Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Talk about education, it can not be separated from education as a basic need of every human being. This has been a concern for all over the world. Seen from the declaration of human rights, article 26 as well as an important instrument of human rights, article 13 which emphasizes the right to education as a fundamental right for every human being, who shall be admitted to all people in the world and facilitated by the respective member governments. Indonesia as a country that actively participate in international activities, has contributed to ratify two international charter. From year to year education in Indonesia is felt more and more difficult to reach. Gross enrollment rate (GER) is the ratio of the number of students, regardless of age, who was the school at a certain level of education of the population age group in particular education level. Amid the still unequal access to education in Indonesia, the government issued a policy even more difficult for poor citizens to access the world of education policy or international school is still referred to as stubs international standard. At first glance, this looks like a policy of "promoting" education in Indonesia. However, when examined more deeply and see the fact that nearly 8 years of its implementation this would cause many new problems. In formulating a policy the government should really study much more in what and how these policies can be done later. In formulating a policy the government should really study much more in what and how these policies can be done later. It is therefore something that is important review the concept of this international school policy, and critiquing where the mistake of thinking the government in formulating policies of this international school. Including a review of the law on pre-existing education that should be the basis in the formulation of education policy. And based on the view that critical criminology is always suspicious of the possibility of marginalization and discrimination in state policies.In addition, based on the facts that there is important also to see how the issues that arise as a result of the pioneering international school policy or international schools is. Already extent problems arising out of this government policy. One is the potential and corrupt practices that have occurred."

"Tesis ini membahas tentang ?Implementasi kebijakan subsidi RSDBI di SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat dan SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor? dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn yakni bahwa untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan dengan menggunakan : (1) kriteria efektivitas; yakni untuk menilai atau mengetahui apakah hasil yang diinginkan dari implementasi kebijakan tersebut telah tercapai; (2) kriteria ketepatan; untuk menilai atau mengetahui apakah hasil dari implementasi kebijakan tersebut yang dicapai bermanfaat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan subsidi RSDBI pada tingkat prosedural dan efektifitas secara substansial bagi kesiapan sekolah menuju Sekolah Dasar Bertaraf Internasional berjalan efektif. Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sekolah yakni modernisasi ruang kelas dan studi banding, karena kedua kegiatan tersebut tidak mendapat dukungan dana pendamping dari pemerintah daerah. Implementasi kebijakan sekolah dasar bertaraf internasional di masa mendatang membutuhkan dukungan pembiayaan dari masyarakat.

---

This thesis discusses on international-standard in-process elementary school subsidy policy implementation in Menteng 01 Jakarta State Elementary school and Sukadamai 3 Bogor State Elementary school by using the criteria of policy evaluation developed by William N. Dunn which states that to evaluate a successful policy implementation needs criteria of effectiveness and exactness. The first criteria is to evaluate the achievement of the objective of policy implementation. The second criteria is to evaluate the benefit of the achievement of the objective of policy implementation. This research uses qualitative method with descriptive design.

This research concludes that subsidy policy implementation effectiveness, procedurally and substantially for school?s readiness to be International Standard Elementary School have been effective. Modernization of classroom and study-visit are not implemented by schools because of no fund provided by local government. International-standard elementary school policy implementation needs the public finance support in the future."

"Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Nasional yang senantiasa mengundang kontroversi sejak diluncurkan adalah kebijakan ujian nasional. Kontroversi ini salah satunya disebabkan perbedaan interpretasi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan Ujian Nasional. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ujian nasional sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Mutu pendidikan Indonesia sendiri dilaporkan berkualitas rendah. Laporan PISA tahun 2003 menyatakan siswa Indonesia berkualitas rendah dalam kemampuan Baca, matematika, dan IPA untuk rata-rata usia 15 tahun (SLTP dan SLTA). Menurut lembaga penelitian internasional ini Indonesia masih rnenduduki urutan terendah dari 41 negara di dunia.Kebijakan ujian nasional mengundang banyak protes dan kritikan. Media massa sebagai saluran informasi masyarakat turut andil dalam polemik dan kontroversi yang terjadi. Dengan pemberitaan yang dikonstruksikan oleh media, masyarakat mendapatkan gambaran mengenai kebijakan ujian nasional dari proses konstruksi realitas yang dibangun media massa dengan menggunakan strategi pengemasan berita. Penggambaran media itu dapat dilihat dari berita yang ditampilkan semisal korban ujian nasional yang tidak lulus, demo menentang ujian nasional dan ekses lain dari ujian nasional baik positif maupun negatif.Salah satu media massa yang berperan aktif dan konsisten dalam pemberitaan mengenai kebijakan ujian nasional adalah Surat Kabar Kompas. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah teks pemberitaan di surat kabar Kompas. Bentuk teks yang tersaji kepada khalayak tentunya sudah mengalami proses konstruksi sesuai dengan kebijakan media tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini berfokus pada observasi data berupa teks dan wacana pemberitaan kebijakan ujian nasional serta dilakukan wawancara mendalam dengan wartawan peliput UN dalam memperoleh gambaran produksi suatu berita. Berpijak pada paradigma konstruktivisme dan perspektif konstruksi realitas sosial dari Berger dan Luckmann juga ringkasan mengenai konstruksi realitas dari Littlejohn, penelitian ini bertujuan menggambarkan konstruksi realitas yang ditampilkan media massa dalam mewacanakan kebijakan ujian nasional.Untuk membantu membedah konstruksi yang dibangun media terhadap pemberitaan atau wacana kebijakan ujian nasional digunakan salah satu metode dari analisis wacana yaitu model analisis framing dari Pan dan Kosicki yang mempunyai perangkat struktur seperti sintaksis, skrip, tematik dan retorik.Dari hasil analisis ditemukan kecenderungan keberpihakan surat kabar Kompas terhadap pihak yang kontra terhadap ujian nasional. Dalam menentukan narasumber kompas cenderung memberikan porsi kepada partai politik tertentu dalam setiap skema beritanya. Pembingkaian terhadap ujian nasional yang dilakukan Kompas cenderung menampilkan ekses negatif dari kebijakan ujian nasional. Dalam wawancara mendalam dengan salah satu wartawan peliput ujian nasional, ditemukan sikap pribadi yang kontra terhadap kebijakan pemerintah tersebut, ditemukan pula proses pembentukan pemberitaan sehingga tersaji untuk khalayak.Penelitian ini bukan untuk menyalahkan apa yang sudah dilakukan media tersebut dan menyalahkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi hanya untuk menggambarkan proses konstruksi realitas yang dilakukan oleh media massa terhadap kebijakan ujian nasional serta untuk menemukan pola pembingkaian dan kecenderungan ideologi dibalik konstruksi realitas yang disajikannya.Hasil penelitian ini diharapkan berimplikasi praktis pada pekerjaan yang berhubungan dengan media massa diantaranya pekerjaan Public Relation, selain itu diharapkan memberikan manfaat akademik dan manfaat praktik bagi masyarakat, media dan pemerintah dalam komunikasi melalui media massa."

"Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20% sebagai amanat Undang-Undang Dasar, adanya undang-undang Otonomi Daerah Nomar 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang kebijakan pendidikan gratis yang tertuang dalam Instruksi Bupati Nomor I tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Orang tua/wali murid SD, SMP dan SMAISMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi; manual pro dan kontra, termasuk sikap penolakan sebagian masyarakat dengan melakukan aksi protes. DPRD membentuk Panitia Khusus Interpelasi yang menilai kebijakan pendidikan gratis untuk SD, SMP dan SMA/SMK Negeri diskriminatif, hanya memenuhi ambisi politik pemerintah kabupaten semata, sehingga berujung pada usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam tentang °Efektifitas kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Banyuwangi meliputi : Penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan gratis. Dunn memberikan 5 (lima) tahapan baku dalam keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Proses ini dimulai dari kegiatan (1) mengidentifikasi dan menemukan masalah publik (policy issues), (2) memformulasikan berbagai altematif kebijakan (Policy Formulation) yang rasional, (3) memutuskan kebijakan (Policy adoption) yang akan dilaksanakan, (4) melaksanakan kebijakan (Policy implementation) yang telah dipilih dan (5) mengukur dan menilai hasil kebijakan (PolicyAssesmenf) yang telah dilaksanakan. Efektifitas dalam kebijakan pendidikan, dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran kebijakan telah dicapai. Kebijakan pendidikan dapat dikatakan efektif bila kebijakan tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif naturalistik, karena, peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan :Pertama, dilihat dad efektifitas kebijakan publik, maka pada tahapan formulasi kebijakan, pengambil keputusan berorientasi pada policy initiation dimana pemecahan masalah publik menekankan pada interest aktor pengambil kebijakan yang jangkauannya Iebih pendek. Sehingga memunculkan fragmentasi antar lembaga eksekutif dan legislatif. Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas pendidikan sebagai pelaksana kebijakan, belum efektif karena Iemahnya SDM dan struktur organisasi penyelenggara kebijakan yang sempit sehingga komunikasi antar pelaksana program terdistorsi. Pelaksana program mengalami problem koordinasi karena pengambilan kebijakan dilakukan secara simultan dengan persiapan yang sedikit. Ketiga, Kecenderungan pelaksana kebijakan lebih terfokus pada capaian program secara prosedural sehingga mengutamakan pencapaian program secara formal, menegasikan capaian tujuan substansial dalam tujuan kebijakannya. Keempat, Evaluasi kebijakan dan monitoring tidak dilakukan secara holistik oleh badan penyelenggara sehingga kebijakan yang dilakukan dievaluasi berdasarkan laporan stakeholder kebijakan. Sangat mungkin akurasi data menjadi tidak efektif dalam pengembangan program dan optimalisasi pengawasan program yang sedang berjalan. Kelima, Dampak kebijakan yang diharapkan belum mampu memperlihatkan senyatanya fakta akan keberhasilan program, dimana stakeholder tidak bersikap proaktif karena sosialisasi program belum berjalan secara maksimal. Hasil Penelitian juga memberikan beberapa saran sebagai berikut :1. Pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan harus dilakukan secara tepat dengan melibatkan lembaga mitra dalam merumuskan kebijakan secara holistik.2. Kebijakan publik harus mampu mendorong terlibatnya stakeholder dalam maksimalisasi tujuan kebijakan dengan program sosialisasi yang memadahi.3. Kebijakan publik sedapat mungkin mampu diukur tingkat keberhasilannya oleh badan pelaksana dan lembaga lainnya dalam upaya keberlangsungan dan pengembangan kebijakan mendatang.4. Kebijakan publik sebagai program prioritas mampu dilaksanakan pelaksana dengan cermat dan meminimalisir fragmentasi dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan mencapai sasaran kebijakan secara tepat.5. Dampak sebuah kebijakan publik dapat mendorong partisipasi aktif stakeholder kebijakan dalam rangka pengembangan kebijakan lanjutan.

---

Government made a effort to upgrade level of education with some policy, including escalation of education's budget to 20 % as instruction in Undang-Undang Dasar, the existence of Local autonomy canon number 32 year 2004 about local government, explicitly that education is not only centre government's responsibility but also local government.

Policy of Banyuwangi County Government about free of charge education policy is stated in regent's instruction number 1 year 2005 about cancellation of gleanings education implementation fee to parents of student SD, SMP, and SMAISMK public school in Banyuwangi County; get pro and contra, include refusal from some people with commit to protest action. Local Representative Council (DPRD) form interpellation exclusive committee that calculating free of charge education policy for SD, SMP and SMAISMK public school is discriminative, that only fulfil local government's political ambition so at the end, it make a idea to lay off of regent and co-regent of Banyuwangi county.

This research aim to assess more intensive about "Effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County" embrace: implementation of effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County in formulation stages, implementation and evaluation of free of charge education policy.

Dunn make 5 (five) standard of stages in process of making and implementation a public policy. This process is started from (1) identify and founding public problem 9 Policy issues); (2) formulate various policy alternative rationally (Policy Formulation), (3) decide to choose policy that will be implemented ( policy adoption), (4) implement the policy which has been chosen ( policy implementation) and (5) measure and assess result of policy that has been implemented ( Policy assessment).

Effectiveness of education policy can be defined as representative level of a target is achieved. Education policy can be said as success if that policy can accomplish a target that has been appointed.

Based on characteristic of this research's objective, approach of this research use qualitative /naturalistic research, cause researcher needs situations that related to focus as natural. Using qualitative method, gathered information is more complete, profound, and reliable.

This research produce some finding:

First, from side of effectiveness of education policy, in formulation policy stage, decision maker's orientation is to policy initiation which solving of public problem emphasize to interest of policy making actor who the reach of their hand is closer. So that causing fragmentation between executive and legislative.

Second, capability of county government employee, especially in Dinas Pendidikan as Policy implementer, has not been effective yet because there is weakness in human resource and organization structure of policy implementer that too narrow so communications between program implementers get distortion. Program implementer get coordination problem because policy making is undergone simultaneously with minimum preparation.

Third, policy implementer tend to more focus to accomplishment of program procedurally so that giving priority to program accomplishment formally, diminishing substantial objective in its objective (policy).

Fourth, evaluation of policy and monitoring aren't undergone holistic way by executants council so that implemented policy is evaluated based on policy stockholder's report. It's possible that accurate of data become ineffective in program development and maximize control of undergoing program.

Fifth, expected policy impact has not been able to show the real of fact of program success. Those stakeholders aren't proactive attitude because program socialization hasn't been maximal.

Results of Research also give some ideas. There are:

1. Policy making by county government in define policy must be right with involving partner institution for define program in holistic way.

2. Public policy must be able to push stakeholder involving for maximize policy objective with program socialization adequately.

3. Public policy must be able to be measured its success level by executants council and other institution regarding sustainable effort and policy development in the future,

4. Public policy as priority program can be able to executed by implementer acutely. And minimalist fragmentation in its implementation so that policy accomplishes policy's objective rightly.

5. Impact of a public policy can push active participation of policy stakeholders regarding the next policy development."

"Bidang pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun harus diakui bahwa mutu pendidikan di Indonesia ternyata masih rendah. Rendahnya mutu pendidikan ini salah satu penyebabnya adalah kinerja guru yang rendah dalam mengelola proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik oleh pengawas sekolah terhadap kinerja guru rintisan sekolah menengah atas bertaraf internasional di provinsi lampung. Berdasarkan tujuannya penelitian ini termasuk penelitian eksplanatif, karena ingin menjelaskan hubungan pola-pola yang berbeda tetapi ada keterkaitan serta menghasilkan pola hubungan sebab akibat. Dalam penelitian ini kegiatan supervisi akademik dianggap sebagai variabel bebas (X) dan Kinerja Guru (Y) sebagai variabel terikatnya. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif (campuran). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai data yang tidak bisa diperoleh hanya melalui kuisioner. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode survey menggunakan kuisioner dan wawancara mendalam. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, Metode ini digunakan karena dalam pemilihan sampel survey akan diberikan kriteria bahwa sampel yang dipilih adalah guru-guru yang sudah pernah mendapatkan supervisi akademik oleh pengawas sekolah. Pemberian kriteria ini bertujuan agar guru yang dipilih sebagai sampel benar-benar mengetahui atau memahami topik penelitian ini. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat signifikansi 7,25% diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 orang guru. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi liniear sederhana untuk mencari pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana disimpulkan bahwa supervisi akademik oleh pengawas sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Adapun secara simultan dimensi-dimensi dari variabel bebas supervisi akademik oleh pengawas sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap dimensi perencanaan dan persiapan, lingkungan kelas, pengajaran, dan tanggung jawab profesionalisme dari variabel terikat kinerja guru. Tetapi jika secara parsial dimensi-dimensi dari variabel supervisi akademik oleh pengawas sekolah, hanya dimensi pendekatan kolaboratif yang berpengaruh terhadap dimensi pengajaran pada variabel kinerja guru.

---

Education is a very important thing for both state and nation. However, it must be recognized that the quality of education in Indonesia still very low, and one of the causes is the low performance of teachers in managing the learning process. This study is aimed at determining The effect of academic supervision by the supervisor to the teachers performance of the pilot senior high school of international standardn in lampung province. This study is based on the research objectives in explanative, because it wanted to explain the relationship of different patterns, but there is a relationship and to produce the pattern of causal relationships.

In this research, academic supervision activities are considered as the independent variable (X) and the teacher performance (Y) as the dependent variable. Research data collection techniques were conducted by using a combination of quantitative and qualitative techniques. This is done to obtain more information on data that can not be obtained only through a questionnaire. While the data collection method used in this study is a survey method using questionnaires and in-depth interviews. Sampling techniques in the study was the purposive sampling method used, because the survey sample selection criteria was based on samples of teachers who had never received academic supervision by school inspectors. The provision was intended as the criteria chosen as a sample of teachers who would understand the purpose of this research. The number of samples was determined using the Slovin formula with a significant level of 7.25% obtained form total sample of 100 teachers. Statistical analysis used a simple regression analysis liniear method to determine the influence of the academic supervision of teacher performance.

Based on the results of the linear regression analysis, it is concluded that the academic supervision by a school superintendent has a significant effect on teacher performance. The simultaneous dimensions of the independent variable of academic supervision by a school superintendent, therefore has significant influence on planning and preparation, classroom environment, teaching, professionalism and responsibility of the dependent variable of teacher performance. But if the partial dimensions of the variable of academic supervision by school inspectors, only the collaborative approach dimensions that affect to the variable dimensions of teaching performance of teachers."

"Penelitian ini mengenai Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang, Provinsi Banten.Penelitian ini mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Kebijakan adalah model George C. Edwards III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi atau sosialisasi dan sumberdaya manusia belum mendukung untuk pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional Pada dimensi struktur birokrasi artinya bahwa struktur birokrasi sudah memadai.

---

The research is about teacher perceptions of factors that affecting the implementation of pioneering international standart school policy. This research located in SMP Negeri 1 Serang, Banten Province.The purpose is to examine the factors that influence the implementation of pioneering international standart school policy both in depth and detail. The research is analyzed by using George C. Edwards III Implementation Policy Model. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving a successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method of this reseach used both of quantitative and qualitative.The results showed that the factor of communication or socialization and human resources not support to the implementation of pioneering international standart school policy in the dimensions of bureaucratic structure which means that bureaucratic structure is adequate."

"Pendidikan bukan hanya pilar penting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. RSBI sebagai suatu kebijakan publik di bidang pendidikan dianggap telah gagal mencapai tujuan dan harapan yang ingin diwujudkan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Kebijakan RSBi dianggap menyalahi konstitusi walaupun telah diamanatkan dalam pasal 50 ayat 3 UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dalam konstitusi yang mengamanatkan pemerataan pendidikan bagi semua rakyat. Oleh karena banyaknya kontroversi tentang RSBI dari berbagai kalangan terhadap dunia pendidikan, MK akhirnya membatalkan RSBI."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relasi kekuasaan dan makna di balik fenomena yang terjadi pada pembelajaran kimia SMA Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan fenomenologis. Cara pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Instrumen yang di-gunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan daftar chek (check list). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pem-belajaran kimia belum dilakukan secara optimal karena sangat minim melakukan pembelajaran praktik di laboratorium. Hal ini disebabkan karena adanya hegemoni terstruktur yakni dari penguasa yang lebih tinggi ke penguasa yang lebih rendah, sampai pada siswa. Siswa tidak memeroleh pengalaman belajar yang maksimal seperti yang tertera di dalam kurikulum. Perkembangan kecerdasan siswa tidak se-imbang, lebih mengutamakan ranah kognitif dari pada afektif dan psikomotor. Kondisi ini tercipta kare-na adanya kepentingan politik pencitraan untuk mempertahankan status quo yang cenderung mengarah pada budaya komodifikasi pendidikan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar laju reaksi dengan cakupan materi yang disesuaikan dengan A-Level untuk siswa kelas XI Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (RSMA-BI). Rancangan penelitian pengembangan mengadaptasi model pengembangan bahan ajar model 4D yang meliputi empat tahap pengembangan, yaitu define, designe, develop dan disseminate. Produk pengembangan adalah bahan ajar kimia RSMA-BI kelas XI materi laju reaksi yang ditulis dalam bahasa Inggris menggunakan pendekatan konstektual. Bahan ajat terdiri atas empat bagian utama yaitu pendahuluan, materi, evaluasi, dan penutup. Materi tersusun atas tujuh sub materi yaitu Reaction Rate Concept, The Rate's Expressions, Rate Law and Reaction Order, Experimental Determination of a Rate Law, Reaction Mechanism, Theories of Reaction Rate, Factors Affecting Reaction Rate. Hasil validasi isi dari ahli materi diperoleh nilai rata-rata 3,56 dari rentang skor 1-4 dengan kriteria valid/baik/layak. Hasil uji terbatas pada siswa SMA RSBI diperoleh nilai rata-rata 3,35 dari rentang skor 1-4 dengan kriteria valid/baik/layak. Hasil uji penggunaan bahan ajar diperoleh skor sebesar 77,8. Skor ini diatas SKM (Skor Kelulusan Minimal) yaitu 75 sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan ajar telah layak dan dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas."