UU Merek No.15/2001 pada prinsipnya melindungi kepentingan pelaku usaha (produsen) pemilik merek (Pasal 1 (1) jo Pasal 3) padahal seharusnya konsumen sebagai warga negara mempunyai kedudukan yang sama (Pasal 27 (1) UUD 1945) dengan produsen sehingga harus mendapat perlindungan yang sama. Apabila dicermati pasal perpasal dalam UU Merek No.15/2001 tidak ada satu pasalpun yang memuat kata konsumen namun ternyata dalam Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 68 (1) UU Merek terdapat kata konsumen. Oleh karena itu meskipun tidak terdapat ketentuan yang tegas yang mensyaratkan adanya perlindungan konsumen tetapi dalam Penjelasan (Pasal 4,pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk antara lain mengecoh atau menyesatkan konsumen, dan Pasal 68 (l),yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain yayasan/lembaga di bidang konsumen) ternyata terdapat kata konsumen maka secara hukum sudah dapat dikualifikasi UU Merek No.15/2001 memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh karena penjelasan suatu pasal adalah juga bagian dari undangundang itu sendiri. Dengan demikian UU Merek No.15/2001 selain memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha (produsen) juga memberikan perlindungan kepada konsumen. Sebagai contoh kasus adalah perkara merek TOP 1 milik PT TOPINDO ATLAS ASIA dengan merek MEGATOP milik PT LUMASINDO PERKASA. PT TOPINDO sebagai pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan penghapusan merek berdasarkan Pasal 61 (2) b j o Pasal 63 ke PN JakPus dan MA atas merek MEGATOP yang dimiliki oleh PT LUMASINDO. PT LUMASINDO digugat karena mereknya yang didaftar (hanya berupa kata MEGATOP) tidak sesuai dengan mereknya yang beredar (kata MEGATOP dalam elips + 1 + kata NEW FORMULA dalam angka 1 + lukisan dalam unsur warna merah dan kuning). PT TOPINDO ATLAS ASIA selain melindungi diri karena merasa dirugikan juga melindungi konsumennya dari tindakan yang menyesatkan pelaku usaha yang nakal, PT LUMASINDO PERKASA.