Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut : (1) Apa saja kendala yang layak diantisipasi dalam penerapan UU PKDRT di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masihpaternal? (2) Sejauh manakah perempuan mendapat perlindungan hukum dari neqara dalam undang-undang? (3) Apakah Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat dipergunakan dalam penanganan masalah KDRT dan sejauh mana ADR dapat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum dalam penanganan masalah KDRT. Hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi adalah keenggananperempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dihadapinya dengan berbagai alasan, sikap masyarakat yang didukung oleh sikap pemerintah yang mendukung perempuan tetap berada di posisi sekunder atau subordinat walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Saat ini telah diterbitkan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU nomor 23 tahun 2004, ditandatangani tanggal 16 September 2004 oleh Presiden MegawatiSoekarnoputri). Diharapkan dengan adanya kekhususan dari UU ini, perempuan dapat lebih terlindungi dan kekerasan terhadap perempuan terutama yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat dikurangi. UU PKDRT juga mengadopsi bentuk penyelesaian masalah di luar peradilan yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR),yang diadopsi dari hukum perdata. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan dalam UU PKDRT, antara lain bentuk ancaman pidana yang alternatif sehingga dirasakan kurang memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman pidana minimal yang hanya diberlakukan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan dengan tujuan komersial."

"Kekerasan psikis adalah jenis kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki presentase jumlah paling tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Namun demikian, penanganan kasus KDRT psikis masih terhambat berbagai permasalahan. Skripsi ini membahas mengenai penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode peneitian yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif. Penulis mengangkat permasalahan-permasalahan yang menjadi pemicu terhambatnya penerapan pasal kekerasan psikis tersebut dari 3 (tiga) segi, yaitu dari segi substansial, segi prosedural, dan segi sikap para aparat penegak hukum. Selain undang-undang yang mengatur, aparat penegak hokum juga merupakan aspek utama keberhasilan pelaksanaan penerapan pasal kekerasan psikis. Sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menyertakan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

AbstractPsychological violence has the highest amount of percentage of being committed compared other type of violence. However, treatment for cases involving psychological domestic violence remains impeded by various problems. This study discusses the implementation of regulation pertaining to psychological violence as governed in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Writer uncovers the issues which are deemed to have impeded the enforcement of regulation on psychological violence from 3 (three) aspects, from substantive point of view, procedural point of view, and the behavior of law enforcement officer. Apart from being regulated through enactment of law, law enforcement officer also accounts for a major determinant in the successful implementation of regulation pertaining to psychological violence. As a respond toward these issues, Writer puts forward several recommendations to rectify the mistakes in implementing the regulation pertaining to psychological violence as governed under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence."

"Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang jumlahnya terus meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pun mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan hak bagi korban KDRT, serta penanganan pelakunya. Beberapa hak yang dapat diperoleh oleh korban KDRT adalah berupa perlindungan sementara dan perintah perlindungan. Akan tetapi, pelaksanaan terhadap kedua bentuk hak tersebut dinilai belum optimal. Dengan demikian, tulisan ini hendak menelaah dan meneliti implementasi dari perlindungan sementara dan perintah perlindungan di beberapa aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, tulisan ini juga akan melakukan tinjauan terhadap aturan dan implementasi dari perlindungan sementara serta perintah perlindungan di negara lain, khususnya Singapura dan Malaysia. Tinjauan tersebut bertujuan untuk melihat kekurangan dalam UU PKDRT sebagai upaya optimalisasi perlindungan terhadap korban. Penelitian ini juga hendak melihat urgensi terhadap dibentuknya peraturan turunan tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan sementara dan perintah perlindungan.

---

As a response to the ever-increasing cases of domestic violence in Indonesia, the Indonesian government enacted the “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” (Law Number 23 of 2004) concerning the elimination of domestic violence (UU PKDRT). UU PDKRT was legislated to protect the rights of domestic violence victims and the handling of perpetrators. Some rights granted to the victims are temporary protection and a protection order, albeit executed with poor implementation. Therefore, this paper is written to study and investigate the implementation of temporary protection and protection order across law enforcement institutions and other relevant organizations or agencies. The paper also reviews the enactment of those two rights in other countries, specifically Singapore and Malaysia. This review is conducted to spot the shortcomings in the UU PKDRT in an effort to optimize the protection of victims. The paper concludes with a suggestion for the urgency of establishing derivative regulations on the implementation mechanism of temporary protection and protection order.

 

"

"Tesis ini membahas kecenderungan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu apakah pemidanaan berupa pidana penjara tersebut telah mempertimbangkan masa depan pelaku dan korban serta apakah tujuan yang diamanatkan oleh UU PKDRT telah tercapai dengan pemidanaan berupa pidana penjara. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa alasan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah karena alasan ekonomi dari pelaku. Pidana yang dijatuhkan bukan untuk membebani pelaku. Pidana yang dijatuhkan tidak sepenuhnya memperhatikan masa depan pelaku dan korban dalam melanjutkan kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun di dalam proses persidangan, pada saat pembuktian khususnya telah dipertemukan secara langsung antara pelaku dan korban, yang mana pada kesempatan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Hakim dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dari pelaku dan korban terhadap kelangsungan rumah tangga mereka. Penegak hukum hanya mempertimbangkan kemampuan perekonomian dari pelaku dan korban itu sendiri sebagai salah satu faktor untuk tidak menjatuhkan pidana denda. Tujuan yang diamanatkan dalam UU PKDRT selaras dengan tujuan pemidanaan, bahwa pemidanaan bukan hanya sebagai sarana balas dendam bagi pelaku dan pencegahan terjadinya tindak pidana dalam masyarakat. Namun hanya tujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif) dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif) dapat dikatakan tercapai melalui pidana penjara.

---

This thesis discusses the tendency of law enforcement in particular the Public Prosecutor and the judges who impose imprisonment for criminal of domestic violence. The purpose of this paper is to investigate the reasons of law enforcement in particular the Public Prosecutor and the judges who impose imprisonment to perpetrators of domestic violence. Also whether the punishment of imprisonment has been considering the future of the perpetrator and the victim and whether the objectives mandated by the Act (PKDRT) have been met with punishment of imprisonment. This study using a normative juridical method which is then presented as descriptive analysis.

The research that reason in particular law enforcement Prosecutors and judges who impose imprisonment for criminal domestic violence is due to economic reasons of the perpetrator. Imposed criminal not to burden the perpetrator. The penalties imposed are not fully consider the future of the perpetrator and victim in the continued sustainability of their domestic life. Although in the trial process, especially when the proof has been met directly between perpetrator and victim, which, on occasion, both public prosecutor and the judge can find out what the will of the perpetrator and the victim to the continuation of their household.

Law enforcement considers only the economic capability of the perpetrators and the victims themselves as one factor to not impose a fine. Goals mandated by the Act (UU PKDRT) in line with the objectives punishment, that punishment is not only as a means of revenge for the offender and the prevention of crime in society. But the only purpose of preventing all forms of domestic violence (preventive purposes) and prosecution of domestic violence (repressive purposes) can be said to be achieved through imprisonment."