula_ Hasil akhir dari perbandingan tersebut, adalah berupa kesimpulam mana dari kedua metoda di atas yang paling efisien ditinjau dari segi biaya, khusus pada proyek tersebut di atas."

"Regulasi pembatasan akses truk pada tahun 2011 mempengaruhi kinerja lalu lintas di Jakarta Intra Urban Tollway JIUT. Pembatasan akses truk telah menjadi strategi umum untuk mengurangi kemacetan di banyak kota besar, walaupun operator truk tidak mendukung sepenuhnya.Penelitian ini menganalisis dampak dari aktivitas truk di system lalu lintas JIUT. Analisis yang dilakukan menunjukkan dampak dari pembatasan akses pada kinerja jalan tol secara makroskopis dengan merepresentasikan pemodelan kecepatan-kepadatan-volume. Model dikalibrasikan dengan data observasi 24 jam pada segmen jalan JIUT km 5 600 sampai km 5 800. Model pada kondisi pembatasan truk dibandingkan dengan model kondisi tanpa pembatasaan truk. Perbedaan antar kedua model mengindikasikan dampak dari regulasi pembatasan akses.Interpretasi model kedua kondisi menunjukkan bahwa kondisi pembatasan akses memiliki efisiensi volume lalu lintas maksimum yang lebih tinggi sebesar 28,17 dan kecepatan kondisi lancar lebih tinggi sebesar 28,17 dibandingkan kondisi tanpa pembatasan akses.Penelitian ini dapat digunakan oleh operator jalan tol dan pemerintah daerah sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memberikan hasil kinerja lalu lintas yang lebih optimal dari implementasi tersebut.

---

Freight vehicle access restriction policy in 2011 has had an impact on the performance of Jakarta Intra Urban Toll way JIUT system. Though most of the truck operators are not in favour with this policy, truck restriction has become common strategy to reduce congestion in many cities in the world.

The purpose of this study is to analyse the impact of the existence of trucks in the traffic stream on JIUT system. The analysis will show the impact of access restriction on the toll road performance from macroscopic point of view which is represented by the speed ndash flow ndash density model. The model will be calibrated by the data of 24 hour observation in certain segment of JIUT.

The model when the trucks are prohibited to use in that condition will be compared to the one when the trucks are allowed to travel in. The difference between both models will indicate the impact of the policy. The comparison between both conditions shows a 28,17 better speed performance based on free flow speed and 28,17 higher efficiency on maximum flow rate.

This study will benefit the toll operator as well as local transport authority in making decision on similar policy in order to gain the more optimal advantage of the implementation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penggunaan upaya penggeledahan di jalan rayayang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap pengemudi kendaraan bermotor,dimana dalam praktek banyak ditemui pelaksanaan upaya paksa penggeledahanyang dikeluhkan oleh pengemudi karena tidak dilakukan sesuai prosedurpersyaratan pelaksanaan upaya paksa penggeledahan dalam peraturan perundangundangan.Tujuan dari pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untukmengetahui prosedur upaya paksa penggeledahan dan keabsahan tindakan tersebutdalam praktek di jalan raya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana juga dihubungkan denganperaturan lain yang terkait untuk menghindari penyimpangan kewenangan petugaskepolisian dan pelanggaran hak pengemudi. Penelitian ini adalah penelitian yangmenggunakan pendekatan yuridis normatif dan ditambah dengan metodepartisipatori.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the search conducted by the police officer in the highway tothe driver of the vehicle, which in practice is gaining many complaints from thedriver side because the search is conducted without due process of law. Thepurposes of the main issues on this thesis are to understand the procedure of asearch and the legal side of the search conducted in the highway based on Act.22/2009 on Road Traffic and Transport, also Act. 8/1981 on Criminal ProcedureLaw and another related regulation in order to avoid the abuse of power by thepolice officer and to avoid the violation of the driver?s right. This study is using anormative juridical approach and method of participatory"