Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UU Merek No.15/2001 pada prinsipnya melindungi kepentingan pelaku usaha (produsen) pemilik merek (Pasal 1 (1) jo Pasal 3) padahal seharusnya konsumen sebagai warga negara mempunyai kedudukan yang sama (Pasal 27 (1) UUD 1945) dengan produsen sehingga harus mendapat perlindungan yang sama. Apabila dicermati pasal perpasal dalam UU Merek No.15/2001 tidak ada satu pasalpun yang memuat kata konsumen namun ternyata dalam Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 68 (1) UU Merek terdapat kata konsumen. Oleh karena itu meskipun tidak terdapat ketentuan yang tegas yang mensyaratkan adanya perlindungan konsumen tetapi dalam Penjelasan (Pasal 4,pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk antara lain mengecoh atau menyesatkan konsumen, dan Pasal 68 (l),yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain yayasan/lembaga di bidang konsumen) ternyata terdapat kata konsumen maka secara hukum sudah dapat dikualifikasi UU Merek No.15/2001 memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh karena penjelasan suatu pasal adalah juga bagian dari undangundang itu sendiri. Dengan demikian UU Merek No.15/2001 selain memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha (produsen) juga memberikan perlindungan kepada konsumen. Sebagai contoh kasus adalah perkara merek TOP 1 milik PT TOPINDO ATLAS ASIA dengan merek MEGATOP milik PT LUMASINDO PERKASA. PT TOPINDO sebagai pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan penghapusan merek berdasarkan Pasal 61 (2) b j o Pasal 63 ke PN JakPus dan MA atas merek MEGATOP yang dimiliki oleh PT LUMASINDO. PT LUMASINDO digugat karena mereknya yang didaftar (hanya berupa kata MEGATOP) tidak sesuai dengan mereknya yang beredar (kata MEGATOP dalam elips + 1 + kata NEW FORMULA dalam angka 1 + lukisan dalam unsur warna merah dan kuning). PT TOPINDO ATLAS ASIA selain melindungi diri karena merasa dirugikan juga melindungi konsumennya dari tindakan yang menyesatkan pelaku usaha yang nakal, PT LUMASINDO PERKASA."

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada penelitian terhadap perlindungan hukum yang diatur olehUndang-Undang Nomor tl Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kepadapihak pemilik merek terdaftar apabila mereknya tersebut didaftarkan scbagainama domain oleh pihak lain secara tanpa hak. Penelitian ini bersifat yuridisnormatif dan data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Hasil penelitianmenyarankan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek harusdiamandemen agar dapat menjangkau perbuatan-perbuatan hukum berkenaandengan nama domain dan diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik diantara departemen-departemen pemerintah yang terkait dan perlindungan merekdalam rangka meminimalisir resiko terjadinya perselisihan nama domaindikarenakan tidak sinkronnya antara suatu pendaftaran merek, pendaftaran namadomain, dan pendaftaran nama badan hukum.

---

AbstractThe focus of this thesis is upon the legal protection as regulated by Law of TheRepublic of Indonesia Number ll Year 2008 Regarding Information andElectronic Transaction and Law of The Republic of Indonesia Number 15 Year2001 Regarding Trademark to a registered-mark owner when his/her mark isregistered as a domain name by other party who has no right for it. This researchis normatif juridical. The data were collected by means of library research. Theresearcher suggests that Law of The Republic of Indonesia Number I5 Year 2001Regarding Trademark has to be amended in order to reach the legal actsconcerning domain name disputes and the necessity of coordination and goodcooperation between government departments related to trademark protection inorder to minimize the risk of domain name disputes arising out of sync between atrademark registration, domain name registration, and registration of a legal entity."