Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSaat ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali mengembangkan pelayanan dokterkeluarga. Walaupun sudah berkali-kali dicoba untuk dikembangkan, tetap sajapelayanan dokter keluarga belum dikenal masyarakat sampai saat ini. Hal inimenyebabkan timbul dugaan bahwa pelayanan dokter keluarga tidak sesuai denganharapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Apalagi kehidupan di kotabesar dimana individu tidak terbiasa membina komunikasi secara mendalam, sangatmementingkan privacy dan tidak ingin orang lain mengetahui masalah pribadi(Milgram dalam Pines dan Maslach, 1993) dianggap tidak mendulcung pelayanandokter keluarga.Penelitian ini mencoba menggambarkan rnengenai harapan masyarakat Jakartaterhadap pelayanan kesehatan yang sesuai dengan pelayanan dokter keluarga, danselanjutnya mengggambarkan karakteristik mana dalam pelayanan dokter keluargayang dianggap paling sesuai dengan harapan masyarakat terhadap pelayanankesehatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalammemasyarakatkan pelayanan dokter keluarga.Sampel penelitian ini adalah 98 orang pengguna jasa pelayanan kesehatan diJakarta, yang diperoleh melalui tehnik accidental sampling (Guilford & Fruchter,1987). Alat yang digunakan yaitu kuesioner yang mengukur harapan terhadappelayanan kesehatan yang sesuai dengan pelayanan dokter keluarga. Perhitunganstatistik dilakukan dengan mencari skor total, persentase dan chi-kuadrat.Berdasarkan skor totalnya, responden dibagi dalam kelompok responden yangmemiliki kesesuaian harapan yang rendah, sedang dan tinggi.Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap pelayanankesehatan yang sesuai dengan pelayanan dokter keluarga adalah tinggi. Adapun karakteristik pelayanan dokter keluarga yang dianggap paling sesuai denganharapan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat manusiawi.Hal ini dapat menjadi masukan bagi pihak IDI yang sedang mengembangkanpelayanan dokter keluarga. Diperkirakan pelayanan dokter keluarga dapat berhasilkarena karakteristik pelayanannya sesuai dengan harapan masyarakat. Bila inginmengenalkan pelayanan dokter keluarga disarankan untuk menekankan padakarakteristik pelayanan yang bersifat manusiawi."

"Masyarakat di Indonesia masih banyak yang be etahui hak-hak yang dimilikinya di dalam pelayanan kesehatan, Di sisi lain, masih ada anggapan bahwa dokter tidak mempunyai suatu kesalahan. Akibatnya perlindungan konsumen di bidang jasa pelayanan kesehatan selama ini Bering terabaikan. Perlindungan hukum kesehatan terhadap pasien memang diperlukan untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran dari tenaga kesehatan.PermasaIahan dalam tesis ini dibagi menjadi tiga pokok permasalahan, pertama mengenai bentuk hukum dari hubungan antara dokter dengan pasien adalah dalam bentuk transaksi terapeutik dan informed consent. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian (kontrak) yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Sedangkan informed consent merupakan kesepakatan atau persetujuan. Kedua, mengenai implementasi UU No. 8 tahun 1999 dalam hubungan antara dokter dengan pasien. UU No. 8 tahun 1999 meskipun pada dasarnya tidak bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran, tetapi bukan berarti UU No. 8 tahun 1999 dapat iangsung diterapkan pada jasa pelayanan kesehatan. Apabila UU No. 8 tahun 1999 diimplementasikan dalam hubungan antara dokter dengan pasien, berarti pasien dapat diposisikan sebagai konsumen dan dokter sebagai pelaku usaha, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa hubungan pasien dengan dokter adalah hubungan dimana seolah-olah dokter menjual jasanya dengan jaminan sembuh. Selain itu, bila pasien atau keluarganya telah menandatangani informed consent bukan berarti pasien atau keluarganya mendapatkan suatu jaminan "pasti sembuh". Berbeda dengan pelaku usaha yang memberikan jaminan barang dan/atau jasa yang diberikan "pasti baik" dan terjamin mutunya kepada konsumen. Ketiga, mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak pasien dalam hubungan antara dokter dengan pasien. Praktek kedokteran betapapun berhati-hatinya dilaksanakan, selalu berhadapan dengan kemungkinan terjadinya resiko, yang salah satu diantaranya adalah kesalahanikelalaian dokter dalam menjalankan profesinya. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter melakukan kesalahanikelalaian dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 55 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992. Untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya, bagi pasien adalah dengan menjadi pasien yang bijak yaitu dengan mengambil peran aktif dalam setiap keputusan mengenai pemeliharaan kesehatan. Untuk mengatasi buruknya komunikasi antara dokter dengan pasien, adalah rumah sakit sejak dini menginformasikan hak-hak pasiennya.Saran yang dituangkan dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah diharapkan mengatur transaksi terapeutik dalam suatu undang-undang agar dapat menyeragamkan isi dari transaksi terapeutik. Dengan adanya UU Praktek Kedokteran diharapkan memberikan panduan hukum bagi pare dokter agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab alas profesinya."

"Indonesian Journal of Dentistry 2006; Edisi Khusus KPPIKG XIV: 272-278Consumers oriented quality in dental health services has become more important in the era of free competition. Perceived quality by the community has been closely related with their previous experience level of satisfaction on the quality of the services they received. The information on the perceived quality of dental services in Indonesia has been scarce. One of the reasons is lack of stardardized method in measuring the consumer's perspective on dental quality. Using the Service Quality (Servqual) model cross - sectionally, this study is to investigate differences in patterns on perceived quality of different groups of Puskesmas (government owned) and Syahid clinic (private owner) consumers. The analysis of Servqual Kartesius diagram was carried out lo assess the quality of service, based on various criteria namely Dimensions of Physical Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. Results showed differences in quality perception likely due to differences in level of education and income. It was concluded that the Servqual model has been adequately practical for assessing quality dental services based on level of consumer's satisfaction and degree of importance as measured from the consumer's perspective. Eventually, the results of Servqual measurements can be used as guidance for quality improvements of dental services, based different characteristics of consumers."

"South Sumatra Province has launched family doctor program to provide health services for poor people in 2006. Government by APBN budged had paid the premium of health insurance for poor people by Askeskin program with capitation is Rp 1.000 - each person for the service of health take care of the first level health service (RJTP) in Puskesmas on 2006...."

"Penerapan Otonomi Daerah secara penuh pada 1 Januari 2001 membawa perubahan mendasar dalam ketata negaraan Republik Indonesia. Adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang salah satunya di bidang farmasi yaitu pelimpahan kewenangan pemberian izin apotek, toko obat, sertifikat penyuluhan bagi industri rumah tangga pangan dan sub penyalur alat kesehatan.Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Barat telah melaksanakan pemberian izin jenis sarana usaha farmakmin sejak tahun 2002, informasi yang didapatkan dari salah satu harian ibu kota untuk memperoleh izin sarana farmakmin memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang bervariasi disamping itu sampai sekarang belum pernah dilakukan survey terhadap kepuasan pelanggan, untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat kepuasan dare kebutuhan pelanggan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanannya.Janis penelitian yang dilakukan adalah survey dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai pendahuluan untuk menggali harapan dan dapat dipergunakan sebagai Iandasan atau pertnnbangan dalarn memperjelas atau mempertajam isu-isu utama yang akan diteliti dalam survei kepuasan pelanggan dari 11 informan yang kemudian dikelompokkan dan dibuat kuesioner berdasarkan 5 dimensi mutu dari metoda Servqual. Dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner yang didapat dari penelitian kualitatif terhadap 39 pelanggan.Penelitian ini bertujuan melihat tingkat kepuasan pelanggan dari masingmasing dimensi mutu (tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy), tingkat kepuasan total pelanggan, hubungan antara tingkat kepuasan masing-masing dimensi mutu dengan karakteristik pelanggan dan hubungan antara tingkat kepuasan total pelanggan dengan karakteristik pelanggan yang melakukan permohonan perizinan bard jenis sarana usaha apotek, toko obat, industri rumah tangga pangan, industri kecil obat tradisional dan sub penyalur alat kesehatan di seksi Pelayanan Farmakmin pada Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Barat.Dari data kualitatif dan kuantitatif yang terkumpul dianalisis, diperoleh basil tingkat kepuasan total pelanggan yang menyatakan puas sebesar 61,5% dan berhubungan bermakna dengan dimensi assurance. Dari analisis importance performance yang menjadi prioritas utama untuk perbaikan meningkatkan mutu pelayanan adalah dimensi tangible. Pemyataan yang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan mutu pelayanan adalah tarif perizinan yang jelas, tersedianya media inforrnasi tentang perizinan yang lengkap, pengurusan izin tepat waktu, petugas transparan dalam melayani dan petugas melayani dengan lulus.

---

The implementation of local autonomy on the firs of January 2001, has brought significant changes in the governance system of Republic of Indonesia. The authority is distributed from central to local government including pharmacy area i.e. the authority to give permit for dispensary, drugs store, and training certification for food home industry and medical devices dealer.

The Health Care Sub Office West Jakarta has been implementing the registration and permit service since 2002. Information was obtained from local newspaper regarding lengthy service and varied cost, besides survey on customer satisfaction had never been conducted.

Design of the study was survey following a qualitative research as initial study to obtain information on expectation and could be use as consideration to shape main issues to be investigated in the customer satisfaction survey. The qualitative study included 11 informants asked based on Servqual Method on five quality dimensions. The quantitative study was conducted using questionnaire based on the qualitative study. Number of informants was 39 customers. This study aimed at observing customer satisfaction rate on each quality dimension (tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy), total satisfaction rate, relationship between satisfaction rate on each quality dimension with customer characteristics and relationship between total satisfaction rate with customer characteristics.

The qualitative and quantitative data were then analyzed; the results showed that regarding total satisfaction rate, 61.5% customers were satisfied. There were significant relationships between customer characteristics with assurance quality dimension with tangible dimensions as the most dominant influential factor. Based on important performance analysis the main priority to be improved was tangible dimension in term of clarity of tariff, the availability of information media on complete requirement of getting permit, on time service, transparency and sincerity of the personnel."